cover
Contact Name
Reza Luqman Hakim
Contact Email
rlhakim@stiapancamargapalu.ac.id
Phone
+62895422502690
Journal Mail Official
patriot@journal.stiapancamargapalu.ac.id
Editorial Address
JL. Dayodara, Talise, Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy
ISSN : N/A     EISSN : 31097227     DOI : N/A
Core Subject : Social,
PATRIOT berfokus pada penerbitan artikel-artikel hasil penelitian, kajian konseptual, dan pemikiran kritis di bidang administrasi publik dan kebijakan publik. Fokus utama jurnal ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan pengembangan teori, praktik, dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Jurnal ini juga menjadi wadah bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk berbagi temuan-temuan yang relevan dengan dinamika kebijakan publik serta memberikan solusi praktis terhadap tantangan dalam tata kelola pemerintahan. Jurnal Patriot mencakup berbagai tema yang berkaitan dengan administrasi publik dan kebijakan publik, di antaranya: 1. Teori dan Praktik Administrasi Publik: - Pengembangan teori administrasi publik yang aplikatif dalam konteks Indonesia. - Inovasi dan praktik terbaik dalam pengelolaan organisasi publik, baik di pemerintah pusat maupun daerah. - Penataan struktur dan proses administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. 2. Kebijakan Publik dan Perumusan Kebijakan: - Studi tentang perumusan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan global. - Analisis kebijakan publik di tingkat lokal dan nasional, termasuk evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan. - Pendekatan berbasis bukti dalam formulasi kebijakan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. 3. Penyelenggaraan Pelayanan Publik: - Analisis tentang kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik, serta mekanisme untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. - Model-model pelayanan publik yang berbasis pada teknologi digital dan inovasi layanan. - Tantangan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. 4. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi: - Penelitian mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. - Studi mengenai reformasi birokrasi dan upaya peningkatan profesionalisme aparatur negara. - Kebijakan penguatan kelembagaan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintah. 5. Good Governance dan Partisipasi Masyarakat: - Studi tentang prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. - Peran partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. - Pengembangan mekanisme dan platform yang memungkinkan keterlibatan aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. 6. Kebijakan Pembangunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah: - Analisis kebijakan pembangunan yang mendukung pemerataan dan pengurangan kemiskinan. - Perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada partisipasi masyarakat dan prinsip keberlanjutan. - Kajian tentang kebijakan publik untuk mengatasi ketimpangan sosial, ekonomi, dan geografis antar daerah. 7. Evaluasi dan Monitoring Kebijakan Publik: - Metodologi dan teknik evaluasi kebijakan publik yang bertujuan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan. - Penggunaan data dan teknologi untuk monitoring pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. - Analisis tentang tantangan dan peluang dalam evaluasi kebijakan publik di Indonesia. 8. Isu-isu Kontemporer dalam Administrasi dan Kebijakan Publik: - Penelitian tentang pengaruh perkembangan teknologi terhadap administrasi publik dan kebijakan publik di Indonesia. - Isu-isu kebijakan publik yang terkait dengan perubahan iklim, bencana alam, dan ketahanan pangan. - Dinamika kebijakan publik dalam menghadapi tantangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia.
Articles 48 Documents
MENGAPA MASYARAKAT ENGGAN MELAPOR? MENAKAR PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBERANTASAN NARKOTIKA Rical Rajja; Mini Mini; Mahfuzat Lamakampali; Reza Luqman Hakim
PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy Vol. 2 No. 1 (2026): PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy
Publisher : PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung efektivitas penyidikan tindak pidana narkotika. Namun, dalam praktiknya, masyarakat masih menunjukkan keengganan untuk melaporkan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika sehingga berpotensi menghambat proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keengganan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyidikan kasus narkotika di Desa Oloboju, Kabupaten Sigi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa distribusi frekuensi dan persentase yang didukung oleh analisis kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keengganan masyarakat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan ide atau masukan kepada kepolisian, rasa takut terhadap ancaman pelaku tindak pidana narkotika, keterbatasan sosialisasi dan pelatihan mengenai peran masyarakat dalam penyidikan, serta belum optimalnya mekanisme partisipasi antara masyarakat dan kepolisian. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat memerlukan penguatan kepercayaan publik, jaminan perlindungan bagi pelapor, peningkatan edukasi masyarakat, serta pengembangan mekanisme kolaborasi yang lebih efektif antara masyarakat dan kepolisian dalam mendukung penyidikan kasus narkotika.
TIPOLOGI PENGAWASAN INTERNAL APARATUR DESA PADA PEMERINTAHAN DESA LAMBARA Stevania Dobe; Irma Suriyani
PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy Vol. 2 No. 1 (2026): PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy
Publisher : PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian mengenai pengawasan internal pada pemerintahan desa umumnya masih berfokus pada efektivitas pengawasan, akuntabilitas, atau pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja organisasi. Pendekatan tersebut belum banyak menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk pengawasan internal berkembang dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tipologi pengawasan internal aparatur desa pada Pemerintahan Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, aparatur desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses open coding digunakan untuk mengidentifikasi praktik-praktik pengawasan yang muncul dari data lapangan, kemudian dikelompokkan secara induktif hingga membentuk tipologi pengawasan internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal aparatur desa di Pemerintahan Desa Lambara membentuk lima tipologi, yaitu pengawasan preventif, administratif, operasional, komunikatif, dan korektif. Kelima tipologi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan internal tidak berlangsung melalui satu mekanisme tunggal, melainkan membentuk suatu sistem pengendalian yang berlangsung sejak tahap pemberian arahan, pelaksanaan tugas, koordinasi, hingga tindakan perbaikan terhadap pelanggaran aparatur desa. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris berupa tipologi pengawasan internal aparatur desa yang dapat menjadi perspektif awal dalam memahami praktik pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan desa.
PARADOKS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM TRANSFORMASI DIGITAL PENDIDIKAN: KAJIAN LITERATUR TENTANG EVOLUSI TANTANGAN PENDIDIK DARI ERA INDUSTRI 4.0 HINGGA AGENTIC AI Reza Luqman Hakim
PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy Vol. 2 No. 1 (2026): PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy
Publisher : PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital telah mengubah berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, termasuk peran dan tantangan yang dihadapi pendidik. Perkembangan teknologi yang berlangsung mulai dari era Industri 4.0, disrupsi pandemi COVID-19, kemunculan Generative Artificial Intelligence (Generative AI), hingga berkembangnya Agentic AI menunjukkan bahwa tuntutan terhadap pendidik terus mengalami perubahan. Penelitian ini bertujuan mengkaji evolusi tantangan pendidik dalam transformasi digital pendidikan serta menganalisis implikasinya terhadap implementasi kebijakan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode narrative literature review melalui proses identifikasi, seleksi, analisis, dan sintesis berbagai artikel ilmiah serta laporan kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan pendidik berkembang dari kemampuan mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran, beradaptasi dengan pembelajaran daring pada masa pandemi, mengembangkan literasi AI dan kompetensi pedagogis berbasis AI, hingga menghadapi implikasi penggunaan Agentic AI yang semakin otonom. Pembahasan mengindikasikan adanya paradoks implementasi kebijakan, yaitu perkembangan teknologi dan kebijakan transformasi digital berlangsung lebih cepat dibandingkan proses adaptasi kapasitas pendidik sebagai pelaksana kebijakan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan implementasi yang bersifat administratif tanpa diikuti perubahan pedagogis yang bermakna. Oleh karena itu, transformasi digital pendidikan memerlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada adopsi teknologi, tetapi juga pada penguatan kapasitas pendidik secara berkelanjutan agar implementasi kebijakan dapat berlangsung secara efektif dan berorientasi pada kualitas pembelajaran.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BINA POTENSI KOTA PALU Veny Nur Momi Sakina; Dewi Cahyawati Abdullah; Irma Suriyani
PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy Vol. 2 No. 1 (2026): PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy
Publisher : PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di SMK Bina Potensi Kota Palu menggunakan perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling yang terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, dan peserta didik. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Bina Potensi Kota Palu telah berjalan dengan cukup baik. Komunikasi kebijakan telah dilakukan melalui sosialisasi dan koordinasi internal, meskipun pemahaman teknis guru masih perlu ditingkatkan. Dari aspek sumber daya, jumlah tenaga pendidik telah memadai, tetapi kompetensi guru serta sarana dan prasarana pembelajaran masih memerlukan penguatan. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang positif terhadap implementasi kebijakan, sedangkan struktur birokrasi telah mendukung pelaksanaan kurikulum melalui pembagian tugas yang jelas, meskipun fungsi monitoring dan evaluasi belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan penguatan komunikasi, peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana pembelajaran, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
KINERJA PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA BETELEME KECAMATAN LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA Novita Taangga; Juemi Juemi; Muhammad Husain Borahima
PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy Vol. 2 No. 1 (2026): PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy
Publisher : PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja perangkat Desa Beteleme dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian dipilih secara purposive yang terdiri atas kepala desa, perangkat desa, pendamping Program Keluarga Harapan, dan masyarakat penerima manfaat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa telah melaksanakan tugasnya dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan melalui pendataan, penyampaian informasi, dan koordinasi dengan pendamping program. Namun, proses pelaksanaan belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan ketidaksesuaian antara data penerima manfaat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hambatan utama yang dihadapi meliputi belum optimalnya pemutakhiran data, keterbatasan verifikasi lapangan, serta dinamika perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat menilai Program Keluarga Harapan memberikan manfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola di tingkat desa, terutama dalam aspek pendataan, validasi, koordinasi, dan pembaruan data penerima manfaat secara berkelanjutan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI DESA LAMBARA KECAMATAN TANAMBULAVA KABUPATEN SIGI Lefina Christi; Hasan Muhamad; Ince Dian Afnita
PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy Vol. 2 No. 1 (2026): PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy
Publisher : PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling yang terdiri atas perangkat desa, kepala dusun, dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan belum berlangsung secara optimal pada seluruh tahapan partisipasi. Pada tahap perencanaan, keterlibatan masyarakat masih didominasi oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat sehingga partisipasi warga dalam pengambilan keputusan masih rendah. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan gotong royong belum dilakukan secara rutin dan partisipasi masyarakat masih dipengaruhi oleh kesibukan serta keterbatasan sarana pendukung. Pada tahap pemanfaatan hasil, masyarakat telah merasakan manfaat kegiatan kebersihan, namun belum diikuti oleh perubahan perilaku yang berkelanjutan. Sementara itu, pada tahap pemeliharaan, rendahnya kesadaran masyarakat serta belum adanya mekanisme pemeliharaan yang terstruktur menyebabkan hasil kegiatan kebersihan belum dapat dipertahankan secara optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat memerlukan penguatan edukasi lingkungan, penyediaan sarana pendukung, serta kolaborasi yang lebih efektif antara pemerintah desa dan masyarakat agar pengelolaan kebersihan lingkungan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
KINERJA BINTARA PEMBINA DESA DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI DESA LAMBARA KECAMATAN TANAMBULAVA KABUPATEN SIGI Nova Gloria Sampingan; Nurziah Nurziah
PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy Vol. 2 No. 1 (2026): PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy
Publisher : PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tugasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling yang melibatkan unsur Koramil, Babinsa, pemerintah desa, BPD, Bhabinkamtibmas, dan Linmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Babinsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat berada pada kategori cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan enam indikator kinerja Bernardin dan Russell, Babinsa menunjukkan kinerja yang baik pada aspek kualitas kerja, ketepatan waktu, dan efektivitas penggunaan sumber daya melalui kemampuan merespons persoalan masyarakat, menjalankan pembinaan wilayah, serta membangun koordinasi dengan pemerintah desa dan unsur masyarakat. Namun, aspek kuantitas kerja, kehadiran, dan dampak interpersonal masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait keterbatasan kehadiran fisik secara rutin akibat adanya tugas kewilayahan lainnya. Faktor pendukung kinerja Babinsa meliputi pemahaman terhadap tugas, kedisiplinan, komitmen kerja, serta dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat berasal dari beban tugas tambahan, keterbatasan waktu, serta belum optimalnya intensitas komunikasi langsung dengan seluruh lapisan masyarakat.
EVALUASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN BERAS DI TINGKAT KELURAHAN: STUDI KASUS KELURAHAN PANTOLOAN KOTA PALU Thabita Chora Zhakyra; Timudin DG Mangera Bauwo; Nurziah Nurziah
PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy Vol. 2 No. 1 (2026): PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy
Publisher : PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas pelayanan publik dalam penyaluran Bantuan Pangan Beras (BPB) di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu. Program bantuan pangan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat rentan, namun keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bantuan, tetapi juga oleh kualitas pelayanan dalam proses distribusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian berjumlah tujuh orang yang dipilih secara purposive, terdiri atas aparatur kelurahan, petugas terkait, keluarga penerima manfaat, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran BPB di Kelurahan Pantoloan telah berjalan sesuai prosedur melalui tahapan penerimaan data penerima manfaat, verifikasi identitas, hingga penyerahan bantuan. Namun, kualitas pelayanan masih menghadapi beberapa tantangan. Aspek ketepatan pelayanan mengalami kendala akibat belum optimalnya pemutakhiran data penerima, aspek kecepatan masih dipengaruhi oleh antrean dan pengaturan alur pelayanan, sedangkan aspek murah menghadapi persoalan persepsi masyarakat akibat adanya keterkaitan dengan iuran lingkungan. Sementara itu, aspek keramahan telah berjalan baik melalui sikap komunikatif dan responsif aparatur kelurahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan bantuan sosial membutuhkan penguatan validasi data, inovasi mekanisme pelayanan, dan komunikasi publik yang lebih jelas kepada masyarakat.