cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
journal@idpublishing.org
Phone
+628111304014
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Jl. Sidorejo, Gg. Nakula No. C12, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I Yogyakarta 55182
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 27988260     DOI : https://doi.org/10.53697/iso.v6i2
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Social Sciences Other
Jurnal ISO: Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora publishes scientific papers on the research and scientific studies in the scope of humanities and social studies, such as anthropology, studies, business, communication studies, corporate governance, criminology, the study of cross-cultural, demographic, economic studies of development, the study of education and ethics, social geography, the study of information technology management, industrial relations, international relations, legal studies, media studies, political science, the study of population dynamics, the study of psychology, the study of public administration, social welfare, religious studies and linguistics.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 725 Documents
 69   70   71   72   73 
Analisis Peran DPR RI dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan PMI (Pekerja Migran Indonesia) Berbasis Pengarusutamaan Gender pada Periode 2019-2024 Raden Kenzy Al Zhafari Gumilar; Radja Akmal Rabbani; Syahlevi Raissa Airlangga; Aniqotul Ummah; Chomariyana Kartika Hesti
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4160

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam implementasi kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan berbasis Pengarusutamaan Gender (PUG) pada periode 2019–2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kerentanan PMI perempuan yang mayoritas bekerja di sektor informal dan rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap regulasi, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dan dokumen DPR RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPR RI belum optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam mendukung perlindungan PMI perempuan yang responsif gender. UU Nomor 18 Tahun 2017 masih cenderung netral gender dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik PMI perempuan. Selain itu, keterbatasan anggaran BP2MI serta lemahnya implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) menunjukkan rendahnya dukungan fiskal terhadap perlindungan PMI perempuan. Dalam aspek pengawasan, DPR RI juga belum efektif menjalankan pengawasan berbasis gender akibat lemahnya data terpilah gender dan kapasitas analisis gender di lingkungan legislatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa stagnasi implementasi PUG dipengaruhi oleh lemahnya komitmen politik dan kapasitas kelembagaan.
Monumen Perjuangan Anjasmara di Desa Gesing, Banjar, Buleleng, Bali: Latar Belakang, Nilai-Nilai Karakter, dan Strategi Pemanfaatannya sebagai Sumber Belajar Sejarah di SMA Andini Dian Pratiwi; I Wayan Pardi; Desak Made Oka Purnawati
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.4161

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang pendirian Monumen Perjuangan Anjasmara di Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, mengidentifikasi nilai-nilai karakter yang terkandung di dalamnya, serta mengkaji strategi pemanfaatannya sebagai sumber belajar sejarah di SMA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan kualitatif melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka dengan melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan tenaga pendidik sebagai informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian Monumen Perjuangan Anjasmara di Desa Gesing dilatarbelakangi oleh faktor historis, faktor sosial, dan faktor pendidikan yang berkaitan dengan perjuangan pasukan Ciung Wanara yang dimpimpin oleh I Gusti Ngurah Rai pada tahun 1946 dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui strategi perang gerilya. Monumen ini dibangun sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pejuang sekaligus sebagai sarana dalam menjaga ingatan kolektif masyarakat Desa Gesing terhadap peristiwa sejarah lokal. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa Monumen Perjuangan Anjasmara mengandung nilai-nilai karakter seperti kerja keras, semangat kebangsaan, cinta tanah air, peduli sosial, dan tanggung jawab yang relevan dalam pembentukan karakter generasi muda. Pemanfaatan monumen sebagai sumber belajar sejarah dinilai mampu menciptakan pembelajaran yang lebih kontekstual dan bermakna karena para peserta didik dapat menghubungkan materi sejarah dengan lingkungan di sekitar mereka. Dengan demikian, Monumen Perjuangan Anjasmara tidak hanya berfungsi sebagai peninggalan sejarah lokal, tetapi juga sebagai media pendidikan yang efektif dalam mendukung pembelajaran sejarah dan penguatan karakter peserta didik di SMA.
Beasiswa Negara, Identitas Nasional dan Ketidaknyamanan Moral Perspektif Politik Pendidikan atas Kasus Dwi Sasetyaningtyas Ahmad Zaky Mubarok; Arifa Halwa Khairunnisa; Arnis Desgita Eka Putri; Aulia Putri Maharani; Gladis Kartika Dewi; Nabila Putri Sammanda; Nasywa Nurul Aini; Zelfanya Rahmayantri; Abdul Ghofur
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4164

Abstract

This study examines the role of state scholarship programs, particularly LPDP, as instruments of educational politics that not only expand access to higher education but also shape national identity and moral expectations. Employing a critical qualitative approach and a case study of Dwi Sasetyaningtyas (2026), the research investigates the tension between fulfilling administrative requirements and responding to evolving public moral demands. The analysis is grounded in Antonio Gramsci's concept of hegemony and Willem Schinkel's theory of moral citizenship. The findings indicate that state scholarships establish a "moral contract" that extends beyond legal obligations, with both state and society collaboratively defining and enforcing standards of national identity. This dynamic reveals a significant gap between measurable legal duties and fluid moral expectations, prompting critical questions regarding the extent of state authority in shaping citizens' moral identities
Plea Bargaining terhadap Tindak Pidana Korupsi: Problematika Penerapan dalam Perspektif Teori Deterrence dan Tujuan Pemidanaan Ahmad Auri Aji Zariyanto; Muhammad Aqil Fathir; Fairus Candra Ramadhan
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.4167

Abstract

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengamati sebuah tantangan dalam implementasi plea bargaining kepada tindak pidana korupsi yang dilihat dari perspektif teori deterrence serta tujuan pemidanaan, dan dapat mengusulkan sebuah rekomendasi yang tepat dalam kebijakan. Penelitian hukum normatif menjadi sebuah metode penelitian yang akan digunakan dalam artikel melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pada hasil penelitian telah menunjukan bahwa terdapat potensi pelemahan efek jera dalam plea bargaining terhadap koruptor, tentunya berlawanan dengan prinsip prinsip keadilan seperti restoratif dan retributif, serta berpotensi juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada pandangan lain, plea bargaining juga memiliki keunggulan yang berupa efisiensi peradilan dan perluasan pengungkapan aset hasil dari korupsi. Tentunya diperlukan sebuah regulasi komprehensif yang memiliki batasan ketat jika mekanisme tersebut akan diambil dalam sistem hukum pidana di indonesia
Konflik Kepentingan Dalam Perusahaan dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Bagus Eko Tri Cahyono; Ermanto Fahamsyah; Fendy Setyawan
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.4109

Abstract

Konflik kepentingan dalam perusahaan merupakan permasalahan yang sering muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan perusahaan maupun pemegang saham minoritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan konflik kepentingan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas dalam kasus konflik kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan konflik kepentingan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengadopsi prinsip fiduciary duty yang mewajibkan direksi dan komisaris bertindak dengan itikad baik, loyalitas, serta kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Namun, efektivitas pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum adanya larangan yang dirumuskan secara eksplisit, lemahnya mekanisme pengawasan, serta kesulitan pembuktian dalam proses penegakan hukum. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas telah diakomodasi melalui berbagai instrumen, antara lain hak gugatan derivatif (derivative action), hak meminta pembelian kembali saham (appraisal right), hak mengajukan Rapat Umum Pemegang Saham, dan hak memperoleh keterbukaan informasi. Meskipun demikian, implementasinya masih terkendala oleh dominasi pemegang saham mayoritas, keterbatasan akses terhadap upaya hukum, dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan prinsip Good Corporate Governance, peningkatan transparansi, serta optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum guna mewujudkan perlindungan yang lebih efektif bagi pemegang saham minoritas

Page 73 of 73 | Total Record : 725

 69   70   71   72   73 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2026): Desember Vol. 6 No. 1 (2026): June Vol. 5 No. 2 (2025): December Vol. 5 No. 1 (2025): June Vol. 4 No. 2 (2024): December Vol. 4 No. 1 (2024): June Vol. 3 No. 2 (2023): Desember Vol. 3 No. 1 (2023): Juni Vol. 2 No. 2 (2022): Desember Vol. 2 No. 1 (2022): June Vol. 1 No. 2 (2021): Desember Vol. 1 No. 1 (2021): JUNI More Issue