JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Articles
664 Documents
<![CDATA[Regulasi Pemidanaan terhadap Penggunaan Stiker Whatsapp Menggunakan Wajah Orang Lain Perspektif Perlindungan Data Pribadi ]]>
<![CDATA[Ni Luh Putu Devi Wirasasmita]]>;
<![CDATA[Diah Ratna Sari Hariyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p14.
<![CDATA[ABSTRACT The purpose of this writing is to analyze the regulation of criminalization regarding the use of WhatsApp stickers using someone else's face from the perspective of personal data protection and personal data protection for the individual used as a WhatsApp sticker without permission. The research method used in this paper is normative legal research method. By using a conceptual approach and a legislative approach. Legal materials were examined through document studies. The analysis in this paper is qualitative. The result of this research is that creating stickers of someone else's photo to be used as WhatsApp stickers without permission that contain elements of defamation and/or slander is a criminal act and can be punished with imprisonment for a maximum of 4 (four) years and/or a fine of up to Rp750,000,000.00 based on Article 45 paragraph 1 of the ITE Law. The Personal Data Protection Law No. 27 of 2022, regarding the disclosure of personal data, such as photos of someone else's face used as WhatsApp stickers, can be legally processed. Criminal acts against the person who creates stickers to become WhatsApp stickers, the injured party can file a report with the police based on the use of personal data without permission. The legal efforts undertaken by the injured party are a form of state protection, in accordance with the rights of the community under the ICCPR, which is the right to legal protection. ABSTRAK Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis regulasi pemidanaan terhadap penggunaan stiker whatsapp menggunakan wajah orang lain dari perspektif perlindungan data pribadi dan perlindungan data pribadi terhadap orang yang digunakan sebagai stiker whatsapp tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan konseptual , dan pendekatan perundang-undangan. Penelusuran terhadap bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen. Analisis pada tulisan ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa Membuat stiker foto orang lain untuk dijadikan stiker whatsapp tanpa izin yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah suatu tindak pidana dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 berdasarkan Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi no. 27 tahun 2022 dalam hal pengungkapan data pribadi, yaitu foto orang lain yang teridentifikasi wajah yang dijadikan stiker whatsapp, hal tersebut dapat diproses secara hukum. Tindak pidana terhadap orang yang membuat stiker menjadi stiker whatsapp, pihak yang dirugikan dapat mengajukan laporan kepada kepolisian dengan dasar penggunaan data pribadi tanpa izin. Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan tersebut sebagai bentuk perlindungan negara, sesuai dengan hak masyarakat dalam ICCPR yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.]]>
<![CDATA[Pengaturan Indikator Penetapan Honorarium Notaris sebagai Perwujudan Asas Keadilan dan Kemanfaatan Hukum ]]>
<![CDATA[Farradiba Hidayat]]>;
<![CDATA[Yenny Eta Widyanti]]>;
<![CDATA[Novitasari Dian PH]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p05.
<![CDATA[Penulis penelitian ini menulis tentang Formulasi Pengaturan Indikator Penetapan Honorarium Notaris Sebagai Perwujudan Asas Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Studi Perbandingan dengan Negara India dan Negara Belanda). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum melalui penafsiran sistematikal kemudian diolah guna menjawab permasalahan yang diteliti. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh maraknya upaya tawar-menawar antara klien dan notaris untuk mendapatkan honorarium di bawah standar yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang terjadi antara notaris dengan klien yang mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat antara sesama rekan notaris dan berkurangnya integritas Notaris sebagai seorang Pejabat Umum. Adanya honorarium dibawah standar ini karena terdapat ketidaklengkapan hukum di dalam Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan di Negara India dan Negara Belanda memiliki pengaturan lebih lengkap terkait dengan honorarium notaris. Berdasarkan hal ini, maka perlu adanya pengaturan yang memiliki keadilan hukum guna mencapai kemanfaatan hukum untuk menjawab adanya ketidaklengkapan atas batasan minimum honorarium notaris di Indonesia.]]>
<![CDATA[Legal Values for Improved Good Governance through National Legal Reform ]]>
<![CDATA[Dani Habibi]]>;
<![CDATA[Yos Johan Utama]]>;
<![CDATA[Aju Putrijanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p10.
<![CDATA[The fundamental principles of effective governance serve as the primary foundation guiding governmental actions aimed at addressing societal needs. These actions are delineated in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. This article delves into the imperative of crafting legal tenets that are attuned to the overarching principles of good governance, thereby advancing national legal reforms in pursuit of effective governance. Employing a normative legal research methodology encompassing statutory regulation and conceptual analyses, this study underscores the necessity of integrating responsive legal values into Law Number 30 of 2014 to comprehensively address the diverse needs of the populace in government services. Furthermore, augmenting the general principles of good governance with responsive legal values underscores the national commitment to legal revitalization, necessitating governmental enhancements in fulfilling community needs through service provision. Keywords: General Principles of Good Government, Responsive Law, Government, Good Governance.]]>
<![CDATA[The Relationship Between Restorative Justice Approach and the Authority of State Officials ]]>
<![CDATA[Isakh B. Manubulu]]>;
<![CDATA[Randy Vallentino Neonbeni]]>;
<![CDATA[Kundrat Mantolas]]>;
<![CDATA[Glen Daniel Febrian Ongkio Buol]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p01
<![CDATA[The adoption of the restorative justice approach for case resolution brings signifies a transformative in Indonesia's criminal justice system. The discretion of state officials plays a pivotal role in determining the feasibility of restorative justice approach. This paper formulated in two issues: the relationship between restorative justice approach and the authority of state officials, as well as the boundaries of their jurisdiction in determining restorative justice approach. Formulated with normative legal research methods and support by conceptual, analytical, and legislative approach. It concludes that the relationship between restorative jutice approach and the authority of state officials hinges on their discretionary interpretation of the suitability of utilizing the restorative justice approach for case resolution. Furthermore, the constraints on their discretionary authority are predominantly laid out in Law Number 30/2014 and in institutional regulations such as PERKAP 8/21 for police officials, PERJARI 15/20 for officials in the prosecutor's office, and judicial decisions like PERMA 1/2016 Jo. KMA Decision No. 108/KMA/SK/VI/2016.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Financial Technology Peer to Peer Lending Ilegal Terhadap Kewajiban dalam Perjanjian Pembayaran Utang ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Indira Wahyu Prameswari P.G]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p06.
<![CDATA[Abstract : This study aims to identify and analyze the legal arrangements related to peer-to-peer (p2p) lending financial technology based on the regulations of the financial services authority in Indonesia and the legal consequences of debt repayment agreements if it is known that the fintech peer-to-peer (p2p) lending provider is illegal. The research method used in this paper is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of this paper explain that legal arrangements related to peer-to-peer (p2p) lending financial technology in Indonesia are generally contained in Bank Indonesia Regulation No. 18/40/PBI/2016 concerning Implementation of Payment Transaction Processing, Bank Indonesia Circular Letter No. 18/22/DKSP regarding the Implementation of Digital Financial Services, Bank Indonesia Regulation No. 18/17/PBI/2016 concerning Electronic Money and Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia Number 13/POJK.02/2018 concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector. 77/POJK.01/2016 Regarding Information Technology-Based Borrowing-Lending Services, as well as Legal Consequences on Debt Payment Agreements if Known by Fintech Peer to Peer (P2p) Providers Illegal Lending is a loan agreement that can be canceled so that the borrower must return the funds to the provider such as beginning. Abstrak : Studi ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengaturan financial technology peer to peer (p2p) lending berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan di Indonesia serta akibat hukum perjanjian pembayaran utang apabila menyelenggarakan fintech peer to peer (p2p) lending illegal. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penulisan ini menjelaskan bahwa Pengaturan financial technology peer to peer (p2p) lending di Indonesia secara umum termuat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan selanjutnya pengaturan yang lebih spesifik mengenai layanan pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta Akibat Hukum Perjanjian Pembayaran Utang apabila menyelenggarakan Fintech Peer To Peer (P2p) Lending Illegal adalah perjanjian peminjaman dana menjadi dapat dibatalkan sehingga peminjam harus mengembalikan dana kepada penyelenggara seperti semula.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Konflik Norma berdasarkan Sistem Hukum Indonesia dalam Kaitannya dengan Konflik Keuangan Negara BUMN ]]>
<![CDATA[Anas Puji Istanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p11.
<![CDATA[Penelitian Yuridis Normatif ini dilakukan untuk mengetahui dinamika hubungan antar norma hukum dan konflik norma yang terjadi serta penyelesaiannya menurut sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa hubungan antar norma hukum dapat digambarkan sebagai suatu hubungan antara superordinasi dan subornisasi dengan adanya tatanan urutan norma dari tingkatan yang berbeda. Sementara konflik norma dapat terjadi secara vertical, horizontal, bahkan secara internal. Terdapat 2 (dua) mekanisme yang lazim dipraktikkan dalam menyelesaikan persoalan konflik norma yakni: Pertama, penemuan hukum dengan berdasar pada asas hukum konflik norma yang terdiri dari lex superior derogate legi inferior, lex posterior derogate legi priori, dan asas lex specialis derogate legi generali serta asas hukum lain; Kedua, penerapan reformasi hukum dengan metode omnibus law.]]>
<![CDATA[Penta-Helix Collaboration: Enhancing the Protection of Communal Intellectual Property in Bali ]]>
<![CDATA[Desak Putu Dewi Kasih]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Supasti Dharmawan]]>;
<![CDATA[Putu Aras Samsithawrati]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p02.
<![CDATA[This study aims to elaborate the policies related to the protection of communal intellectual property related to creative economy businesses in the tourism sector and to strengthen the protection of communal intellectual property by carrying out an inventory of traditional cultural expressions in Bali, especially in Gianyar Regency based on a penta-helix collaboration. This is socio-legal research with statutory, conceptual, economic, and technological approaches. The study indicated that communal intellectual property in the form of traditional cultural expressions has high economic value hence, it can be used to support the tourism creative economy business while still prioritizing the values ??that are believed by the community. Inventory must be carried out in accordance with Article 7 of Permenkumham 13/2007. The inventory has been carried out in Bali, although it has not been maximized. Inventory of traditional cultural expressions shall be carried out sustainably in the form of a penta-helix collaboration.]]>
<![CDATA[Problematics of Disparity in Law Enforcement of Corruption: Influence Review and Law Reformulation Ideas ]]>
<![CDATA[Iza Rumesten]]>;
<![CDATA[Muhammad Syaifuddin]]>;
<![CDATA[Taufani Yunithia Putri]]>;
<![CDATA[Desia Rakhma Banjarani]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p08.
<![CDATA[Various controversies when disparities occur cannot simply eliminate it, this is because disparities are something that cannot be avoided from the freedom of judges in making decisions. Therefore, in order for the disparity to be directed towards realizing justice, it is necessary to have an ideal formulation of the disparity in corruption crimes in enforcing national law based on Pancasila values. Based on this background, the authors will conduct research with the formulation of the problem, namely: What is the effect of the disparity in corruption criminal decisions on the effectiveness of national corruption criminal law enforcement? What is the idea reformulation of the disparity in corruption decisions? Normative legal research using a statutory approach is the methodology employed in this study. The findings of the study show that the disparity in corruption decisions has an influence on the effectiveness of national corruption criminal law enforcement. The disparity in corruption criminal decisions can affect the public's perspective and evaluation of justice which can be seen as a disturbing form of injustice. Therefore, it is necessary to have a new formulation in sentencing which is the basis for judges in determining sentencing based on Pancasila as the ideology of the Indonesian state. The idea formulation of the disparity in corruption crimes in enforcing national law based on Pancasila values can be grouped as follows: formation of sentence guidelines; revision of the corruption law; improving the quality of institutions and law enforcement.]]>
<![CDATA[Penetapan Sanksi Hukum untuk Anggota Majelis Pengawas Notaris yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Pengawasan ]]>
<![CDATA[Konradus Lalo]]>;
<![CDATA[Herlindah Herlindah]]>;
<![CDATA[Dyah Aju Wisnuwardhani]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p12
<![CDATA[This research aims to find out and analyze the determination of sanctions for members of the notary supervisory board who do not carry out their supervisory responsibilities both on a legal basis and on the procedures for determining them. This research uses normative legal research methods with a statutory approach. The results of this research explain that sanctions related to notary violations are regulated by Article 15, Article 16, Article 17, Article 19 UUJN, and Article 4 of the Notary's Code of Ethics. However, there are no provisions that regulate specific sanctions for the Notary Supervisory Board who do not carry out their supervisory responsibilities properly. This creates challenges in enforcing discipline and accountability among its members. The lack of clarity in these regulations can provide an opening for potential violations of ethics or authority without guaranteeing that appropriate corrective action will be taken to maintain the integrity and standards of the notary profession. Therefore, revising regulations or establishing more detailed guidelines regarding sanctions for members of the Notary Supervisory Board is an urgent step to ensure effectiveness and fairness in carrying out its supervisory function.]]>
<![CDATA[Buy Now Pay Later : Sistem Pembayaran Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Prudential Principle ]]>
<![CDATA[Yustisia Utami, Putu Devi]]>;
<![CDATA[Dewi, Ni Made Liana]]>;
<![CDATA[Satriana, I Made Wahyu Chandra]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p04
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pembayaran melalui Buy Now Pay Later (BNPL) dalam transaksi e-commerce di Indonesia, memahami hubungan hukum antara para pihak dalam BNPL, serta untuk mengkaji proses analisis dalam BNPL jika dikaitkan dengan prudential principle. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Diperoleh hasil bahwa pengaturan sistem pembayaran dengan metode BNPL belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi oleh karena BNPL dapat dikatagorikan sebagai salah satu bentuk financial technologi berupa payment gateaway, maka pengaturannya dapat mengacu pada peraturan yang lebih umum yakni ketentuan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, POJK No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang telah diganti dengan POJK No. 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam layanan BNPL pihak-pihak yang terlibat diantaranya Pembeli sebagai debitur/penerima dana, penjual/ merchant , penyelenggara e-commerce, penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dan pemberi dana/kreditur. Hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam BNPL bersifat kontraktual yakni terlahir dari adanya perjanjian yang dibuat secara elektronik (e-contract). Proses analisis dalam pemberian layanan BNPL kepada calon debitur selaku pihak pembeli dalam transaksi e-commerce belum sepenuhnya memenuhi prinsip prudential principle yang diturunkan kedalam prinsip 5C. Dari tahapan pengajuan BNPL terlihat bahwa Perusahaan penyelenggara pinjaman berbasis teknologi informasi hanya melakukan analisis atas aspek caracter dan capacity calon debitur, namun tidak memperhatikan aspek capital, collateral dan condition.]]>
