cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aristoni
Contact Email
yudisia@iainkudus.ac.id
Phone
+6287833733055
Journal Mail Official
yudisia@iainkudus.ac.id
Editorial Address
Jl. Conge Ngembalrejo PO BOX. 51 Kudus 59322 Telp. (0291) 432677 Fax. (0291) 441613
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus
ISSN : 19077262     EISSN : 24775339     DOI : 10.21043/yudisia
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Artikel yang diterima dan diterbitkan dalam Jurnal YUDISIA harus masuk dalam lingkup keilmuan bidang hukum dan hukum Islam. Bidang hukum mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : hukum materiil dan formil, tinjauan hukum dari aspek politik, sosial, ekonomi, antropologi, psikologi. Bidang hukum Islam mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : fiqh, ushul fiqh, masail fiqhiyyah serta masalah fiqh kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 183 Documents
 12   13   14   15   16 
Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Pesisir dalam Mengeluarkan Zakat di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Shobirin Shobirin; Junaidi Abdullah
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i2.17144

Abstract

This research was conducted because the majority religion in Wedung Village Wedung District Demak Regency is Islam. However, zakat is only prioritized to be given to religious leaders, so the poor are excluded. The purpose of this study was to determine the legal awareness of the coastal Muslim community regarding issuing zakat, and the factors that influence it. This type of research is empirical juridical with a qualitative approach. Primary data sources were obtained directly from interviews with informants in Wedung Village, and secondary data sources were obtained from relevant books and journals. All data or information obtained is then processed using descriptive data analysis techniques. The results of the research conclusions show that coastal communities in Wedung Village Wedung District Demak Regency have a good level of awareness in issuing zakat fitrah and maal every year because they consider issuing zakat as a religious obligation even though issuing zakat is not through LAZ and BAZNAS. Meanwhile, the factors that influence the formation of community awareness in Wedung Village to issue zakat are knowledge from madrasa benches, recitation assemblies, sermons, or lectures by clerics. Stages of change Legal awareness related to issuing zakat is manifested in the form of choices, actions, goals, and utilization of the local community.Urgensi Penelitian ini dilakukan karena agama mayoritas di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak adalah Islam. Namun demikian, zakat hanya diutamakan diberikan kepada tokoh agama, sehingga orang-orang miskin dikesampingkan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Muslim Pesisir terhadap mengeluarkan zakat, dan faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer didapatkan secara langsung wawancara dengan para informan Desa Wedung, dan sumber data sekunder berasal dari buku maupun jurnal yang relevan. Semua data atau informasi yang didapat selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis data berupa deskriptif. Hasil kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pesisir di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak memiliki tingkat kesadaran yang baik dalam mengeluarkan zakat fitrah dan maal setiap tahunnya sebab menganggap mengeluarkan zakat sebagai sebuah kewajiban beragama meskipun dalam mengeluarkan zakat tidak melalui LAZ dan BAZNAS. Sementara itu faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kesadaran masyarakat Desa Wedung mengeluarkan zakat yaitu pengetahuan dari bangku madrasah, majelis-majelis pengajian, khutbah atau ceramah para kyai. Tahapan perubahan Kesadaran hukum terkait mengeluarkan zakat diwujudkan dalam bentuk pilihan, tindakan, sasaran dan pemanfaatan dari masyarakat setempat.
Distingsi Trilogi Hukum Terhadap Legalisasi Poligami Masyarakat Madura Sumarkan Sumarkan; Ifa Mutitul Choiroh; Basar Dikuraisyin
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i2.16216

Abstract

The issue of polygamy always gives rise to dualism in different contexts of understanding. On the one hand, the permissibility of polygamy has fair conditions that humans cannot do. But on the other hand, there is a value of humanism inherent in the practice of polygamy, which elevates the degree and dignity of women. The female population and high divorce rate cause many widows and abandoned children, thus requiring comprehensive research on polygamy. This study uses a qualitative approach where data is taken from polygamists, young Kiai, and the Pamekasan Regency DPRD as drafters of the Raperda, as well as primary data. Two findings were produced, namely, first, the practice of community polygamy was influenced by the social structure, namely 1) hereditary genetic factors 2) trying to save the fate of widowed women and their children 3) carrying out for legal reasons. Second, the results of the analysis found 1) legally speaking, the practice of polygamy in Pamekasan complies with the provisions of Articles 4 and 5 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and Articles 57 and 58 KHI No. 1 the year 1991; 2) sociologically, the practice of polygamy has entered the space of the social structure, its presence has an effect on creating social order; 3) the practice of polygamy aims to create maslahah and reject mafsadah.Persoalan poligami selalu melahirkan dualisme konteks pemahaman yang berbeda. Satu sisi, kebolehan poligami memiliki syarat adilyang tidak akan mampu dilakukan oleh manusia. Namun disisi lain, terdapat nilai humanisme yang melakat dalam praktik poligami yakni mengangkat derajat dan martabat perempuan. Populasi perempuan dan angka perceraian yang tinggi, menyebabkan banyak janda dan anak terlantar, sehingga memerlukan penelitian komprehensif tentang poligami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diambil dari pelaku poligami, kiai muda dan DPRD Kabupaten Pamekasan sebagai perumus Raperda, sekaligus sebagai data primer. Dihasilkan dua temuan yaitu pertama praktik poligami masyarakat dipengaruhi oleh struktur sosial yaitu 1) faktor genetikal secara turun temurun 2) berupaya menyelamatkan nasib perempuan janda dan anak-anaknya 3) dilakukan karena alasan legal. Kedua, hasil analisis menemukan 1) secara yuridis, praktik poligami di Pamekasan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 5 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 dan 58 KHI No. 1 tahun 1991; 2) secara sosiologis, praktik poligami telah memasuki ruang struktur sosial, keberadaannya berpengaruh untuk menciptakan keteraturan sosial; 3) praktik poligami bertujuan untuk menciptakan maslahah dan menolak mafsadat.
The Juridical Review of Fluctuations Land Lease Prices of The Pendem System In Kesilir Village Banyuwangi Veny Widayanti; Mahbub Ainur Rofiq; Lempang Hasibuan
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i2.16858

Abstract

The pendem system is a land lease with a period of more than two consecutive years with depreciation payments, in the first year the rental price is normal, then for the next year, there is a depreciation of rental costs. Payment of rental fees can be made at the beginning, in the middle, or at the end of the rental period according to the agreement of the parties. however, there is an additional rental fee in the payment in the middle or at the end of the rental period which was not stated at the beginning of the agreement. The purpose of this study is to find out the legal validity of land leases with a pendem system based on Islamic law and the Indonesian Civil Code. This research is field research with a sociological juridical approach. The primary data were obtained from interviews with the parties, while the secondary data was obtained from books and journals that discussed land renting. The results of this study indicate that the terms of ijarah related to the clarity of the rental fee have not been fulfilled, because there are additional costs for payments in the middle or at the end of the lease period that were not stated at the beginning of the agreement. The addition contains an element of usury nasi'ah, which is an addition that is mentioned in the agreement for the exchange of goods in exchange for the delay in payment. The existence of these additional fees makes the transaction law invalid.Sistem pendem adalah sewa tanah dengan jangka waktu lebih dari dua tahun berturut-turut dengan pembayaran penyusutan, pada tahun pertama harga sewa normal, kemudian untuk tahun berikutnya terjadi penyusutan biaya sewa. Pembayaran biaya sewa dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir masa sewa sesuai kesepakatan para pihak. namun terdapat tambahan biaya sewa dalam pembayaran di tengah atau di akhir masa sewa yang tidak disebutkan di awal perjanjian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan hukum sewa tanah dengan sistem pendem berdasarkan hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal yang membahas tentang persewaan tanah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa syarat ijarah terkait kejelasan biaya sewa belum terpenuhi, karena terdapat biaya tambahan untuk pembayaran di tengah atau di akhir masa sewa yang tidak disebutkan di awal masa sewa. persetujuan. Tambahan itu mengandung unsur riba nasi'ah, yaitu tambahan yang disebutkan dalam perjanjian penukaran barang dengan imbalan keterlambatan pembayaran. Adanya biaya tambahan tersebut membuat hukum transaksi menjadi tidak sah.
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Moch. Muhibbin
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i2.15754

Abstract

The human perspective on marriage has become increasingly critical, especially in relation to equal rights between men and women. Several times Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, was submitted to a judicial review to the Constitutional Court. There were 3 (three) Constitutional Court decisions that granted the applicant, namely the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 relating to the position of children outside of marriage, the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 relating to marriage agreements, and the Constitutional Court Decision Number 22 /PUU-XV/2017 relating to the age limit for marriage. The author examines the juridical aspect of the influence of 2 (two) Constitutional Court decisions, Decisions Number 46/PUU-VIII/2010 and Number 22/PUU-XV/2017 on elements of discrimination and violations of the protection of the basic rights of women and children. This study uses a normative legal research methodology through a qualitative descriptive approach. The results of the study concluded that the two decisions legally have implications for the elimination of elements of discrimination and violations of the protection of the basic rights of women and childrenCara pandang manusia terhadap perkawinan telah semakin kritis, terutama terkait dengan persamaan hak antara laki–laki dan perempuan. Beberapa kali Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Terdapat 3 (tiga) putusan MK yang mengabulkan pemohon, yaitu Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berkaitan dengan kedudukan anak di luar nikah, Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, dan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang berkaitan dengan batas usia perkawinan. Penulis mengkaji aspek yuridis pengaruh 2 (dua) putusan MK, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Nomor 22/PUU-XV/2017 terhadap unsur diskriminasi dan pelanggaran perlindungan terhadap hak dasar perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kedua putusan tersebut secara yuridis berimplikasi terhadap penghapusan unsur diskriminasi serta pelanggaran perlindungan terhadap hak dasar perempuan dan anak.
الاجتهاد الجماعي ودوره في حلّ النوازل Nurul Fattah
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i2.16876

Abstract

يأتي هذا البحث المتواضع محاولة للتعريف بالاجتهاد الجماعي وأهميته ودوره في الإفتاء وما يتعلق به. وبعد اطلاعنا على هذا الموضوع وذلك معتمدا على المنهج الاستقرائي والتحليلي برز لنا أن بين الفتوى والاجتهاد الجماعي صلة وثيقة ومهّمة في حلّ المشكلات الفقهية، ولإجابة عن أسئلة الناس، ولا يستقرّ الإفتاء في عصرنا الحديث إلّا مستعينًا به، وتظهر الحاجة إليه ماسةً بسبب كثرة وقوعالنوازل الفقهية المستجدة، وتَحَقُّقِ عَجْزِ الأُمّة عن إقامة الاجتهاد الفردي لِحَلّها، كما نرى اليوم، لذا ينبغي للعلماء المتأخّرين الالتفات إليه، والنظر فيه نظرًا تفحُّصيًا، واستعراضه في مباحثهم وكتبهم منفرداً شاملاً وافيًا.This study aims to explain ijtihad jama'i or collective ijtihad, its urgency, its role in the ifta' process, and other related matters. The method used in this research is a literature study with a qualitative approach. Sources of data were obtained by searching various literacies such as books, scriptures, and articles that are still relevant to this theme. After the data was obtained, an in-depth study was carried out and analyzed using qualitative descriptive data analysis techniques. The results of the study show that fatwa and collective ijtihad have a very close and strong relationship in efforts to solve various kinds of fiqh problems and answer questions from the public. Ifta' or the process of extracting and establishing fiqh law in the current era is difficult to achieve without using the collective ijtihad method, moreover, fiqh problems are increasingly complex, and continue to develop, giving rise to thousands of actual-contemporary fiqh cases and Muslims no longer have the ability to solve these problems independently through the approach of fardi ijtihad or individual ijtihad. Therefore, scholars or intellectuals should pay special attention to this theme (collective ijtihad) and be moved to examine it comprehensively and then present it in their discussions and books.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ijtihad jama’i atau Ijtihad Kolektif, urgensinya, perannya dalam proses ifta’ dan hal-hal lain yang terkait. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui penelusuran berbagai literasi seperti buku, kitab, dan artikel yang masih ada relevansi dengan tema ini. Setelah data diperoleh selanjutnya dilakukan kajian mendalam dianalisa dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa antara fatwa dan ijtihad kolektif memiliki keterkaitan yang sangat erat dan kuat dalam upaya untuk memecahkan berbagai macam problematika fikih dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Ifta’ atau proses penggalian dan penetapan hukum fikih di era sekarang ini sulit tercapai tanpa menggunakan metode ijtihad kolektif, terlebih lagi masalah-masalah fikih semakin kompleks, terus berkembang sehingga memunculkan ribuan kasus-kasus fikih aktual-kontemporer dan umat Islam sudah tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan masala-masalah tersebut secara mandiri melalui pendekatan ijtihad fardi atau ijtihad perorangan. Oleh karena itu, seyogyanya bagi para ulama atau kaum intelektual agar memberi perhatian khusus terhadap tema ini (ijtihad kolektif) serta tergerak untuk menelitinya secara mendalam-komprehensif lalu menyajikannya ke dalam pembahasan dan buku-buku mereka.
Dialektika Hak Ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh Muh. Luthfi Hakim
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i2.15908

Abstract

Ijbar rights provisions in the Marriage Law have not been able to have a significant impact on efforts to prevent cases of forced marriages from occurring. There are still many cases of abuse of forced marriage practices committed by parents against their children under the pretext of religion (Islam). This article aims to examine the concept of ijbar rights in the Marriage Law using the concept of Social Fiqh MA. Sahal Mahfudh. The type of method used in writing this article is normative juridical with a conceptual approach and statutory regulations. Data collection techniques are in the form of documentation by searching for data in the form of books, research results, and other literature related to the issue of ijbar rights in marriage. The results of the study show that in the concept of Social Fiqh the provisions on ijbar rights in the Marriage Law have relevance to current conditions and can be a solution to the misunderstanding of the majority of mujbir wali in interpreting the concept of ijbar rights. The concept of social Fiqh also views that the right of ijbar in the Marriage Law can prevent disputes between the mujbir wali and someone who is under his guardianship. Disputes between guardians and their daughters can be resolved by compromising the authority of the mujbir guardian and the rights of the child which also needs to be considered proportionally.Ketentuan hak ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan masih belum mampu memberikan dampak signifikan dalam upaya mencegah terjadinya kasus  perkawinan paksa. Masih banyak dijumpai penyalahgunaan praktik-praktik kawin paksa yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya dengan dalih agama (Islam). Artikel ini bertujuan untuk menelaah konsep hak ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan dengan menggunakan konsep Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh. Jenis metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptuan dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dengan cara mencari data-data berupa buku, hasil penelitian, dan literatur lainnya yang berkaitan permasalahan hak ijbar dalam perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konsepsi Fiqh Sosial ketentuan hak ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan memiliki relevansi dengan kondisi saat ini dan mampu menjadi solusi atas kesalahan pemahaman mayoritas wali mujbir dalam memaknai konsep hak ijbar. Konsep Fiqh sosial juga memandang bahwa hak ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan dapat mencegah terjadinya perselisihan antara wali mujbir dengan seseorang yang berada di bawah perwaliannya. Perselisihan antara wali dengan anak perempuannya dapat diselesaikan dengan cara mengkompromikan antara kewenangan wali mujbir dengan hak anak yang juga perlu diperhatikan secara proporsional.
Studi Konstelasi Peradaban Arab dari Kitab Suwar Al-Kawakib Al-Thabita Menggunakan Software Stellarium Hariyadi Putraga; Arwin Juli Rakhmadi; Muhammad Hidayat; Muhammad Dimas Firdaus
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i2.16965

Abstract

Constellations originating from Arab civilization are still very little known and studied. Kitab Al-Kawakibal-Thabitahal-Sufi contains stars that include star coordinates and approximate magnitudes, as well as star details with their graphs. This study aims to examine the differences in the number of stars in the constellation samples, compare the visual appearance of the illustrations on the Stellarium software and study the differences in the shapes of the western constellations and the Arab constellations. This research is a literature study by analyzing data on the number of stars, their position, and presentation of the constellations written by al-Sufi in his work Al-Kawakib Al-Thabita SuwarThe number of stars in the sample constellations, the difference in illustration comes from the orientalization of the figures and at first glance, the magnitudes of the stars in al-Ṣūfi's works are similar to those of Ptolemy's. Al-Sufi identified a total of 134 additional stars, 65 stars located in the North constellation, 41 stars in the Zodiac constellation, and 28 stars in the Southern constellation. His observations show that the magnitude values of 520 stars out of a total of 1022 stars are identical between al-Sufi and Ptolemy. Stellarium provides an excellent visual presentation of the depiction of constellations in Arab civilization according to the book by al-Sufi.Konstelasi yang berasal dari peradaban Arab masih sedikit sekali dikenal dan dipelajari. Kitab al-Kawakib al-Thabitah karya Al-Ṣūfi berisi bintang yang mencantumkan koordinat bintang dan perkiraan magnitudo, serta detail bintang dengan grafiknya. Penelitian ini bertujuanuntuk mengkaji perbedaan jumlah bintang pada sampel konstelasi, membandingkan tampilan visual ilustrasinya pada software Stellarium dan mempelajari perbedaan bentuk konstelasi barat dan konstelasi Arab. Penelitian ini merupakan kajian Pustaka dengan melakukan analisis data jumlah bintang, posisi dan penyajian rasi bintang yang dituliskan oleh al-sufi dalam karyanya Suwar Al-Kawakib Al-Thabita. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan antara konstelasi dari buku Almagest dan kitab al-Kawakibal-Thabitah berupa perbedaan jumlah bintang pada konstelasi sampel, perbedaan ilustrasi berasal dari orientalisasi figur dan Sepintas besar magnitude bintang-bintang pada karya al-Ṣufi mirip dengan karya Ptolemy. Al-Sufi mengidentifikasi secara total jumlah 134 bintang tambahan, 65 bintang terletak di rasi bintang Utara, 41 bintang in rasi bintang Zodiac dan 28 bintang di rasi bintang Selatan. Pengamatannya menunjukkan bahwa nilai magnitudo 520 bintang dari total 1022 bintang yang identik antara Al-Sufi dan Ptolemy. Stellarium memberikan sajian visual yang sangat baik terhadap penggambaran konstelasi pada peradaban Arab menurut kitab karya Al-Sufi.
دراسة تحليلية لحديث كريب في تطبيق مفهوم إختلاف المطالع من الناحية الفلكية والفلسفة التأويلية Nur Aris
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 14, No 1 (2023): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v14i1.19896

Abstract

تهدف هذه الدراسة معرفة العام الرمضاني الذي أشار إليه حديث كريب والأسباب الخاصّة الشاجعة في رفض ابن عبّاس شهادة رؤية هلال كريب ومعاوية. وكان حديث كريب وحيد الافتراض الشرعيّ الذي يقوم عليه فهم اختلاف مطالع الهلال في تطبيق التقويم الهجري. وكان توحيد المسلمين في نفس النظام الزمنيّ موضوعا رئيسيّا من ناحية فلسفية ومن جهّة نظرية المقاصد الشرعية. ومن ناحية أخرى، يفهم المسلمون اليوم حديث كريب كأساس لقبول اختلاف المطلاع للمسلمين في تطبيق التقويم الهجري. وكانت هناك فجوة كبيرة بين مقاصد الشريعة والممارسة الإسلاميّة الواقعية في تطبيق التقويم الهجريّ. في إجراء هذه الدراسة، لقد جمع الباحث البيانات التاريخيّة للأشخاص المذكورة في حديث كريب والبيانات الفلكيّة لهلال شعبان ورمضان وشوّال في عصر سنوات حياتهم. وتمّ فحص أقوال كريب وابن عبّاس في الحديث بمنهج تأويليّ فلسفيّ لمعرفة السبب الحقيقيّ لرفض ابن عبّاس رؤية كريب وأهل الشّام. فكانت نتائج هذه الدراسة أنّ هلال رمضان الذي رآه كريب كان رمضان العام ۲۹ ه. وأمّا السبب الحقيقي لرفض ابن عبّاس شهادة ظهور هلال رمضان من قِبل كريب وأهل الشّام فهو لأنّه يستحيل على ابن عبّاس تحديد عيد الفطر (أوّل شوال) في المدينة المنوّرة باستخدام شهادة ظهور هلال رمضان وعدد أيّام صيام كريب, فإنّ هذا بعيد جدّا عن أحكام الشريعة. وإنّه ليس بسبب النظر في اختلاف المطلاع بين بلاد الشّام والمدينة.This study aims to find out what Ramadan year is referred to in the hadith of Kuraib and the specific reasons for Ibn Abbas's rejection of the testimony of Kuraib’s positive sighting. This hadith of Kuraib is the only postulate of the Shariah Law on which the horizone diffefence in the Hijri calendar system was based. On the one hand, the purpose of sharia as a major theme philosophically is the unification of Muslims in the same system of time keeping. However, on the other hand, the presence of the Kuraib hadith was understood by Muslims today as legitimizing the difference in Islamic time keeping  systems. Thus, there is a gap between the purpose of the Sharia and the reality of Muslim practice in the calendar system implementation. This gap problem needs to be examined to find the root of the problem out. In carrying out this study, the researcher dug up historical data of people mentioned in the hadith of Kuraib and the astronomical data of the moon of Shaban, Ramadan and Shawwal in their current years of life. The statements of Kuraib and Ibn Abbas in the hadith are examined with a philosophical hermeneutical approach to find out the real reason why ibn Abbas rejected the testimony of the ru'yah of Kuraib. The findings of this study are that the sighted crescent of Ramadan by Kuraib was Ramadan in the year 29 Hijri. The real reason of ibn Abbas rejecting on the testimony of Kuraib was that it is impossible to use the testimony of Kuraib who had been fasting for 30 days to establish the first day of Shawwal for Medina citizens who had been fasting for 29 days. It was not because of the horizone diffefence between Sham and Medina.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tahun Ramadhan yang dimaksud dalam Hadis Kuraib dan alasan khusus penolakan Ibnu Abbas atas kesaksikan penampakan hilal dari Kuraib dan Muawiyah. Hadis Kuraib adalah satu-satunya dasar hukum bagi pemahaman tentang pemberlakuan perbedaan matlak dalam penerapan kalender Hijriah. Penyatuan umat Islam dalam sistem waktu yang sama adalah topik utama baik secara filosofis maupun teoritis tujuan syariah. Di sisi lain, umat Islam saat ini memahami Hadis Kuraib sebagai dasar untuk menerima perbedaan matlak bagi umat Islam. Ada kesenjangan yang signifikan antara maqasid syariah dengan praktik umat Islam dalam penerapan kalender Hijriah. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data historis orang-orang yang disebutkan dalam hadis Kuraib dan data astronomis hilal untuk bulan Sya'ban, Ramadhan dan Syawal di era tahun-tahun kehidupan mereka. Pernyataan Kuraib dan Ibnu Abbas dalam Hadis tersebut dikaji dengan pendekatan hermeneutika filosofis untuk mengetahui alasan sebenarnya penolakan Ibnu Abbas atas rukyat Kuraib dan penduduk Syam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hilal Ramadhan yang dilihat Kuraib adalah Ramadhan tahun 29 Hijriah. Adapun alasan sebenarnya penolakan Ibnu Abbas terhadap kesaksian hilal Ramadhan dari Kuraib dan penduduk Syam, adalah karena tidak mungkin Ibnu Abbas menetapkan Hari Raya Idul Fitri (awal Syawal) dengan menggunakan kesaksian rukyat hilal Ramadhan dan jumlah hari puasa Kuraib, karena hal ini sangat jauh dari ketentuan syariat. Jadi, bukan karena pertimbangan perbedaan matlak antara Syam dan Madinah.
PERAN MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA DI KECAMATAN RANTAU KABUPATEN ACEH TAMIANG Muhammad Yazidil Ilmy; Iskandar A Ghani
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 14, No 1 (2023): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v14i1.18136

Abstract

Adapun tujuan penulisan ini untuk mengkaji peran MDSK dalam meyelesaikan sengeketa yang timbul dalam masyarakat dan hambatan serta solusi terhadap MDSK dalam meyelesaiakan sengekta yang timbul dalam masyarakat. Penggunaan metode penelitian ini ialah yuridis empiris dimana kentuan hukum yang berlaku dikaitkan dengan realita yang terjadi didalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran MDSK merupakan bagian dari lembaga adat yang melaksanakan peradilan adat dengan tugas menyelesaikan permasalahan perselisihan dalam masyarakat bersama pemangku Adat. Hambatan MSDK dalam menyelesaikan sengketa ialah tidak jelasnya rujukan dasar hukum terhadap tugas MDSK dengan kendala dalam pelaksanaan lapangan seperti tidak adanya kurang kesepemahaman antara MDSK dan Pemangku Adat, rangkap jabatan dari anggota MDSK, sengketa yang terjadi menjadi indusrti uang dan kurang harmonisnya hubungan antara Pemerintah Kampung dengan MDSK. Solusi terhadap MDSK yakni memperkuat koordinasi kesepahaman antara MDSK dengan pemangku adat, melakuakan sosialisasi atau desemilasi kepada masyarakat tentang penyelesaian sengketa tingkat kampung, pelatihan terhadap MDSK dalam menyelesaiakan sengketa dan memperbaiki hubungan MDSK dan Pemerintah Kampung. 
REVIEW ON THE LEGALITY OF LEGAL ENTITY STATUS IN THE FOUNDATION BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2004: THE PERSPECTIVE OF SIYASAH DUSTURIYAH, AND MASLAHAH MURSALAH Muhammad Fakhrul Haq; M. Nur; Asma' Munifatussa'idah
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 14, No 1 (2023): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v14i1.17273

Abstract

This research aims to examine the legalization of the legal entity status of Foundations in Indonesia after the enactment of Law No. 28 of 2004 with a review of Siyasah Dusturiyah and Maslahah Mursalah. This research used the approach method is the normative juridical in the form of library research, with a legal doctrine. The results of this in this research found that the legalization of the legal entity status of the Foundation had three stages, namely the establishment of the Foundation, the ratification of the foundation deed, and the announcement of the Foundation as a legal entity. Then Law No. 28 of 2004 concerning the legal entity legalization system of Foundations after being tested in a material juridical manner, article by article, is considered to have met the eligibility standards in state administration and has complied with the legal principles in the AAUPL. However, based on the study of Siyasah Dusturiyah theory with eight legal principles, there are two principles that are not contained in the Foundation Law, namely the principle of monotheism and the principle of social balance. And likewise, based on the theory of Maslahah Mursalah, the Foundation Law does not fulfill the principle because there are more harm that result from the benefits obtained.

Page 14 of 19 | Total Record : 183

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 2 (2025): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 16, No 1 (2025): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 15, No 2 (2024): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 15, No 1 (2024): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 14, No 2 (2023): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 14, No 1 (2023): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 12, No 2 (2021): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 12, No 1 (2021): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 2 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 1 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 2 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 1 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 9, No 2 (2018): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 9, No 1 (2018): Yudisia Vol 8, No 2 (2017): Yudisia Vol 8, No 1 (2017): Yudisia Vol 7, No 2 (2016): Yudisia Vol 7, No 1 (2016): Yudisia Vol 6, No 2 (2015): YUDISIA Vol 6, No 1 (2015): YUDISIA Vol 5, No 2 (2014): Yudisia Vol 5, No 1 (2014): Yudisia Vol 4, No 2 (2013): Yudisia Vol 4, No 1 (2013): Yudisia More Issue