cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25023101     EISSN : 2302528X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Arjuna Subject : -
Articles 664 Documents
 50   51   52   53   54 
Hak Anak Luar Kawin Terhadap Harta Ayahnya Pada Masyarakat Patrilineal di Bali (Studi di Kota Denpasar) Ni Nyoman Sukerti; Ni Putu Purwanti; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p16

Abstract

This study aims to find and examine the rights of children outside of marriage to their father's property in the patrilineal community in Bali. Related to this, the problem is: are children outside of marriage who are cared for by their biological father entitled to their property without adoption and, what is the legal status in the patrilineal society in Bali? This research is an emipirical legal research by using field data as primary data. The research found that out-of-wedlock children who were not adopted by the father did not have a legal relationship with the father, because there was no legal action.In the absence of a legal relationship, legally the out-of-wedlock child, even though it is properly cared for economically at the father's house because there is no adoption act, does not have the status of an adopted child. As a result, the child in question is not entitled to his father's property and everything related to his father. The absence of legal action means that there is no legal consequence so that the legal status is unclear in the home and family of the father. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengkaji hak anak luar kawin terhadap harta ayahnya pada masyarakat patrilineal di Bali. Terkait hal itu, permasalahannya: apakah anak luar kawin yang dipelihara oleh ayah biologisnya berhak atas hartanya tanpa ada pengangkatan anak dan, bagaimana status hukumnya pada masyarakat patrilineal di Bali? Ini merupakan penelitian hukum emipiris dengan menekankan pada data lapangan sebagai data primer. Penelitian menemukan bahwa anak luar kawin yang tidak diangkat anak oleh ayahnya, tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, karena tidak ada perbuatan hukum. Dengan tidak adanya hubungan hukum maka secara hukum anak luar kawin tersebut walaupun dipelihara dengan layak secara ekonomi di rumah sang ayah karena tidak ada perbuatan pengangkatan anak maka tidak berstatus sebagai anak angkat. Akibatnya, anak yang bersangkutan tidak berhak atas harta ayahnya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sang ayah. Tidak adanya perbuatan hukum maka tidak ada akibat hukum sehingga status hukumnya tidak jelas di rumah dan keluarga sang ayah.
Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam Pemberian Perizinan terhadap Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan I Made Sudharma; I Wayan Parsa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p12

Abstract

The purpose of this study is to explain the authority of the Bali Provincial Government in granting non-metallic and rock mineral mining business permits based on the Bali Provincial Regulation Number 4 of 2017 concerning Non-Metal and Rock Mineral Mining Management and the implications arising from the transfer of authority based on Law Number 3 Year 2020 concerning Mineral and Coal Mining. This paper uses normative legal research. The results of the study indicate that there are changes in the leading sector in granting mining permits from the Governor to the Central Government, including: 1) The authority to determine the Mining Business Permit Area (WIUP) and Mining Business Permit (IUP) which is carried out based on the Business Licensing. 2) Authority in fostering and supervising the implementation of mining activities. This authority is delegated to the Provincial Government based on Presidential Regulation Number 55 of 2022 concerning Delegation of Granting Business Licensing in the Mineral and Coal Mining Sector. The implications of the transfer of authority to grant mining permits include: 1) Changing the procedure for obtaining attributive authority to being a delegation in the business licensing model which can be given in the form of standard certificates and permits. 2) The still involvement of the Central Government causes the concept of delegation to reflect the paradigm of centralization in the mining sector. 3) The abolition of the authority of Regency/Municipal Governments in granting permits, supervision, guidance and resolution of community conflicts has created obstacles in mining activities. Tujuan penelitian ini menjelaskan mengenai kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam memberikan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta implikasi yang ditimbulkan akibat pengalihan kewenangan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tulisan ini mempergunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perubahan leading sektor pemberian perizinan pertambangan dari Gubernur ke Pemerintah Pusat antara lain: 1) Kewenangan menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha. 2) Kewenangan dalam pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan kegiatan pertambangan. Kewenangan tersebut didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Implikasi pengalihan kewenangan pemberian perizinan pertambangan tersebut antara lain: 1) Merubah tata cara memperoleh kewenangan secara atributif menjadi delegasi dalam model perizinan berusaha yang dapat diberikan dalam bentuk sertifikat standar dan izin. 2) Masih adanya keterlibatan Pemerintah Pusat menyebabkan konsep pendelegasian mencerminkan paradigma sentralisasi pada sektor pertambangan. 3) Dihapuskannya kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemberian perizinan, pengawasan, pembinaan dan penyelesaian konflik masyarakat menjadikan hambatan dalam aktivitas pertambangan.
Akibat Hukum Pemegang Komparisi Nominee Atas Beneficial Owner Saham Dalam Perseroan Terbatas Ni Made Gina Anggreni; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p08

Abstract

The aims this article is to find out the norms violated against the nominee comparison in the nominee deed of the limited liability company establishment deed, to analyze the violated norms and principles related to the nominee comparison of beneficial owner shares in a limited liability company, and to analyze the legal consequences of the nominee comparison holder on the beneficial owner of the limited liability company shares. The research method used is normative legal research. The comparison of nominees in the deed of establishment of limited liability company violates several norms such as article 1320 of the Civil Code the objective requirements of a lawful cause, article 1338 of the Civil Code regarding good faith, ratification of the deed carried out by a notary in article 44 paragraph (1) of the Law on Notary Position-Changes, article 48 paragraph (1) and article 54 paragraph (4) of the Limited Liability Company Law, article 33 paragraph (1) of the Investment Law, article 2 of the Banking Law , money laundering, forgery of letters. The legal consequences for nominee comparison of the beneficial owner of shares not only cause the cancellation of the nominee agreement entered into by the nominee with the beneficial owner of the shares, but also appears to be very broad, namely the votes issued at the general meeting of shareholders, money laundering crimes, know your customer principle, inheritance process, taxes, actio pauliana in bankruptcy. Tujuan penulisan artikel jurnal ini untuk mengetahui pelanggaran norma terhadap komparisi nominee dalam akta nominee pada akta pendirian perseroan terbatas, untuk menganalisa norma dan prinsip yang dilanggar terkait adanya komparisi nominee atas beneficial owner saham pada perseroan terbatas, serta untuk menganalisa akibat hukum pemegang komparisi nominee atas beneficial owner saham perseroan terbatas. Adapun metode penelitian yang dipergunakan yakni penelitian hukum normatif. Komparisi nominee dalam akta pendirian perseroan terbatas melanggar beberapa norma seperti Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni tidak memenuhi persyaratan objektif kausa yang halal, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai itikad baik, pengesahan akta yang dilakukan oleh notaris pada Pasal 44 ayat (1) UU Jabatan Notaris-Perubahan, Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (4) UU Perseroan Terbatas, Pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal, Pasal 2 UU Perbankan, tindakan pencucian uang, pemalsuan surat. Akibat hukum terhadap komparisi nominee atas beneficial owner saham tidak hanya menimbulkan batalnya perjanjian nominee yang diadakan oleh pihak nominee dengan beneficial owner saham, namun nampak yang ditimbulkan sangat luas yakni terkait suara yang dikeluarkan saat rapat umum pemegang saham, tindak pidana pencucian uang, know your customer principle oleh bank, proses pewarisan, pajak, actio pauliana dalam kepailitan.
Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam antara Nelayan dan Penambang di Bangka Belitung Syafri Hariansah; Atma Suganda
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p12

Abstract

This research examines the implementation of restorative justice approach in resolving conflicts between fishermen and miners in the natural resources sector in Bangka Belitung, Indonesia. The study aims to explore the effectiveness of restorative justice in comparison to the formal legal system in resolving these conflicts. Data was collected through interviews with fishermen, miners, and relevant stakeholders involved in the conflict resolution process. The findings indicate that restorative justice has several advantages over the formal legal system, including greater participation of the parties involved, increased communication, and a focus on repairing harm rather than punishing offenders. The results also highlight the importance of community involvement in the conflict resolution process and the need for improved education and awareness of restorative justice approaches among stakeholders. The study concludes that restorative justice can be a valuable tool in resolving conflicts in the natural resources sector and recommends further research to explore its potential in other contexts. nelitian ini mengeksplorasi implementasi pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan konflik antara nelayan dan penambang di sektor sumber daya alam di Bangka Belitung, Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi efektivitas keadilan restoratif dalam membandingkan dengan sistem hukum formal dalam menyelesaikan konflik tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan nelayan, penambang, dan pemangku kepentingan terkait dalam proses penyelesaian konflik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan sistem hukum formal, termasuk partisipasi yang lebih besar dari pihak yang terlibat, peningkatan komunikasi, dan fokus pada perbaikan kerusakan daripada menghukum pelaku. Hasil penelitian juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik dan perlunya peningkatan pendidikan dan kesadaran terhadap pendekatan keadilan restoratif di kalangan pemangku kepentingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi alat yang berharga dalam menyelesaikan konflik di sektor sumber daya alam dan merekomendasikan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi potensinya dalam konteks lain.
Local Government Policies Related to Simplification of Micro, Small and Medium Enterprises Licensing Nurmayani Nurmayani; Ati Yuniati; Yusdiyanto Yusdiyanto; Madinar Madinar; Marlia Eka Putri
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p03

Abstract

There are obstacles for business actors in establishing Micro, Small and Medium Enterprises or MSMEs. It is related to the many conditions in permissions of establishments MSMEs that make it difficult for business actors to establish MSMEs. Even it has an impact on the low interest of investors to invest. Therefore, in the government's efforts to overcome the issue of licensing for MSMEs is the establishment of Job Creation Law aims to simplify licensing for MSMEs. The research method used is Normative Juridical with a statue approach. In this study, it is known that the policies implemented in the regions are in accordance with Government Regulation No. 6 of 2021 concerning the Implementation of Business Licensing in the Regions must be in the form of a regional regulation which must be harmonized with the currently valid Government Regulations, and implemented the Online Single Submission Permission System in Lampung Province. However, currently there are no recent regional regulations that are in accordance with Government Regulations on the Implementation of Business Licensing in the Regions.
Pengambilalihan Agunan Kredit Macet oleh Bank Perkreditan Rakyat Ida Ayu Padma Trisna Dewi; Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p08

Abstract

This paper aims to provide the understanding and knowledge of the takeover of an non performing loan collaterals by Rural Banks through auctions after the Constitutional Court Decision Number 102/PPU-XVIII/2020. This paper uses a normative legal research type and examines the arrangements for conducting auctions and taking over bad credit collateral by BPR after the Constitutional Court's decision Number 102/PUU-XVIII/2020 using the Statue Approach and the Conceptual Approach. The results of this study conclude that the submission of a judicial review of Article 12A paragraph (1) of the Banking Law by PT. BPR Lestari Bali is inseparable fromithe existence of the "Commercial Bank" clause in that article is considered to be in conflict with several provisions ofothe article in the Constitution of the Republic of Indonesia and is discriminatory towards the rights of Rural Banks to participate as auction buyers for non performing loan collaterals. The submission of a judicial review by PT. BPR Lestari Bali provides and then provides convenience in providing legal certainty for the takeover of bad credit collateral through auctions or outside auctions for BPR, in which this decision then states that the phrase "Commercial Banks" in Article 12A paragraph (1) of the Banking Law has no binding legal force as long as is not interpreted as "Commercial Banks and Rural Banks" so that BPR can then participate in buying part or all of the collateral for debtors who do not fulfill their obligations either through auction or outside the auction. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan terhadap pengambilalihan agunan kredit macet oleh Bank Perkreditan Rakyat melalui lelang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PPU-XVIII/2020. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dan mengkaji pengaturan pelaksanaan lelang serta pengambilalihan agunan kredit macet oleh BPR pasca putusan MK Nomor 102/PUU-XVIII/2020 dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengajuan judicial review terhadap pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan oleh PT. BPR Lestari Bali ini tidaklah terlepas dari pandangan bahwa keberadaan klausula “Bank Umum” dalam pasal ini dianggap mengalami pertentangan dengan beberapa ketentuan pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan bersifat diskriminatif terhadap hak Bank Perkreditan Rakyat untuk turut serta menjadi pembeli lelang terhadap kredit debitur yang mengalami macet. Pengajuan judicial review yang dilakukan oleh PT. BPR Lestari Bali kemudian memberikan kemudahan dalam pemberian kepastian hukum pengambialihan agunan kredit macet melalui lelang maupun diluar pelelangan bagi BPR, yang mana putusan ini kemudian menyatakan bahwa frasa “Bank Umum” dalam Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat” sehingga BPR kemudian dapat turut serta membeli sebagian atau seluruh agunan debiturnya yang tidak melakukan kewajiban baik melalui lelang maupun diluar lelang.
Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Bangunan yang Berdiri diatas Tanah yang Hendak di Eksekusi Made Helena Putri Laksmi; I Gede Yusa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p13

Abstract

The purpose of writing is to analyze the legal protection of the tenants of the building that stands on the land to be executed. This research uses normative legal research. Legal Effects The principle of horizontal separation of land is a principle that divides, limits, and separates ownership of a plot of land and everything related to the land horizontally, which means that the principle of horizontal separation has legal consequences in terms of building ownership. building owner. Legal Protection for Tenants of Buildings Standing on Land To be Executed, namely if someone builds a building on vacant land on the basis of a lease agreement with a certain period of time made between the owner of land rights and the owner of the building, then based on the principle of horizontal separation of land and buildings, the difference is ownership rights. In relation to rent, it’s an agreement with one party to bind himself to provide enjoyment of an item to another party for a certain period of time, with the payment of a price agreed by that party. One of the obligations of the owner of land rights is to give the building owner the right to enjoy the leased goods during the lease period. After the lease runs, the leased land is used as collateral for mortgage rights by the owner of the land rights. those on it get legal certainty and no party is harmed, the owner of the building and the owner of land rights. juan penulisan yaitu untuk menganalisa tentang perlindungan hukum terhadap penyewa bangunan yang berdiri diatas tanah yang hendak di eksekusi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Akibat Hukum Asas Pemisahan Tanah Horizontal merupakan asas yang membagi, membatasi, dan memisahkan pemilikan atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berkenaan dengan tanah tersebut secara horizontal yang artinya asas pemisahan horizontal memiliki akibat hukum segi kepemilikan bangunan adalah bahwa asas pemisahan horizontal memisahkan antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan. Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Yang Hendak Di Eksekusi yaitu apabila seseorang mendirikan bangunan di atas tanah kosong atas dasar perjanjian sewa dengan jangka waktu tertentu yang dibuat antara pemilik hak atas tanah dengan pemilik bangunan maka berdasarkan asas pemisahan horizontal tanah dan bangunan tersebut berbeda hak kepemilikannya. Terkait dengan sewa, merupakan suatu persetujuan dengan pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Adapun salah satu kewajiban dari pemilik hak atas tanah adalah memberikan hak kepada pemilik bangunan untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tentram selama masa sewa. Setelah berjalannya sewa, tanah yang disewakan tersebut dijadikan jaminan hak tanggungan oleh pemilik hak atas tanah. yang ada diatasnya mendapatkan kepastian hukum dan tidak ada pihak yang dirugikan baik pemilik atas bangunan dan pemilik hak atas tanah.
Guarding the Political Assembly : The Reasons and Assesing Impeachment Clause in Indonesia Idul Rishan; Dian Kus Pratiwi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p04

Abstract

In deliberative democracy, a constitution provides formal procedures for discharging the president and/or vice president during his/her term of office This research aims to reveal two things. First, the reasons why discharging the president or vice president during his/her term of office is more political than legal. Second, assessment of provisions on discharging the president and/or vice president during his/her term of office. This is a doctrinal legal research using secondary data, and analyzed by the method of statutory approach, historical method, and conceptual method. This study has found that the political forum in MPR cannnot be separated from the presidential system, characterized by political and government stability. Therefore, bipartisan decision making in MPR needs strengthening. However, DPR has unwittingly acted as prosecutors as well as justices at the MPR level. In addition, the provisions of Articles 7A-8 of the constitution should be stipulated further.
Aspek Hukum Dari Perbuatan "Spoiler" Film pada Platform Sosial Ketut Braditya Pradnyana Putra; Marwanto Marwanto
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p09

Abstract

The purpose of this research is to examine the regulation of copyright for film works in Indonesia and to examine the legal aspects of film spoilers on social platforms based on Law 28/2014 through normative legal research methods. The analysis process on legal issues is carried out with the following approaches: historical, statute and conceptual approach until it is found that the legal arrangements related to the copyright of film works in Indonesia have undergone several changes until the last one was promulgated Law 28/2014 as a legal umbrella which formulates the protection of film copyrights. as part of the protected object of cinematographic creation. Furthermore, the act of spoiling a film uploaded on social media can be interpreted as an act of announcing a creation in accordance with Article 9 paragraph (2) of Law 28/2014 so that if it is carried out for commercial purposes and without the permission of the copyright holder or creator, it can be threatened with in accordance with Article 113 of Law 28/2014. As for the act of film spoilers that are uploaded in full on social media with a profit orientation, it can also be considered as an act of film piracy, then the provisions of Article 113 paragraph (4) of Law 28/2014 apply. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan hak cipta karya film di Indonesia dan menelaah aspek hokum dari perbuatan spoiler film di platform social berdasarkan UU 28/2014 melalui metode penelitian hukum normatif. Adapun proses Analisa atas permasalahan hukum dilakukan dengan pendekatan: historical, statute dan conceptual approach hingga didapati yakni pengaturan hukum terkait hak cipta karya film di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan hingga yang terakhir diundangkan UU 28/2014 sebagai payung hukum yang dimana merumuskan perlindungan karya cipta film sebagai bagian dari objek ciptaan karya sinematografi yang dilindungi. Selanjutnya, perbuatan spoiler film yang diunggah pada media sosial dapat ditafsirkan sebagai perbuatan pengumuman ciptaan sesuai Pasal 9 ayat (2) UU 28/2014 sehingga bilamana dilakukan dengan tujuan komersial dan tanpa seizin pemegang hak cipta atau pencipta dapat diancam ketentuan Pasal 113 UU 28/2014. Adapun perbuatan spoiler film yang diunggah secara penuh pada media sosial dengan profit orientation juga dapat termasuk sebagai perbuatan pembajakan film, maka terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 113 ayat (4) UU 28/2014
Reformulasi Undang-Undang Narkotika Sebagai Proyeksi Persoalan Overcrowding Rutan di Indonesia Ramadan Tabiu; David Hardiago
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p14

Abstract

This legal research aims towards analyzing and presenting prognosis in order to answer the problems on prison overcrowding in indonesia which is carried out through the reformulation of Law Number 35 of 2009 on Narcotics. As a normarice legal research, this research uses several approaches, those include statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. This research concluded that excessive imprisonment towards narcotics abuser and prison overcrowding have a causal relationship. Therefore, alternative punishment that involved no jail time is deemed necessary. Furthermore, for this alternative punishment to be effective, it is important to form a special task force aimed towards supervising the enforcement of the punishment so that it is adequetly executed. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan memberi proykesi dalam rangka menjawab permasalahan overcrowding rutan/lapas di Indonesia yang dilakukan dengan mekanisme reformulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya statute approach, conceptual approach, dan comparative approach. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme pemidaan yang berlebih terhadap pengguna narkotika memiliki hubungan yang kasual dengan terjadinya overcrowding rutan di Indonesia. Sehingga, reformulasi alternative pidana non-pemenjaraan terhadap beberapa jenis tindak pidana narkotika penting untuk diperhitungkan. Selain itu, guna efektifitas pelaksanaan alternative pidana selain pemenjaraan tersebut, penting kirannya untuk dilakukan pembentukan divisi khusus yang bertujuan mengawasi pelaksanaan pidana tersebut agar dapat berjalan secara efektif.

Page 52 of 67 | Total Record : 664

 50   51   52   53   54 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue