cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
journal@idpublishing.org
Phone
+628111304014
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Jl. Sidorejo, Gg. Nakula No. C12, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I Yogyakarta 55182
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 27988260     DOI : https://doi.org/10.53697/iso.v6i2
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Social Sciences Other
Jurnal ISO: Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora publishes scientific papers on the research and scientific studies in the scope of humanities and social studies, such as anthropology, studies, business, communication studies, corporate governance, criminology, the study of cross-cultural, demographic, economic studies of development, the study of education and ethics, social geography, the study of information technology management, industrial relations, international relations, legal studies, media studies, political science, the study of population dynamics, the study of psychology, the study of public administration, social welfare, religious studies and linguistics.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 708 Documents
 67   68   69   70   71 
Pemenuhan Hak Mitra Driver Transportasi Online di Kota Samarinda Putri, Merlita Dwi; Susanti, Erna; Utomo, Setiyo
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4035

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemenuhan hak-hak mitra driver transportasi online di Kota Samarinda serta menelusuri dampak hukum dari perjanjian kemitraan yang cenderung merugikan pihak driver. Latar belakang penelitian ini didasari oleh banyaknya keluhan dari para mitra driver seperti Grab, Gojek, Maxim dan Shopee, terutama terkait ketidakjelasan penghasilan, pemotongan komisi yang tidak transparan, terbatasnya jaminan perlindungan sosial, dan absennya perlindungan hukum atas risiko kerja maupun pemutusan kemitraan secara sepihak oleh aplikator. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio legal research dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, yang menggabungkan studi literatur dan pengumpulan data melalui wawancara dengan mitra driver, pihak perusahaan aplikator, serta instansi pemerintah terkait. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun hubungan antara aplikator dan mitra driver secara hukum dikategorikan sebagai kemitraan perdata, kenyataan di lapangan menunjukkan ciri- ciri hubungan kerja yang substantif namun tanpa perlindungan hukum yang memadai. Perjanjian kemitraan disusun secara sepihak oleh perusahaan, dan sering kali mengandung ketentuan yang tidak menguntungkan mitra driver. Konsekuensinya, para driver berada dalam posisi yang lemah baik dari segi hukum maupun ekonomi, tanpa ruang untuk bernegosiasi atas isi perjanjian. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih tegas dari pemerintah pusat maupun daerah untuk menjamin perlindungan hukum dan sosial yang adil bagi mitra driver transportasi online, termasuk dalam hal penetapan penghasilan minimum, pemberian jaminan sosial, dan penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang independen dan berimbang.
Ritel Modern Vs Koperasi Desa Merah Putih, Mungkinkah? Rabbani, Radja Akmal; Alvito Adiansyah; Caesar Khalifah; Celcia La Prita Minna; Figo Rusdiansyah; Jihan Hasnah Hamidah; Livia Audy Salsabila; Radja Akmal Rabbani; Vionita Shakila Maharani; Abdul Ghofur; Nanda Rizka Syafriani Nasution
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4059

Abstract

Pengembangan toko modern ke daerah pedesaan di Indonesia telah mengubah cara ekonomi lokal berjalan dan bagaimana masyarakat menghabiskan uangnya secara nyata. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana berkembangnya toko modern memengaruhi perekonomian desa dan menilai sejauh mana program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) berhasil dalam mendukung perekonomian yang didasarkan pada komunitas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa dokumen kebijakan, literatur akademik, dan sumber media yang kredibel. Analisis dilakukan dengan cara naratif agar lebih memahami hubungan antara tindakan pemerintah, cara kerja pasar, dan kondisi ekonomi di tingkat lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa berkembangnya toko ritel modern, seperti minimarket, telah mengubah cara masyarakat Desa belanja, membuat mereka lebih mengutamakan efisiensi dan kenyamanan, sekaligus membuat mereka lebih bergantung pada jaringan distribusi yang dimiliki perusahaan besar. Di sisi lain, penerapan KDMP masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan jumlah tenaga manusia, partisipasi masyarakat yang rendah, serta ada tanda-tanda praktik patronase dalam proses pengelolaannya. Selain itu, kebijakan pembatasan pertumbuhan toko modern bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasar dan munculnya bisnis dominan yang justru mengurangi persaingan di antara para pengusaha. Secara singkat, meskipun KDMP memiliki kemungkinan untuk memperkuat perekonomian desa, keberhasilannya sangat tergantung pada peningkatan pengelolaan, penguatan kemampuan lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat. Tanpa perbaikan tersebut, KDMP berisiko tidak mampu bersaing secara efektif dalam ritel modern dan bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru dalam struktur ekonomi pedesaan.
Tanggung Jawab Notaris terhadap Kegagalan Legal Due Diligence dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pramesti, Mirza Cyntia; Setyawan, Fendi; Fahamsyah, Ermanto
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4060

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas kewenangan dan tanggung jawab Notaris sekaligus merumuskan konstruksi hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang dirugikan akibat kegagalan Notaris terkait legal due diligence dalam rangka pendirian perseroan terbatas. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual yang kemudian dijabarkan dengan metode deduktif. Hasil penelitian menujukkan bahwa Notaris selaku pejabat umum memiliki kedudukan strategis sebagai gatekeeper dalam pendirian PT. Kewenangan Notaris tidak hanya bersifat formal dalam membuat akta autentik, tetapi juga mengandung kewajiban untuk memastikan bahwa akta yang dibuat tidak mengandung cacat hukum. Terkait dengan legal due diligence, Notaris dituntut untuk melakukan verifikasi yang wajar terhadap data dan fakta hukum dalam pendirian PT. Kegagalan Notaris dalam menjalankan kewajiban ini menunjukkan bahwa Notaris tidak memenuhi standar profesional dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Konsekuensinya Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara perdata, administratif, dan kode etik profesi. Berdasarkan penelitian tersebut di atas, dapat disarankan bahwa perlu dilakukan penguatan norma dalam UUJN dengan memasukkan secara eksplisit kewajiban legal due diligence sebagai bagian dari standar pelaksanaan jabatan Notaris, Notaris perlu menginternalisasi legal due diligence sebagai bagian inheren dari kewajiban profesional, serta Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Majelis Pengawas Notaris (MPN) perlu memperkuat standar operasional dan pedoman teknis terkait pelaksanaan legal due diligence dalam pendirian PT.
Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Korporasi Berdasarkan Prinsip Kehati-Hatian dan Good Corporate Governance Cahyaningsih, Jeaneta; Setyawan, Fendi; Fahamsyah, Ermanto
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4061

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup pertanggungjawaban notaris dalam penyusunan akta perusahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menggunakan kerangka hukum dan kerangka konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa batas tanggung jawab notaris pada dasarnya terbatas pada kebenaran formal, yaitu memastikan prosedur tindakan hukum korporasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS, namun secara moral notaris juga dituntut untuk memverifikasi identitas para pihak dan kewenangan organ perusahaan. Dalam pelaksanaannya, notaris berperan mendukung penerapan prinsip Good Corporate Governance dengan memeriksa dokumen pendukung seperti anggaran dasar, sehingga secara tidak langsung terlibat dalam prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Oleh karena itu, notaris harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian melalui verifikasi kewenangan organ perusahaan, disertai perlunya penyempurnaan regulasi dan komitmen organ perusahaan untuk menjalankan prinsip Good Corporate Governance secara konsisten.
Batas Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Cacat Hukum Nurva, Yunita Pramesti Ardi; Setyawan, Fendy; Fahamsyah, Ermanto
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4062

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan batasan tanggung jawab Notaris terkait Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tonia Mitra Sejahtera. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian ini dilakukan dengan meninjau dan menganalisis hubungan antara satu hukum dengan hukum lainnya dengan mempertimbangkan titik awal penelitian analitis tentang hukum dan peraturan, menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk cacat hukum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT. TMS mengandung kesalahan dalam prosedur pelaksanaan termasuk pemenuhan kuorum dan pemanggilan anggota RUPS sebagaimana diatur dalam UUPT, sehingga keputusan yang dinyatakan melalui Akta Nomor 75 Tahun 2017 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Notaris yang berwenang menerbitkan Akta Otentik wajib menjalankan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab berdasarkan prinsip kehati-hatian agar memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat, sehingga tidak terjadi penurunan keabsahan akta menjadi bentuk yang terselubung yang mengurangi kekuatan hukum sebagai bukti di hadapan pengadilan ketika terjadi sengketa.
Analisis Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Implementasi Mekanisme Akuntabilitas Program Laut Sehat Bebas Sampah Widodo, Aulia Rasel; Aden, Nida Salma; Prayitno, Khalil Albany; Zahwa, Kayla Aqila; Aji, Muhammad Prakoso
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.4063

Abstract

Masalah sampah laut merupakan krisis lingkungan global yang kian mendesak, di mana Indonesia menempati posisi sebagai kontributor signifikan akibat tingginya kebocoran limbah dari daratan ke wilayah pesisir. Berbagai riset mengonfirmasi bahwa mayoritas sampah laut bersumber dari aktivitas darat yang minim pengelolaan, sehingga memicu dampak destruktif terhadap ekosistem, seperti rusaknya terumbu karang, degradasi mangrove, dan ancaman kematian biota laut. Menanggapi realitas ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginisiasi program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) sebagai instrumen strategis untuk menanggulangi pencemaran secara komprehensif dari sektor hulu hingga hilir. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan judul "Analisis Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Implementasi Mekanisme Akuntabilitas Program Laut Sehat Bebas Sampah". Fokus penelitian tertuju pada peran KKP dalam mengoordinasikan pelaksanaan program dari level pusat hingga daerah, serta mengukur efektivitas mekanisme akuntabilitas publik yang dijalankan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan peninjauan dokumen resmi mengenai kebijakan terkait. Berdasarkan analisis model administrasi rasional Max Weber, KKP terbukti telah membentuk struktur birokrasi yang hierarkis dan terorganisir, ditandai dengan spesialisasi tugas serta koordinasi rantai komando yang mapan. Sementara itu, ditinjau dari teori New Public Service (NPS), KKP berhasil mewujudkan akuntabilitas melalui pelibatan masyarakat, terutama nelayan, dalam model ekonomi sirkular berbasis pemanfaatan sampah laut. Secara garis besar, pembahasan menunjukkan bahwa keberhasilan program Sebasah sangat bergantung pada perpaduan antara regulasi fungsional dan pola kemitraan inklusif. Sinergi antara otoritas pemerintah dan keterlibatan masyarakat menjadi pilar utama dalam memperkuat akuntabilitas serta menjaga keberlanjutan ekosistem laut di Indonesia demi masa depan yang jauh lebih sehat dan lestari nantinya.  
Memetakan Narasi Disabilitas dalam Media Daring Indonesia: Sintesis Literatur Antara Eksploitasi dan Inklusivitas Sifra, Hosana Solagracia; Maharani, Nunik; Sirait, Rinda Aunillah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4069

Abstract

Keterwakilan penyandang disabilitas dalam media daring di Indonesia masih terjebak dalam dikotomi antara kepentingan komersial dan menyediakan tanggung jawab sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan pola narasi disabilitas melalui sintesis literatur untuk mengidentifikasi pembingkaian antara eksploitasi ekonomi dan praktik jurnalisme inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka deskriptif kualitatif dengan menganalisis 12 artikel ilmiah dan laporan penelitian dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir. Temuan penelitian ini mengungkapkan adanya polarisasi narasi yang signifikan, di satu sisi, media cenderung melakukan eksploitasi penderita demi mengejar trafik melalui strategi clickbait , sekaligus melakukan kekerasan simbolik melalui penggunaan eufemisme bahasa serta metafora gender yang menekankan martabat subjek. Meskipun praktik jurnalisme inklusif yang mengacu pada Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas (PPRD) mulai menunjukkan perkembangan, namun fenomena disabilitas tanpa penyandang disabilitas masih mendominasi karena mengabaikan suara penyandang disabilitas dalam narasi bersifat abstrak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi paradigma dari Model Patologi Sosial menuju narasi dengan dasar hak asasi manusia, serta implementasi PPRD yang konsisten, merupakan prasyarat mutlak bagi lembaga pers dalam menjalankan fungsi edukasi masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan jurnalisme keberagaman melalui penguatan representasi penyandang disabilitas yang mandiri di ruang digital.
Konstruksi Isu Iklim dan Bencana di YouTube Metropedia Metro TV 2023–2025: Analisis Framing Robert N. Entman Alberta, Vallencya; Besman, Abie; Sirait, Rinda Aunillah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4070

Abstract

Perubahan iklim dan bencana merupakan ancaman global yang sering kali dibingkai secara keliru oleh media sebagai peristiwa alam biasa. Penelitian ini bertujuan menganalisis Framing Robert N. Entman terhadap Pemberitaan Iklim dan Bencana pada program Metropedia di kanal YouTube Metro TV periode 2023–2025. Menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan paradigma konstruktivisme, penelitian ini mengkaji 10 berita dengan isu iklim dan bencana dominan dari 42 video melalui observasi dan analisis teks audiovisual. Temuan menunjukkan bahwa Metropedia secara konsisten membingkai isu tersebut sebagai masalah publik serius yang menuntut kewaspadaan kolektif. Program ini secara efektif memanfaatkan data ilmiah serta inovasi Augmented Reality untuk mendefinisikan ancaman secara nyata dan merekomendasikan solusi mitigasi. Meskipun dominan edukatif, ditemukan satu kasus melemahnya Firewall Jurnalistik akibat kepentingan promosi komersial. Selain itu, penggunaan kaitan berita (news peg) pada berita 9 dan 10 berfungsi memperkuat internalisasi narasi "hidup damai dengan bencana" pada audiens. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Metropedia merupakan bentuk Jurnalisme Digital yang adaptif sebagai agen perubahan, namun menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan independensi redaksi dalam komunikasi lingkungan.
Implementasi Kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : Studi Kasus Ketertiban Tempat Hiburan Umum dan Keramaian) di Kota Pekanbaru Dila, Rahma; Putri, Risky Arya
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4075

Abstract

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 merupakan upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjaga ketertiban dan keamanan, khususnya melalui pengawasan tempat hiburan umum. Namun, implementasinya masih terkendala oleh pelanggaran jam operasional, penyediaan minuman beralkohol, serta lemahnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi serta faktor-faktor penghambat pelaksanaan Perda tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis mengacu pada model implementasi Van Meter dan Van Horn dengan enam indikator yang mencakup standar kebijakan, penegakan dan pengawasan aparat, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru telah berjalan tetapi belum optimal. Berdasarkan pendekatan top-down dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn, ditemukan berbagai kendala pada aspek standar kebijakan, komunikasi antarinstansi, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hambatan utama yang muncul bukan hanya terkait ketidaksesuaian pengaturan jam operasional dengan kondisi faktual, tetapi juga dipengaruhi oleh penegakan aparat yang belum tegas dan lemahnya fungsi pengawasan di lapangan. Koordinasi lintas sektor juga belum efektif sehingga tindak lanjut terhadap pelanggaran sering terlambat. Selain itu, tekanan eksternal dari pelaku usaha dan resistensi masyarakat turut menghambat konsistensi penegakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi pengawasan, peningkatan integritas pelaksana, serta penyusunan SOP lintas instansi agar kebijakan dapat diterapkan secara lebih efektif.
Analisis Hubungan Motivasi dan Etos Kerja Mahasiswa Bekerja di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Deandra, Selli Safira; Kadarisman, Yoskar
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4076

Abstract

Mahasiswa yang menjalani kuliah sambil bekerja merupakan fenomena yang semakin umum terjadi, terutama pada mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi beragam dan menghadapi tuntutan peningkatan pengalaman kerja. Pekerjaan paruh waktu dipilih karena fleksibel dan tidak membutuhkan persyaratan formal yang tinggi, sehingga memungkinkan mahasiswa tetap mengikuti aktivitas akademik. Namun, status ganda sebagai mahasiswa dan pekerja menuntut adanya motivasi dan etos kerja yang baik agar keduanya dapat dijalankan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat motivasi dan etos kerja mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang bekerja paruh waktu, serta menguji hubungan antara kedua variabel tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, dan seluruh populasi mahasiswa FISIP angkatan 2020 yang bekerja paruh waktu sebanyak 47 orang dijadikan sampel melalui teknik sensus. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner daring dan dianalisis menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment dengan bantuan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat motivasi mahasiswa berada pada kategori tinggi, terutama pada dimensi kebutuhan aktualisasi, fisiologis, dan keamanan. Etos kerja mahasiswa juga tergolong tinggi, dengan indikator dominan berupa disiplin dan kerja keras. Uji korelasi menunjukkan bahwa motivasi memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan etos kerja, dengan nilai r = 0,767 dan signifikansi 0,000. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi motivasi mahasiswa dalam bekerja, semakin tinggi pula etos kerja yang ditunjukkan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika mahasiswa pekerja paruh waktu, khususnya dalam konteks kemampuan mereka mempertahankan motivasi dan etos kerja selama menjalani peran ganda.

Page 70 of 71 | Total Record : 708

 67   68   69   70   71 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2026): Desember Vol. 6 No. 1 (2026): June Vol. 5 No. 2 (2025): December Vol. 5 No. 1 (2025): June Vol. 4 No. 2 (2024): December Vol. 4 No. 1 (2024): June Vol. 3 No. 2 (2023): Desember Vol. 3 No. 1 (2023): Juni Vol. 2 No. 2 (2022): Desember Vol. 2 No. 1 (2022): June Vol. 1 No. 2 (2021): Desember Vol. 1 No. 1 (2021): JUNI More Issue