cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Phone
+6281916412362
Journal Mail Official
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : 10.24843
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana secara berkala1 bulanan. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara Hukum Tata Negara Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,078 Documents
 4   5   6   7   8 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DILUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Putu Ayu Mirah Permatasari; Gde Made Swardhana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 06, November 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul dari penulisan jurnal ini adalah mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Hukum Pidana. Anak adalah suatu anugrah bagi keluarga yang nantinya akan menjadi penerus pada generasi masa depan. Perlindungan anak sangatlah penting dalam kesejahteraan anak. Rumusan masalah dalam artikel ini terkait dengan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak diluar nikah dalam perspektif hukum pidana. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang memuat penjelasan normatif, hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan. Kesimpulan dari penulisan ini adalah Perlindungan anak diluar nikah mendapat hak yang sama dengan anak yang sah dalam suatu perkawinan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN Sunarwan Sunarwan; I Gusti Ketut Ariawan; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 01, Jan 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hutan memiliki peranan yang penting sebagai sistem penghasil oksigen yang dapat mendukung kehidupan. Negara Indonesia memiliki hutan yang sangat luas dan sebagai hutan terluas di dunia. Akhir-akhir ini kerap terjadi kerusakan hutan berupa pembakaran hutan di Indonesia, yang dilakukan oleh korporasi guna membuka jalan dan memperluas lahan perkebunan demi mendapatkan keuntungan yang lebih. Penelitian ini mengkaji mengenai pertangungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dimasa mendatang. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dalam menguraikan masalah digunakan Teknik analisis Teknik argumentatif, yaitu menguraikan dan menghubungkan teori-teori dengan literatur yang berkaitan dengan masalah. Pertanggungjawaban pidana pidana oleh korporasi sudah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU P3H), namun pengarturan tentang pembakaran hutan yang dilakukan korporasi dalam UU P3H belum mengaturnya, justru pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam undang-undang lingkungan lainnya. Perlunya memasukan peraturan tentang korporasi yang melakukan pembakaran hutan kedalam UU P3H dimasa yang akan datang, guna menjerat tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH ARBITRASE INTERNASIONAL MENGENAI PERMASALAHAN LAUT CINA SELATAN Tania Novelin; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwann dengan luas sekitar 3,5 juta km2. Banyak negara yang mengklaim laut cina tersebut seperti Filipina dan RRC yang pada akhirnya permasalahan tesebut diselesaikan melalui arbitrase. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional dalam penyelesaian kasus saling klaim antar negara. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah China tidak berhak atas Laut Cina Selatan. Kata Kunci: Laut Cina Selatan, Arbitrase.
PEMBERLAKUAN SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DALAM PERKARA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Ida Bagus Gede Surya Khamajaya; I Gusti Agung Dike Widhiyastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini secara umum memaparkan tentang implementasi sistem pemidanaan dalam perkara narkotika terhadap anak. Secara filosofis, anak adalah masa depan suatu bangsa, dan masalah yang dimiliki oleh anak adalah masalah dari bangsa itu sendiri maka di dalam penerapan suatu pemidanaan terhadap anak, terutama dalam kasus narkotika yang sering menimpa anak-anak, diperlukan perlakuan khusus sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemberlakuan sistem pemidanaan terhadap anak dalam kasus narkotika ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pemidanaan anak terhadap kasus narkotika menjadi permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji lebih jauh mengenai pemberlakuan sistem pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan narkotika. Metode penelitian hukum normatif menjadi metode yang dipergunakan dalam penulisan ini dan menjadikan Undang-Undang sebagai bahan hukum utamanya. Hasil dari tulisan ini adalah menjelaskan tentang sistem pemidanaan terhadap anak yang ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan penerapan pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan narkotika. Kata Kunci : Sistem Pemidanaan, Perkara Narkotika, Anak, Sanksi.
Kualifikasi Syarat Materiel Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyidikan Tindak Pidana I Gusti Ngurah Yoga Surya Nugraha; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi hukum ini adalah untuk mengetahui dan memahami korelasi antara kesalahan dengan Keadilan Restoratif serta kualifikasi dan jenis-jenis kesalahan yang memenuhi persyaratan untuk dapat diselesaikan melalui Keadilan Restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual disertai dengan penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat kekaburan norma pada Pasal 12 huruf a angka 4 sub-huruf a sub-angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Rakyat Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Kekaburan Norma tersebut berupa kualifikasi kesalahan yang dapat dijadikan alasan untuk menyelesaikan perkara melalui Keadilan Restoratif. Kualifikasi kesalahan dalam hukum pidana terbagi menjadi kesengajaan atau kelalaian dan alasan penghapus pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, kelalaian merupakan syarat mutlak untuk melakukan penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif. Akan tetapi syarat tersebut tidak menyebut kedudukan alasan penghapus pidana. Dengan menggunakan penalaran hukum, ditemukan bahwa alasan penghapus pidana merupakan syarat komplementer dari Keadilan Restoratif. Meksipun keberadaan alasan tersebut dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana, alasan tersebut tidak menghapuskan pertanggungjawaban ganti kerugian dalam Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b angka 5 ketentuan tersebut. Pertanggungjawaban ganti kerugian dapat dialihkan kepada pihak-pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP atau kepada pengampu apabila terdapat alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Kata Kunci: Kesalahan, Syarat Materiel, Keadilan Restoratif. ABSTRACT The purpose of this legal study is to find out and understand the correlation between errors and Restorative Justice and the qualifications and types of errors that meet the requirements to be resolved through Restorative Justice. This research method that used is a normative legal research method using a conceptual approach and by legal reasoning approach. The results shows that there is indeed norm obscurity in Article 12 letter a number 4 sub-letter a sub-number 1 of the Regulation of the Head of the Indonesian People's Police Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation. The vagueness of norms is in the form of qualifications for errors that can be used as an excuse to settle cases through Restorative Justice. Qualification of errors in criminal law is divided into intentional or negligent and excuses for the penalty. Based on these provisions, negligence is an absolute prerequisite for settling a case through Restorative Justice. However, this requirement does not state the position of the excuse for criminal offenses. Using legal reasoning, it is found that the excuse for criminal offense is a complementary requirement of Restorative Justice. Even though the existence of these reasons can remove criminal responsibility from the perpetrator of the criminal act, this reason does not eliminate the liability for damages in Restorative Justice as regulated in Article 12 letter b point 5 of this provision. The liability for such compensation can be transferred to other parties as specified in Article 50, Article 51 paragraph (1), and Article 51 paragraph (2) of the Criminal Code or to the officer if there is a reason for forgiveness as regulated in Article 44 of the Criminal Code.
Pengaruh Pemberian Remisi Terhadap Perubahan Mental dan Sikap Narapidana Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Jembrana I Putu Krisna Putra Tangkas; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2020.v09.i12.p03

Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of granting remissions as an aspect of mental change and attitudes of prisoners at Jembrana Class IIB State Detention Center and the process of giving remissions at Class IIB State Detention Centers in Jembrana. The method used in this research is empirical legal research method. The approach used in writing this journal is a factual approach, which means taking an approach by conducting a field study of the process of giving remissions to the behavior of prisoners. The results of the study show that by giving remissions to prisoners, it can motivate inmates to behave positively and participate actively in the coaching process by restoring confidence in themselves, namely that their good behavior is recognized by proposing remission. The process of granting remissions at the Class IB State Detention Center in Jembrana is in accordance with applicable regulations. In this regard, prisoners who should have received remission in accordance with the results of the Correctional Observer Team (TPP) trial are still considered to have their rights, but on the other hand, prisoners who violate the rules and regulations recorded in register F are subject to sanctions without giving remission which is their right. Keywords: Prisoners, Remission, State Detention Centers
PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT ( UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA ) I Gede Sadia Dwi Ratmaja; I Ketut Keneng; I Ketut Sudjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesiais a country oflaws thatgovernedtheconstitutionin 1945. In Indonesiathereare manyviolations committedby governments and society. One of the offensesthatneedtoget their attention andresolutionarecasesof humanrights violationsare heavy. In theeyes ofthe international community,Indonesiaconsidered lessattention tohumanrightsviolationsparticularlysevere.In Indonesia,rightsareregulated insomelegislation.Legislationin question, among others, Law No.39 Year1999 onHumanRights.To handlethecases ofhuman rightsviolationsThe heavymoldedLaw No.26 Year2000 onHuman RightsCourt. Lawnotprovide justiceto victimsand witnesses. So toshowthe seriousness ofthegovernmentissuedGovernment Regulation No.2 of 2002on Procedures forthe ProtectionofVictimsandWitnessesManusisaRights ViolationsInTheWeight. InadditionitalsoformedgovernmentregulationNo. 3 of 2002on Compensation, Restitution,andRehabilitationAgainstVictimsof Human Rights ViolationsThatWeight. The enactmentisexpectedrights of victimsand witnesses inhuman rights abusesTheweightcan be felt bothatthe stage ofinquiry, investigation, prosecution, during andafter atrialconducted. Ingovernment regulationsthere are someweaknessesthat needto get asettlementfrom thegovernment, bothofnorms andprocedures for grantingprotection.sowith improvementsin theregulationto provide protectionand fulfillment ofthe rights of victimsandwitnessesoptimally.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR) I Wayan Kartika Setiawan; I Ketut Mertha; I Wayan Suardana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law protection on the children as performer of narcotic criminal act necessarybecause considers their mental and psychiatric that different with adults. This lawprotections is very important to do in order to protect the child rights to grow, develop,participate optimally in accordance with the dignity of humanity, and get protection toviolence and discrimination. Law protection can be applied through discretion of Polri,public prosecutor and also court decision that by sanction of performer actions ofnarcotic crime the children can recover physically and mentally whithout havingprosecuted criminal sanctions. Thus, all matters relate to the freedom and child humanrights and the various interests of the child prosperity which is the purpose of the cildlaw protection can be met properly.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN I Gusti Ngurah Agung Darmasuara; A. A. Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa anak dalam lingkup rumah tanggasemakin meningkat. Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkanpelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuktindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan).Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu: bagaimanakah dampak tindak kekerasan terhadapanak dalam rumah tangga? Dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindakpidana kekerasan dalam rumah tangga? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitianyuridis normatif berangkat dari terjadinya kekaburan norma dalam Pasal 26 UU No. 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tidak menerangkan dengan jelas mengenaiperlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga.Hasil dari penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa dampak tindakkekerasan terhadap anak dalam rumah tangga yaitu berdampak pada kesehatan fisik dankesehatan mental anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumahtangga dengan memberikan sanksi bagi pelaku, kompensasi bagi korban, pemulihan danpengamanan diri korban berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
NILAI-NILAI POSITIF DAN AKIBAT HUKUM DISSENTING OPINION DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Ni Luh Kadek Rai Surya Dewi; I Dewa Made Suartha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, April 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dissenting opinion merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu, karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai positif dari suatu Dissenting Opinion dan akibat hukum Dissenting Opinion dalam Peradilan Pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian hukum normatif dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu banyak terdapat nilai-nilai positif dari pelaksanaan Dissenting Opinion, diantaranya adalah merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim. hal ini, sejalan dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Akibat hukum Dissenting Opinion adalah yang bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dalam hal pengambilan putusan pengadilan dengan cara luar biasa, sama halnya dengan mengembalikan tujuan hukum yang sesungguhnya dalam tiga perdebatan.

Page 6 of 108 | Total Record : 1078

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 09 (2024) Vol 13 No 08 (2024) Vol 13 No 07 (2024) Vol 13 No 06 (2024) Vol 13 No 05 (2024) Vol 13 No 04 (2024) Vol 13 No 03 (2024) Vol 13 No 02 (2024) Vol 12 No 12 (2023) Vol 12 No 11 (2023) Vol 12 No 10 (2023) Vol 12 No 09 (2023) Vol 12 No 08 (2023) Vol 12 No 07 (2023) Vol 12 No 06 (2023) Vol 12 No 05 (2023) Vol 12 No 04 (2023) Vol 12 No 03 (2023) Vol 12 No 02 (2023) Vol 13 No 1 (2023) Vol 12 No 01 (2022) Vol 11 No 12 (2022) Vol 11 No 11 (2022) Vol 11 No 10 (2022) Vol 11 No 9 (2022) Vol 11 No 8 (2022) Vol 11 No 7 (2022) Vol 11 No 6 (2022) Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 10 No 12 (2021) Vol 10 No 11 (2021) Vol 10 No 10 (2021) Vol 11 No 1 (2021) Vol 10 No 9 (2021) Vol 10 No 8 (2021) Vol 10 No 7 (2021) Vol 10 No 6 (2021) Vol 10 No 5 (2021) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 9 No 12 (2020) Vol 9 No 11 (2020) Vol 9 No 10 (2020) Vol 10 No 1 (2020) Vol 9 No 9 (2020) Vol 9 No 8 (2020) Vol 9 No 7 (2020) Vol 9 No 6 (2020) Vol 9 No 5 (2020) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 8 No 12 (2019) Vol 8 No 11 (2019) Vol 8 No 10 (2019) Vol 9 No 1 (2019) Vol 8 No 9 (2019) Vol 8 No 8 (2019) Vol 8 No 7 (2019) Vol 8 No 6 (2019) Vol 8 No 5 (2019) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol. 07, No. 05, November 2018 Vol.07, No. 04, Agustus 2018 Vol. 07, No. 03, Mei 2018 Vol. 07, No. 02, Maret 2018 Vol. 07, No. 01, Jan 2018 Vol 8 No 1 (2018) Vol. 06, No. 05, Desember 2017 Vol. 06, No. 04, Oktober 2017 Vol. 06, No. 03, Jun 2017 Vol. 06, No. 02, April 2017 Vol. 06, No. 01, Januari 2017 Vol. 05, No. 06, November 2016 Vol. 05, No. 05, Juli 2016 Vol. 05, No. 04, Juni 2016 Vol. 05, No. 03, April 2016 Vol. 05, No. 02, Februari 2016 Vol. 05, No. 01, Februari 2016 Vol. 05, No. 02, Juni 2015 Vol. 04, No. 03, September 2015 Vol. 04, No. 01, Februari 2015 Vol. 03, No. 03, Juli 2014 Vol. 03, No. 02, Mei 2014 Vol. 03, No. 01, Maret 2014 Vol. 02, No. 02, April 2013 Vol. 01, No. 05, November 2013 Vol. 01, No. 04, September 2013 Vol. 01, No. 03, Juli 2013 Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013 Vol 1 No 01 (2012) More Issue