cover
Contact Name
Putu Indra Christiawan
Contact Email
indra.christiawan@undiksha.ac.id
Phone
+6281805329239
Journal Mail Official
indra.christiawan@undiksha.ac.id
Editorial Address
Jl. Udayana Kampus Tengah Singaraja, Bali, Indonesia 81116
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (JISH) is a journal that uses a double-blind peer review model that can be accessed online. The purpose of JISH is to publish a journal containing quality articles that will be able to contribute thoughts from a theoretical and empirical perspective in society and humanities at a regional, national, and global scale. The writings at JISH will significantly contribute to critical thinking in the area of society and humanities. The scope of the fields contained in JISH covers the following areas: social work, social welfare, social change, and social policy; humanism and human rights; corporate governance, and community studies; crosscultural and multiculturalism studies; population, and development studies; ethics, and intergroup relations; war, conflict, and international relations; linguistics, literature, and media studies; performing arts (music, theatre, and dance); studies of inequality (class, race and gender studies); and other related areas. Articles published on research results and literature review with acceptable research methodologies, qualitative studies, quantitative studies, or a combination of both, statistical analysis, case studies, field research, and historical studies. JISH received manuscripts from various related circles, such as relevant researchers, professors, students, policy-makers, scientists, and others.
Articles 15 Documents
Search results for , issue "vol 14 no 3 (2025)" : 15 Documents clear
Kota sebagai Mesin Pertumbuhan: Fenomena Keberadaan Koalisi Pertumbuhan dalam Konflik Tenurial di Pulau Pari Tahun 2014-2024 Nurul Intan; Irwansyah Irwansyah
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i3.96767

Abstract

Pembangunan ruang kota-kota besar, termasuk Jakarta, dalam beberapa dekade terakhir terus meluas ke kawasan pinggiran, seperti pesisir dan kepulauan. Namun, studi-studi politik pertumbuhan kota masih dominan berfokus pada kawasan inti (urban core) sehingga mengabaikan dinamika di wilayah pesisir. Penelitian ini mengkaji pembangunan kawasan pesisir sebagai bagian dari proses politik yang melibatkan koalisi pertumbuhan (growth coalition) yang terbentuk secara informal dalam mendukung pertumbuhan kota sekaligus menjadikan kota sebagai mesin pertumbuhan (urban growth machine). Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan peran koalisi pertumbuhan dalam pembangunan ruang maupun kawasan di Pulau Pari, serta implikasinya terhadap konflik tenurial yang terjadi. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan mengkombinasikan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam pada beberapa informan kunci yang terlibat langsung dalam konflik, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen regulasi, hasil penelitian terdahulu, dan pemberitaan media. Studi ini juga memetakan struktur penguasaan pulau-pulau di Kepulauan Seribu oleh koalisi pertumbuhan yang dipetakan melalui analisis jaringan sosial. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi aktor-aktor dalam koalisi pertumbuhan di Pulau Pari, yaitu perusahaan (PT BPA, PT CPS, PT SUI, dan PT Panorama), pemerintah lokal, lembaga keuangan, dan agen pariwisata atau agen perjalanan. Selain itu, penelitian ini turut menemukan bahwa konflik tenurial yang terjadi di pulau pari dikarenakan adanya bentrokan kepentingan pembangunan antara warga lokal dengan koalisi pertumbuhan dalam mengelola sumber daya milik bersama (common-pool resources) sejak tahun 1989. Dalam hal ini, koalisi pertumbuhan menginginkan skema pengelolaan secara eksklusif melalui hak izin kelola (konsesi). Fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan ruang maupun kawasan harus selalu dilakukan secara demokratis melalui partisipasi penuh masyarakat lokal agar tidak menimbulkan konflik tenurial sebagai konsekuensi ketidakadilan pengelolaan ruang.
Merajut SDGs dalam Bingkai Budaya: Reformasi Birokrasi Berbasis Warisan Lokal Bali Ni Made Suarminiati; I Nyoman Subanda
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i3.97281

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa integrasi reformasi birokrasi berbasis kearifan lokal sebagai strategi dalam mendukung implementasi SDGs di Bali. Reformasi birokrasi dipandang sebagai elemen krusial untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, serta budaya. Di Provinsi Bali, integrasi ini diwujudkan melalui visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang menekankan keseimbangan pembangunan berbasis harmoni manusia, alam, dan spiritualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan enam informan (pejabat birokrasi, tokoh masyarakat, dan pelaku industri kreatif). Analisis dokumen, yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti menyama braya, tatwam asi, dan Tri Hita Karana memperkuat tiga dimensi reformasi birokrasi: sistem, struktur, dan budaya kerja. Reformasi sistem tercermin dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan aplikasi Si GENTING yang meningkatkan trasnparansi dan pelayanan publik. Reformasi struktural diwujudkan melalui penyederhanaan organisasi, sedangkan reformasi budaya dilakukan melalui pembentukan agen perubahan serta program partisipatif untuk mendorong mindset inovatif ASN. Perpaduan reformasi birorasi dengan kearifan lokal ini menciptakan lingkungan kebijakan yang kondusif bagi pengembangan industri kreatif berbasis budaya. Dukungan regulasi, legitimasi melalui Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), serta fasilitas pemasaran memperkuat posisi komunitas lokal, seperti penenun gringsing dan endek. Dengan demikian, reformasi birokrasi berbasis kearifan lokal tidak hanya menjaga identitas budaya, tetapi juga secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, perbedayaan sosial, dan pencapaian SDGs di Bali.
Membela Waktu, Menunda Kerja: Produksi Waktu Senggang dalam Ekonomi Sawit, Buluh Nipis, Kampar, Riau Muh Abdilla Akbar Alauddin; Pawennari Hijjang
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i3.99935

Abstract

Ekspansi sawit telah membawa perubahan signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Kehadiran sawit bukan semata soal ekonomi, melainkan juga menciptakan gagasan kehidupan baru, khususnya terkait makna kerja dan waktu. Di Buluh Nipis, perubahan komoditas domestik dan mode produksi dari karet dan nelayan ke sawit menghadirkan pengalaman kerja dan pola hidup yang berbeda. Penelitian ini mengangkat persoalan bagaimana masyarakat memaknai kerja dan waktu senggang dalam relasi kerja sawit yang cenderung lebih longgar dibandingkan sebelumnya. Tujuannya adalah memahami kenyataan tersebut secara etnografis: bagaimana waktu senggang yang terbentuk dari sistem kerja sawit dijalani dan dimaknai sebagai ruang yang penuh potensi, membentuk praktik sosial, nilai baru, dan pola perilaku sehari-hari. Dengan metode kualitatif etnografis observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis catatan lapangan, penelitian ini menemukan bahwa waktu senggang bukan ruang kosong yang tidak produktif, melainkan surplus waktu yang dijalani untuk kebutuhan sosial, kultural, dan ekonomis: dari kegiatan ekonomi sampingan, penyehatan jasmani dan rohani, membangun relasi sosial, hingga refleksi hidup. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sawit tidak hanya membentuk struktur ekonomi-sosial baru, tetapi juga gagasan supra-struktural, yakni cara masyarakat memaknai kerja, waktu, dan kesejahteraan. Supra-struktur di sini dipahami sebagai ranah nilai, ide, dan moralitas yang melampaui aspek material produksi, yang dalam konteks Buluh Nipis terwujud dalam pemaknaan baru bahwa keberhasilan tidak lagi diukur dari kerasnya bekerja, tetapi dari kemampuan mengelola waktu, menjaga tubuh, dan merawat relasi sosial.
Unleashing Potential: How Human and Social Capital Fuel Village Tourism Business Success I Gde Wedana Arjawa; Putu Ayu Sita Laksmi; Ni Nyoman Suriani
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i3.100385

Abstract

This study examines the influence of human capital and social capital on business performance in tourism villages, focusing on Penglipuran Village in Bali, Indonesia. Tourism villages play a key role in sustainable local economic development, yet their business outcomes often remain suboptimal due to structural and institutional limitations. Using a quantitative approach, this research highlights how intangible assets such as knowledge, skills, trust, and social cohesion drive the success of rural tourism enterprises. Human capital, reflected in education, entrepreneurial experience, and technical competence, enhances innovation, service quality, and adaptive capacity. Social capital, encompassing mutual trust, shared values, and collaborative networks, fosters cooperation and knowledge exchange essential for community-based tourism. Their interaction produces a synergistic effect that strengthens resilience and competitiveness within rural business ecosystems. Data were collected through structured surveys of 155 entrepreneurs and community members, supported by supplementary interviews, and analysed using multiple regression to test the effects of human and social capital on business performance. This study fills a gap in the literature by examining both capitals simultaneously in a rural tourism setting, which has often been overlooked. The findings reveal that both human and social capital significantly improve performance, with social cohesion playing a particularly critical role. The study offers insights for policymakers, tourism stakeholders, and development practitioners by emphasising integrated strategies that support human development and community empowerment. Ultimately, strengthening these capitals is vital for advancing inclusive and sustainable tourism that benefits not only the economy but also the cultural and social fabric of rural communities.
Rural Women in Development: The Role and Challenges of Female Participation in Suwangi Village, Indonesia Maemunah Maemunah; Abdul Sakban; Isnaini Isnaini; Delisa Aprionika
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i3.101295

Abstract

Rural women play an essential yet often invisible role in village development, especially in regions where cultural and religious norms define gendered participation. This qualitative study, conducted in Suwangi Village, East Lombok, involved ethnographic observations and semi-structured interviews with 15 informants, including female officials, religious and customary leaders, and community members. Findings show that around 85% of women engage in micro-economic activities such as food processing and home-based trading, 80% participate in social organizations (PKK and Posyandu), yet less than 20% are represented in formal village decision-making forums. Despite these disparities, new opportunities are emerging through female role models, inclusive religious discourse, and reinterpretations of adat norms. The study reveals that Sasak cultural identity and Islamic values simultaneously constrain and enable women’s public participation—religious and customary leaders now serve as crucial mediators legitimizing gender equality within local development frameworks. Scientifically, this study contributes to the discourse on gender and development by providing empirical micro-level evidence from a culturally specific Muslim community, illustrating how gendered agency evolves through the interaction of tradition, religion, and institutional structures. It advances theoretical understanding of contextualized empowerment, showing that bottom-up, culturally rooted strategies can complement formal gender mainstreaming policies. The findings highlight the importance of integrating local cultural legitimacy into gender-inclusive rural governance models, particularly in areas shaped by strong religious and customary traditions like East Lombok.
Resiliensi Sosial Nelayan Udang dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Perubahan Iklim di Tambak Mulyo Kota Semarang Nadia Nadia; Atika Wijaya
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i3.101603

Abstract

Climate change has a significant impact on the marine sector and poses a serious threat to the livelihoods of coastal communities. One area that has felt the real impact of these conditions is Tambak Mulyo, Semarang City, Central Java. The vast sea that surrounds it is rich in shrimp, leading most of the local community to work as shrimp fishermen. However, climate change has hindered their productivity and caused income instability. This study aims to (1) examine the work culture of shrimp fishermen, (2) describe the impacts of climate change on their working patterns, and (3) analyze the forms of social resilience practiced by shrimp fishermen in Tambak Mulyo through Keck and Sakdapolrak’s theory of social resilience, which consists of three main aspects: coping, adaptive, and transformative capacities. This research employs a qualitative method using a case study approach. The data were obtained through participant observation, semi-structured interviews, documentation, and a literature review of articles relevant to the research topic. The results show that shrimp fishermen in Tambak Mulyo experience income decline due to unpredictable weather. However, they endure these challenges through social resilience, including work diversification, family involvement in economic activities, and the nombok (debt pay-later) system. Therefore, this study highlights that cooperation and strong social ties are vital to sustaining community resilience. These findings are particularly important because Tambak Mulyo serves as a major shrimp production center that remains highly vulnerable to the complex impacts of climate change.
Managing Multiple Roles: Communication and Role Conflict Among Indonesian Postgraduate Women Shela Kusumaningtyas; Wawan Hadinata; Nur Iman; Yunati Alinda; Adinda Aulia Nurhaliza; Leoni Nindyasari
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i3.101733

Abstract

This study aims to examine how Indonesian women who simultaneously fulfill the roles of wife, mother, professional worker, and postgraduate student manage multiple role conflicts through interpersonal and intrapersonal communication. Using a qualitative case study design, six postgraduate students from the University of Indonesia were purposively selected as participants. Data were collected through in-depth interviews and analyzed using thematic analysis. The findings indicate three major themes. First, interpersonal communication with spouses, family members, colleagues, and academic peers facilitates mutual understanding and role negotiation. Second, intrapersonal communication, such as self-reflection and emotional regulation, helps participants cope with guilt, fatigue, and academic pressure. Third, social support networks emerging from effective communication enable participants to sustain their motivation and maintain balance across domestic, professional, and academic domains. These findings highlight that communication functions as a practical strategy for managing multiple identities and mitigating the effects of role conflict. The study offers implications for developing gender-sensitive communication training and institutional support systems to empower women in higher education and the workplace.
Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal untuk Membangun Kemandirian Ekonomi, Ketahanan Sosial, dan Pelestarian Lingkungan di Perbatasan Entikong, Indonesia-Malaysia Muhammad Nur Imanulyaqin; Imran Imran; Zuri Astari; Patrisia Rahayu Utami
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i3.101752

Abstract

This study examines community empowerment strategies based on local wisdom in the border area of Entikong, Sanggau Regency, West Kalimantan, Indonesia. The research focuses on three key dimensions—economic self-reliance, social resilience, and environmental sustainability. Using a qualitative and descriptive approach, data were gathered through in-depth interviews, participatory observations, and documentation involving village leaders, community institutions, and residents. The findings reveal that integrating local wisdom such as gotong royong (mutual cooperation), customary law, and traditional cultural practices strengthens social cohesion, enhances citizen participation, and promotes ecological balance. The Village Development Planning Forum (Musrenbang) functions as a participatory mechanism that aligns empowerment initiatives with community needs. However, challenges persist in product marketing and institutional capacity-building. The study concludes that local wisdom-based empowerment fosters sustainable community development when programs are socially and culturally adaptive. Theoretically, this research contributes to the discourse on culture-based empowerment within borderland studies, while practically, it offers a model for designing participatory and context-sensitive empowerment strategies applicable to other frontier regions.
Economic Diplomacy Strategies for Agricultural Development and International Trade: An Exploratory Systematic Review Diah Apriliani; Tom Finaldin
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i3.102424

Abstract

This exploratory systematic review provides the first comprehensive examination of research at the intersection of economic diplomacy and agricultural development. Following PRISMA 2020 guidelines, 423 Scopus records were systematically screened, with 127 studies meeting inclusion criteria for analysis using the Mixed Methods Appraisal Tool. The review identified four distinct research clusters: agricultural trade promotion and export development (35.4%), international cooperation and diplomatic initiatives (25.2%), market access and competitiveness strategies (22.0%), and policy analysis and institutional frameworks (17.3%). Geographic analysis revealed substantial focus on developing countries (78.7%), particularly in Asia (42.5%) and Africa (31.5%), addressing a critical gap in understanding economic diplomacy applications in these contexts. Integrated multi-stakeholder approaches showed promising outcomes for enhancing agricultural trade competitiveness. However, significant methodological limitations constrain findings. The predominance of case study designs, limited experimental research, and restriction to English-language Scopus-indexed publications limit both comprehensiveness and the strength of causal inferences about intervention effectiveness. Practically, policymakers in developing countries should prioritize multi-stakeholder diplomatic frameworks integrating agricultural ministries, trade promotion agencies, and private sector actors to enhance export competitiveness. Additionally, development agencies and researchers must invest in rigorous experimental studies to build evidence-based guidelines for economic diplomacy interventions, moving beyond descriptive approaches to establish what works and under what conditions. This foundation enables future comprehensive reviews and targeted empirical investigation in this emerging interdisciplinary field.
Socio-Ecological Review of Former Mine Tourism: Case Study in SETIGI Tourism Area Deny Wahyu Apriadi; Toetik Koesbardiati
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i3.103011

Abstract

SETIGI represents land that has lost its productivity and natural vegetation because it has been turned into a limestone mine. This condition has turned SETIGI into critical, barren land and a dumping ground for waste. Now, SETIGI has transformed into community-based tourism through the initiative of the local community, which has participatively and sustainably rehabilitated the land as a tourist site and carried out environmental restoration activities such as reforestation, with the aim of restoring the ecological function of the land. This study was conducted to analyse the socio-ecological aspects of post-mining tourism, both in terms of community behaviour and ecological factors related to tourism activities. This research uses qualitative methods with in-depth interviews with 8 informants, literature reviews, and description of results with triangulation validity. The results of this study indicate that community behaviour is related to environmental conditions. The establishment of SETIGI community-based tourism with the SES framework has brought about significant changes in the environment through sustainable land rehabilitation by local communities. Simple planning and activities without management are now systematic and organised. From a socio-cultural perspective, the community is more aware of the importance of cooperation and solidarity. From an ecological, there is greater concern for environmental cleanliness and active participation in its preservation. The socio-ecological impact of SETIGI's development also aims to improve the quality of human resources, emphasising that this change is not only about physical land, but also holistic and sustainable socio-ecological transformation thanks to the central role of local communities in accordance with the SES framework.

Page 1 of 2 | Total Record : 15