cover
Contact Name
Aristoni
Contact Email
yudisia@iainkudus.ac.id
Phone
+6287833733055
Journal Mail Official
yudisia@iainkudus.ac.id
Editorial Address
Jl. Conge Ngembalrejo PO BOX. 51 Kudus 59322 Telp. (0291) 432677 Fax. (0291) 441613
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
ISSN : 19077262     EISSN : 24775339     DOI : 10.21043/yudisia
Core Subject : Religion, Social,
Artikel yang diterima dan diterbitkan dalam Jurnal YUDISIA harus masuk dalam lingkup keilmuan bidang hukum dan hukum Islam. Bidang hukum mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : hukum materiil dan formil, tinjauan hukum dari aspek politik, sosial, ekonomi, antropologi, psikologi. Bidang hukum Islam mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : fiqh, ushul fiqh, masail fiqhiyyah serta masalah fiqh kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 183 Documents
Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi Bambang Sri Hartono; Ayon Dini Yanto; Heris Suhendar
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 12, No 2 (2021): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v12i2.10162

Abstract

Formation of the Omnibus Law, There are at least two basic reasons for the name many overlapping regulations and many regulations that are allegedly hampering investment so that the establishment of the Omnibus Law is expected to be able to overcome these two problems. The purpose of writing the article is to explain Omnibus Law in the system in Indonesia, the strategy and model of Omnibus Law in structuring regulations in Indonesia, and the challenges of Omnibus Law in structuring regulations. This article can be categorized as a type of normative juridical research using a qualitative approach. The source of data in writing this article uses secondary data consisting of primary legal materials in the form of Omnibus Law, secondary legal materials in the form of journal articles, law books, magazines and so on, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries, legal encyclopedias and others. . The results of the study indicate that the regulatory structuring strategy through the Omnibus Law can be carried out by establishing the basic and legal politics of the Omnibus Law, absorbing aspirations, coordinating with the regions, acceleration, transparency and accountability. The regulatory arrangement model through the Omnibus Law can be done with the regulation formation model, namely IRR. Meanwhile, the challenges of the Omnibus Law in structuring regulations are in the form of current and future challenges. In the formation of the Omnibus Law, the community is expected to participate in conducting supervision.Pembentukan Omnibus Law saat ini setidaknya ada dua alasan mendasar yakni banyak regulasi yang tumpang tindih dan banyak regulasi yang disinyalir menghambat investasi, sehingga dengan dibentuknya Omnibus Law nantinya diharapkan dapat mengatasi kedua permasalahan tersebut. Tujuan penulisan artikel yaitu menjelaskan tentang strategi dan model Omnibus Law dalam penataan regulasi di Indonesia, dan tantangan Omnibus Law dalam penataan regulasi. Artikel ini dapat dikategorisasikan sebagai jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penulisan artikel ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Omnibus Law, bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku-buku hukum, majalah dan lain sebagainya, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedi hukum dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi penataan regulasi melalui Omnibus Law dapat dilakukan dengan pembentukan dasar dan politik hukum Omnibus Law, penyerapan aspirasi, koordinasi dengan daerah, akselerasi, transparansi dan akuntabilitas. Model penataan regulasi melalui Omnibus Law dapat dilakukan dengan model pembentukan regulasi yaitu IRR. Sedangkan tantangan Omnibus Law dalam penataan regulasi berupa tantangan saat ini dan masa mendatang. Dalam pembentukan Omnibus Law masyarakat diharapkan turut serta dalam melakukan pengawasan.
Santri, Misi Politik dan Perumusan Kebijakan Publik di Kabupaten Jember Muhaimin Muhaimin; Abd Wahab
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 2 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v10i2.6228

Abstract

This article aims to describe some questioned points of political roles of santris seem like; the understanding of social transformation and its regulatory process inside government, how they articulated, participated, and sounded their ambitions become a regulation, then the last is how they build the dialog beyond political and social interests between both process. This research took places in Jember Region. One of small-town in East Java which Santri and Nahdlatul Ulama’ had significant roles, weather in social and political conducts. In the end, this article conclude that; first there are tree missions how santri articulate their understanding of Islamic point of view to become substance regulation aspect, in term; conservatism, progressivism, and moderate. Second, modes of participations are based on al Maslahah al Ummah (common good) as main orientation, were not just becoming intellectual mouth-pieces of government. Third, ideologically, the relation and dialectical tension beyond santri and government were criticism. It means santris were becoming the critical partner of government to formulate the public policy.
KOMPARASI SYARAT KEABSAHAN “SEBAB YANG HALAL” DALAM PERJANJIAN KONVENSIONAL DAN PERJANJIAN SYARIAH Tri Wahyu Surya Lestari; Lukman Santoso
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 8, No 2 (2017): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v8i2.3240

Abstract

Social relation is a basic need for human beings in the society. Since members of the society are coming from various backgrounds, there should be rules or regulations to be followed by the members of the society. The rules aim at creating safety and comfort in the society and also maintaining a good and harmonious social relation. One of the rules is agreement. There are 3 sub-systems of law in Indonesia i.e. Western Law, Customary Law and Islamic Law. Prior to an agreement, there are requirements needed to be fulfilled so the agreement can be effective as a rule. One of the requirements is “legal cause” which should be studied further by each side due to some differences in conventional agreement and agreement based on Islamic Law in order to prevent unnecessary misunderstanding.
Aspek Hukum Pencegahan Tindak Kesusilaan di Dunia Virtual Faris Islami Wibisono; Dian Aries Mujiburohman; Sudibyanung Sudibyanung
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i1.13849

Abstract

The problems that occur in the virtual world are very complex. One of the most troubling problems in everyday life is cybersex. So, the purpose of this study is to analyze the actions and policies of cybersex countermeasures. The method used is normative juridical with a statutory approach. The results of this study indicate that cybersex is a crime of sexuality or immorality that occurs in the virtual world. Although physically the victim did not experience this, it had an impact on the victim's mental and psychological state. Especially those who are the dominant victims of women. Law enforcement actions cannot move freely in monitoring activities in the virtual world because there are conditions that are their private area so that in eradicating cybersex criminals it is less effective. The main factor is that the victim does not want to report the crime to law enforcement. On the other hand, cybersex activities or accessing pornographic sites have been carried out since a young age, so prevention depends on active participation in reporting to law enforcement and parental supervision of information technology such as smartphones and the like.Permasalahan yang terjadi terhadap dunia virtual sangat kompleks. Salah satu permasalahan yang sangat meresahkan dalam kehidupan sehari hari yaitu cybersex. Maka tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis tindakan dan kebijakan penanggulangan cybersex. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cybersex merupakan kejahatan seksualitas atau tindak asusila yang terjadi di dunia virtual. Walaupun secara fisik si korban tak mengalami hal demikian, namun berimbas pada mental serta psikologi si korban. Terutama yang menjadi korban dominan dari kalangan wanita. Tindakan penegak hukum tidak bisa bergerak bebas dalam memantau kegiatan di dalam dunia virtual karena ada kondisi yang merupakan wilayah privasi mereka, sehingga dalam memberantas pelaku kejahatan cybersex kurang efektif. Faktor utamanya adalah si korban tidak mau melaporkan atas tindak kejahatan kepada penegak hukum. Di sisi lain kegiatan cybersex atau mengakses situs pornografi sudah dilakukan sejak belia, maka pencegahan bergantung terhadap partisipasi aktif terhadap pelaporan kepada penegak hukum dan pengawasan orang tua terhadap teknologi informasi seperti ponsel pintar dan sejenisnya.
Impelementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Perspektif Maqasyid Al-Syari'ah Muhammad Zainal Abidin; Inna Fauziatal Ngazizah
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i1.13998

Abstract

Regional Regulation of Special Region of Yogyakarta No. 1 of 2014 on Handling of Homeless and Beggars. This regulation outlines the implementation of handling procedures and sanctions for homeless, beggars, and givers. The objective of issuing this regulation is to reduce the number of homeless and beggars in the Special Region of Yogyakarta. The problem is regarding the criminalization of homeless and beggars as well as those who give goods or money. Therefore, this study mainly discusses the process of issuing and implementing the regulation on handling of homeless and beggars in the Special Region of Yogyakarta, and the implementation of Regional Regulation of Special Region of Yogyakarta No. 1 of 2014 seen from maqasid al-shariah perspective. This was an empirica normative legal research using a sociological-normative approach. The data were collected through interviews, documentation and observation, with an analysis using Miles Hubberman’s interactive model. The results showed that: the process of issuing the regulation on handling of homeless and beggars was done in four plenary meetings and approved by seven factions. The implementation of the regulation on handling of homeless and beggars is comprised of preventive measures, coercive measures, rehabilitation and social reintegration. In terms of maqashid al-shari’ah perspective, the regulation on handling of homeless and beggars in Yogyakarta has fitrah content, al-samahah (tolerance), al-musawah (justice), al-hurriyah (freedom).
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif Fiqh Bi’ah Fuad Riyadi; Faiqul Riyan Anggara
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i1.14290

Abstract

Environmental protection and management is one of the concerns of the Kudus Regional government. As a concrete efforts to protect the environment, the Kudus Regional Government made Regent Regulation Number 7 of 2017 concerning Delegation of Authority for Signing Environmental Protection and Management Permits to the Head of the Housing and Settlement Areas and Environment Agency (PKPLH). The PKPLH Office as an institution that implements Regent's Regulation Number 7 of 2017 in providing recommendations for environmental protection and management permits in Kudus city. Islam instructs its adherents to maintain the benefit of the environment, so that it can benefit society and not cause mafsadat. This study aims to determine the efforts of the Kudus Government in protecting the environment through Regent Regulation Number 7 of 2017 and its relevance to Bi'ah Fiqh. This research is an empirical juridical research based on a qualitative approach. The sources of data used are primary data (interviews with the Head of the PKPLH Office in Kudus Regency), and secondary data, including Regent Regulation Number 7 of 2017, journal articles, books and so on. The results of this study indicate that the PKPLH Office in implementing Regent Regulation Number 7 of 2017 is as a giver of approval or signing of permit recommendations such as Amdal, UKL-UPL, or SPPL relevant to Fiqh Bi'ah. Because protecting the environment is an obligation as the realization of faith, scientific reflection, the embodiment of morality through conservation and restoration of ecosystems or the environment.Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan menjadi salah satu konsen pemerintah Daerah Kudus. Sebagai bentuk kongkrit upaya melindungi lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kudus membuat Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH). Dinas PKPLH sebagai lembaga yang mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 dalam memberikan rekomendasi izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kota Kudus. Islam memerintahkan pemeluknya untuk menjaga kemaslahatan lingkungan, agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan mafsadat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kudus dalam melindungi lingkungan hidup melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 dan relevansi dengan Fiqh Bi’ah. Penelitian ini berupa jenis penelitian yuridis empiris dengan basis pendekatan kualitatif. Adapun Sumber data yang digunakan berupa data primer (wawancara dengan Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus), dan data sekunder antara lain Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017, artikel jurnal, buku dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan Dinas PKPLH dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai pemberi persetujuan atau penandatanganan rekomendasi izin seperti Amdal, UKL-UPL, ataupun SPPL relevan dengan Fiqh Bi’ah. Karena menjaga lingkungan adalah kewajiban sebagai realisasi keimanan, refleksi keilmuan, perwujudan akhlaqul karimah melalui aksi konservasi dan restorasi ekosistem atau lingkungan hidup.
Analisis Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan) Muh. Nadratuzzaman Hosen; Andar Zulkarnain Hutagalung; Muhammad Amin Suma
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i1.13721

Abstract

The research aims to analyze and examine the problematic factors of the philosophical, sociological, and juridical problems of the Law on Halal Product Guarantees and the Law on Job Creation and analyze the implementation constraints based on the facts and how they are sustainable. The research method used in this research is the normative juridical method. The results of the study found that halal certification in the Law on Halal Product Assurance must be intervened by the government to maintain the interests of maslahah , especially consumer protection for the halalness of a product, the government is also required to act as a facilitator, regulator, and supervisor. Other factors that cause derivative regulations from the Law on Halal Product Assurance are also constrained, namely: sectoral ego and overlapping regulations, government competence where BPJPH is the leading sector, and overlapping interests. The results of this study also show that the new sanctions arrangement in the Law on Job Creation does not reflect legal certainty, the change in the form of administrative sanctions in the Law on Job Creation sees only the ease of doing business without considering the impact of the violation committed; the regulation is still weak and allows business actors to violate statutory norms; shows the loss of the authority of sharia which is the spirit of the Law on Halal Product Guarantee. Therefore, to strengthen the Law on Halal Product Assurance and the Law on Job Creation, technical implementing regulations are needed that can strengthen and accommodate existing weaknesses.Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji faktor-faktor problematika permasalahan filosofis, sosiologis dan yuridisnya dari Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan menganalisis kendala implementasinya berdasarkan fakta dan bagaimana keberlanjutannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa sertifikasi halal dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal wajib di intervensi oleh pemerintah demi untuk menjaga kepentingan maslahah khususnya perlindungan konsumen atas kehalalan suatu produk, pemerintah juga diharuskan sebagai fasilitator, regulator dan pengawas. Faktor lain yang menyebabkan peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal juga terkendala yaitu: ego sektoral dan tumpang tindih regulasi, kompetensi pemerintah dimana BPJPH sebagai leading sector, tumpang tindih kepentingan. Hasil Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaturan sanksi baru dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja tidak mencerminkan kepastian hukum, perubahan bentuk sanksi administratif dalam Undang-Undang tentang Cipta  Kerja lebih melihat hanya sisi kemudahan berusaha tanpa memberikan pertimbangan dampak pelanggaran yang dilakukan; masih lemahnya pengaturan dan memungkinkan pelaku usaha melanggar norma undang-undang;  menunjukkan hilangnya wibawa syariah yang menjadi ruh dari Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, untuk memperkuat Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja diperlukan peraturan pelaksanaan teknis yang mampu memperkuat dan mengakomodir kelemahan-kelemahan yang ada.
Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Muhaimin Muhaimin
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i1.14314

Abstract

Natural resources, including minerals, have actually been determined in Islam, which are found in the Qur’an and Hadith. Activities of mining in the general living are carried out for the benefit of the prosperity of civilization. On the other hand however, there’s an unavoidable fact that some mining activities have an impact of which causing significant constant environmental damage. Within that framework, the MUI made a reference of mining activities with the issuance of Fatwa Number 22 of 2011 concerning Environmental-Friendly Mining. This study aims to provide an ethical-juridical basis on how mining should be carried out, through exploring the deepest meaning of the MUI fatwa no. 11 of 2011 using the maqashid al-shari’ah scientific journal article. This research is considered to be categorized as library research (literature study), using descriptive-analytic presentation technique. A detailed explanation of the MUI fatwa on Environmental-Friendly Mining will be presented along with an exploration of legal sources and their arguments. And then that exact exploration is analyzed through the Maqashid Al-Syariah approach. The results of this study indicate that the mentioned MUI Fatwa has based itself on the objectives of Islamic law, that are, efforts to protect and develop the public importance and maintaining of environment which is mandated as mankind’s task on earth.Sumber daya alam termasuk pertambangan sebenarnya sudah diatur dalam Islam, yakni terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis. Aktivitas dalam pertambangan dalam kehidupan dilakukan demi kepentingan kemakmuran masyarakat. Namun tidak bisa dihindari bahwa adanya kegiatan pertambangan memberikan dampak di sisi lain yakni dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan secara terus menerus. Dalam kerangka itu, dibuatlah acuan aktifitas pertambangan oleh MUI dengan dikeluarkannya Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan etis-yuridis tentang bagaimana seharusnya penambangan itu dilakukan, melalui penelusuran makna terdalam dari fatwa MUI No. 11 tahun 2011 dengan menggunakan kajian maqashid al-syari’ah. Penelitian ini termasuk kategori library research (kajian literatur), dengan menggunakan teknik penyajian deskriptif-analitik. Paparan secara detail fatwa MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan akan dikemukakan dengan disertai eksplorasi sumber hukum dan dalil-dalilnya. Lalu eksplorasi itu dianalisis melalui pendekatan Maqashid Al-Syari’ah. Hasil penelitian  ini menunjukkan bahwa Fatwa MUI tersebut, telah mendasarkan diri kepada tujuan dirumuskannya hukum Islam, yakni upaya melindungi dan mengembangkan kepentingan umum serta memelihara lingkungan yang diamanahkan sebagai tugas manusia di muka bumi.
Paradigma Eklektisisme Kewarisan Dayak Ngaju Palangka Raya Kalimantan Tengah Syaikhu Syaikhu; Norwili Norwili; Rabiatul Adawiyah
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i1.12757

Abstract

The urgency of this research arises from the existence of the Ngaju Dayak customary inheritance law which has its own characteristics that are unique to Indonesia, which are different from Islamic law and Western law/positive law. This paper will explain a thought that describes the paradigm of eclecticism of the Dayak Ngaju customary inheritance in regulating the various legal systems used by the Dayak indigenous people. The inheritance eclecticism as a form of accommodation for local customs created legal harmonization. The research approach used was qualitative descriptive and the data collection through interviews and field observations. The eclecticism paradigm of Dayak Ngaju traditional inheritance thinks out three concepts. First, the concept of eclecticism in this text is a concept of a mixture of Dayak Ngaju customs. Second, there is a spirit in Islamic law. Third, the concept of Dayak Ngaju traditional inheritance is an open concept with its plural development with the concept of Islamic law inheritance and positive law.Urgensi penelitian ini muncul karena adanya hukum waris adat suku Dayak Ngaju yang memiliki ciri yang unik di Indonesia yang mana berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat/hukum positif. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sebuah pemikiran yang mendeskripsikan tentang paradigma eklektisime kewarisan adat Dayak Ngaju dalam mengatur berbagai sistem hukum yang dipakai masyarakat adat Dayak. Selain itu, Eklektisisme kewarisan sebagai bentuk akomodir adat lokal sehingga tercipta harmonisasi hukum. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paradigma eklektisisme kewarisan adat Dayak Ngaju melahirkan tiga konsep. Pertama, konsep eklektisisme  dalam teks ini merupakan sebuah percampuran adat Dayak Ngaju. Kedua,  ada semangat dalam hukum Islam. Ketiga, konsep kewarisan adat Dayak Ngaju yaitu konsep terbuka dengan perkembangan pluralnya dengan adanya konsep kewarisan hukum Islam dan hukum positif.
Politik Hukum dalam Legislasi Nasional Hariyanto Hariyanto
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i2.16206

Abstract

In general, the product of legislation is a work that is normative. So that everything that is normative is open to legal deviations. This potential deviation from the law will create what is called a legal error (legal gap). Therefore, this paper aims to formulate the character of legal products that are responsive and participatory (democratic) in the reform era. This paper is a library research or normative legal research. The approach used is a normative juridical approach. Data sources such as primary legal materials related to the issue of law formation. While secondary legal materials such as books, journals, and all secondary materials related to the focus of the study. The analysis uses the doctrinal method. This paper concludes that the responsive and participatory character of legal products in the reform era requires a public space that is free from the interests of political elites and power. There needs to be civil society involvement in the formation of laws and regulations, starting from the stage of drafting academic texts to public notification before the ratification of the legislation.Pada umumnya produk legislasi merupakan sebuah karya yang bersifat normatif. Sehingga semua yang bersifat normatif ini terbuka sekali terjadinya penyimpangan-penyimpangan hukum. Potensi penyimpangan dari hukum ini akan mencipatakan apa yang disebut sebagai kekosongan hukum (legal gap). Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan merumuskan karakter produk hukum yang responsif dan partisipatif (demokratis) dalam era reformasi. Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) atau penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data seperti bahan hukum  primer yang terkait dengan isu pembentukan hukum. Sedangkan bahan hukum sekunder seperti  buku, jurnal, dan semua bahan sekunder yang terkait dengan fokus kajian. Analisis menggunakan metode doktrinal. Tulisan ini menyimpulkan bahwa karakter produk hukum yang responsif dan partisipatif dalam era reformasi diperlukan ruang publik yang bebas dari kepentingan elit politik dan dominasi kekuasaan. Perlu adanya keterlibatan masyarakat (civil society) dalam pembentukan peraturan perundang-undangandari menyusun naskah akademik hingga mengadakan public hearing sebelum undang-undang disahkan