Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 2 (2023)"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[ISTRI SEBAGAI PELAKU KDRT (KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA) DITINJAU DARI TEORI SEBAB AKIBAT DALAM HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Nazmi, Nahdia]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i2.15866
<![CDATA[Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan fenomena gunung es yang akhir-akhir ini seringkali menjadi topik yang hangat diperbincangkan dan mencuat dipermukaan publik bahkan beritanya bertebaran di sosial media yang dialami oleh rakyat biasa maupun selebritis yang beberapa diantaranya tersangkut kasus KDRT, namun acapkali yang kita dengar sebagian besar para suami atau laki-laki yang menjadi pelaku KDRT dan istri yang menjadi korbannya, sedangkan diketahui bahwa dalam rumah tangga siapapun memiliki peluang yang besar untuk menjadi pelaku KDRT, disinilah penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pidana memandang perbuatan istri yang melakukan KDRT yang dihubungkan dengan teori sebab akibatnya. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, sedangkan beberapa pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), Adapun hasil penelitian ini adalah teori Individualiserende theorie, teori ini memandang perbuatan-perbuatan masalah dipilih “satu” perbuatan yang dianggap sebagai sebab dari pada akibat, walaupun demikian segala sebab-sebab tersebut tetap dikenai pertanggungjawaban pidana akan tetapi harus dilihat kronologisnya seperti apa sebagai dasar penetapan vonis berat ringannya hukuman.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI MINUMAN KERAS DI KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI (Nomor:59/Pid.Sus/2022/PNBkt) ]]>
<![CDATA[khaira, putri kuntum]]>;
<![CDATA[Yustrisia, Lola]]>;
<![CDATA[Munandar, Syaiful]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i2.17363
<![CDATA[Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yaitu melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Minuman Keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi yang dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor dalam pelaksanaan putusan pengadilan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan bahwa barang bukti minuman keras tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti merupakan tindak lanjut penegakan hukum dari aparat penegak hukum.Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan terhadap pemusnahan barang bukti minuman keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi dengan Putusan (Nomor: 59/Pid.Sus/2022/PNBkt) pada tanggal 23 Agustus 2022 dan apa upaya dalam mengatasi hambatan eksekusi putusan terhadap pemusnahan barang bukti minuman keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, yaitu meminta informasi dan data mengenai masalah yang akan diteliti pada bagian Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti minuman keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi setelah keluarnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap lalu jaksa membuat surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, berita acara pelaksanaaan putusan, berita acara pemusnahan barang bukti, setelah itu pemusnahan barang bukti minuman keras dilakukan berupa menghancurkan botol dan mengeluarkan isi minuman keras tersebut sehingga menghilangkan fungsi dari minuman keras tersebut.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERMOHONAN PENUNTUT UMUM DALAM PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bukittinggi No. 39/pid.sus/2022/PN Bkt) ]]>
<![CDATA[Khairiah, Nurul]]>;
<![CDATA[Gusman, Erry]]>;
<![CDATA[Z, Yenny Fitri]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i2.17361
<![CDATA[Anak yang menjadi korban dari kejahatan kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat besar, untuk itu anak yang menjadi korban kekerasan sekual wajib mendapatkan perlindungan dan haknya sebagai korban. Salah satu hak anak yang menjadi korban tindak pidana adalah mendapatkan restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Permohonan Penuntut umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak korban Tindak Pidana Pencabulan dan untuk Mengetahui Kendala yang dihadapi Penuntut umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak korban tindak pidana Pencabulan serta Upaya penyelesaiannya.berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materill dan immaterill yang diderita oleh korban. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Empiris, yang bersifat Deskriptif. Data primer diperoleh dengan cara Wawancara bersama Penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Data sekunder berupa bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berasal dari memperoleh data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.Hasil dari Penelitian ini yaitu : Pertama, Pelaksanaan Penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana pencabulan ini adalah Melakukan tuntutan dan Melaksanakan Penetapan hakim. Kedua, Kendala yang dihadapi Penuntut Umum dalam Pemenuhan hak restitusi ini adalah Kondisi ekonomi pelaku; tidak ada pengaturan mengenai sanksi apabila tidak membayar restitusi; Tidak ada upaya paksa; dan Sulit menghadirkan pihak ketiga.]]>
<![CDATA[PERANAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMBERI PETUNJUK KEPADA PENYIDIK DALAM PROSES PRA PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bukittinggi) ]]>
<![CDATA[Putri, Nadia Rahmadani]]>;
<![CDATA[Sukmareni, Sukmareni]]>;
<![CDATA[Zulfiko, Riki]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i2.17362
<![CDATA[Pra penuntutan merupakan salah satu mekanisme dalam penyelesaian perkara pidana sebelum dilakukannya penuntutan. Pra penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh dengan cara wawancara bersama Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berasal dari memperoleh data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan ini adanya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik untuk dilengkapi serta penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik untuk menggali sikap batin tersangka saat melakukan penusukan kepada korban dalam kasus penganiayaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Penuntut Umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik dalam tahap Pra Penuntutan dan untuk mengetahui Kendala yang dihadapi oleh Penuntut umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik saat penyempurnaan BAP serta upaya atau solusi dalam mengatasi kendala tersebut.]]>
<![CDATA[PERAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ]]>
<![CDATA[Wulandari, Nabila]]>;
<![CDATA[Gusman, Erry]]>;
<![CDATA[Z, Yenny Fitri]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i2.17364
<![CDATA[Pencurian adalah salah satu tindak pidana, bila dilakukan oleh orang dewasa maka hal tersebut sudah umum dan biasanya bila tertangkap akan menjalani proses hukum yang sudah umum. Namun berbeda jika tindak pidana pencurian dilakukan oleh anak dibawah umur dan tentu proses hukum yang diberlakukan juga berbeda. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan Yuridis-Empiris, yaitu dengan langsung turun kelapangan melakukan Observasi, Wawancara dan Mengkaji bahan pustaka. Sumber data pada penelitian ini adalah data yang didapat melalui responden yaitu jaksa penuntut umum berupa hasil wawancara dan bahan pustaka lainnya. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan : pertama, Peran Jaksa di kejaksaan negeri bukittinggi dalam memberikan penegakan hukum dan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian sudah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Kedua, kendala atau hambatan yang dihadapi seperti singkatnya masa penuntutan anak, dan factor lain seperti factor internal dan factor eksternal.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA NORMATIF PERMENAKER RI NO 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN (PP) SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) DI PT PK MANUFACTURING INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ibrahim, Ibrahim]]>;
<![CDATA[Santoso, Imam Budi]]>;
<![CDATA[Agusmidah, Agusmidah]]>;
<![CDATA[Khakim, Abdul]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i2.16975
<![CDATA[Abstrak: Peran karyawan dalam pembangunan nasional sangat besar dengan berbagai tantangan yang dihadapi. Oleh karenanya kepada mereka sangat perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan. Dimana saat ini Peraturan Perusahaan di PT PK Manufacturing Indonesia akan segera berakhir, sehingga perlu dilakukan perpanjangan kembali ke Disnakertransnas Kabupaten Karawang. Dengan adanya serikat pekerja di perusahaan maka pengusaha dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku PP dengan pertimbangan perusahaan merubah status dari PP ke PKB. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data yaitu wawancara dan dokumentasi kepada Kepala Bidang Hubungan Industrrial, Karyawan HRD, Serikat Pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengusaha selalu mengajak Serikat Pekerja untuk melanjutkan peraturan perusahaan saat akan berakhir masa berlakunya dan Serikat Pekerja menyetujui hal tersebut mengingat saat penyusunan Peraturan Perusahaan dalam menentukan isinya terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak diadakan secara berunding atas kepentingan para pihak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (2) Prosedur Penyusunan Peraturan Perusahaan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja yaitu (a) Pengusaha membuat draft perubahan PP; (b) Pengusaha memberikan draft perubahan PP kepada Serikat Pekerja agar didapatkan saran dan pertimbangan; (c) Pelaksanaan Perundingan PP antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja; (d) Kesepakatan Hasil Perundingan; (e) Pengesahan PP oleh Pimpinan Perusahaan; (f) Pendaftaran PP di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang; dan (g) Pelaksanaan PP oleh pihak-pihak terkait. (3) Faktor pendukung dalam proses penyusunan PP adanya sosialisasi/pengarahan dari Serikat Pekerja kepada anggotanya terkait dengan penyusunan PP; dan adanya dukungan penuh dari Disnakertrans Kota Karawang dalam pendaftaran PP.]]>
<![CDATA[PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG (Surat Ketetapan NO. B-3482/1.3.10/Eoh.2/09/2022) ]]>
<![CDATA[Kiranti, Yolla Priska]]>;
<![CDATA[Gusman, Erry]]>;
<![CDATA[Munandar, Syaiful]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i2.17357
<![CDATA[Keadilan Restorative yang diterapkan di Indonesia merupakan salah satu mekanisme penyelesaian perkara untuk mengubah formalitas pemidanaan yang awalnya fokus pada pemberian sanksi dan nestapa kepada si pelaku menjadi mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang terkait dengan kasus untuk sama-sama menciptakan kesepakatan penyelesaian perkara yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak yang tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Padang. Hasil penelitian diperoleh pertama, pelaksanaan Restorative Justice oleh jaksa penuntut umum dalam tindak pidana percobaan pencurian memenuhi syarat sesuai ketentuan dengan perdamaian yang disepakati tanpa syarat dari pihak korban kepada tersangka. Kedua, kendala yang dihadapi jaksa adalah sulit untuk berkomunikasi dengan pelaku, mencapai kesepakatan kedua belah pihak, menghadirkan pihak-pihak korban/pelaku, saksi korban/pelaku, tokoh masyarakat, dan lainnya. Perlu adanya substansi yang menyesuaikan pelaksanaan Restorative Justice secara baik dan lengkap, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui restoratif, dengan lebih cepat, adil, sederhana dan tidak memakan waktu serta biaya yang mahal.]]>
<![CDATA[KONSEP PERTANGGUNG JAWABAN DAN TATA KELOLA DALAM PERSEROAN PERORANGAN ]]>
<![CDATA[arinatali, catalina moeliani]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i2.16574
<![CDATA[Konsep perseroan perorangan digulirkan Pemerintah Republik Indonesia lewat turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), sebenarnya bukan hal baru bagi beberapa negara di dunia. Konsep ini telah dikenal di berbagai negara, namun dengan penyebutan yang berbeda-beda. Amerika Serikat, Kanada, dan Singapura menyebut perseroan perorangan dengan Sole Proprietorship, sementara di Inggris disebut dengan Sole Trader. Di Vietnam dengan nama Private Enterprise, dan Belanda dikenal dengan Eenmanszaak. Pada 30 Desember 2022 Undang Undang Cipta Kerja resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 tahun 2022 terbit. Setelah itu, pada tanggal 31 Maret 2023 ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.]]>
<![CDATA[PERSEROAN TERBATAS DALAM INVESTASI PENANAMAN MODAL ASING DAN INVESTASI PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Rosallyna, Dessy Ayu]]>;
<![CDATA[Yanova, Muhammad Hendri]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i2.17704
<![CDATA[Mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesiaidan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik iIndonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Cipta kerja diharapkan imampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis inasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dapat mempengaruhi masuknya Investor Asing dan Tenaga Kerja Asing di indonesia dan Peran Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam pembangunan bidang ekonomi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan iglobalisasi ekonomi, Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya.]]>
<![CDATA[RELEVANSI KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP LAYANAN PAJAK BERBASIS ONLINE DIKAJI DARI TEORI HUKUM PEMBANGUNAN DAN PERUBAHAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[bashel, abdul halim]]>;
<![CDATA[Lestarini, Ratih]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i2.16245
<![CDATA[Era globalisasi yang terjadi saat ini memberikan perubahan yang signifikan pada kehidupan manusia. Penerapan teknologi informasi menimbukan berbagai perubahan sosial. Perkembangan teknologi informasi diterapkan pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan E-government untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang lebih berbasis pada good governance. Penerapan penyelenggaraan E-government salah satunya adalah penyelenggaraan pelayanan pajak berbasis Online saat ini. Adapun masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem layanan pajak berbasis online di Indonesia menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia; dan Bagaimana relevansi sistem layanan pajak berbasis online di Indonesia dengan teori hukum pembangunan dan perubahan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumupulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil seluruh penjabaran dalam penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa teori hukum pembangunan dan teori perubahan masyarakat mendorong terciptanya pengaturan atau legalisasi terhadap penyediaan layanan pajak berbasis online, dengan teori hukum pembangunan yang mengharuskan adanya pembaharuan hukum tertentu yang dalam hal ini pembaharuan aturan hukum mengenai layanan pajak berbasis online, dan teori perubahan masyarakat yang diartikan dengan perubahan sosial masyarakat yang berubah dari pada saat masyarakat masih terbiasa menggunakan dokumen cetak, beralih dengan kebiasaan masyarakat di media sosial yang sudah lazim dengan media elektronik dan jaringan, sehingga regulasi mengikuti kebiasaan masyarakat untuk memberikan pelayanan pemerintahan secara online, dalam hal penelitian ini pelayanan pajak secara online.]]>
