cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25023101     EISSN : 2302528X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Arjuna Subject : -
Articles 664 Documents
 51   52   53   54   55 
Penguatan Konstruksi Hukum Perihal Perlindungan Data Pribadi I Nyoman Putu Budiartha; I Made Pria Dharsana; Indrasari Kresnadjaja
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p05

Abstract

Advances in technology and electronic transmission in the era of the industrial revolution 4.0 are currently having an impact on various fields, especially in social life. Without exception in Indonesia, the government has addressed this condition by establishing various legal regulations related to electronic information. However, the new personal data is regulated in the form of law specifically through Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. So, this paper is directed to discuss the essence of personal data and strengthening efforts to protect it. This is normative legal research using statutory approach, conceptual approach, and analytical approach. The study indicated that Personal Data is defined as data about an identified or identifiable individual individually or in combination with other information either directly or indirectly through electronic or non-electronic systems. It is important to pay attention to this in addition to other elements of legal construction, namely structures/institutions related to personal data protection, as well as other elements, namely increasing legal awareness related to personal data protection (both public legal awareness in general and law enforcement awareness). Kemajuan teknologi serta transmisi elektronik pada era revolusi industri 4.0 saat ini membawa dampak pada berbagai bidang utamanya pada kehidupan sosial. Tanpa terkecuali di Indonesia, kondisi ini telah ditanggulangi pemerintah dengan membentuk berbagai aturan hukum terkait dengan informasi elektronik. Namun perihal data pribadi baru diatur dalam bentuk undang-undang secara khusus melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Maka pada tulisan ini diarahkan untuk membahas esensi dari data pribadi serta penguatan upaya perlindungannya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan: peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Data Pribadi diartikan sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Hal ini penting diperhatikan selain elemen konstruksi hukum yang lain yaitu struktur/ kelembagaan yang terkait dalam perlindungan data pribadi, serta elemen lainnya yaitu peningkatan kesadaran hukum terkait perlindungan data pribadi (baik kesadaran hukum masyarakat secara umum maupun kesadaran hukum penegak hukum).
Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu (Peran Bawaslu Kota Sungai Penuh dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020) Ansorullah Ansorullah; Iswandi Iswandi; Firmansyah Putra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p10

Abstract

The holding of elections is inseparable from electoral institutions, namely the General Election Commission and the Election Supervisory Body in accordance with the Election Law and the Pilkada Law. Seeing the legal facts that occur in Indonesia and especially the Election of Regional Heads in the City of Sungai Penuh, a problem that always arises and occurs and this becomes an interesting discussion for organizers and the public is the effectiveness of law enforcement, especially election crimes. This study aims to examine the implementation of Bawaslu's authority in terms of handling election crimes and the effectiveness of law enforcement regarding criminal acts in the 2020 Regional Head election in Sungai Penuh City. The research method used is empirical juridical, using primary data and secondary data which is then analyzed using qualitative data analysis. The results of this study conclude that there are several problems in election law enforcement, namely: The regulation is still weak regarding mechanisms and procedures in law enforcement on election crimes. Differences in viewpoints regarding roles, authorities and responsibilities between The General Election Supervisory Agency, the Police and the Attorney. Community participation is still not optimal in the framework of election supervision. Facilities and infrastructure as well as recalculating the cost of organizing in handling cases of election violations. Penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari lembaga kepemiluan yaitu oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sesuai dengan UU Pemilu dan UU Pilkada. Melihat fakta hukum yang terjadi di Indonesia dan khususnya Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sungai Penuh, permasalahan yang selalu muncul dan terjadi serta hal ini menjadi diskusi menarik bagi penyelenggara dan masyarakat adalah efektivitas penegakan hukum khususnya tindak pidana pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelakasanaan kewenangan Bawaslu dalam hal penanganan tindak pidana pemilu dan efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana pemilu Kepala Daerah di Kota Sungai Penuh Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam penegakan hukum pemilu, yaitu: Masih lemahnya pengaturan terkait mekanisme dan prosedur dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu. Perbedaan sudut pandang tentang peran, wewenang dan tanggung jawab antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Partisipasi masyarakat yang masih belum optimal dalam rangka pengawasan pemilu, serta menghitung kembali biaya pengorganisasian dalam penganan kasus pelanggaran pemilu.
Internalization of Pancasila Values as an Effort to Prevent Corruption in Indonesia Joko Sriwidodo
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p01

Abstract

The problem of corruption in Indonesia is complicated. Even though, laws and regulations have been made that regulate sanctions for corruption, there are still many corruptors emerged. Various attempts were made to prevent and eradicate corruption, as a result all the efforts were in vain. So, it is necessary to research discusses "Internalization of Pancasila Values as an Effort to Prevent Corruption Crimes in Indonesia". The purposes in this research are to describe the efforts of Indonesia government to resolve corruption that have been implemented so far in Indonesia and to analyze the internalization of Pancasila values as an effort to prevent corruption in Indonesia. This research uses a descriptive normative research method with a qualitative approach. The results of this research are that various efforts are needed to resolve corruption in Indonesia. There are several efforts to eradicate corruption, including through preventive, deductive and repressive strategies. Corruption has an impact on various aspects such as corruption can hinder development, the economy, and weaken the character of the Indonesian nation. Therefore, to deal with corruption, the Indonesian people must further strengthen the values of Pancasila in their personalities and in their daily lives. As for the internalization of Pancasila values in the prevention of corruption in the form of moral and legal norms through the system at various levels of education and learning.
Urgensi Pembaharuan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api I Gede Sayogaramasatya; I Ketut Mertha
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p15

Abstract

he purpose of this paper is to find out the urgency of reforming firearms crimes regarding abuse in the use of firearms in Indonesia today (Ius Constitutum) so that the renewal of criminal law against the use of firearms is in accordance with the aspired law (Ius Constituendum). The research method used in this paper is a normative legal research method. By using a statutory approach (Statute Approach). The search for this legal material is a document study. The results of the study indicate that the regulation of criminal acts of abuse of firearms is currently regulated (ius constitutum) which mentions the revocation of licenses and the seizure of firearms in the event of misuse, the regulation is not clear or it can be said that there is a vagueness of norms. Regarding the renewal of criminal law on the regulation of criminal acts of misuse of firearms in the future (ius constituendum), the author feels that this needs to be done. The reform in question is the need for regulations regarding the misuse of firearms to be regulated in a legal codification in the form of a law. In addition, various cases of misuse of firearms that have occurred so far seem to confirm that legal uncertainty in regulating the use of firearms has disrupted the public's sense of security. Tujuan tuisan ini adalah mengetahui urgensi pembaharuan tindak pidana senjata api mengenai penyalahgunaan dalam penggunaan senjata api di Indonesia saat ini ( Ius Constitutum) sehingga pembaharuan hukum pidana terhadap penggunaan senjata api sesuai dengan hukum yang dicita-citakan (Ius Constituendum). Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Penelusuran terhadap bahan hukum ini ialah studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaturan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang diatur saat ini (ius constitutum) yang menyebutkan mengenai pencabutan izin dan perampasan senjata api bilamana terjadi penyalahgunaan, belum jelas pengaturannya atau dapat dikatakan terdapat kekaburan norma. Terkait pembaharuan hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana penyalahgunaan senjata api di masa mendatang (ius constituendum), penulis merasa hal tersebut perlu dilakukan. Pembaharuan yang dimaksud adalah perlunya pengaturan mengenai penyalahgunaan senjata api ini diatur dalam satu kodifikasi hukum berbentuk Undang- Undang. Selain itu, berbagai kasus penyalahgunaan penggunaan senjata api yang terjadi selama ini seolah-olah menjadi penegas bahwa ketidakpastian hukum dalam pengaturan penyalahgunaan senjata api tersebut mengakibatkan terganggunya rasa aman publik.
Eksistensi Nilai Keadilan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Ni Nengah Adiyaryani; I Putu Rasmadi Arsha Putra; Ni Ketut Ngetis Megi Megayani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p06

Abstract

This research is legal research that discusses the nature of the trial of criminal cases electronically during the COVID-19 pandemic and the existence of the value of justice as the legal ideal of the Indonesian nation in the trial of criminal cases during the COVID-19 pandemic. The writing uses a normative research method using a statutory approach and a conceptual approach. The study results show that the first is essentially the implementation of electronic criminal case trials during the COVID-19 pandemic, which is an embodiment of protection and fulfillment of human rights regarding the right to obtain justice through judicial institutions during the COVID-19 pandemic. Second, regarding the existence of the value of justice, in the trial of criminal cases electronically during the COVID-19 pandemic, the value of justice still exists or is realized by the legal ideals of the Indonesian nation. PERMA No. 4 of 2020 has procedurally guaranteed the realization of a judiciary that can accommodate the interests of justice seekers in fulfilling their human rights in the form of obtaining justice through judicial institutions. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas mengenai bagaimana hakikat persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi COVID-19 dan bagaimana eksistensi nilai keadilan sebagai cita hukum bangsa Indonesia dalam persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi COVID-19. Penulisannya menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual appoarch). Hasil penelitian menunjukkan, yang pertama secara hakikat persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi COVID-19 adalah sebuah perwujudan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia mengenai hak untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan pada masa pandemi COVID-19. Kedua, mengenai eksistensi nilai keadilan, pada persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi COVID-19, bahwa persidangan perkara pidana secara elektronik adalah untuk menjaga agar nilai keadilannya tetap eksis atau terwujud sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia. PERMA RI No. 4 Tahun 2020 secara prosedural telah menjamin terwujudkna peradilan yang mampu untuk mengakomodir kepentingan para pencari keadilan dalam memenuhi hak asasinya berupa memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.
Keabsahan Sertifikasi Transaksi Secara Cyber Notary Sebagai Akta Autentik yang Dikeluarkan Notaris Made Ary Suta; I Made Sarjana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p11

Abstract

This study has the aim of analyzing and reviewing the authority of a notary in carrying out the concept of cyber notary related to the validity of a deed. This research uses a normative legal research due to conceptually there is a misalignment of norms in Article 16 paragraph (1) letter m and Article 15 paragraph (3) UUJN. Therefore, this research using statutory and conceptual approach. The results obtained after discussing the problems in this study shows that the authority of a notary in carrying out cyber notary concept can be said to be the same as notary authority in legalizing, besides, that it turns out and has been implemented in making the GMS of a Limited Liability Company. Regarding to the validity of authentic deeds made in a cyber notary method, it is known that the concept is only possible for the making of Relaas Deeds such as the GMS Deed and cannot be applied in the Partij Deed which involves the appellants to reach an agreement in the authentic deed because it is limited by Article 16 paragraph (1) letter (m) UUJN Penelitian ini mempunyai tujuan yakni menganalisis dan mengkaji wewenang notaris dalam menjalankan konsep cyber notary terkait keabsahan suatu akta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dikarenakan secara konsep terdapat adanya ketidak selarasan norma dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 15 ayat (3) UUJN. Maka dari itu, untuk mengkaji hal tersebut, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil yang diperoleh setelah membahas permasalahan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam menjalankan cyber notary dapat dikatakan sama dengan kewenangannya dalam melakukan legalisasi, selain itu ternyata kewenangan ini telah dan sudah diimplementasikan dalam pembuatan Akta RUPS Perseroan Terbatas. Kemudian berkaitan dengan keabsahan akta autentik yang dibuat secara cyber notary, diketahui bahwa konsep tersebut hanya dimungkinkan untuk pembuatan Akta Relaas seperti Akta RUPS dan tidak atau belum dapat diterapkan dalam Akta Partij yang melibatkan para penghadap untuk mencapai kesepakatan dalam akta otentik karena dibatasi oleh aturan hukum Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN.
Implication of Zoning Regulation on Environmental Protection and Land Rights After Enactment of Job Creation Law Luh Putu Yeyen Karista Putri
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p02

Abstract

Job Creation Law, which was re-enacted in 2023, amended 78 Acts in Indonesia simultaneously, including the Spatial Planning Act. The law requires all local authorities to enact detailed plan (RDTR) supplemented with zoning regulation. The statutory approach is used to analyze available options to harness zoning regulation as an instrument for environmental protection. A case study on RDTR and zoning regulation of the South Kuta sub-district was conducted to examine the impact of RDTR on the land right and outline constraints that may hamper RDTR drafting and implementation. The results show that zoning regulation can be an ultimate tool for environmental protection, provided several conditions are met. First, local authorities must reserve existing forests and, even better, allocate additional green areas. Secondly, the central government must provide a comprehensive manual, advise and supervise local authorities to ensure favorable zoning regulations for the environment. On the other hand, zoning regulations must be updated to accommodate development needs and support the small-scale business by providing alternatives for mixed-land use. Local authorities must consider the area's characteristics, including economic and socio-cultural factors, and apply objective (science-based criteria) to determine the zoning while improving staff expertise, outsourcing professional advice, and allowing public participation. It is critical to oversee the zoning-making process all over Indonesia because once enacted; it will be applicable for 20 years under rigorous requirements for alteration.
Kedudukan Terhadap Wanita yang Tidak Kawin dalam Hukum Waris di Bali Kadek Sumarni; Anak Agung Oka Parwata; Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p16

Abstract

The heirs of women are limited heirs, meaning that women are only entitled to a share of the inheritance for the wealth of their parents, but it becomes a problem if the woman is not married. The purpose of this research is to examine and analyze the position of inheritance rights for unmarried Balinese women and the portion that can be received by unmarried Balinese women in enjoying the inheritance. This study uses normative legal research methods with statutory approaches, conceptual approaches and case approaches. This research explains that in Balinese customary law, daughters/dahatua are not heirs, this is in line with the kinship system that applies in Balinese customary society, namely Patrilineal or kepurusa, where it is the son's obligation to continue all obligations. Women who have not married during their lifetime (dahatua), their right to enjoy the inheritance continues as long as they are still alive. Thus, daughters are entitled to share in the family inheritance, not as owners. Ahli waris kaum perempuan merupakan ahli waris terbatas, artinya kaum perempuan hanya berhak atas bagian harta warisan guna kaya orangtuanya, namun menjadi permasalahan apabila wanita tersebut tidak kawin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hak waris Wanita Bali yang tidak kawin serta bagian yang dapat di terima wanita bali yang tidak kawin dalam menikmati warisan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendeketan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam hukum adat Bali, anak perempuan/daha tua bukanlah ahli waris, hal ini sejalan dengan sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat adat Bali, yaitu Patrilineal atau kepurusa, dimana kewajiban anak laki-lakilah yang melanjutkan segala kewajiban. Wanita yang selama hidupnya tidak melakukan perkawinan (daha tua), haknya untuk menikmati harta warisan tetap berlangsung selama ia masih hidup. Dengan demikian, anak wanita berhak atas bagian harta warisan keluarga, bukan sebagai pemilik.
Rahasia Dagang sebagai Perlindungan Kekayaan Intelektual Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Era Digitalisasi dan Globalisasi Lu Sudirman; Hari Sutra Disemadi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p07

Abstract

Strengthening the foundation of national economic resilience through MSMEs is very important, especially after MSMEs are able to prove their adaptability during the COVID-19 pandemic. To encourage the further development of MSMEs, in addition to incentive assistance, the government must also provide assistance by facilitating legal protection of MSMEs, particularly through intellectual property law. This research explores the relationship between trade secret protection and the development of MSMEs in Indonesia in the context of the development of e-commerce in Indonesia and builds important points of legal reconstruction that needs to be carried out as part of the process of protecting MSME Trade Secrets. This study aims to examine the landscape of intellectual property law implementation in Indonesia, the relevance of intellectual property rights in the development of MSMEs and the national economy, and examine the legal lag and its impact on the protection of Trade Secrets for MSMEs. So, this research method uses normative legal research methods. This research shows that Trade Secrets as an important part of intellectual property that supports the development of MSMEs still use arrangements that seem old-fashioned and do not provide space for technical explanations in the regulations. Penguatan fondasi ketahanan ekonomi nasional melalui UMKM sangat penting, terlebih lagi setelah UMKM mampu membuktikan kemampuan adaptasi di masa pandemi COVID-19. Untuk mendorong perkembangan UMKM lebih lanjut, selain bantuan insentif, pemerintah juga harus memberikan bantuan dengan memfasilitasi perlindungan UMKM secara hukum, khususnya melalui hukum kekayaan intelektual. Penelitian ini menelusuri hubungan antara perlindungan rahasia dagang dengan perkembangan UMKM di Indonesia dalam konteks perkembangan e-commerce yang ada di Indonesia serta membangun poin-poin penting rekonstruksi hukum yang perlu dilakukan sebagai bagian dari proses perlindungan Rahasia Dagang UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lanskap penerapan hukum kekayaan intelektual di Indonesia, relevansi hak kekayaan intelektual dalam perkembangan UMKM dan ekonomi nasional, dan mengkaji ketertinggalan hukum dan pengaruhnya terhadap perlindungan Rahasia Dagang bagi UMKM. Maka, metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukan bahwa Rahasia Dagang sebagai bagian penting dari kekayaan intelektual yang mendukung perkembangan UMKM masih menggunakan pengaturan yang sudah berkesan kuno dan tidak memberikan ruang penjelasan teknis dalam pengaturannya.
Lavering Process Mistakes: An Analysis of Contractual Liability Burdening Marketplace Consumers Aan Aswari; Muhammad Nur Asrul Azis; Andika Prawira Buana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p01

Abstract

This research aims to describe the urgency of consumer rights in a consumer protection, especially related to services in the process or period of carrying out the obligation to deliver goods that are not complete when consumer obligations have been carried out, there is a period of control of the object on the delivery service that risks defects in part or all of the things promised. Observation and interviews are used as research methods for this article to find legal actions. The results of this study reveal the urgency of consumer rights must continue to be maintained and developed because there is a period of control of the object transacted in the lavering process resulting in one of the obligations of the entire series of obligations on the agreed object not being carried out, normatively still providing legal protection to consumers. The factor of inadequate facilities to accommodate comments addressed to the party that should be responsible for errors, the factor of lack of public knowledge in determining the legal subject that should be responsible. The recommendation of this article is that the provider of the transacted object gives a report to the organizing agent to pay attention to consumer input in the feedback column so that justice for the seller and buyer can be realized, not the other way around, namely the seller getting a bad reputation from the buyer, and the buyer losing the wealth he has spent due to an untrustworthy courier service.

Page 53 of 67 | Total Record : 664

 51   52   53   54   55 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue