cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
journal@idpublishing.org
Phone
+628111304014
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Jl. Sidorejo, Gg. Nakula No. C12, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I Yogyakarta 55182
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 27988260     DOI : https://doi.org/10.53697/iso.v6i2
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Social Sciences Other
Jurnal ISO: Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora publishes scientific papers on the research and scientific studies in the scope of humanities and social studies, such as anthropology, studies, business, communication studies, corporate governance, criminology, the study of cross-cultural, demographic, economic studies of development, the study of education and ethics, social geography, the study of information technology management, industrial relations, international relations, legal studies, media studies, political science, the study of population dynamics, the study of psychology, the study of public administration, social welfare, religious studies and linguistics.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 690 Documents
 53   54   55   56   57 
Tren Ekonomi dan Budaya Konsumsi Kopi di Indonesia Duala Oktoriani
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3293

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan paradigma budaya konsumsi kopi di Indonesia serta menjelaskan bagaimana kopi beralih dari komoditas agraris menjadi simbol gaya hidup, identitas sosial, dan ruang produksi makna dalam konteks transformasi sosial dan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan desk research dengan pendekatan historis dan kultural terhadap berbagai literatur akademik, laporan industri, serta data empiris mengenai dinamika industri dan budaya konsumsi kopi di tingkat global dan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan kelas menengah, urbanisasi, dan globalisasi budaya mendorong munculnya pola konsumsi baru yang ditandai oleh menjamurnya kafe lokal, meningkatnya popularitas kopi spesialti, serta pergeseran logika konsumsi dari sekadar pertimbangan harga dan fungsi menuju nilai simbolik, gaya hidup, dan ekonomi afektif. Kesimpulannya, budaya kopi di Indonesia merupakan hasil proses adaptasi, resistensi, dan negosiasi terhadap tren global yang melahirkan bentuk budaya hibrida antara nilai lokal dan modernitas, sekaligus menjadikan praktik ngopi sebagai medium artikulasi identitas, pembentukan jejaring sosial, dan cerminan perubahan sosial ekonomi masyarakat kontemporer.
Collaborative Efforts Between Disperindag Jatim and PT Feihuang in Increasing Halal Food and Beverages to China Anggita Putri Syarafinna
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3294

Abstract

Business matching is an activity where businesses and buyers meet with the same commodity background to create an exchange of information about market characteristics and consumer preferences of each party. Seeing this potential, the East Java Provincial Industry and Trade Office (Disperindag Jatim) organized offline business matching on November 14, 2024 to bring together halal-certified food and beverage sector MSME players from East Java with prospective buyers from China. This study aims to explain the collaborative efforts through business matching conducted by the East Java Disperindag in collaboration with PT Feihuang. The novelty of this research lies in exploring how regional government and private sector collaboration serves as a strategic model to facilitate halal product exports through business matching activities. The method used is descriptive qualitative with data collected in primary data collection through interviews with the Head of the East Java Disperindag Export Promotion Division and secondary data in the form of activity documents and literature studies, analyzed using the Miles and Huberman interactive model consisting of data collection, reduction and conclusion drawing. The results showed that this business matching activity successfully facilitated the exchange of strategic information related to market preferences between countries and became the first step in building mutually beneficial and long-term oriented trade cooperation.
Komunikasi Politik Pasangan Calon Bupati Muchendi-Supriyanto di Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Akbar Dermawan; Komarudin; Reni Apriani
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3296

Abstract

Penelitian ini berlatar belakang Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi politik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2024, Muchendi–Supriyanto, berdasarkan tujuh indikator komunikasi politik menurut Hutapea (2020), yaitu percakapan politik, persuasi politik, retorika politik, propaganda politik, agitasi politik, iklan politik, dan kampanye politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dari berbagai sumber media daring dan cetak. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber untuk memastikan validitas hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketujuh indikator komunikasi politik dijalankan secara terstruktur dan adaptif oleh pasangan Muchendi–Supriyanto. (1) Percakapan politik dilakukan melalui dialog informal di ruang publik seperti pengajian dan kegiatan sosial yang memperkuat kedekatan emosional. (2) Persuasi politik dilakukan dengan penyampaian program kerja nyata seperti BPJS gratis dan seragam sekolah gratis. (3) Retorika politik ditampilkan dalam pidato kampanye dengan gaya bahasa membangun harapan dan optimisme masyarakat OKI. (4) Propaganda politik diwujudkan melalui simbol dan slogan “OKI Maju Bersama” yang menguatkan citra positif pasangan. (5) Agitasi politik tampak pada ajakan moral menolak politik uang dan menjaga persatuan masyarakat. (6) Iklan politik dilakukan secara profesional melalui baliho, media lokal, dan konten digital di media sosial. (7) Kampanye politik dijalankan secara terpadu dengan pendekatan tatap muka dan media teknologi yang menjangkau seluruh lapisan pemilih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pasangan Muchendi–Supriyanto memenangkan Pilkada OKI 2024 dipengaruhi oleh komunikasi politik yang humanis, inklusif, dan responsif terhadap karakter masyarakat lokal yang religius dan komunal. Kombinasi komunikasi langsung dan digital menjadi kunci efektif dalam membangun citra “pemimpin dekat rakyat”.
Pergeseran Budaya Hukum Korporasi terhadap Sistem Pelaporan Whistleblowing System (WBS): Studi Kasus Skandal Jiwasraya Eka Anugrah Pratiwi; Citra Pramesti; Elsi Sari
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3307

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui pergeseran budaya hukum terhadap sistem pelaporan whistleblowing system (“WBS”) dengan cara studi kasus skandal jiwasraya. Bagaimana pergeseran budaya hukum korporasi di Indonesia berdampak pada penerapan sistem pelaporan whistleblowing system (WBS) setelah skandal Jiwasraya terungkap. Dalam praktik tata Kelola Perusahaan Jiwasraya pengawasan internal yang lemah, praktik investasi yang tidak rasional, dan adanya celah dalam pengendalian memungkinkan terjadinya manipulasi serta penempatan produk berisiko tinggi menyebabkan terjadinya potensi pelanggaran hukum yang dapat merugikan Perusahaan dan nasabah. Metode penulisan normatif menggunakan data sekunder dengan pendekatan konseptual atau perundang-undangan, yang akan dianalisis secara deskriptif menggunakan penarikan kesimpulan dengan deduktif. Hasil penulisan menunjukkan bahwa setelah kasus Jiwasraya menjadi perbincangan publik, terjadi perubahan signifikan dalam orientasi hukum korporasi dari yang bersifat formalistik menuju sistem yang menekankan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas sehingga terdapat pergeseran budaya semula negative menjadi lebih positif. Selain itu, kesadaran terhadap pentingnya perlindungan bagi whistleblower semakin meningkat melalui penguatan regulasi dan pembentukan sistem pelaporan yang lebih aman dan independen harus mematuhi prinsip itikad baik, transparansi, dan Good Corporate Governance (GCG), sehingga perubahan yang menyebabkan pergeseran budaya hukum korporasi tidak hanya memperbaiki struktur dan substansi hukum, tetapi juga menanamkan nilai moral dan etika pada budaya dalam tata kelola Perusahaan yang baik serta berkelanjutan dalam praktik bisnis di Indonesia.
Pengawasan Internal Hukum Terhadap Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia Muhammad Najib; R. M Mahendradi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3316

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengawasan internal sebagai instrumen hukum administrasi berperan dalam memastikan proses penyusunan APBD berjalan sesuai prinsip legalitas, kecermatan, dan akuntabilitas, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan proses tersebut masih dipengaruhi kepentingan politik, lemahnya kapasitas aparatur, serta tidak optimalnya peran APIP sebagai lembaga pengawasan internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan deskriptif kualitatif untuk menganalisis hubungan antara struktur hukum, politik lokal, dan efektivitas pengawasan internal. Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan internal sering terhambat oleh subordinasi struktur birokrasi, tumpang tindih kewenangan, serta intervensi politik dalam penentuan prioritas anggaran. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan independensi APIP, peningkatan kualitas data perencanaan, serta reformasi mekanisme penyusunan APBD agar pengawasan internal dapat bekerja secara efektif dan mendorong tata kelola yang lebih akuntabel. Implikasinya, penguatan tersebut menjadi prasyarat penting untuk memastikan penyusunan APBD benar-benar berorientasi pada kepentingan publik dan selaras dengan prinsip hukum administrasi negara.
Analisis Efektivitas Kebijakan Magang Bersertifikat, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Tantangan Implementasi dan Strategi Penguatan Tata Kelola di Perguruan Tinggi Dewinta Oktavia; Gabriella Priscilla Napitupulu; Nabila Eydenia; Tiara Egellina; Fatkhuri Fatkhuri; Chomariyana Kartika Hesti
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3317

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program magang bersertifikat mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa serta mengidentifikasi kendala utama dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur, penelitian ini mengintegrasikan Teori Modal Manusia dan Teori Implementasi Kebijakan untuk menilai manfaat program sekaligus menelaah aspek tata kelola yang memengaruhi hasilnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa program MBKM memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan keterampilan teknis, kemampuan komunikasi, dan kesiapan kerja mahasiswa. Meski demikian, efektivitas program belum optimal karena masih ditemukan ketidaksesuaian penempatan magang, lemahnya sistem bimbingan, keterbatasan infrastruktur digital, serta kurangnya koordinasi antara perguruan tinggi dan mitra industri. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas program sangat bergantung pada kualitas tata kelola, kejelasan komunikasi kebijakan, dan ketersediaan sumber daya pendukung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem pendampingan, peningkatan kapasitas mitra, dan digitalisasi manajemen magang merupakan langkah penting untuk mendukung keberlanjutan dan keberhasilan program dalam meningkatkan daya saing lulusan.
Represi dan Mobilisasi dalam Gerakan Sosial: Studi Kasus Reformasi Polri di Indonesia Huwayda Rahmania; Irgi Hidayat; Joya Predista; Aniqotul Ummah; Teddy Putra
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3332

Abstract

Penelitian ini menganalisis hubungan antara represi negara dan mobilisasi dalam gerakan sosial dengan mengambil studi kasus tuntutan reformasi Polri dalam Gerakan 17+8 di Indonesia. Reformasi kepolisian pasca-1998 yang berjalan setengah hati menciptakan ketegangan antara mandat Polri sebagai institusi sipil dan praktik koersif yang masih terus berlangsung. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menelusuri bagaimana represi aparat tidak hanya memengaruhi dinamika aksi, tetapi juga membentuk respons publik, peluang politik, serta pola mobilisasi yang muncul. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tindakan represif, seperti pembubaran paksa demonstrasi dan kriminalisasi aktivis, tidak selalu menghasilkan efek jera; justru dalam konteks tertentu memicu efek backfire yang memperluas solidaritas, meningkatkan legitimasi moral gerakan, dan memperkuat tekanan terhadap negara. Sementara itu, penggunaan media digital oleh peserta aksi memungkinkan terbentuknya mobilisasi berbasis jaringan yang mempercepat penyebaran narasi ketidakadilan dan memperkuat koalisi lintas kelompok. Studi ini menegaskan bahwa represi dan mobilisasi bekerja secara dialektis, dan reformasi Polri tidak dapat dipisahkan dari persoalan akuntabilitas, pengawasan sipil, serta kualitas demokrasi. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual untuk memahami gerakan sosial di era digital sekaligus menawarkan implikasi praktis bagi upaya pembaruan sektor keamanan di Indonesia.
PTUN dan PT TUN: Kompetensi Pengadilan dan Relevansinya dalam Penyelesaian Sengketa Amalia Sidqia; Muhammad Iksan
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3345

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran, fungsi, dan mekanisme penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara (TUN) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga tahap banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Berdasarkan prinsip negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945, penelitian ini menyoroti pentingnya legalitas dalam setiap tindakan administrasi pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN memiliki kewenangan mutlak untuk menyelesaikan sengketa terkait Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final. Sementara itu, kewenangan relatifnya ditentukan oleh wilayah yurisdiksi masing-masing pengadilan. Studi kasus yang diteliti mengungkap bahwa PTUN Semarang telah menjalankan hukum acara sesuai ketentuan yang mencakup prosedur gugatan, penolakan awal (dismissal), pemeriksaan perkara, hingga pengambilan putusan. PT TUN Surabaya sebagai pengadilan tingkat banding berperan melakukan kontrol yudisial dengan meninjau kembali penerapan hukum serta pertimbangan faktual dari putusan tingkat pertama. Hasil banding yang menguatkan putusan PTUN menegaskan pentingnya mekanisme penyelesaian berjenjang dalam menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi hak warga negara dalam sengketa administrasi pemerintahan. Kata Kunci: PTUN, PT TUN, Sengketa Administrasi, KTUN, Kompetensi Peradilan, Banding, Legalitas
Problematika Legislasi Undang-Undang KUHP Baru: Antara Modernisasi Hukum Pidana dan Kontroversi Publik Kaharuddin; Andreana Adinegoro; Fildza Kamila; Nabila Azzahra
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3346

Abstract

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai fase penting pembaruan hukum pidana Indonesia setelah lebih dari satu abad menggunakan kodifikasi kolonial. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika legislasi KUHP baru dengan menelaah secara komprehensif ketegangan antara agenda modernisasi hukum pidana dan gelombang kontroversi publik yang muncul sejak proses penyusunannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis sosio-legal untuk memahami hubungan antara rumusan norma, dinamika politik hukum, serta respons masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, sejumlah ketentuan seperti penghinaan presiden, kriminalisasi kesusilaan, dan pasal yang menyentuh ranah privat berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan standar hukum pidana modern. Kedua, proses legislasi mencerminkan kontestasi antara kepentingan progresif yang mendorong modernisasi dan kelompok konservatif yang mempertahankan nilai moral tertentu, sementara partisipasi publik masih bersifat informatif dan belum memenuhi standar partisipasi bermakna. Ketiga, kontroversi substansial dan prosedural tersebut menimbulkan tantangan terhadap legitimasi demokratis dan efektivitas implementasi KUHP baru menjelang pemberlakuannya pada 2026. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun KUHP baru memuat sejumlah elemen progresif seperti penguatan keadilan restoratif dan perluasan perlindungan korban, berbagai ketentuan kontroversial berpotensi menghambat tujuan reformasi hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap pasal bermasalah, peningkatan transparansi serta partisipasi publik dalam penyusunan regulasi turunan, dan strategi sosialisasi yang sistematis agar implementasi KUHP baru dapat berlangsung secara adil, demokratis, dan responsif terhadap dinamika sosial.
Analisis Kontroversi Antara Reformasi dan Reinkarnasi Dwifungsi ABRI Dengan Adanya Militerisasi di Birokrasi Sipil Kaharuddin; Novia Nayla Putri; Nayla Dwi Maulida; Samantha Edgina Christabella Taroreh; Bunga Anastasya
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3349

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai faktor yang menjadi latar belakang penempatan militer di dalam struktur birokrasi sipil di Indonesia, mengeksplorasi praktik militerisasi sebagai tanda bangkitnya Dwifungsi ABRI dalam era reformasi, serta menilai dampaknya terhadap hubungan antara sipil dan militer serta legitimasi demokrasi setelah reformasi. Selain itu, studi ini juga menyajikan analisis kritis tentang risiko dominasi militer dalam pemerintahan sipil dan dampaknya terhadap manajemen serta partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang memanfaatkan studi literatur serta analisis wacana kritis dari beragam sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, peraturan resmi, dan media. Fokus analisis tertuju pada dinamika sosial-politik dan penggunaan narasi "stabilitas nasional" serta "profesionalisme militer" dalam mendukung militerisasi birokrasi. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang memungkinkan anggota aktif TNI menduduki posisi sipil menjadi pemicu utama kekhawatiran atas militerisasi birokrasi yang dapat mengancam supremasi sipil dan kontrol demokrasi. Potensi lemahnya pengawasan sipil ini berisiko menghambat kemajuan demokrasi yang sehat di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pengawasan yang ketat dan reformasi yang terus menerus agar fungsi militer tetap profesional di bidang pertahanan tanpa mengurangi peran sipil dalam pemerintahan. Temuan ini krusial untuk menjaga keseimbangan kekuasaan demi kelangsungan demokrasi Indonesia yang sehat dan kuat.

Page 55 of 69 | Total Record : 690

 53   54   55   56   57 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2026): Desember Vol. 6 No. 1 (2026): June Vol. 5 No. 2 (2025): December Vol. 5 No. 1 (2025): June Vol. 4 No. 2 (2024): December Vol. 4 No. 1 (2024): June Vol. 3 No. 2 (2023): Desember Vol. 3 No. 1 (2023): Juni Vol. 2 No. 2 (2022): Desember Vol. 2 No. 1 (2022): June Vol. 1 No. 2 (2021): Desember Vol. 1 No. 1 (2021): JUNI More Issue