cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 880 Documents
 72   73   74   75   76 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bahri, Syaiful; Nasir, Muh
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.42410

Abstract

Sexual abuse, particularly against kids, is a grave issue due to its profound physical and psychological repercussions. Despite the existence of legislative frameworks like the Criminal Code and the Child Protection Law, implementation and enforcement encounter obstacles include insufficient proof and societal stigma. The case study of Case Number 1091/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr exemplifies endeavors to uphold the law against offenders of child sexual exploitation, highlighting the necessity to enhance legislation and public awareness for more effective and equitable management of sexual abuse. The judge's ruling indicated that the defendant, Muhammad Fatih Mujahid, was conclusively found guilty of engaging in the economic and/or sexual exploitation of children. The defendant received a term of 7 years and 6 months in prison, along with a fine of 100 million rupiah. If the fine remains unpaid, it will be substituted by a three-month prison sentence. The government must enhance initiatives to fortify legislation and policies that are more efficacious in preventing and addressing instances of child sexual abuse. This entails informing the public of children's rights and the legal ramifications of maltreatment.Keywords: Sexual Abuse; Children; Criminal Acts AbstrakPelecehan seksual, khususnya terhadap anak-anak, merupakan masalah serius karena dampak fisik dan psikologisnya yang mendalam. Meskipun telah ada kerangka legislatif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak, implementasi dan penegakannya menghadapi kendala termasuk bukti yang tidak memadai dan stigma masyarakat. Studi kasus Nomor 1091/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr merupakan contoh upaya untuk menegakkan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual anak, yang menyoroti perlunya peningkatan legislasi dan kesadaran publik untuk pengelolaan pelecehan seksual yang lebih efektif dan adil. Putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa, Muhammad Fatih Mujahid, secara meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak-anak. Terdakwa dijatuhi hukuman 7 tahun 6 bulan penjara, beserta denda 100 juta rupiah. Jika denda tetap tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman penjara tiga bulan. Pemerintah harus meningkatkan inisiatif untuk memperkuat undang-undang dan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual anak. Hal ini mencakup pemberian informasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak dan konsekuensi hukum dari penganiayaan.Kata Kunci : Pelecehan Seksual; Anak; Tindak Pidana.
IMPLEMENTASI PERUBAHAN BUDAYA (CHANGE OF CULTURE) DALAM MANAJEMEN MUTU TERPADU PENDIDIKAN ISLAM 'Arifin, Zaenla; Tamam, Abbas Mansur
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27697

Abstract

AbstrakImplementasi  manajemen mutu terpadu dengankomitmen yang konsisten secara berkesinambungan, akan memberikan manfaat dalam mencapai kesuksesan bagi semua pemangku kepentingan pada institusipendidikanIslam. Untuk mencapai manfaatdan kesuksesan tersebut harus dilandasi dengan beberapa prinsipmanajemen mutu terpadu yang sudah ditetapkan. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, aktivitas/ pelaksanaan dan evaluasi/controling.  Lembaga pendidikanIslam  sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pusat penelitian, danpusat pengabdian masyarakat, dalam menghadapi “persaing” untukmenjamin kelangsungan hidup diperlukan perubahan dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan (siswa, mahasiswa dan orang tua). Pendidikan Islam dikatakan bermutu apabila   memiliki nilai lebih (add value) di atas standar minimal yang ditetapkan,  harus memiliki keunggulan danciri khas yang tidak dimiliki oleh yanglainnya. Sistem manajemen mutu terpadu (MMT)yang telah berhasil dimanfaatkan dalam dunia industri dan bisa implementasi dalam dunia pendidikan  yang sering disebut sebagai: Total Quality Management in Education (TQME). Bagaimana implementasi prinsip perubahan budaya MMT dalam pendidikan Islam. Tujuan penelitian ini menemukan teori baru implementasi perubahan budaya dalam MMT pendidikan Islam, pendidikan adalah perubahan.Metode penelitian kualitataif deskriptif data secunder dari buku-buku dan jurnal pemikiran para ahli sebagai referensi.Hasil penelitian  merumuskan perubahan budaya merupakan keharusan dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dalamperspektif menejemen mutu terpadu (MMT).Kata Kunci; Manajemen Mutu Terpadu, Perubahan Budaya (Change Of Culture),     Pendidikan Islam
Ironi Kebijakan Penanaman Modal Asing Yang Tak Kunjung Mendistribusikan Kesejahteraan Sosial Rochman, Arif; Suardi, Ilham; Habeahan, Rasman
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.42363

Abstract

The foreign investment (PMA) strategy in Indonesia necessitates a thorough overhaul, as the 'top-down' method employed for approximately 64 years has failed to significantly enhance the social welfare of small company operators (MSMEs-K). To date, the PMA policy has been formulated by the Indonesian Government via directives including Presidential rules, Ministerial Decrees, and rules from the Investment Coordinating Board (BKPM), excluding the participation of local players such as Apindo, Kadin, and MSMEs-K. To enhance the inclusivity of the PMA policy, a 'bottom-up' approach is required that incorporates the aspirations of MSMEs-K, is presented via the Regional Investment Board, and is processed incrementally up to BKPM and the Coordinating Ministry for Economic Affairs before presidential ratification. This strategy aims to promote the realisation of substantive-distributive justice, enabling MSMEs-K to experience the advantages of the PMA policy directly. Conversely, the procedural-formal justice model, which solely emphasises formal legal elements, has demonstrated ineffectiveness in allocating welfare to domestic enterprises. The Indonesian government must adopt the principle of distributive fairness, particularly in allocating non-renewable natural resources and budgetary provisions, prioritising local enterprises, especially MSMEs. Keywords: Irony; PMA Policy; Social Welfare Abstrak:Strategi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia memerlukan perombakan menyeluruh, karena metode 'top-down' yang diterapkan selama kurang lebih 64 tahun belum mampu meningkatkan kesejahteraan sosial pelaku usaha kecil (UMKM-K) secara signifikan. Selama ini, kebijakan PMA telah dirumuskan oleh Pemerintah Indonesia melalui berbagai arahan, termasuk peraturan Presiden, Keputusan Menteri, dan peraturan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan mengesampingkan partisipasi pelaku lokal seperti Apindo, Kadin, dan UMKM-K. Untuk meningkatkan inklusivitas kebijakan PMA, diperlukan pendekatan 'bottom-up' yang menampung aspirasi UMKM-K, disampaikan melalui Badan Penanaman Modal Daerah, dan diproses secara bertahap hingga ke BKPM dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelum disahkan oleh presiden. Strategi ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya keadilan substantif-distributif, sehingga UMKM-K dapat merasakan langsung manfaat kebijakan PMA. Sebaliknya, model keadilan formal-prosedural yang hanya menekankan unsur legal formal telah menunjukkan ketidakefektifan dalam mengalokasikan kesejahteraan kepada perusahaan domestik. Pemerintah Indonesia harus mengadopsi prinsip keadilan distributif, khususnya dalam alokasi sumber daya alam tak terbarukan dan penyediaan anggaran, dengan mengutamakan perusahaan lokal, khususnya UMKM.Kata Kunci : Ironi; Kebijakan PMA; Kesejahteraan Sosial
Kontemplasi Citayem Fashion Week sebagai Ekspresi Generasi Milenial dan Pendidikan Masyarakat melalui Fashion Nawawi, Kholil; Indriya, Indriya
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.27393

Abstract

Talking about dress style is an expression of how to dress based on Religion, Communication, Education, Economics, and Politics. Clothing is the most easily recognizable artifact in a civilization. Citayam Fashion Week is a means of expression for the millennial generation from Citeyam, Bojonggede, and Depok, which makes the Dukuh Atas area of Jakarta which is a play on the SCBD Senayan Citayam Bojonggede Depok which is a place to gather or hang out with a typical millennial style as a place of expression through fashion. From that, the millennial generation also needs to understand the essence of education. Education is a process of changing something to the point of perfection (maturity), which is done gradually. On the other hand, society is a group of people who form a semi-closed (or semi-open) system, in which there are various kinds of interactions between individuals and individuals, individuals with groups, and groups with groups. This study aims to find the results of the viral contemplation of Citayam Fashion Week as an Expression of the Millennial Generation with the perspective of Islamic Education (Tarbiyah). Researchers in this study used a library research approach. The results of the study found findings, namely; first, family and society have a very big role in determining millennial identity; Second, creativity arises from the existence of a hedonistic culture (pleasing oneself) to express itself; Third, social media as a means of expression for millennials to shape behavior, as well as a reflection of society; Fourth, the challenges for educators in the era of globalization are getting higherKeywords: Citayam Fashion Week; Millennial Generation; Public Education; Fashion AbstrakBerbicara mengenai gaya berpakaian merupakan ekspresi cara berpakaian yang dilatar belakangi oleh Agama, Komunikasi, Pendidikan, Ekonomi, dan Politik. Pakaian adalah artefak yang paling mudah dikenali di suatu peradaban. Citayam Fashion Week merupakan sarana ekspresi generasi milenial dari Citeyam, Bojonggede dan Depok, yang menjadikan kawasan Dukuh Atas Jakarta yang diplesetkan menjadi SCBD Senayan Citayam Bojonggede Depok yang menjadi tempat berkumpul, atau nongkrong dengan gaya khas milenial sebagai ajang ekpresi melalui fashion. Dari hal itu, para generasi milenial perlu juga memahami esensi pendidikan. Pendidikan merupakan proses perubahan sesuatu sampai pada titik kesempurnaan (kedewasaan), yang dilakukan secara bertahap. Di sisi lain Masyarakat merupakan sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), yang didalamnya terdapat berbagai macam interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hasil dari kontemplasi viralnya Citayam Fashion Week sebagai Ekspresi Generasi Milenial dengan perspektif Pendidikan Islam (Tarbiyah). Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menemukan temuan yaitu; pertama, keluarga dan masyarakat memiliki peran yang sangat besar di dalam menentukan identitas milenial; Kedua, kreatifitas muncul dari adanya budaya hedonisme (menyenangkan diri sendiri) mengekspresikan dirinya sendiri; Ketiga, sosial media sebagai sarana ekpresi milenial membentuk prilaku, sekaligus cerminan masyarakat; Keempat, tantangan bagi para pendidik di era globalisasi semakin tinggiKata Kunci: Citayam Fashion Week; Generasi Milenial; Pendidikan Masyarakat; Fashion
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembunuhan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Hukum Islam Abidin, Ibnu; Rohmah, Siti Ngainnur
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.42135

Abstract

Child murder cases are a topic that the Indonesian people are widely discussing. The increase in this crime has raised significant concern for victims of child murder, either through violence or abuse. However, there are still children who are victims of murder by their biological parents, either intentionally or unintentionally. Children who are victims of murder need legal protection and fulfilment of their rights so that they can grow and develop according to their age and potential. The purpose of this study was to determine the legal protection for victims of child murder according to Law Number 17 of 2016 and Islamic Law. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach. The results of the survey indicate that legal protection for victims of child murder according to Law Number 17 of 2016, regulates acts of violence against child murder committed by parents. In Islam, parents who kill their children are not subject to qisas (retribution for murder), but are replaced with diyat (fines).Keywords: Protection; Child Murder; Law; Islamic Law AbstrakKasus pembunuhan anak menjadi topik yang sedang banyak dibahas oleh masyarakat Indonesia. Peningkatan tindak kejahatan ini telah menimbulkan keprihatinan yang besar terhadap korban pembunuhan anak, baik melalui kekerasan maupun penganiayaan. Meskipun demikian, masih ada anak-anak yang menjadi korban pembunuhan oleh orang tua kandungnya sendiri, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Anak-anak yang menjadi korban pembunuhan membutuhkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan potensi yang dimiliki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban pembunuhan anak menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap korban pembunuhan anak menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah mengatur tindak kekerasan terhadap pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua. Dalam Islam, Orang tua yang membunuh anaknya tidak dikenai qisas (balasan pembunuhan), melainkan diganti dengan diyat (denda).Kata Kunci: Perlindungan; Pembunuhan Anak; Undang-Undang; Hukum Islam
Kewenangan Pemerintah Di Bidang Kepemudaan Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Melalui Organisasi Kepemudaan Siagian, Parulian Hasiholan; Mau, Hedwig Adianto; Candra, Mardi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.28476

Abstract

Youth has a very important position in the history of the struggle for Indonesian independence. Youth development is Indonesia's strategic agenda in order to prepare future generations who are strong and able to play a role in the development of the nation as a whole. In the present, youth are expected to continue to be able to fulfill independence in order to support national development. Seeing the very high potential of youth, the Government then saw the need to formulate special policies related to youth development. The research method in this writing is qualitative. The type of research in this research is using normative juridical law research. The purpose of the establishment of the Youth Law which provides specificity for the implementation of affairs in the field of youth cannot be carried out optimally so that it also has an impact on the Government's efforts in implementing youth development which is expected to support national development.Keywords: Authority; Youth; National development AbstrakPemuda memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis Indonesia dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Di masa sekarang, pemuda diharapkan terus dapat mengisi kemerdekaan guna mendukung pembangunan nasional. Melihat potensi kaum muda yang sangat tinggi, Pemerintah kemudian memandang perlu menyusun kebijakan khusus terkait dengan pembangunan kepemudaan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah kualitatif, jenis Penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum yuridis normative. Tujuan pembentukan Undang-Undang Kepemudaan yang memberikan kekhususan penyelenggaraan urusan dibidang kepemudaan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal sehingga berdampak pula terhadap upaya Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan yang diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional.Kata Kunci: Kewenangan; Kepemudaan; Pembangunan Nasional
Evidence of Oath in Case Dispute over General Election Results in Indonesia Sumali, Sumali; Esfandiari, Fitria; Fauzia, Ana
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.35413

Abstract

In practice law proof according to laws, roles the judge's conviction had limited in a way normative with element “at least two tools evidence”. As a result, when there is one applicant in case dispute results in election general (PHPU) which turned out to be only presenting information witness as tool proof, then matter the no can process because no sufficient condition as in applicable regulations. The writing article aims to examine: 1) the authority of the Court Constitution (MK) in adjudicating PHPU; 2) the domination of PHPU cases at the Constitutional Court; 3) the aspect constitutionality of PHPU; 4) proof and tools proof in PHPU; and 5) urgency tool proof swear. The method used in this research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results of the research show that the PHPU examination by the Constitutional Court is not just a matter of calculators or quantitative numbers, but also concerns the qualitative issue of holding elections based on honesty and fairness. Therefore, the use of sworn evidence in the PHPU dispute resolution process has quite objective relevance and urgency, namely: First, because there is a possibility that the Petitioner will have difficulty or minimally present sufficient evidence, due to the relatively short time duration in the PHPU settlement; Second, the PHPU case is not a case with a purely legal dimension, but rather a political problem behind which the disputing parties at the Constitutional Court stand thousands or even millions of constituents who emotionally need honesty and justice.
Analisis Implementasi Batasan Nilai (Threshold) Notifikasi Dalam Ketentuan Merger di Indonesia Hsb, Nurul Laylan; Harris, Freddy
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.26819

Abstract

Indonesia's merger notice law, Law No. 5 of 1999, prohibits monopolistic practices and unfair business competition. The merger has improved Indonesia's economy. Companies undergoing takeovers (acquisitions) can prevent monopolistic behaviors and unfair business competition by reporting asset and sales values to the Business Competition Supervisory Commission within a specific timeframe. However, the existing restrictions are less relevant and can create an issue for the Indonesian notification system and value-providing (thresholds). This normative legal research uses the library to research business competition books and merger regulations to prevent monopolistic practices and unfair business competition. This paper examines merger notification's limitations and issues with Indonesia's merger value restriction (problem finding). This report suggests Business Competition Law reform.Keywords: Value Limitation, Business Competition Law, KPPU, Merger Notification. AbstrakUndang-undang pemberitahuan merger Indonesia, UU No. 5 Tahun 1999, melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penggabungan tersebut telah meningkatkan perekonomian Indonesia. Perusahaan yang mengalami pengambilalihan (akuisisi) dapat mencegah terjadinya perilaku monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan cara melaporkan aset dan nilai jual kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam jangka waktu tertentu. Namun, pembatasan yang ada kurang relevan dan dapat menimbulkan masalah bagi sistem notifikasi Indonesia dan pemberian nilai (threshold). Penelitian hukum normatif ini menggunakan kepustakaan untuk meneliti buku-buku persaingan usaha dan peraturan merger untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Makalah ini mengkaji batasan notifikasi merger dan permasalahan pembatasan nilai merger di Indonesia (problem finding). Laporan ini menyarankan reformasi Hukum Persaingan Usaha.Kata Kunci: Batasan Nilai; Hukum Persaingan Usaha; KPPU; Pemberitahuan Penggabungan
Analisa Yuridis Terhadap Putusan Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kritis Putusan Nomor: 43/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt) Effendi, Hendi; Junaidi, Junaidi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.42411

Abstract

The repercussions or adverse consequences of narcotics might disrupt the community. The issues prompting this concern would escalate if we actively monitor the process and management of illicit narcotic drug trafficking to date. Addicts are essentially victims of substance misuse who contravene governmental restrictions, and they are all Indonesian nationals anticipated to contribute to the nation's recovery from its decline in many sectors. An intriguing aspect of narcotics legislation is the judge's jurisdiction to mandate rehabilitation for individuals proven to be drug addicts. The research employs a normative legal approach, examining the implementation of positive legal concepts or norms. The study concludes that the legal framework for drug addiction rehabilitation is founded on Article 1, number 16 of Law No. 35 of 2009 regarding narcotics. Medical rehabilitation is conducted in hospitals managed by government and private entities designated by the Minister of Health. Consequently, there is no longer any justification for addicts and victims of substance addiction to remain unrehabilitated.Keywords: Rehabilitation; Drug Addicts; Narcotics  AbstrakDampak atau akibat buruk dari narkotika dapat meresahkan masyarakat. Persoalan yang menjadi pemicu kekhawatiran ini akan semakin besar apabila kita secara aktif melakukan pengawasan terhadap proses dan penanganan peredaran gelap narkotika selama ini. Para pecandu pada hakikatnya adalah korban penyalahgunaan zat yang melanggar larangan pemerintah, dan mereka semua adalah warga negara Indonesia yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemulihan bangsa dari keterpurukannya di berbagai sektor. Aspek menarik dari perundang-undangan narkotika adalah kewenangan hakim untuk memberikan mandat rehabilitasi bagi individu yang terbukti sebagai pecandu narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu mengkaji penerapan konsep atau norma hukum positif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kerangka hukum rehabilitasi ketergantungan narkotika didasarkan pada Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah dan badan swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan korban ketergantungan zat untuk tidak direhabilitasi.Kata Kunci: Rehabilitasi; Pecandu Narkoba; Narkotika
The Contribution of Legal Substance in the Indonesian Criminal Law System to Eliminating the Corruption Culture Hidayat, Asep Syarifuddin; Yunus, Nur Rohim; Helmi, Muhammad Ishar
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.31977

Abstract

Eradicating the culture of Corruption in people's lives cannot only be done by enforcing the Law, but also by having strong laws and also the courage and willingness of the authorities to apply these laws fairly and firmly. This study also aims to evaluate the effectiveness of criminal Law in dealing with criminal acts of Corruption and provide recommendations to improve weaknesses in the Indonesian criminal law system related to handling criminal acts of Corruption. The method used is a qualitative research method with a literature approach and a statutory approach. The results of the study state that there are weaknesses and challenges in enforcing the Law on Corruption in Indonesia. Therefore there must be government efforts to handle and prevent this criminal act of Corruption. Apart from building anti-corruption awareness so that Corruption does not become a culture in society.Keywords: Corruption Culture; Legal Substance; Legislation Abstrak:Pemberantasan budaya korupsi di dalam kehidupan masyarakat tidak hanya dapat dilakukan dengan penegakan hukum saja, namun juga harus memiliki undang-undang yang kuat dan juga keberanian serta kemauan dari pihak-pihak yang berwenang untuk menerapkan hukum tersebut secara adil dan tegas. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum pidana dalam menangani tindak pidana korupsi dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia terkait penanganan tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada kelemahan dan tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu harus ada upaya dari pemerintah dalam melakukan penanganan dan pencegahan tindak pidana korupsi tersebut. Selain harus membangun kesadaran anti-korupsi agar korupsi tidak menjadi budaya di masyarakat.Kata Kunci: Budaya Korupsi; Substansi Hukum; Peraturan Perundang-undangan

Page 74 of 88 | Total Record : 880

 72   73   74   75   76 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 1 (2023) Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue