cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Afriadi Putra
Contact Email
afriadi.putra@uin-suska.ac.id
Phone
+6281328179116
Journal Mail Official
afriadi.putra@uin-suska.ac.id
Editorial Address
LPPM Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jl. HR. Soebrantas KM. 15,5 Panam - Pekanbaru
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
An-Nida'
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
ISSN : 08531161     EISSN : 24071706     DOI : http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v43i2.12320
Core Subject : Religion, Social,
Religion Social Sciences
Jurnal Annida memuat hasil-hasil penelitian, baik kajian kepustakaan maupun kajian lapangan. Fokus utama Annida adalah: 1. Pemikiran Islam berkaitan dengan isu-isu kontemporer, Islam moderat, HAM, gender, dan demokrasi dalam Al-Quran dan Hadis 2. Sosial keagamaan: kajian gerakan-gerakan keagamaan, aliran-aliran keagamaan, dan aliran kepercayaan 3. Integrasi Islam, sains, teknologi dan seni
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 198 Documents
 16   17   18   19   20 
The Role of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Youth in Promoting Islamic Moderation in Indonesia Mukhsin, Mukhsin; Hubby Dzikrillah Alfani, Ilzam; Fauzi, Ridwan
An-Nida' Vol 48, No 2 (2024): December
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/an-nida.v48i2.32457

Abstract

Youth play a vital role as agents of change in promoting religious moderation values. In Indonesia, this role is strategic and contributive, given the significant potential that youth possess, such as energy, creativity, and broad access to education and information. Youth also have the ability to create interfaith dialogue and actively engage in public policy. This study aims to analyze the contributions of youth from Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, which have the power to influence social change, particularly in the religious context, by promoting values of tolerance, harmony, and unity, preventing radicalism, and fostering interfaith cooperation. To achieve this, the study employs a qualitative approach, relying on literature review and descriptive-analytical data analysis. This research concludes that, despite their great potential, youth face challenges such as the influence of radicalization, social stigma, lack of education on moderation, and environmental and cultural pressures. Other barriers include the negative influence of social media, cultural resistance, lack of institutional support, and limited access and resources. To address these challenges, specific strategies are needed, such as the development of moderation-based training programs, as well as youth involvement in community activities. Additionally, government support through policies, funding, and facilities is also a crucial factor. Through education, social media, and community activities, youth can harness their potential to promote Islamic moderation, creating a more tolerant, inclusive, and harmonious society amidst diversity.Abstrak: Pemuda memegang peran vital sebagai agen perubahan dalam mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama. Di Indonesia, peran ini bersifat strategis dan kontributif mengingat potensi besar yang dimiliki pemuda seperti energi, kreativitas, serta akses luas terhadap pendidikan dan informasi. Pemuda juga memiliki kemampuan menciptakan dialog lintas agama dan keterlibatan aktif dalam kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi pemuda Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki kekuatan untuk memengaruhi perubahan sosial, terutama dalam konteks keagamaan, dengan mempromosikan nilai-nilai toleransi, harmoni, dan persatuan, mencegah radikalisme, dan membangun kerja sama lintas agama. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan kajian pustaka dan data dianalisis secara deskriptif-analitis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meski memiliki potensi besar, pemuda menghadapi tantangan seperti pengaruh radikalisasi, stigma sosial, kurangnya pendidikan tentang moderasi, serta tekanan lingkungan dan budaya. Hambatan lain termasuk pengaruh negatif media sosial, resistensi budaya, kurangnya dukungan institusi, serta keterbatasan akses dan sumber daya. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi khusus, seperti pengembangan program pelatihan, pendidikan berbasis moderasi, serta pelibatan pemuda dalam kegiatan komunitas. Selain itu, dukungan pemerintah melalui kebijakan, pendanaan, dan fasilitas juga menjadi faktor penting. Melalui pendidikan, media sosial, dan kegiatan komunitas, pemuda dapat memanfaatkan potensi mereka untuk mempromosikan moderasi Islam, menciptakan masyarakat yang lebih toleran, inklusif, dan harmonis di tengah keberagaman.
Habitus and Cultural Capital Among Muslim Women: The Case of Women’s Empowerment in Nasyiatul Aisyiyah Gamping, Yogyakarta, Indonesia Amanah, Siti Nur; Isroyan, Doni
An-Nida' Vol 48, No 2 (2024): December
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/an-nida.v48i2.32463

Abstract

This article discusses the Muslim women’s empowerment movement carried out by Nasyiatul Aisyiyah Gamping, Yogyakarta, in the context of gender justice and various issues surrounding women, such as female scholars, women’s involvement in public spaces, and the cultural roles of women in society. The capital and habituation of Muslim women in this study are understood as the theoretical and practical implications of the women’s empowerment movement. This research uses a qualitative approach with a case study method of the Nasyiatul Aisyiyah Gamping women’s organization. The results show that the women’s empowerment movement within this organization is carried out through three main aspects: structural, cultural, and knowledge-based individual aspects. In the structural aspect, empowerment is reflected in the active involvement of women in organizational activities. In the cultural aspect, women play a role in various religious activities within the Gamping community. Meanwhile, in the individual aspect, empowerment is seen in the increased access of Muslim women to knowledge related to gender justice. Although this movement has become part of social transformation, there are still various challenges to face, both structurally and culturally. The patriarchal epistemology that remains deeply rooted in several elements of the leadership and the Gamping community presents obstacles that complicate the struggle to achieve gender justice, even at the local level. The empowerment and habituation efforts for Muslim women through Nasyiatul Aisyiyah Gamping remain a long-term endeavor that requires sustainable strategies.Abstrak: Artikel ini membahas gerakan pemberdayaan perempuan Muslim yang dilakukan oleh Nasyiatul Aisyiyah Gamping, Yogyakarta, dalam konteks keadilan gender dan berbagai isu yang mengitari perempuan, seperti ulama perempuan, keterlibatan perempuan di ruang publik, serta peran kultural perempuan dalam masyarakat. Modal dan habituasi perempuan Muslim dalam penelitian ini dipahami sebagai implikasi teoretis dan praktis dari gerakan pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap organisasi perempuan Nasyiatul Aisyiyah Gamping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan pemberdayaan perempuan dalam organisasi ini dilakukan melalui tiga aspek utama: struktural, kultural, dan berbasis pengetahuan individu. Pada aspek struktural, pemberdayaan tercermin dalam keterlibatan aktif perempuan dalam kegiatan organisasi. Pada aspek kultural, perempuan berperan dalam berbagai aktivitas keagamaan di masyarakat Gamping. Sementara itu, pada aspek individu, pemberdayaan terlihat dari peningkatan akses perempuan Muslim terhadap pengetahuan terkait keadilan gender. Meskipun gerakan ini telah menjadi bagian dari transformasi sosial, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, baik secara struktural maupun kultural. Epistem patriarki yang masih mengakar dalam beberapa elemen kepengurusan dan masyarakat Gamping menjadi hambatan yang memperumit perjuangan mewujudkan keadilan gender, bahkan di tingkat lokal. Upaya pemberdayaan dan habituasi perempuan Muslim melalui Nasyiatul Aisyiyah Gamping tetap menjadi pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan strategi berkelanjutan.
Political Moderation as a New Foundation in Indonesia: An Analysis of Deliberative Democracy Theory and Maqashid Shariah Syahrain, Anggi; Sugitanata, Arif; Aminah, Siti
An-Nida' Vol 48, No 2 (2024): December
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/an-nida.v48i2.28985

Abstract

This study explores the concept of political moderation in Indonesia, proposing it as a crucial approach to addressing the current political polarization. As one of the world's largest democracies, Indonesia faces challenges such as political polarization, disinformation, and the risk of social disintegration, exacerbated by regional elections and the dominance of political dynasties. This research introduces the concept of political moderation as a “new foundation” to balance ideological differences and ensure social stability. By analyzing this concept through Jürgen Habermas’s theory of Deliberative Democracy and Al-Shatibi’s Maqashid Shariah, the study integrates rational discourse and Islamic principles to highlight the importance of moderation in building an inclusive and sustainable democracy. The study employs a qualitative research methodology, utilizing primary data from selected books, journals, and online sources, and applies descriptive-analytical analysis to examine the implications of political moderation. The findings indicate that political moderation not only prevents the escalation of conflicts but also strengthens democratic institutions by promoting dialogue, tolerance, and respect for differing opinions. Additionally, political moderation aligns with Islamic values of justice and balance, contributing to the protection of religion, life, intellect, lineage, and property, as emphasized in Maqashid Shariah. The study concludes that political moderation is essential for maintaining national unity, promoting social justice, and ensuring the long-term stability and development of democracy in Indonesia.Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi konsep moderasi politik di Indonesia, mengusulkannya sebagai pendekatan penting untuk mengatasi polarisasi politik yang terjadi saat ini. Sebagai salah satu demokrasi terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan seperti polarisasi politik, disinformasi, dan risiko disintegrasi sosial, yang diperburuk oleh pemilihan daerah dan dominasi dinasti politik. Penelitian ini memperkenalkan konsep moderasi politik sebagai “fondasi baru” untuk menyeimbangkan perbedaan ideologi dan memastikan stabilitas sosial. Dengan menganalisis konsep ini melalui teori “Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas” dan “Maqashid Shariah Asy-Syatibi”, penelitian ini mengintegrasikan diskursus rasional dan prinsip-prinsip Islam untuk menyoroti pentingnya moderasi dalam membangun demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan memanfaatkan data primer dari buku, jurnal, dan sumber online yang dipilih, serta menerapkan analisis deskriptif-analitis untuk mengkaji implikasi moderasi politik. Temuan menunjukkan bahwa moderasi politik tidak hanya mencegah eskalasi konflik tetapi juga memperkuat institusi demokrasi dengan mempromosikan dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Selain itu, moderasi politik sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang keadilan dan keseimbangan, yang berkontribusi pada perlindungan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda, sebagaimana ditekankan dalam Maqashid Shariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa moderasi politik sangat penting untuk menjaga kesatuan nasional, mempromosikan keadilan sosial, dan memastikan stabilitas serta perkembangan jangka panjang demokrasi di Indonesia.
The Scientific Authority in Islam from the Perspective of ‘Abd al-Majīd as-Ṣaghīr: The Ideal and the Reality of Knowledge Production Mutawakkil, Moch. Ali; Putra, J. Nabiel Aha; Wijaya, Roma
An-Nida' Vol 48, No 2 (2024): December
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/an-nida.v48i2.32863

Abstract

This study aims to explore the tensions that arise in the production of knowledge by Islamic scholarly authorities between idealism and reality. Numerous studies have examined Islamic religious authorities that produce Islamic knowledge in the form of fatwas, rulings, and opinions. However, existing research has yet to highlight how idealism and reality interact in this production process in the contemporary era. The interplay between idealism and reality in knowledge production has not been thoroughly explored. This study employs a qualitative method with a content analysis approach. The findings reveal that the efforts of Islamic scholarly authorities to ideally produce Islamic knowledge, as conceptualized by ‘Abd al-Majīd as-Ṣaghīr, face various real-world challenges. These include the minority status of Muslims, threats to personal safety from violent actors, a lack of public trust due to scholars holding executive government positions, and the presence of an undereducated (bromocorah) community at the village level. These conditions force Islamic scholarly authorities to postpone the implementation of the ideal model (an-namūdhaj al-mithālī) and adopt various adaptive strategies. This article implies that while Islamic scholarly authorities continue striving to realize their ideal model, the realities they face compel them to adapt and delay its implementation. This narrative sheds light on an aspect that has not been extensively discussed in previous studies. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana tarik-ulur yang terjadi pada produksi pengetahuan oleh otoritas ilmiah dalam Islam antara keidealan dan realitasnya. Studi mengenai otoritas agama Islam yang memproduksi pengetahuan keislaman, baik berupa fatwa, keputusan, maupun pendapat, telah banyak dilakukan. Namun, riset yang ada selama ini belum menyoroti bagaimana keidealan dan realitas produksi tersebut di era kekinian. Tarik-ulur antara keidealan dan realitas dalam proses produksi pengetahuan ini belum pernah diungkap secara mendalam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan content-analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya produksi pengetahuan keislaman secara ideal oleh otoritas ilmiah dalam Islam, sebagaimana yang digagas ‘Abd al-Majīd as-Ṣaghīr, menghadapi berbagai kendala dalam realitasnya. Beberapa di antaranya adalah kondisi muslim yang minoritas, ancaman keselamatan jiwa dari aktor kekerasan, kurangnya kepercayaan masyarakat akibat ulama menjabat sebagai pejabat publik di tingkat eksekutif, serta kendala masyarakat kurang terdidik (bromocorah) di tingkat desa. Situasi ini memaksa otoritas ilmiah Islam untuk menunda model ideal (an-namūdhaj al-mithālī) dan melakukan berbagai bentuk adaptasi. Artikel ini memberikan implikasi bahwa meskipun otoritas ilmiah Islam terus berupaya mewujudkan model idealnya, realitas yang dihadapi memaksa mereka untuk menyesuaikan diri dan menunda penerapannya. Narasi ini mengungkap aspek yang selama ini belum banyak dibahas dalam studi terkait. 
Rethinking Political Moderation in Indonesia: A Critique from Chantal Mouffe’s Agonistic-Pluralism Perspective Musthafa, Adib Khairil; Rofiq, Muhammad Ainun; Zahara, Alfan Nawaziru
An-Nida' Vol 49, No 1 (2025): June
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/an-nida.v49i1.32668

Abstract

This article serves as a critical response to the work of Syahrain et al., which advocates for political moderation as the new foundation of Indonesian democracy. Utilizing Chantal Mouffe’s framework of agonistic pluralism, this study challenges the foundational assumptions of consensus-based deliberative democracy, which is thought to restore social cohesion. The article contends that such a model of moderation can reinforce dominant power, obscure significant differences of opinion, and constrict the political participation space for opposition or minority groups. Employing a qualitative-descriptive method, the article examines the literature on democratic theory and reflects on the cases of the 2017 Jakarta regional election (Pilkada DKI) and the 2019 presidential election (Pilpres). Data were collected from academic studies, policy documents, and media reports. The findings indicate that the rhetoric of moderation, which emphasizes harmony and stability, actually diminishes the space for ideological opposition; the delegitimization and dissolution of HTI and FPI affirm this tendency. Such practices not only consolidate the hegemony of dominant power but also exacerbate inequalities in political participation. As an alternative, we propose agonistic democracy: a model that recognizes conflict and difference as prerequisites for a vibrant public sphere. Its implementation includes reforming party systems based on proportional representation, providing legal protections for minority political groups, and designing public policies that accommodate the contestation of ideas. This approach aims to balance stability with political expression, ensuring that critical voices and marginalized alternative identities are not suppressed at the national level. Thus, this article advocates for a new paradigm of Indonesian democracy that is more inclusive, equitable, and resilient to diverse identities and political visions. Abstrak: Artikel ini merupakan respons kritis terhadap tulisan Syahrain et al. yang mengusung moderasi politik sebagai fondasi baru demokrasi Indonesia. Berbekal kerangka pluralisme agonistik Chantal Mouffe, studi ini mempertanyakan asumsi dasar demokrasi deliberatif berbasis konsensus yang diasumsikan mampu memulihkan kohesi sosial. Artikel ini berargumen bahwa model moderasi seperti itu bisa memperkuat kekuasaan yang dominan, menghilangkan perbedaan pandangan yang tajam, dan menyempitkan ruang partisipasi politik bagi kelompok oposisi atau minoritas. Melalui metode kualitatif‑deskriptif, artikel ini menelaah literatur teori demokrasi dan merefleksikannya pada kasus Pilkada DKI 2017 serta Pilpres 2019. Data dihimpun dari kajian akademik, dokumen kebijakan, dan laporan media. Temuan mengindikasikan bahwa retorika moderasi, yang menekankan harmoni dan stabilitas, justru menyusutkan ruang oposisi ideologis; delegitimasi hingga pembubaran HTI dan FPI menegaskan kecenderungan ini. Praktik tersebut tidak hanya meneguhkan hegemoni kekuasaan dominan, tetapi juga menggandakan ketimpangan partisipasi politik. Sebagai alternatif, kami mengusulkan demokrasi agonistik: model yang mengakui konflik dan perbedaan sebagai prasyarat ruang publik. Implementasinya meliputi reformasi sistem kepartaian berbasis representasi proporsional, perlindungan hukum bagi kelompok politik minoritas, dan perancangan kebijakan publik yang membuka lintasan kontestasi ide. Pendekatan ini bertujuan menyeimbangkan stabilitas dan ekspresi politik tanpa menindas suara kritis serta identitas alternatif marginal di level nasional. Dengan demikian, artikel ini mendorong paradigma baru demokrasi Indonesia yang lebih inklusif, setara, dan resilien terhadap pluralitas identitas maupun visi politik.
Transformation of QRIS-Based Charity Boxes: Philanthropy as a Sustainable Innovation for Islamic Da’wah in the Digital Era Kahfi, Al; Kori, Ahmat; Oktaviani, Yeyen; Malintang, Jimmy; Qonitah, Mona
An-Nida' Vol 49, No 1 (2025): June
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/an-nida.v49i1.35788

Abstract

This study aims to analyze the role of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) in supporting the sustainability of Islamic da’wah through the digitalization of charity boxes. The transformation of digital philanthropy has brought significant changes to donation practices, including the management of QRIS-based charity boxes. This innovation enables the community to contribute to Islamic da’wah in a simpler, more efficient, and transparent manner. Using a qualitative approach based on literature review, this research highlights aspects of accessibility, transparency, efficiency in fund distribution, and technology-based da’wah innovation. The findings show that the use of QRIS not only improves the efficiency of fund management but also strengthens the accountability of da’wah institutions through real-time transaction recording. Furthermore, the integration of QRIS with other technologies such as blockchain and Sharia fintech has the potential to expand the reach of da’wah and create a more sustainable philanthropic ecosystem. These findings suggest that digital technology is not merely a tool but a new foundation in contemporary da’wah strategies. Therefore, the adoption of this technology becomes a strategic step in addressing the challenges of da’wah in the digital era, while simultaneously enhancing awareness and community involvement in sharing for the common good. This study recommends strengthening digital literacy and technology governance as follow-up measures to enhance the impact of digital philanthropy for Islamic da’wah. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam mendukung keberlanjutan dakwah melalui digitalisasi kotak amal. Transformasi filantropi digital telah membawa perubahan signifikan dalam praktik donasi, termasuk dalam pengelolaan kotak amal berbasis QRIS. Inovasi ini memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam dakwah Islam dengan cara yang lebih mudah, efisien, dan transparan. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menyoroti aspek kemudahan akses, transparansi, efisiensi distribusi dana, serta inovasi dakwah berbasis teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, tetapi juga memperkuat akuntabilitas lembaga dakwah melalui pencatatan transaksi secara real-time. Selain itu, integrasi QRIS dengan teknologi lain seperti blockchain dan fintech syariah berpotensi memperluas cakupan dakwah dan menciptakan ekosistem filantropi yang lebih berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan bahwa teknologi digital tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi fondasi baru dalam strategi dakwah kontemporer. Oleh karena itu, adopsi teknologi ini menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan dakwah di era digital, sekaligus meningkatkan kesadaran dan keterlibatan umat dalam berbagi untuk kemaslahatan bersama. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi digital dan tata kelola teknologi sebagai langkah lanjut dalam memperkuat dampak filantropi digital bagi dakwah Islam.
Tolerance in the Prohibition of Interfaith Marriage: A Normative Analysis of Islamic Law and Legal Regulations in Indonesia Armayanto, Harda; Silmi, Nadaa Afifah
An-Nida' Vol 49, No 1 (2025): June
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/an-nida.v49i1.36350

Abstract

This article aims to examine the scope of tolerance regarding the prohibition of interfaith marriage by integrating the perspectives of Islamic law and Indonesia’s positive legal system. The analysis focuses on the influence of Supreme Court Circular (SEMA) No. 2 of 2023 and Law No. 1 of 1974 on Marriage on marriage policy in Indonesia. The controversy surrounding interfaith marriage often centers on the tension between individual freedom, human rights, and the enforcement of religious norms as the foundation of the national legal system. This qualitative study employs a normative-juridical approach to interpret legal regulations in dialogue with Islamic scriptural texts (nash syar‘i). Data were collected through a literature review, analysis of legal regulations, and examination of religious fatwas that influence social practices. The findings indicate that the prohibition of marriage between Muslim women and non-Muslim men should not be perceived as a form of intolerance. Instead, it functions as a mechanism for protecting religious values and serves as a legal instrument to balance individual rights with social order in a pluralistic society. Consequently, this study asserts that restrictions on interfaith marriage do not inherently contradict the principle of tolerance. On the contrary, they may be interpreted as a form of tolerance rooted in legal and religious values that promote peaceful coexistence while safeguarding the integrity of religious teachings and social harmony.Abstrak: Artikel ini bertujuan mengkaji ruang toleransi dalam larangan perkawinan beda agama dengan memadukan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Fokus analisis diarahkan pada pengaruh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 serta Undang‑Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap kebijakan perkawinan di Indonesia. Kontroversi pernikahan beda agama kerap berpusat pada tarik‑menarik antara kebebasan individu, hak asasi manusia, dan keberlakuan norma agama sebagai fondasi sistem hukum nasional. Penelitian dengan jenis kualitatif ini menggunakan pendekatan normatif‑yuridis untuk membaca secara dialogis teks regulasi dengan nash syar‘i. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, telaah peraturan perundang‑undangan, dan fatwa keagamaan yang berpengaruh dalam praktik sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa larangan perkawinan antara perempuan Muslim dan laki‑laki non‑Muslim bukan merupakan bentuk intoleransi, melainkan mekanisme perlindungan nilai‑nilai agama serta instrumen hukum untuk menyeimbangkan hak individu dengan ketertiban sosial di tengah masyarakat majemuk. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pembatasan pernikahan beda agama tidak serta‑merta bertentangan dengan prinsip toleransi. Sebaliknya, ia dapat dipahami sebagai bentuk toleransi berbasis nilai hukum dan agama yang menjamin koeksistensi damai sekaligus menjaga integritas ajaran agama dan harmoni sosial.
Sayyed Hossein Nasr’s Critique of Modernity: The Perspective of Perennial Philosophy and Its Relevance to Contemporary Islamic Thought Maulud, Al; Syaifuddin, Helmi
An-Nida' Vol 49, No 1 (2025): June
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/an-nida.v49i1.36482

Abstract

Modernity has not only resulted in advancements in science and technology but has also given rise to fundamental dilemmas within the landscape of contemporary Islamic thought—particularly concerning the crisis of meaning, the marginalization of spirituality, and the dominance of secular epistemology. This article aims to analyze Sayyed Hossein Nasr’s critique of modernity and examine the relevance of the perennial philosophy he proposes in addressing these challenges within the context of contemporary Islamic thought. This study employs a qualitative research method grounded in library research. The approach utilized is philosophical hermeneutics combined with discourse analysis of Nasr’s thought, particularly referencing primary works such as Islam and the Plight of Modern Man. Nasr contends that modernity is inherently reductionist, as it places excessive emphasis on the empirical-material dimension while neglecting the metaphysical aspect and the human connection to transcendent reality. In response, the perennial philosophy he advocates underscores the significance of universal spiritual values, the transcendent unity of religions, and the preservation of tradition as foundational elements for restoring the balance between spirituality and rationality in contemporary life. Unlike previous studies, this article specifically emphasizes the integration of Nasr’s perennial philosophy with the dynamics of contemporary Islamic thought, particularly in addressing the epistemological crisis resulting from the modernization of knowledge. The article contributes to the discourse on the significance of revitalizing spirituality and the Islamic scholarly tradition as a critical and constructive response to the dominance of modernity. Abstrak: Modernitas tidak hanya menciptakan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga melahirkan dilema mendasar dalam lanskap pemikiran Islam kontemporer, terutama terkait krisis makna, marginalisasi spiritualitas, dan dominasi epistemologi sekuler. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kritik Sayyed Hossein Nasr terhadap modernitas serta relevansi tawaran filsafat perenial dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut dalam konteks pemikiran Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, pendekatan yang digunakan adalah hermeneutika filosofis dan analisis wacana pemikiran Nasr, dengan merujuk pada karya-karya primer seperti Islam and the Plight of Modern Man. Nasr menilai bahwa modernitas bersifat reduksionis karena terlalu menekankan dimensi empiris-material dan mengabaikan aspek metafisik serta keterhubungan manusia dengan realitas transenden. Sebagai tanggapan, filsafat perenial yang ia tawarkan menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual universal, kesatuan transenden agama-agama, dan pelestarian tradisi sebagai fondasi untuk merestorasi keseimbangan antara spiritualitas dan rasionalitas dalam kehidupan modern. Berbeda dari kajian-kajian sebelumnya, artikel ini menyoroti secara spesifik integrasi pemikiran filsafat perenial Nasr dengan dinamika pemikiran Islam kontemporer, khususnya dalam menghadapi krisis epistemologis akibat modernisasi pengetahuan. Artikel ini berkontribusi dalam memperluas diskursus tentang pentingnya revitalisasi spiritualitas dan tradisi keilmuan Islam sebagai respon kritis dan konstruktif terhadap hegemoni modernitas.
Recognizing Women’s Agency: Historical Depictions of Zubaidah bint Ja’far’s Philanthropic Activities and Patronage within the Abbasid Public Sphere Ulfah, Siti Mariam; Syafitri, Juliani; Hafis, Muhammad
An-Nida' Vol 49, No 1 (2025): June
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/an-nida.v49i1.35237

Abstract

This article examines the strategic role of Zubaidah bint Ja’far, the wife of Caliph Harun al-Rashid, in shaping the intellectual and cultural milieu of the Abbasid Dynasty through women’s agency in informal domains, particularly philanthropy and patronage. Employing a historical-analytical methodology, the study analyzes primary sources, including classical Islamic chronicles, alongside secondary literature on patronage, philanthropy, and gender studies within Islamic history. The analysis is informed by Simone de Beauvoir’s existentialist feminism, as articulated in The Second Sex, to interpret the tension between women’s status as the Other within a patriarchal system and Zubaidah’s role as an active agent influencing civilization. The findings indicate that Zubaidah transcended structural constraints through monumental social and religious initiatives, notably the construction of the Darb Zubaidah pilgrimage route—now recognized by UNESCO—and extensive water infrastructure projects. Additionally, her patronage of the arts and sciences, encompassing support for poets, scholars, and the establishment of literary salons, underscores her substantial contribution to the consolidation of the Abbasid intellectual tradition. The study concludes that, despite lacking formal political authority, Zubaidah successfully established enduring social and cultural infrastructures. This research advances Islamic historiography by demonstrating that women’s agency was not peripheral but functioned as a transformative force shaping the course of civilization, thereby opening avenues for further inquiry into women’s roles across historical contexts. Abstrak: Artikel ini menyoroti peran strategis Zubaidah binti Ja’far, istri Khalifah Harun al-Rasyid, dalam membentuk iklim intelektual dan budaya pada masa Dinasti Abbasiyah melalui agensi perempuan dalam ranah non-formal, khususnya filantropi dan patronase. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-analitis dengan menelaah sumber primer berupa kronik klasik Islam dan sumber sekunder terkait patronase, filantropi, serta studi gender dalam sejarah Islam. Analisis didasarkan pada kerangka feminisme eksistensialis Simone de Beauvoir dalam “The Second Sex” untuk menafsirkan kontradiksi posisi perempuan sebagai the “other” di tengah sistem patriarki dengan kapasitas Zubaidah sebagai subjek aktif yang membentuk peradaban. Hasil kajian menunjukkan bahwa Zubaidah melampaui keterbatasan strukturalnya melalui proyek sosial dan keagamaan yang monumental, antara lain pembangunan jalur haji Darb Zubaidah—yang kini diakui UNESCO—serta infrastruktur air berskala luas. Selain itu, perannya sebagai patron seni dan ilmu pengetahuan, termasuk dukungan terhadap penyair, cendekiawan, dan penyelenggaraan majelis sastra, memperlihatkan kontribusi signifikan dalam penguatan tradisi intelektual Abbasiyah. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun tidak menempati jabatan formal, Zubaidah mampu menciptakan infrastruktur sosial dan kultural yang berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi pada kajian historiografi Islam dengan menunjukkan bahwa agensi perempuan tidak bersifat marjinal, melainkan dapat menjadi kekuatan transformasional yang menentukan arah peradaban, sekaligus membuka ruang bagi studi lanjutan mengenai peran perempuan lintas periode sejarah.
Reconstruction of Rationality in Islamic Philosophy and Theology: Harun Nasution’s Thought and Its Relevance to Contemporary Islamic Studies in Indonesia Muama, Avisena Perdana Putra; Tahawi, Abdelrahman Moawad Ali
An-Nida' Vol 49, No 1 (2025): June
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/an-nida.v49i1.36321

Abstract

This study aims to analyze Harun Nasution's rational approach to Islamic philosophy and theology, as well as its relevance to contemporary Islamic studies in Indonesia. This rational approach is considered crucial for overcoming the exclusivism and dogmatism prevalent among Indonesian Muslims. The methodology employed is a qualitative-analytical approach utilizing library research, which facilitates an in-depth examination of Harun Nasution’s thought through various literary sources. The results indicate that, first, Harun Nasution perceives philosophy in Islam as a means to counter the stagnation of religious thought. His rational approach to philosophical studies is grounded in critical, free, and logical thinking. Philosophy serves as a tool to deeply explore Islamic teachings, both absolute and relative, enabling Muslims to break free from dogmatism and exclusivism in religion. Second, in the realm of theology, Harun critiques orthodox Islamic theological thought, particularly regarding the roles of reason and human free will, which are often constrained by dogmatism and literalism in the interpretation of the Qur’an. He proposes a new approach known as rational theology, which emphasizes the significance of reason and human freedom in comprehending religious teachings. The implications of this study underscore the importance of adopting a rational approach in Islamic studies in Indonesia. This approach enables Muslims to optimally enhance creativity and productivity across various aspects of life while simultaneously mitigating dogmatic and exclusive attitudes.Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pendekatan rasional Harun Nasution dalam filsafat dan teologi Islam serta relevansinya bagi studi Islam kontemporer di Indonesia. Pendekatan rasional ini dipandang penting untuk mengatasi sikap eksklusivitas dan dogmatisme yang berkembang di kalangan umat Muslim Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif-analitis dengan jenis penelitian kepustakaan, yang memungkinkan kajian mendalam terhadap pemikiran Harun Nasution melalui sumber-sumber literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, Harun Nasution memandang filsafat dalam Islam harus berperan melawan stagnasi pemikiran keagamaan. Pendekatan rasional yang digunakannya dalam kajian filsafat didasarkan pada berpikir kritis, bebas, dan logis. Filsafat berfungsi sebagai alat untuk menyelidiki secara mendalam ajaran Islam yang bersifat mutlak maupun relatif, sehingga umat Islam tidak lagi terbelenggu oleh dogmatisme dan eksklusivitas dalam beragama. Kedua, dalam bidang teologi, Harun mengkritik pemikiran ortodoksi teologi Islam klasik, khususnya terkait kedudukan akal dan kehendak bebas manusia yang dibatasi oleh sikap dogmatisme dan literalisme dalam memahami Al-Qur’an. Harun menawarkan pendekatan baru yang disebut teologi rasional, yang menekankan pentingnya akal dan kebebasan manusia dalam memahami ajaran agama. Implikasi dari kajian ini adalah pentingnya penerapan pendekatan rasional dalam studi Islam di Indonesia agar umat Muslim dapat mengembangkan kreativitas dan produktivitas secara optimal di berbagai bidang kehidupan, sekaligus mengurangi sikap dogmatis dan eksklusif.

Page 19 of 20 | Total Record : 198

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 49, No 2 (2025): December Vol 49, No 1 (2025): June Vol 48, No 2 (2024): December Vol 48, No 1 (2024): June Vol 47, No 2 (2023): December Vol 47, No 1 (2023): June Vol 46, No 2 (2022): July - December Vol 46, No 1 (2022): January - June Vol 45, No 2 (2021): July - December Vol 45, No 2 (2021): Juli - Desember Vol 45, No 1 (2021): January - June Vol 45, No 1 (2021): Januari - Juni Vol 44, No 2 (2020): July - December Vol 44, No 2 (2020): Juli - Desember Vol 44, No 1 (2020): Januari - Juni Vol 44, No 1 (2020): January - June Vol 43, No 2 (2019): Juli - Desember Vol 43, No 2 (2019): July - December Vol 43, No 1 (2019): January - June Vol 42, No 2 (2018): July - December Vol 42, No 2 (2018): Juli - Desember Vol 42, No 1 (2018): January - June Vol 42, No 1 (2018): Januari - Juni Vol 41, No 2 (2017): Juli - Desember Vol 41, No 2 (2017): July - December Vol 41, No 1 (2017): January - June Vol 41, No 1 (2017): Januari - Juni Vol 40, No 2 (2015): July - December Vol 40, No 2 (2015): Juli - Desember Vol 40, No 1 (2015): Januari - Juni Vol 40, No 1 (2015): January - June Vol 39, No 2 (2014): Juli - Desember 2014 Vol 39, No 2 (2014): July - December 2014 Vol 39, No 1 (2014): January - June 2014 Vol 39, No 1 (2014): Januari - Juni 2014 Vol 38, No 2 (2013): July - December 2013 Vol 38, No 2 (2013): Juli - Desember 2013 Vol 38, No 1 (2013): Januari - Juni 2013 Vol 38, No 1 (2013): January - June 2013 Vol 37, No 2 (2012): Juli - Desember 2012 Vol 37, No 2 (2012): July - December 2012 Vol 37, No 1 (2012): January - June 2012 Vol 37, No 1 (2012): Januari - Juni 2012 Vol 36, No 2 (2011): July - December 2011 Vol 36, No 2 (2011): Juli - Desember 2011 Vol 36, No 1 (2011): Januari - Juni 2011 Vol 36, No 1 (2011): January - June 2011 More Issue