cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
journal@idpublishing.org
Phone
+628111304014
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Jl. Sidorejo, Gg. Nakula No. C12, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I Yogyakarta 55182
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 27988260     DOI : https://doi.org/10.53697/iso.v6i2
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Social Sciences Other
Jurnal ISO: Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora publishes scientific papers on the research and scientific studies in the scope of humanities and social studies, such as anthropology, studies, business, communication studies, corporate governance, criminology, the study of cross-cultural, demographic, economic studies of development, the study of education and ethics, social geography, the study of information technology management, industrial relations, international relations, legal studies, media studies, political science, the study of population dynamics, the study of psychology, the study of public administration, social welfare, religious studies and linguistics.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 725 Documents
 69   70   71   72   73 
Tinjauan Yuridis Kewenangan PPNS Imigrasi: Formulasi Parameter Penyidikan Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Integratif Michael Tambunan
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.4102

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan penyidik keimigrasian dari unsur pegawai negeri sipil serta menyusun parameter penyidikan yang bersifat integratif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-perundangan serta konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis terhadap norma hukum yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewenangan tersebut secara hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, namun implementasinya belum berjalan optimal karena penanganan perkara lebih banyak dilakukan melalui tindakan administratif dibandingkan jalur pidana. Berbagai kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan perumusan parameter penyidikan yang meliputi tingkat keseriusan pelanggaran, dampaknya terhadap kepentingan nasional, adanya unsur kesengajaan, serta pertimbangan efektivitas penegakan hukum, guna mewujudkan kepastian dan efektivitas dalam penegakan hukum keimigrasian.
Mengungkap Akar Penyebab Korupsi sebagai Bentuk Fraud di Sektor Publik pada PT Pertamina Tahun 2025 Faaiqotun Nikmah Irsyani; Tiffany Shahnaz Wati; Maslina Samosir; Abigaiel Chrislovelan Lesbasa; Tries Ellia Sandari
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4108

Abstract

Korupsi sebagai bentuk fraud di sektor publik merupakan isu yang terus menjadi perhatian dalam tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Kompleksitas operasional, besarnya nilai transaksi, serta lemahnya pengawasan internal menyebabkan sektor ini memiliki risiko fraud yang cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab korupsi pada kasus PT Pertamina tahun 2025 dengan menggunakan perspektif fraud dalam sektor publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan literature review yang bersumber dari laporan lembaga resmi, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, serta media kredibel seperti ACFE, OECD, Transparency International, dan Reuters. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dengan mengacu pada teori Fraud Triangle dan Fraud Hexagon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dipengaruhi oleh faktor individu, organisasi, dan sistem yang saling berinteraksi. Faktor individu meliputi tekanan finansial dan rasionalisasi, sedangkan faktor organisasi berkaitan dengan lemahnya pengendalian internal, rendahnya transparansi, dan kurang efektifnya pengawasan. Pada level sistem, kompleksitas regulasi dan adanya celah kebijakan meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang dan kolusi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor organisasi dan sistem menjadi faktor yang paling dominan dibanding faktor individu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fraud di sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku individu, tetapi juga oleh kelemahan tata kelola dan sistem pengawasan organisasi. Oleh karena itu, penguatan pengendalian internal, transparansi, dan budaya integritas menjadi langkah penting dalam pencegahan korupsi di sektor publik.
Dampak Efisiensi Anggaran Pendidikan terhadap Kualitas Pengajaran Guru Honorer di NTT: Kasus Agustinus SD Negeri Batu Esa Kupang Allya Arjani Putri; Anindya Naylal Husna; Annisaa Dwi Astrid; Ayu Puspitasari; Grisella Khalisha Putri Ayuningtyas; Khilda Fatmawati; Muhammad Andhika Dwi Perdana; Naila Azaria Arumi; Abdul Ghofur; Hendika Wicaksana
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4112

Abstract

This study examines the impact of education budget efficiency policies on the teaching quality of honorary teachers in East Nusa Tenggara (NTT), focusing on the case of Agustinus, a teacher at SD Negeri Batu Esa, Kupang. The research is motivated by the implementation of fiscal efficiency policies under Presidential Instruction No. 1 of 2025, which potentially affects the welfare of non-civil servant teachers. This study aims to analyze how budget efficiency influences teachers’ income stability, socio-economic vulnerability, and teaching performance. A qualitative descriptive case study approach is employed, utilizing primary data from documentary sources and media interviews, as well as secondary data from official reports and academic literature. The analysis is guided by Human Capital Theory and Distributive Justice Theory to understand the relationship between teacher welfare and educational outcomes. The findings reveal that budget efficiency policies have led to significant income reductions, payment instability, and increased economic vulnerability among honorary teachers. These conditions force teachers to seek additional income sources, reducing their focus and energy for teaching activities. Consequently, the quality of instruction is potentially affected, particularly in disadvantaged regions with limited infrastructure.
Transformasi Perilaku Politik Kader Partai: Studi Kasus Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan Anggota Partai Golkar Kota Padang di Dalam Pemerintahan Anggiara Dipta; Afrialdi Cahya Pratama; Fahdila Rahmi Aprilita; Annafi Ilham; Dara Rizki Fadila; Agan Rahmat Hulu; Lano Alvin Zalukhu; Syamsir Syamsir
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4121

Abstract

Penelitian ini mengkaji transformasi perilaku politik kader Partai Golkar Kota Padang, berfokus pada dinamika kepemimpinan dan pola pengambilan keputusan setelah memasuki struktur pemerintahan. Menggunakan desain studi kasus kualitatif, data dihimpun melalui wawancara mendalam dengan Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Padang 2025–2030 (mantan ASN Kementerian Keuangan dua dekade). Analisis menggunakan coding tematik berbasis teori legitimasi Weber, cartel party Katz-Mair, bounded rationality Simon, inkrementalisme Lindblom, dan Hukum Besi Oligarki Michels, serta diperkuat narrative literature review terhadap 22 jurnal akademik (2010–2026). Temuan menunjukkan transformasi perilaku politik tidak linear, melainkan hasil interaksi pergeseran struktural, akses sumber daya, dan tekanan normatif elite. Kepemimpinan yang ditampilkan bersifat transformasional-normatif, mengubah peran birokrat yang terbatas menjadi mediator aspirasi publik yang ekspansif. Pengambilan keputusan partai mengikuti pola deliberasi kolektif yang mencerminkan model inkrementalisme. Penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan dalam partai politik tidak selalu berupa kooptasi kepentingan, melainkan berpotensi membuka ruang bertindak lebih luas bagi kader berorientasi pelayanan publik.
Drama Korea sebagai Agen Difusi Budaya Global di Kalangan Mahasiswa: Studi Literatur Arlina Aulia; Muhammad Fathir; Puja Prasetiawan; Indah Rahmawati; Eko Purwanto
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4135

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran drama Korea sebagai sarana difusi budaya global di kalangan mahasiswa pada era digital. Meningkatnya popularitas drama Korea tidak hanya menjadikannya sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai media penyebaran nilai, norma, serta gaya hidup Korea Selatan melalui platform streaming dan media sosial. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan globalisasi budaya, Korean Wave, dan pola konsumsi media di kalangan mahasiswa. Hasil temuan menunjukkan bahwa mahasiswa berperan sebagai konsumen sekaligus penyebar konten, sehingga mempercepat difusi budaya. Dampaknya terlihat pada perubahan pola komunikasi, minat terhadap bahasa Korea, serta gaya hidup. Namun, pengaruh tersebut juga berpotensi menggeser nilai budaya lokal, sehingga diperlukan literasi media agar mahasiswa tetap kritis dan selektif.
Analisis Budaya Pop dalam Konten Youtube Hiburan: Studi Literatur Muhammad Aril Saputra; Aulia Hafizhah Nur'aini; Raisyah Zahratun Pramudita; Mochammad Haikal Fikri; Eko Purwanto
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4137

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya pop dalam konten hiburan di platform YouTube, meliputi bentuk, representasi, serta pengaruhnya terhadap audiens di era digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, di mana data diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang relevan dengan kajian budaya pop dan media digital. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dan pendekatan interpretatif untuk memahami makna serta pola yang muncul dalam fenomena yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya pop dalam konten YouTube hadir dalam bentuk tren viral, bahasa gaul, dan gaya hidup modern yang disebarluaskan melalui kreativitas konten kreator. Selain itu, YouTube tidak hanya berperan sebagai media representasi, tetapi juga sebagai pembentuk budaya pop melalui interaksi antara kreator, audiens, dan algoritma platform. Budaya pop memiliki dampak positif seperti meningkatkan kreativitas dan membuka peluang ekonomi digital, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti homogenisasi konten dan potensi pergeseran nilai budaya lokal. Dengan demikian, fenomena budaya pop dalam konten YouTube hiburan perlu dipahami secara kritis agar masyarakat dapat memanfaatkan sisi positifnya sekaligus meminimalkan dampak negatifnya di era komunikasi digital.
Implementasi Kebijakan MRT Jakarta terhadap Pengembangan Integrasi Transportasi Publik Berbasis Smart mobility di DKI Jakarta Canda Della Agustia Disy; Eka Rahayu; Putri Salsadila; Fatkhuri Fatkhuri
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4145

Abstract

Kemacetan lalu lintas dan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi menjadi permasalahan mobilitas perkotaan yang terus berkembang di Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran MRT Jakarta dalam mendukung integrasi transportasi publik berbasis smart mobility, mengkaji penerapan teknologi dalam operasional MRT, serta mengidentifikasi sejauh mana integrasi antarmoda yang terbangun mampu meningkatkan efektivitas mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, di mana data diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan resmi PT MRT Jakarta, artikel, dan publikasi relevan lainnya. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diperkuat dengan teknik triangulasi sumber untuk menjaga keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MRT Jakarta memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas mobilitas perkotaan melalui layanan transportasi yang cepat, efisien, dan memiliki kepastian waktu perjalanan, dengan jumlah penumpang yang telah mencapai lebih dari 33 juta orang pada tahun 2023. Penerapan smart mobility tercermin dari penggunaan sistem e-ticketing, layanan informasi perjalanan secara real-time, dan pengelolaan operasional berbasis digital. Integrasi MRT dengan moda lain seperti TransJakarta, KRL Commuter Line, dan LRT melalui keterpaduan fisik, tarif, dan informasi turut meningkatkan kemudahan perpindahan antarmoda bagi masyarakat. Meski demikian, integrasi transportasi publik di Jakarta masih menghadapi tantangan berupa belum meratanya konektivitas antarmoda dan lemahnya koordinasi antar penyedia layanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa MRT Jakarta berperan penting sebagai simpul utama integrasi transportasi publik dan implementasi smart mobility dalam mewujudkan sistem mobilitas perkotaan yang lebih efisien, terhubung, dan berkelanjutan.
Rekonstruksi Fungsi Pengawasan Keimigrasian terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Guna Mewujudkan Kepastian Hukum dan Ketertiban Umum Hanny Mentari Bahri; Lola Aulia; M Hardi Prasetya
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.4155

Abstract

Peningkatan mobilitas warga negara asing ke Indonesia seriring dengan kenijakan kemudahan investasi dan pemulihan sektor pariwisata menimbulkan tantagan baru dalam sistem pengawasan keimigrasian, khususnya terkait penyalahgunaan visa kunjungan untuk kegiatan bisnis dan bekerja. Gejala ini memperlihatkan adanya jurang pemisah antara tata hukum normatif dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Prnrlitian ini bertujuan membedah efisiensi regulasi serta tata cara pengawasan keimigrasian bag pemegang visa kunjungan, sekaligus merumuskan cetak biru rekonstruksi supervisi yang integratif demi menjamin ketertiban umum dan kepastian hukum. Metode yang diaplikasikan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan undang-undang. Sumber data berbasis pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dihimpun lewat studi literatur, kemudian dievaluasi secara kualitatif-deduktif. Hasil kajian mendeteksi bahwa meskipun tata regulasi keimigrasian sudah megaturnya secara rigid, pemantaunan di lapangan masih membentur diding kendala, seperti minimnya kuantitas interseptor hukum, rapuhnya pengawasan pasca-perlintasan (post-border control), serta ego sektoral dalm sistem informasi antar-instansi. Studi ini memformulasikan pembaruan sistem supervisi melalui ekskalasi penegakan hukum, maksimalisasi koordinasi lintas sektor via Tim PORA, dan digitalisasi pemantauan berbasus risiko memanfaatkan teknologi SIMKIM.
Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Perbudakan Digital WNI dalam Jaringan Penipuan Siber Transnasional: Analisis Sosio-Legal Berdasarkan KUHP Nasional Faris Febrian; Zahra Nurul Nissa; Asmak Ul Hosnah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4157

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan modus kejahatan baru yang dikenal sebagai perbudakan digital (digital slavery), di mana warga negara Indonesia (WNI) direkrut melalui tipu muslihat, dipaksa bekerja dalam jaringan penipuan siber transnasional di negara-negara seperti Myanmar, Kamboja, Laos, dan Filipina. Fenomena ini telah menjerat ribuan WNI sebagai korban dalam beberapa tahun terakhir, dengan dampak sosial-psikologis yang berat dan kerugian ekonomi yang signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum pidana terhadap korban perbudakan digital WNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang berlaku sejak Januari 2026, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan sosio-legal, menggunakan bahan hukum primer berupa KUHP Nasional, UU Penyesuaian Pidana, UU TPPO, dan UU ITE, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan laporan lembaga internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 455 KUHP Nasional (perdagangan orang), Pasal 492 (penipuan), dan Pasal 599 (tindak pidana terhadap kemanusiaan) merupakan instrumen utama perlindungan hukum yang secara normatif mampu menjangkau seluruh dimensi kejahatan ini. Namun implementasinya menghadapi lima hambatan struktural, yakni defisit kerja sama hukum internasional, kesulitan pembuktian digital lintas yurisdiksi, lemahnya mekanisme restitusi korban, ambiguitas status hukum korban yang dipaksa menjadi pelaku, serta rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerja sama hukum internasional, pembentukan satuan tugas khusus perbudakan digital, penerbitan prosecution guidelines, penguatan kapasitas forensik digital, dan kampanye edukasi publik yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan korban.
Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Ariiq Daffa Pulungan; Evi Yunita Kurniaty
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4158

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mendukung peningkatan penerimaan PBB melalui berbagai upaya yang melibatkan masyarakat. Namun, penerimaan PBB di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya PBB, serta kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan PBB serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat pencapaian target penerimaan pajak. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengacu pada teori peran pemerintahan yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bandar Klippa telah menjalankan fungsi sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam upaya meningkatkan penerimaan PBB. Akan tetapi, pelaksanaan peran tersebut belum terlaksana secara optimal karena kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat masih terbatas. Selain itu, rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat PBB, serta berbagai kendala administratif menjadi faktor penghambat utama. Peran kepala dusun juga belum sepenuhnya efektif dalam mendorong kepatuhan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran pemerintah desa melalui peningkatan sosialisasi, pelayanan, koordinasi, dan edukasi perpajakan diperlukan untuk meningkatkan penerimaan PBB secara berkelanjutan serta mendukung pembangunan desa yang lebih efektif dan merata bagi masyarakat secara berkelanjutan dan optimal.

Page 72 of 73 | Total Record : 725

 69   70   71   72   73 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2026): Desember Vol. 6 No. 1 (2026): June Vol. 5 No. 2 (2025): December Vol. 5 No. 1 (2025): June Vol. 4 No. 2 (2024): December Vol. 4 No. 1 (2024): June Vol. 3 No. 2 (2023): Desember Vol. 3 No. 1 (2023): Juni Vol. 2 No. 2 (2022): Desember Vol. 2 No. 1 (2022): June Vol. 1 No. 2 (2021): Desember Vol. 1 No. 1 (2021): JUNI More Issue