cover
Contact Name
Afriadi Putra
Contact Email
afriadi.putra@uin-suska.ac.id
Phone
+6281328179116
Journal Mail Official
afriadi.putra@uin-suska.ac.id
Editorial Address
LPPM Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jl. HR. Soebrantas KM. 15,5 Panam - Pekanbaru
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
An-Nida'
Core Subject : Religion, Social,
Jurnal Annida memuat hasil-hasil penelitian, baik kajian kepustakaan maupun kajian lapangan. Fokus utama Annida adalah: 1. Pemikiran Islam berkaitan dengan isu-isu kontemporer, Islam moderat, HAM, gender, dan demokrasi dalam Al-Quran dan Hadis 2. Sosial keagamaan: kajian gerakan-gerakan keagamaan, aliran-aliran keagamaan, dan aliran kepercayaan 3. Integrasi Islam, sains, teknologi dan seni
Articles 198 Documents
Building a Gender-Responsive Higher Education Institution through Collaborative Governance Fithriyyah, Mustiqowati Ummul; Sari, Ilmi Puspita; Monalisa, Monalisa
An-Nida' Vol 48, No 1 (2024): June
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/an-nida.v48i1.29722

Abstract

This research aims to determine the extent of the implementation of Gender Responsive Higher Education (PTRG) at the State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) using the collaborative governance model by Ansel and Gash. Collaborative governance is a part that supports the implementation of gender-responsive indicators in higher education. It examines the commitment and trust built by stakeholders in addressing gender disparities. The methodology used in this research is descriptive qualitative, with data obtained from observations in various faculties of UIN Suska Riau and interviews with 23 informants consisting of 19 academic members, 1 private sector representative, 2 Non-Government Organization (NGO) members, and 1 community member. The findings show that the implementation of Gender Responsive Higher Education at UIN Suska Riau is carried out by various actors in line with collaborative governance actors, including the government, private sector, and community. In this research, the campus community acts as the government actor on behalf of the university institution, PT. Orbit Ventura Indonesia as the private sector actor, Rumah KitaB and AMAN as NGOs, and the community has been optimal. This is evident from most of the gender-responsive higher education indicators is well achieved. Stakeholder collaboration leads to actions that strengthen planning in the implementation of gender responsiveness.Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Perguruan Tinggi Responsive Gender (PTRG) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) dengan menggunakan teori tata kelola kolaboratif model Ansel dan Gash. Tata kelola kolaboratif menjadi bagian yang mendukung pelaksanaan indikator responsif gender Perguruan Tinggi. Melihat komitmen dan kepercayaan yang dibangun oleh para pemangku kepentingan dalam menyelesaikan ketimpangan gender. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan perolehan data dari observasi ke berbagai fakultas UIN Suska Riau dan wawancara dengan 23 informan yang terdiri dari sivitas akademika sebanyak 19 orang, sektor swasta 1 orang, anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 2 orang dan masyarakat 1 orang. Temuan penelitian menunjukkan bahwasanya pelaksanaan Perguruan Tinggi Responsive Gender di UIN Suska Riau dilakukan oleh berbagai aktor sesuai dengan aktor tata kelola kolaboratif yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat maka aktor dalam penelitian ini warga kampus sebagai aktor pemerintah atas nama instansi perguruan tinggi, PT. Orbit Ventura Indonesia sebagai aktor swasta, Rumah KitaB dan AMAN sebagai LSM serta masyarakat dalam pelaksanaannya sudah optimal. Hal ini terlihat dari sebagaian besar indikator Perguruan Tinggi Responsive Gender yang tercapai dengan baik. Kolaborasi pemangku kepentingan menimbulkan tindakan yang mengarah pada penguatan perencanaan dalam pelaksanaan responsif gender.
The Reform Movement of KH. Wahid Hasyim: Da’wah Management and the Transformation of Islamic Education in Indonesia Ashari, M. Fahmi; Derysmono, Derysmono; Fikri, Muhammad Rozan
An-Nida' Vol 48, No 2 (2024): December
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/an-nida.v48i2.26398

Abstract

KH. Wahid Hasyim was a key figure in the reform of Islamic education and da’wah management in Indonesia. This study aims to explore the reform movement of KH. Wahid Hasyim in the context of da’wah management and the transformation of Islamic education in Indonesia. This research employs a qualitative approach by analyzing various literature sources on the educational and managerial policies introduced by KH. Wahid Hasyim, as well as his contributions to the modernization of pesantren. The findings indicate that KH. Wahid Hasyim implemented modern management principles in the administration of Islamic education and da’wah. He integrated religious education with general knowledge, such as foreign languages, to equip students with the necessary skills to face contemporary challenges. The reforms carried out at Madrasah Nizamiyah, including curriculum modifications and teaching method improvements, led pesantren toward a more modern educational system that aligns with societal needs. His policies, such as mandating religious education in public schools, reflect his commitment to the advancement of Islamic education in Indonesia. KH. Wahid Hasyim’s contributions to Islamic education can also be seen in his efforts to develop educational institutions, such as LP Ma'arif NU, which now oversees more than 6,000 educational institutions across Indonesia. With an inclusive approach rooted in the values of tolerance, his educational reforms not only emphasized academic excellence but also focused on character development, preparing students to navigate global challenges.Abstrak: KH. Wahid Hasyim merupakan salah satu tokoh penting dalam pembaharuan pendidikan Islam dan manajemen dakwah di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali gerakan pembaharuan KH. Wahid Hasyim dalam konteks manajemen dakwah dan transformasi pendidikan Islam di Indonesia yang diusungnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis berbagai sumber kepustakaan mengenai kebijakan pendidikan dan manajerial yang diperkenalkan oleh KH. Wahid Hasyim, serta bagaimana kontribusinya dalam modernisasi pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KH. Wahid Hasyim menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern dalam pengelolaan pendidikan Islam dan dakwah. Wahid mengintegrasikan pendidikan agama dengan pengetahuan umum, seperti bahasa asing, untuk mempersiapkan santri menghadapi tantangan zaman. Pembaharuan yang dilakukan di Madrasah Nizamiyah, termasuk perubahan kurikulum dan metode pengajaran, membawa pesantren menuju pendidikan yang lebih modern dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan, seperti mewajibkan pendidikan agama di sekolah umum, menunjukkan komitmennya terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Kontribusi KH. Wahid Hasyim dalam dunia pendidikan Islam dapat dilihat melalui upayanya dalam mengembangkan lembaga pendidikan, seperti LP Ma’arif NU, yang kini memiliki lebih dari 6000 lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan pendekatan inklusif dan berbasis pada nilai-nilai toleransi, pendidikan yang dibentuk tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter yang dapat menghadapi tantangan global.
Women’s Leadership, Sharia Law, and Society 5.0: A Review of Istibsyaroh’s Thoughts Alfiyah, Nur; Barizi, Ahmad; Kawakip, Akhmad Nurul; Muhammad, Adamu Abubakar
An-Nida' Vol 48, No 2 (2024): December
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/an-nida.v48i2.32656

Abstract

This study aims to analyze the leadership thought of Istibsyaroh, a female Islamic boarding school figure from Jombang, East Java, and its relevance in addressing leadership challenges in the Society 5.0 era. The issue of female leadership in this context remains a subject of debate, particularly concerning gender equality, the interpretation of Sharia law, and adaptation to modern technological advancements. Using a qualitative approach and a descriptive-analytical method, this study examines literature encompassing Istibsyaroh’s works, insights, and contributions, as well as the concept of female leadership in Sharia law and Society 5.0. The analysis reveals the interconnection between the qualifications of an ideal leader in the Society 5.0 era, Islamic perspectives on female leadership, and Istibsyaroh’s thoughts. The findings indicate that Istibsyaroh asserts women's right to hold political positions as long as they adhere to Islamic law, as there is no explicit evidence prohibiting female leadership in politics and governance. Through a critical review of thematic Quranic exegesis (tafsīr mawḍū‘ī) regarding scholars’ differing views on women’s political rights and leadership, it can be concluded that Islam provides space for women to engage in political leadership. Istibsyaroh’s leadership thought offers a model that emphasizes the synergy between Islamic values, gender justice, and adaptive skills in technology and global dynamics, making it relevant to addressing the complex leadership challenges of the Society 5.0 era.Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran kepemimpinan Istibsyaroh, seorang tokoh perempuan pesantren dari Jombang, Jawa Timur. serta relevansinya dalam menjawab tantangan kepemimpinan di era Society 5.0. Isu kepemimpinan perempuan dalam konteks ini masih menjadi perdebatan, terutama terkait keadilan gender, interpretasi hukum syariah, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi modern. Dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji literatur yang mencakup karya, wawasan, dan kontribusi Istibsyaroh, serta konsep kepemimpinan perempuan dalam hukum syariah dan Society 5.0. Analisis ini mengungkap keterkaitan antara kualifikasi pemimpin ideal di era Society 5.0, perspektif Islam tentang kepemimpinan perempuan, dan pemikiran Istibsyaroh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Istibsyaroh menegaskan hak perempuan untuk menduduki jabatan politik selama berpegang teguh pada syariat Islam, karena tidak ada dalil eksplisit yang melarang kepemimpinan perempuan di bidang politik dan pemerintahan. Dari tinjauan kritis terhadap kajian tafsīr mawḍū‘ī (tematik) mengenai perbedaan pandangan ulama tentang hak-hak politik perempuan, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam kepemimpinan politik. Pemikiran kepemimpinan Istibsyaroh menawarkan model yang menekankan sinergi antara nilai-nilai keislaman, keadilan gender, serta keterampilan adaptif terhadap teknologi dan dinamika global, menjadikannya relevan untuk menghadapi tantangan kepemimpinan di era Society 5.0.
The Values of the Qur'an in the Tradition of Beghanyut Selawat in the Perkumpulan Sholawat Laut Indonesia, Bengkalis Regency, Riau Mujtahidah, Siti Barika; Arni, Jani; Bakar, Abu
An-Nida' Vol 47, No 2 (2023): December
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/an-nida.v47i2.24741

Abstract

This article discusses the reception of the community towards the tradition of Selawat Benghanyut in the Perkumpulan Sholawat Laut Indonesia in Bengkalis Regency, Riau. The tradition of Selawat is performed by the Bengkalis community with the aim of preserving the village. The people of Bengkalis refer to it as "bele kampung," but now this tradition is known as "Selawat Beghanyut." Selawat Beghanyut is a salawat activity performed on boats. It is called Selawat Beghanyut because it involves floating with boats moving along the river or sea currents. This tradition is interesting to explore further because it contains the values of the Qur'an, conceptually known as the study of the living Qur'an. This field research employs a descriptive-qualitative method with a phenomenological approach. Data collection involves observation, interviews, and documentation. The results of the research indicate that the tradition of Selawat Beghanyut is a cultural behavior resulting from the reception of Muslims towards the Qur'an, especially Surah Al-Ahzab verse 56. This verse contains the command to send blessings upon the Prophet Muhammad (peace be upon him), and this command is implemented by the community in the form of Selawat Beghanyut. Furthermore, the tradition of Selawat Beghanyut also embodies religious and social values. The religious values include constant reminders to worship Allah, have faith in the Prophet, and adhere to the Qur'an. As for the social values, this tradition fosters brotherhood and serves as a platform for fostering relationships among all members of the community. Abstrak: Artikel ini membahas tentang resepsi masyarakat pada tradisi Selawat Benghanyut pada Perkumpulan Sholawat Laut Indonesia di Kabupaten Bengkalis, Riau. Tradisi selawat dilakukan oleh masyarakat Bengkalis bertujuan untuk memelihara kampung. Masyarakat Bengkalis menyebutnya dengan istilah “bele kampung”, namun sekarang tradisi ini dikenal dengan “Selawat Beghanyut”. Selawat Beghanyut adalah suatu kegiatan berselawat yang dilakukan di atas perahu. Dinamakan dengan Selawat Beghanyut karena diambil dari istilah berhanyut dengan perahu yang bergerak mengikuti arus sungai atau laut. Tradisi ini menarik untuk dikaji lebih mendalam karena memuat nilai-nilai Al-Qur’an atau secara konseptual dikenal dengan kajian living Qur’an. Penelitian dengan jenis penelitian lapangan ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Selawat Beghanyut merupakan hasil perilaku kultural dari resepsi umat Islam terhadap Al-Qur’an, khususnya surat Al-Ahzab ayat 56. Ayat tersebut berisi tentang perintah ber-selawat kepada Nabi Muhammad Saw, perintah tersebut diimplementasikan oleh masyarakat dengan bentuk Selawat Beghanyut. Selain itu, tradisi Selawat Beghanyut juga memuat nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai sosial. Nilai keagamaan  yaitu senantiasa mengingatkan untuk selalu beribadah kepada Allah, beriman kepada Nabi, serta agar selalu berpegang kepada Al-Qur’an. Adapun nilai-nilai sosial dalam tradisi ini yaitu memuat nilai persaudaraan serta ajang silahturahmi seluruh anggota masyarakat.
A Critical Study of Iskandar Zulkarnain's Thought on 'The Ahmadiyya Movement in Indonesia' from the Phenomenological Perspective of Edmund Husserl Budiman, Arman
An-Nida' Vol 47, No 1 (2023): June
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/an-nida.v47i1.21799

Abstract

Studying the Ahmadiyah movement in Indonesia through the work of Iskandar Zulkarnain, according to researchers, requires a reassessment of the figure to determine whether the history is truly discussed without any intervention from any party or the opposite. This is crucial as it will determine the historical accuracy and reveal whether Ahmadiyah has contributed to the development of Islamic scholarly studies, especially in Indonesia. The method used in this research is library research. The data collection technique relevant to this study is documentary research, which involves various literature related to the thoughts or concepts of the figure under examination. The results of this research conclude that the Ahmadiyah movement entered Indonesia with the departure of three Indonesian youths to India. These three youths were Abu Bakar Ayyub, Ahmad Nuruddin, and Zaini Dahlan, all from Padang Panjang, West Sumatra. In his research on the Ahmadiyah movement in Indonesia, Iskandar Zulkarnain truly used two tools offered by Edmund Husserl, namely epoche and eidetic. Iskandar successfully suspended his initial knowledge to obtain valid information from the Ahmadiyah community, as evidenced by Iskandar Zulkarnain's research. Many historical facts support that Ahmadiyah is appreciated by Muslim intellectuals in the homeland. Through the Islamic works written by Indonesian figures, it can be traced that there are indications that their ideas are inspired by the literature of Ahmadiyah figures, especially in the narrative of comparative religion and Christology. With this evidence, it can be concluded that Ahmadiyah's ideas are visualized in many intellectual works by Indonesian Muslim figures.Abstrak: Mengkaji gerakan Ahmadiyah di Indonesia melalui karya Iskandar Zulkarnain menurut peneliti perlu adanya tinjauan ulang terhadap tokoh (peneliti), apakah benar-benar mengulas sejarah tanpa adanya intervensi dari kalangan manapun atau malah sebaliknya. Hal ini sangat penting, sebab akan menentukan kebenaran sejarah dan pengungkapan apakah Ahmadiyah memiliki kontribusi dalam perkembangan pengkajian keilmuan Islam khususnya Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  (library research). Teknik pengumpulan data yang relevan dengan penelitian ini adalah studi dokumentasi, studi dokumentasi mengarah kepada berbagai macam literatur yang berhubungan dengan pemikiran atau konsep tokoh yang dikaji. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa gerakan Ahmadiyah masuk ke Indonesia dimulai dengan berangkatnya tiga orang pemuda Indonesia ke India. Ketiga pemuda itu adalah Abu bakar Ayyub, Ahmad Nuruddin dan Zaini Dahlan, ketiganya berasal dari Sumatera Barat Padang Panjang. Dalam penelitiannya tentang gerakan Ahmadiyah di Indonesia Iskandar Zulkarnain benar-benar menggunakan dua alat yang ditawarkan oleh  Edmund Husserl, baik itu epoche dan eiditic. Iskandar berhasil menanggalkan pengetahuan awalnya demi mendapatkan informasi yang valid dari jemaah Ahmadiyah, terbukti melalui riset Iskandar Zulkarnain, banyak fakta-fakta sejarah yang mendukung Ahmadiyah diminati oleh intelektual muslim tanah air. Melalui karya keislaman yang ditulis oleh tokoh asal Indonesia, dapat dilacak adanya indikasi bahwa ide karya mereka terinspirasi dari literatur milik tokoh Ahmadiyah, terutama dalam narasi perbandingan agama dan kristologi. Cukup dengan bukti ini, bahwa ide Ahmadiyah tervisualisasikan dalam banyak karya intelektual muslim asal Indonesia.
Dynamicizing the Discourse of Hadith: Study of HR. Bukhārī No. 1291 and Abū Dāwūd No. 4291 from a Philosophical Hermeneutics Perspective Rukmana, Fachruli Isra; Hidayat, Aldi; Nazahah Najiyah, Nur Laili Nabilah; Abdul Hamid, Mohammad Fahmi; Yuzar, Sri Kurniati
An-Nida' Vol 48, No 2 (2024): December
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/an-nida.v48i2.32328

Abstract

Hadith studies have experienced stagnation compared to Qur’anic studies, which continue to develop with various new ideas. This stagnation is caused by the dominance of sanad analysis, debates over the status of hadith as a secondary source in Islam, and the use of certain hadiths to reject reform. One of the hadiths often cited to oppose renewal is the prohibition against lying about the Prophet Muhammad, as narrated by al-Bukhārī. This study aims to re-examine the hadith prohibiting fabricating statements about the Prophet and the hadith on renewal (tajdīd) using the philosophical hermeneutics of Hans-Georg Gadamer. This approach emphasizes the concepts of fusion of horizons and effective historical consciousness to revitalize hadith studies in the modern context. This research employs a qualitative method with a library research approach. The analysis focuses on two key hadiths: the prohibition against lying about the Prophet Muhammad (HR. al-Bukhārī No. 1291) and the hadith on tajdīd (HR. Abū Dāwūd No. 4291). The study presents two main conclusions. First, the stagnation in hadith studies results from rigid traditionalism, where hadith is primarily treated as a theological doctrine rather than an epistemological paradigm. Second, classical and modern hadith sciences have yet to fully ensure the authenticity of hadith texts exactly as intended by the Prophet. However, the prohibition against fabricating hadith implicitly demands the purification of hadith from additional narrators’ insertions. Thus, this article proposes originalization as an implicit message of HR. al-Bukhārī and an application of the tajdīd hadith from Abū Dāwūd. Originalization is expected to open new discussions in hadith studies, such as hadith revisionism, the phenomenology of memory, and the archaeology and anthropology of narrators.Abstrak: Studi hadis mengalami stagnasi jika dibandingkan dengan studi Al-Qur’an yang terus berkembang dengan berbagai gagasan baru. Stagnasi ini disebabkan oleh dominasi kajian sanad, perdebatan mengenai kedudukan hadis sebagai sumber sekunder dalam Islam, serta penggunaan hadis tertentu untuk menolak pembaruan. Salah satu hadis yang sering dijadikan dasar untuk menolak pembaruan adalah larangan berbohong atas nama Nabi Muhammad, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhārī. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kembali hadis larangan berdusta atas nama Nabi dan hadis tentang pembaruan (tajdīd) dengan menggunakan perspektif hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer. Pendekatan ini menekankan konsep fusion of horizons (penggabungan cakrawala) dan effective historical consciousness (kesadaran historis yang efektif) untuk mendinamisasi kajian hadis dalam konteks modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Analisis dilakukan terhadap dua hadis utama: larangan berdusta atas nama Nabi Muhammad (HR. al-Bukhārī No. 1291) dan hadis tentang tajdīd (HR. Abū Dāwūd No. 4291). Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama: Pertama, stagnasi kajian hadis disebabkan tradisionalisme yang kaku dan cenderung selalu digunakan sebagai doktrin teologis bukan sebagai paradigma epistemologi. Kedua, ilmu hadis klasik dan modern belum mampu menjamin keaslian matan sepersis yang dikehendaki Nabi padahal larangan memalsukan hadis secara tersirat menuntut sterilisasi hadis dari redaksi tambahan perawi. Karena itu, artikel ini mengajukan orisinalisasi sebagai panggilan tersirat HR. Bukhari sekaligus pengamalan atas hadis tajdīd riwayat Abū Dāwūd. Orisinalisasi nantinya akan membuka wacana baru hadis, seperti revisionism hadis, fenomenologi ingatan, arkeologi dan antropologi perawi, dan lain-lain.
Reactualization of Islamic Teachings in Indonesia; A Study of Munawir Sjadzali's Islamic Reform Thought Sutoyib, Niki; Hady, M. Samsul; Wafi, Hasan Abdul
An-Nida' Vol 48, No 1 (2024): June
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/an-nida.v48i1.27272

Abstract

This research discusses the re-actualization of Islamic teachings in Indonesia as proposed by Munawir Sjadzali. Munawir Sjadzali was an Indonesian Islamic intellectual and bureaucrat who served as the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia for two terms, from 1983 to 1993. The re-actualization of Islamic teachings conducted by Munawir Sjadzali was inspired by the Islamic reform movement previously championed by thinkers and reformers such as Muhammad Abduh and Rasyid Ridho. This study is a type of library research using descriptive-analytical methods. The results of the study reveal that the re-actualization of Islamic teachings from Munawir Sjadzali's perspective does not mean moving Islam away from the axis of classical ijtihad, but rather an effort to ensure that Islamic teachings are always contextual with the conditions of Muslims in Indonesia (shalih likulli zaman wa makan). Specifically, Munawir Sjadzali offers three methods of ijtihad in the reform of Islamic law: first, 'adat, used in issues of inheritance distribution by considering the socio-economic conditions of Indonesian society and the roles of men and women; second, nasakh (abrogation) on issues of slavery that are inconsistent or contradictory to human rights; and third, mashlahah (public interest) on the issue of bank interest. In this regard, Munawir Sjadzali accepts bank interest on the grounds of mashlahah, but he remains accommodative towards the establishment of Bank Mu'amalah and Sharia Rural Banks (BPR Syariah) with the principle of trade partnership while adhering to prevailing banking regulations. Abstrak: Penelitian ini membahas tentang reaktualisasi ajaran Islam di Indonesia yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali. Munawir Sjadzali merupakan seorang intelektual Islam Indonesia sekaligus birokrat yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia selama dua periode, yaitu tahun 1983 – 1993. Reaktualisasi ajaran Islam yang dilakukan oleh Munawir Sjadzali terinspirasi dari gerakan pembaharuan Islam yang sudah digaungkan oleh pemikir dan pembaharu Islam sebelumnya seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa reaktualisasi ajaran Islam perspektif Munawir Sjadzali bukan berarti menjadikan Islam keluar dari poros ijtihad klasik, namun upaya agar ajaran Islam selalu kontekstual dengan kondisi umat Islam di Indonesia (shalih likulli zaman wa makan). Secara spesifik Munawir Sjadzali menawarkan tiga metode ijtihad dalam pembaharuan hukum Islam, yaitu; pertama, adat, digunakan pada masalah pembagian harta warisan dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia serta peran laki-laki dan perempuan; kedua, nasakh pada isu-isu tentang perbudakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM); dan ketiga, mashlahah pada isu bunga bank. Dalam hal ini Munawir Sjadzali menerima bunga bank dengan alasan mashlahah, namun ia tetap akomodatif terhadap pembentukan Bank Mu'amalah dan bank BPR Syariah dengan prinsip kemitraan perdagangan dengan tetap mengindahkan peraturan perbankan yang berlaku.
Fiqh Al-Ḥaḍarah from a Geopolitical Perspective: The Idea of NU's Peace Diplomacy Through the Recontextualization of Political Jurisprudence Rois, Choirur; Masrury, Farhan; Zikri, Arfad
An-Nida' Vol 47, No 1 (2023): June
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/an-nida.v47i1.25330

Abstract

  The conception of the jurisprudence of civilization (fiqh al-Ḥaḍarah) as an idea of peace diplomacy offered by Nahdlatul Ulama (NU) is the main starting point of this study. This idea presents religious thoughts as a solution to various unsolved conflicts. For example, the Middle East issue gave rise to stereotypes and negative images of Islam as the basis for conflict under the pretext of jihad as a movement idea. Based on the results of the International Conference on the Jurisprudence of Civilization I, in Nahdlatul Ulama's view, the recontextualization of political jurisprudence from a geopolitical perspective, on the one hand, is critical as a basis for understanding carrying out Islamic teachings in the political sector of state administration. On the other hand, it is also an effort to create sustainable peace. The question here is how can the recontextualization of political jurisprudence in the view of Nahdlatul Ulama be used as an idea for world peace diplomacy when viewed from a geopolitical perspective. This paper uses a descriptive qualitative method with data collection using desk research and an annotated bibliography. The approaches used include textual-contextual, sociological approach to Islamic law, and the theory of critical discourse analysis. This research shows that, based on NU's view from a geopolitical perspective, fiqh al-Ḥaḍarah can be used as a term to re-contextualize political jurisprudence discourse in an ideal direction. It is according to the needs and demands of the era. It presents islamic jurisprudence thinking as a solution to welcoming a better civilization in the future, either as a diplomatic idea or as an idea of sustainable peace. Abstrak:   Tulisan ini berangkat dari konsepsi fikih peradaban (fiqh al-h}aḍarah) sebagai gagasan diplomasi perdamaian yang ditawarkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) kepada dunia untuk menghadirkan gagasan agama sebagai solusi atas berbagai konflik yang tak kunjung selesai sampai saat ini. Seperti halnya studi kasus di Timur Tengah yang memunculkan stereotipe dan citra negatif atas Islam sebagai dasar konflik dengan dalih jihad sebagai ide gerakan. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama berdasarkan hasil Muktamar Internasional Fikih Peradaban I, rekontekstualisasi fiqh siya>sah dalam perspektif geopolitik menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai dasar pemahaman dalam menjalankan ajaran Islam di sektor politik ketatanegaraan serta sebagai upaya dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Lantas bagaimana rekontekstualisasi fiqh siya>sah dalam pandangan Nahdlatul Ulama bisa dijadikan gagasan diplomasi perdamaian dunia jika dilihat dari perspektif geopolitik? Tulisan ini disusun menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan metode desk research dan annotated bibliography. Pendekatan yang digunakan diantaranya, tekstual-kontekstual, pendekatan sosiologi hukum Islam dan teori analisis wacana kritis (critical discourse analysis). Hasil dalam tulisan ini menunjukkan bahwa, berdasarkan pandangan NU dalam perspektif geopolitik fiqh al-h}aḍarah dapat dijadikan sebagai istilah untuk dapat merekontekstualisasikan diskursus fiqh siya>sah ke arah yang lebih ideal sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zamannya serta menghadirkan pemikiran fikih sebagai solusi dalam menyongsong peradaban yang lebih baik di masa depan. Baik sebagai suatu gagasan diplomasi ataupun sebagai ide gagasan perdamaian yang berkelanjutan. 
The Dau Balak Tradition in Lampung Traditional Marriage Perspective Asy-Syâthibî Aimmah, Qudwatul; Azmi, Miftahudin
An-Nida' Vol 48, No 1 (2024): June
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/an-nida.v48i1.29803

Abstract

Wedding traditions in Indonesia are very diverse, one of which is the “Dau Balak” tradition in Lampung traditi onal marriage (pepadun). “Dau Balak” are wedding expenses that must be prepared by the prospective husband before carrying out the marriage contract, these costs must be met and are not part of the dowry. This tradition is interesting to study in more depth because it is not found in the literature on marriage jurisprudence (munakahat). This article was written based on field research using descriptive-qualitative methods using a phenomenological approach. The “Dau Balak” tradition will not be found in the study of marriage jurisprudence, but this tradition can be studied using the approach used by al-Syâthibî. Research data was obtained through observation, interviews and documentation. The research results show that the “Dau Balak” tradition has been carried out for generations by the people of Lampung. They still do it as an appreciation for the cultural heritage of their ancestors. Through al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm, al-Syâthibî divides tradition into two parts, namely: traditions established by the Shari’a (al-‘âdah al-syar'iyyah) and traditions not found  in the Shari’a (al-‘âdah al-jâriyyah). The “Dau Balak” tradition is included in the al-‘âdah al-jâriyyah category, namely a tradition that has been passed down from generation to generation and Islam does not specifically discuss this tradition. This tradition can be accepted by Islamic law because it has a good purpose and brings benefit to humans. The “Dau Balak” tradition is part of the nation’s cultural treasures which can be preserved as a typical marriage identity of the Lampung people (pepadun).Abstrak: Tradisi perkawinan di Indonesia sangat beragam, salah satunya adalah tradisi “Dau Balak” pada perkawinan adat Lampung (pepadun). “Dau Balak” adalah biaya perkawinan yang harus disiapkan oleh calon suami sebelum melaksanakan akad nikah, biaya tersebut harus dipenuhi dan bukan bagian dari mahar. Tradisi ini menarik dikaji lebih mendalam karena tidak ditemukan dalam literatur fikih perkawinan (munakahat). Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif melalui pendekatan fenomenologi. Tradisi “Dau Balak” tidak akan ditemukan pada kajian fikih perkawinan, namun tradisi ini dapat dikaji menggunakan pendekatan yang digunakan oleh al-Syâthibî. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi “Dau Balak” sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lampung. Mereka tetap melaksanakannya sebagai apresiasi atas warisan budaya para leluhur. Melalui al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm, ia membagi tradisi menjadi dua bagian, yaitu: tradisi yang ditetapkan oleh syariat (al-‘âdah al- syar’iyyah) dan tradisi yang tidak ditemukan dalam syariat (al-‘âdah al-jâriyyah). Tradisi “Dau Balak” termasuk kategori al-‘âdah al-jâriyyah, yaitu tradisi yang berlangsung turun-temurun dan Islam tidak membicarakan secara spesifik tradisi tersebut. Tradisi ini dapat diterima oleh syariat Islam karena mempunyai tujuan yang baik dan membawa kemaslahatan bagi manusia. Tradisi “Dau Balak” merupakan bagian dari khazanah budaya bangsa yang bisa dilestarikan sebagai identitas perkawinan khas masyarakat Lampung (pepadun). 
The Moderation of Islamic Lecturing in Da’wa Movements: A Case Study of Maos Community in Cilacap, Central Java Mujamil, Ashari; Fatimah, Siti
An-Nida' Vol 47, No 2 (2023): December
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/an-nida.v47i2.25352

Abstract

The role of Islamic movements (ormas) as da’wa institutions contributes significantly to efforts to build a civil society. As observed in Maos Lor Village, Cilacap, Central Java, there are five types of Islamic movements conducting da’wa activities side by side, including Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Jamaah Muslimin (Hizbullah), and Salafi. The aim of this research is to understand and analyze the socio-historical dialectics institutionally among these Islamic movements, the types of da’wa activities, and their impact on the social construction of society in creating religious moderation. This paper is a qualitative study employing field research with social construction theory as the analytical tool, particularly focusing on three stages of social construction: externalization, objectivation, and internalization. The findings reveal that in the stages of externalization and objectivation, each organization experiences periodic dynamics in its history, characterized by ideological and attitudinal friction. This is marked by the initial construction dynamics where only two Islamic movements, NU and Muhammadiyah, with traditionalist and modernist ideologies, were present. Subsequent turmoil occurred with the emergence of other Islamic movements from the 1970s to the 1990s, namely the Jamaah Muslimin (Hizbullah), LDII, and Salafi groups. Until the 2000s, there were religious attitude frictions such as mosque disputes, and congregation shifts from one organization to another. However, once a moderate stance emerged, marked by the internalization stage involving da’wa activities of each organization along with openness and tolerance, it demonstrated that even in small rural communities, religious moderation could be experienced and exemplified in nation-building efforts. Abstrak: Peran organisasi masyarakat (ormas) Islam sebagai lembaga dakwah dalam upaya membangun masyarakat madani memiliki sumbangsih yang penting. Sebagaimana yang terdapat di Desa Maos Lor, Cilacap, Jawa Tengah terdapat lima  macam organisasi masa (ormas) Islam yang melakukan aktivitas dakwah secara berdampingan, diantaranya yaitu, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Jamaah Muslimin (Hizbullah), dan Salafi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dialektika sosio-historis secara institusional ormas Islam tersebut, jenis kegiatan dakwah, serta dampaknya terhadap konstruksi sosial masyarakat dalam menciptakan moderasi beragama. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif berjenis studi lapangan dengan teori konstruksi sosial sebagai alat analisis, khususnya tigatahapan dialektika konstruksi sosial yaitu eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi. Hasilnya, dalam tahap eksternalisasi dan objektivikasi, masing-masing ormas memiliki dinamika secara periodik dalam sejarahnya berupa gesekan ideologi dan sikap. Hal ini ditandai dengan dinamika yang terjadi pada konstruksi awal yang hanya terdapat dua ormas Islam NU dan Muhammadiyah dengan ideologi tradisionalis dan modernis. Gejolak selanjutnya terjadi seiring munculnya ormas Islam lain mulai tahun 1970-an sampai tahun 1990-an, yaitu kelompok Jamaah Muslimin (Hizbulah), LDII, dan Salafi. Hingga tahun 2000-an, terjadi gesekan sikap dalam beragama seperti perebutan masjid sampai dengan perpindahan jemaah dari satu ormas ke yang lainnya. Namun, saat sudah muncul sikap moderat yang ditandai dengan tahap internalisasi berupa aktivitas dakwah masing-masing ormas serta keterbukaan dan toleransi. Hal ini membuktikan bahwa dalam ranah masyarakat kecil di pedesaan sekalipun, moderasi beragama dapat dirasakan sekaligus dijadikan percontohan dalam berbangsa dan bernegara.

Filter by Year

2011 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 49, No 2 (2025): December Vol 49, No 1 (2025): June Vol 48, No 2 (2024): December Vol 48, No 1 (2024): June Vol 47, No 2 (2023): December Vol 47, No 1 (2023): June Vol 46, No 2 (2022): July - December Vol 46, No 1 (2022): January - June Vol 45, No 2 (2021): Juli - Desember Vol 45, No 2 (2021): July - December Vol 45, No 1 (2021): January - June Vol 45, No 1 (2021): Januari - Juni Vol 44, No 2 (2020): Juli - Desember Vol 44, No 2 (2020): July - December Vol 44, No 1 (2020): Januari - Juni Vol 44, No 1 (2020): January - June Vol 43, No 2 (2019): July - December Vol 43, No 2 (2019): Juli - Desember Vol 43, No 1 (2019): January - June Vol 42, No 2 (2018): July - December Vol 42, No 2 (2018): Juli - Desember Vol 42, No 1 (2018): January - June Vol 42, No 1 (2018): Januari - Juni Vol 41, No 2 (2017): Juli - Desember Vol 41, No 2 (2017): July - December Vol 41, No 1 (2017): January - June Vol 41, No 1 (2017): Januari - Juni Vol 40, No 2 (2015): Juli - Desember Vol 40, No 2 (2015): July - December Vol 40, No 1 (2015): January - June Vol 40, No 1 (2015): Januari - Juni Vol 39, No 2 (2014): July - December 2014 Vol 39, No 2 (2014): Juli - Desember 2014 Vol 39, No 1 (2014): Januari - Juni 2014 Vol 39, No 1 (2014): January - June 2014 Vol 38, No 2 (2013): Juli - Desember 2013 Vol 38, No 2 (2013): July - December 2013 Vol 38, No 1 (2013): Januari - Juni 2013 Vol 38, No 1 (2013): January - June 2013 Vol 37, No 2 (2012): July - December 2012 Vol 37, No 2 (2012): Juli - Desember 2012 Vol 37, No 1 (2012): January - June 2012 Vol 37, No 1 (2012): Januari - Juni 2012 Vol 36, No 2 (2011): Juli - Desember 2011 Vol 36, No 2 (2011): July - December 2011 Vol 36, No 1 (2011): Januari - Juni 2011 Vol 36, No 1 (2011): January - June 2011 More Issue