Garuda - Garba Rujukan Digital

ENSURING JUSTICE AND UTILITY: Addressing Alleged Monopolistic Practices in Ibu Kota Nusantara Anggraini, Anna Maria Tri; Sabirin, Ahmad; Abriant, Sharda; Rahma, Rais Akbar; Wibawa, Berto Mulia
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 15, No 2 (2024): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v15i2.28765

This paper investigates the potential implications of establishing PT Karya Logistik Nusantara regarding Indonesia's antimonopoly law, particularly concerning the production and distribution of concrete for construction in Ibu Kota Nusantara (IKN). PT Karya Logistik Nusantara is a joint venture adhering to the procedures for forming a Limited Liability Company (LLC). As an LLC, it does not qualify as a State-Owned Enterprise (SOE). Utilizing a normative legal research method, this study highlights critical findings regarding the establishment of a Special Purpose Vehicle (SPV) for concrete production and logistics services in the new capital. There are concerns that this arrangement may violate trust provisions, mainly due to the merger of six construction State-Owned Enterprises (SOEs), which raises the possibility of monopolistic practices. Such practices could hinder competition by creating barriers to entry for other businesses, as the merged entities control approximately 60% of the market share for concrete in Ibu Kota Nusantara (IKN). In conclusion, the study emphasizes the need to scrutinize these developments to ensure compliance with competition law and promote a fair market environment. Recommendations for further research and regulatory oversight are also suggested to mitigate potential monopolistic behaviors.Artikel ini menyelidiki implikasi potensial dari pendirian PT Karya Logistik Nusantara dalam kaitannya dengan UU Antimonopoli Indonesia, khususnya mengenai produksi dan distribusi beton untuk konstruksi di Ibu Kota Nusantara. PT Karya Logistik Nusantara adalah perusahaan patungan yang telah mematuhi prosedur yang diperlukan untuk membentuk Perseroan Terbatas (LLC). Sebagai LLC, itu tidak memenuhi syarat sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Memanfaatkan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menyoroti temuan penting mengenai pembentukan Special Purpose Vehicle (SPV) untuk layanan produksi dan logistik beton di ibu kota baru. Ada kekhawatiran bahwa pengaturan ini dapat melanggar ketentuan kepercayaan, terutama karena penggabungan enam BUMN konstruksi, yang meningkatkan kemungkinan praktik monopoli. Praktik semacam itu dapat menghambat persaingan dengan menciptakan hambatan masuk bagi bisnis lain, karena entitas yang digabungkan menguasai sekitar 60% pangsa pasar beton di Ibu Kota Nusantara. Kesimpulannya, studi ini menekankan perlunya pengawasan yang cermat terhadap perkembangan ini untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum persaingan dan untuk mempromosikan lingkungan pasar yang adil. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dan pengawasan peraturan juga disarankan untuk mengurangi potensi perilaku monopoli.

CAN ISLAMIC PHILANTHROPHIC INSTITUTIONS IN INDONESIA ACHIEVE SDGs? An Emipirical Legal Research Syamsuri, Syamsuri; Jakiyudin, Ahmad Havid; Cahyani, Meitria
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 15, No 2 (2024): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v15i2.29019

Islamic philanthropy is part of Sustainable Development Goals (SDGs) as per Article 3 [b] Presidential Regulation No.111 of 2022, highlighting the legal framework (Presidential Regulations No.111/2022) and its connection to SDGs. This research aims to analyze to what extent Islamic philanthropic institutions can achieve SDGs according to Article 3 [b]. This research used a descriptive qualitative with an empirical juridical approach. Primary data was obtained from interviews and documentation, while secondary data came from legal materials. Atltas.ti software version 9.0 was used to analyze the data. The results show planning was carried out by getting involved in the preparation of a national development plan, contributing to national and regional action plans, and reducing SDG programs in the institution's strategic plan. The implementation, however, only focuses on blended financing schemes and initiates a ‘program follows money’ approach to aligning all programs with SDGs. In terms of monitoring and evaluation, these aspects are still constrained by filling in the reporting matrix, which needs converting. The contribution of this research is to contextualize the role of Islamic philanthropic institutions towards SDGs by providing policy recommendations for the government, such as enhancing the role of philanthropic institutions, developing blended financing schemes, legal reforms, and multisector collaboration. Lembaga filantropi Islam merupakan bagian dari lembaga yang terlibat dalam mewujudkan SDGs di Indonesia dan telah diatur melalui Peraturan Presiden No.111 Tahun 2022. Tujuan penelitian untuk melihat sejauhmana lembaga filantropi Islam dalam mencapai SDGs ditinjau dari sisi regulasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari bahan hukum (perundang-undangan). Seftware Atltas.ti versi 9.0 digunakan sebagai tools untuk mengananalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perencanaan dilakukan dengan turut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan nasional, pengisian rencana aksi nasional dan daerah, serta menurunkan program SDGs dalam rencana strategis lembaga, dari segi pelaksanaan hanya berfokus pada skema blended finance serta diperlukan inisasi “programme follows money” untuk meng in-line kan seluruh program dengan SDGs, dari segi pemantauan dan evaluasi masih terkendala dengan pengisian matriks pelaporan yang dinilai perlu dikonversi. Penelitian ini berkontribusi dalam wujud konteksualisasi peran lembaga filantropi Islam terhadap pencapaian SDGs sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada pemerintah seperti peningkatan peran lembaga filantropi, pengembangan skema blended finance, pembaharuan hukum dan kolaborasi multi-sektor.

THE LEGALITY OF REVERSE ENGINEERING AND THE PROTECTION OF TRADE SECRETS IN THE SOFTWARE INDUSTRY AllahRakha, Naeem
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 15, No 2 (2024): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v15i2.28422

This article explores the legality of reverse engineering and the protection of trade secrets in the software industry. The study aims to provide a comprehensive understanding of the legal framework governing these issues and their implications for software developers and companies. Through a qualitative research methodology employing a doctrinal approach, the study examines relevant legal documents and scholarly articles. The findings suggest that while reverse engineering is generally legal, limitations and exceptions exist to protect trade secrets. The study highlights the importance of implementing effective legal and practical measures to safeguard valuable information in the software industry. Recommendations include the use of licensing agreements, confidentiality agreements, and technological protection measures. This research emphasizes the importance of balancing innovation through reverse engineering with the protection of intellectual property rights, while also addressing broader implications for the software industry. This article contributes by providing legal and practical guidance for software developers and companies in navigating the challenges between innovation through reverse engineering and the protection of trade secrets. Artikel ini membahas legalitas rekayasa balik (reverse engineering) dan perlindungan rahasia dagang dalam industri perangkat lunak. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka hukum yang mengatur isu-isu tersebut serta implikasinya bagi pengembang perangkat lunak dan perusahaan. Melalui metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan doktrinal, penelitian ini menganalisis dokumen hukum yang relevan dan artikel ilmiah. Temuan menunjukkan bahwa meskipun rekayasa balik umumnya legal, terdapat batasan dan pengecualian untuk melindungi rahasia dagang. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan langkah-langkah hukum dan praktis yang efektif untuk melindungi informasi berharga dalam industri perangkat lunak. Rekomendasi mencakup penggunaan perjanjian lisensi, perjanjian kerahasiaan, dan langkah-langkah perlindungan teknologi. Penelitian ini menyoroti pentingnya menyeimbangkan inovasi melalui rekayasa balik dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, serta membahas implikasi yang lebih luas bagi industri perangkat lunak. Artikel ini berkontribusi dalam memberikan panduan hukum dan praktis bagi pengembang perangkat lunak dan perusahaan dalam menavigasi tantangan antara inovasi melalui rekayasa balik dan perlindungan rahasia dagang.

MODERATION IN DSN-MUI FATWAS: Achieving Justice and Balance in the Sharia Economic System Fakhruddin, Fakhruddin; Hidayat, Hakmi; Firdaus, Dwi Hidayatul
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 15, No 2 (2024): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v15i2.26883

Religious practices in Indonesia are heavily influenced by a fiqh-oriented perspective, emphasizing legalistic approaches to various issues. This drives the government to seek legitimacy from religious scholars, particularly through the Indonesian Ulema Council (MUI) and its Fatwa Commission, along with the National Sharia Council (DSN), which play central roles in issuing fatwas on Sharia economics. This study explores DSN-MUI’s methodology in fatwa issuance and its integration of moderation values, focusing on justice and balance. Utilizing textual analysis and data triangulation for validation, the research employs descriptive and evaluative methods. The findings indicate that DSN-MUI employs methodologies such as nash qath’i (definitive textual evidence), qauli (scholarly opinions), and manhaji (methodological reasoning), along with solutions like al-Taysir al-Manhaji (methodological facilitation) and Tafriq al-Halal ‘an al-Haram (differentiation of lawful and unlawful). While fatwas emphasize moderation, practical implementation requires reinforcement through regulations, education, and adaptation to contemporary contexts. This study enriches academic discourse by emphasizing the integration of moderation values in building an inclusive Islamic economy and highlights leveraging technology to enhance fatwa relevance and effectiveness in addressing modern economic challenges.Praktik keagamaan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perspektif berbasis fiqh yang menekankan pendekatan legalistik terhadap berbagai isu. Hal ini mendorong pemerintah untuk mencari legitimasi dari ulama, khususnya melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi Fatwa-nya, serta Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berperan penting dalam penerbitan fatwa ekonomi syariah. Penelitian ini mengeksplorasi metodologi yang digunakan oleh DSN-MUI dalam penerbitan fatwa dan integrasi nilai moderasi, dengan fokus pada keadilan dan keseimbangan. Menggunakan analisis tekstual dan triangulasi data untuk validasi, penelitian ini menerapkan metode deskriptif dan evaluatif. Hasilnya menunjukkan bahwa DSN-MUI menggunakan metodologi seperti nash qath’i (dalil tekstual definitif), qauli (pendapat ulama), dan manhaji (penalaran metodologis), serta solusi seperti al-Taysir al-Manhaji (kemudahan metodologis) dan Tafriq al-Halal ‘an al-Haram (pembedaan antara yang halal dan haram). Meskipun fatwa-fatwa tersebut menekankan moderasi, implementasi praktisnya masih memerlukan penguatan melalui regulasi, pendidikan, dan penyesuaian dengan konteks kontemporer. Penelitian ini memperkaya wacana akademik dengan menekankan integrasi nilai moderasi dalam membangun ekonomi Islam yang inklusif, serta pentingnya memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas fatwa dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

LEGAL PERSPECTIVES ON DIGITALISING LAND CERTIFICATES: Analyzing Synchronization and Harmonization in Indonesia’s Job Creation Law Permadi, Iwan; Maharani, Diah Pawestri; Ahmad, Md Yazid
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 15, No 2 (2024): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v15i2.28859

This research explores the legal implications of land certificate digitalization under Indonesia's Job Creation Omnibus Law, focusing on the synchronization and harmonization of related regulations. The main question examines how the transition from traditional paper-based certificates to electronic titles (e-titles) can align with Indonesia's legal framework. The study is intended to analyze primary legal challenges and compare the Indonesian experience with Rwanda's successful e-title system. The paper employs a normative-juridical method, examining legal materials, including Electronic Information and Transactions Law and government regulations regarding land registration. The research discusses the synchronization of these laws and their application in ensuring data security, legal certainty, and efficient land governance. The result of the discussion highlights that while digitalizing land certificates can improve service delivery and efficiency, successful implementation is contingent upon the careful alignment of various laws and coordination between the National Land Agency and other government bodies. The comparative analysis with Rwanda’s e-title system offers useful insights into addressing potential legal and administrative challenges in Indonesia's digital transformation of land administration. This research contributes to offering actionable insights for policymakers aiming to modernize land governance in Indonesia. Penelitian ini mengkaji implikasi hukum digitalisasi sertifikat tanah berdasarkan UU Cipta Kerja, dengan fokus pada sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang bagaimana transisi sertifikat tanah dalam bentuk kertas menjadi sertifikat tanah elektronik (e-title) dapat diselaraskan dengan kerangka hukum Indonesia yang ada. Penelitian ini diposisikan untuk menganalisis tantangan hukum utama dan membandingkan pengalaman Indonesa dengan sistem e-title di Rwanda yang dianggap berhasil. Paper ini akan mengkaji isu hukum ini dengan menggunakan metode yuridis normatif, yakni menganalisis berbagai bahan hukum peraturan perundangan-undangan, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan pendaftaran tanah. Penelitian ini membahas sinkronisasi beberapa peraturan dan penerapannya dalam memastikan keamanan data, kepastian hukum, dan tata kelola pertanahan yang efisien. Hasil utama dari diskusi pada paper ini menyoroti bahwa meskipun digitalisasi sertifikat tanah dapat meningkatkan penyediaan layanan dan efisiensi, implementasi yang sukses bergantung pada penyelarasan berbagai undang-undang dan koordinasi yang cermat antara Badan Pertanahan Nasional dan badan pemerintah lainnya. Analisis komparatif dengan sistem e-title Rwanda menawarkan wawasan yang berguna untuk mengatasi potensi tantangan hukum dan administratif dalam transformasi digital administrasi pertanahan Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi wawasan praktis bagi pembuat kebijakan yang bertujuan memodernisasi tata kelola pertanahan di Indonesia.

SAUDI ARABIA'S DIVERSIFICATION STRATEGY THROUGH THE RED SEA PROJECT IN FACING THE INTERNATIONAL PETROLEUM COMPETITION Amal, Moh. Talabul; Sahide, Ahmad; Bustami, Mohammad Reevany
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 15, No 2 (2024): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v15i2.29067

This paper examines how legal structures in Saudi Arabia have changed to diversify the economy. In this regard, the focus is on developing the tourism sector through the Red Sea Project. Traditionally, the Saudi economy was largely dependent on oil exports, thus prone to volatile markets and inadequate crude oil reserves. However, the instability in the global oil market has posed a threat to the economy, which led the government to kickstart the Saudi Vision 2030 initiative—a much-sought plan that mainly consists of reforms aimed at revitalizing sectors outside of oil. This research analyses the problem using the Law and Economics theory, and it seeks to investigate how investment laws and environmental laws are used to establish environmentally friendly investment avenues. The findings show that, although Saudi Arabia’s tourism industry has not been able to bring in revenue as oil does, in the long term, the economy's growth under the legal changes brought by Saudi Vision 2030 will bear fruit. Their significance lies in emphasizing the importance of properly developed legal means of firm institutional framework for successfully implementing economic resource diversification in non-renewable resource-rich economies. It also shows how such legal reforms could be applied to pursue economic change in countries with resource economies and could serve as a model for such economies that experience similar problems.Arikel ini mengkaji bagaimana struktur hukum di Arab Saudi telah berubah untuk mendiversifikasi ekonomi dan dalam hal ini, fokusnya adalah pada pengembangan sektor pariwisata melalui Proyek Laut Merah. Secara tradisional, ekonomi Saudi sebagian besar bergantung pada ekspor minyak, sehingga rentan terhadap pasar yang bergejolak dan ketidakcukupan dalam cadangan minyak mentah. Namun, ketidakstabilan di pasar minyak global telah menimbulkan ancaman bagi ekonomi yang menyebabkan pemerintah memulai inisiatif Visi Saudi 2030, sebuah rencana yang banyak dicari yang terutama terdiri dari reformasi yang bertujuan untuk merevitalisasi sektor-sektor di luar minyak seperti pariwisata. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori Hukum dan Ekonomi dan mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana undang-undang investasi dan hukum lingkungan digunakan untuk membangun jalan investasi yang ramah lingkungan. Temuan menunjukkan bahwa, meskipun industri pariwisata Arab Saudi belum mampu menghasilkan pendapatan seperti minyak, tetapi dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi di bawah perubahan hukum yang dibawa oleh Visi Saudi 2030 akan membuahkan hasil. Signifikansi mereka terletak pada penekanan pentingnya sarana hukum yang dikembangkan dengan baik dari kerangka kelembagaan yang kuat untuk keberhasilan implementasi diversifikasi sumber daya ekonomi di ekonomi yang kaya sumber daya yang tidak terbarukan. Ini juga menunjukkan bagaimana reformasi hukum tersebut dapat diterapkan untuk mengejar perubahan ekonomi di negara-negara dengan ekonomi sumber daya dan dapat berfungsi sebagai model bagi ekonomi tersebut yang mengalami masalah serupa.

UNDERSTANDING REGULATIONS OF ONLINE GAMBLING IN INDONESIA: Is It Forbidden? Al Fatih, Sholahuddin; Nur, Asrul Ibrahim; Hermanto, Bagus; Haris, Haris
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 16, No 1 (2025): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v16i1.31101

This article examines the regulation of online gambling in Indonesia through both positive legal frameworks and religious fatwas issued by Islamic organisations such as the Indonesian Ulema Council (MUI), Muhammadiyah, and Nahdlatul Ulama (NU). The study employs a legal research method with statutory, conceptual, case-based, and comparative approaches. The findings suggest that the eradication of online gambling must be carried out comprehensively by strengthening digital content moderation mechanisms, as regulated under various Indonesian laws. Content moderation may include blocking, reducing visibility, delisting, and adjusting content ranking systems. A critical first step is the enactment of a Cybersecurity and Resilience Law that positions content moderation as a primary tool to safeguard Indonesia’s digital sovereignty. In this context, fatwas from Islamic organisations play a strategic role in reinforcing moral and social dimensions in combating online gambling. The elimination of online gambling is an integral part of Indonesia's efforts to realise digital sovereignty, which remains vulnerable to foreign interference. The study recommends further research in the form of comparative studies in Muslim-majority countries, focusing on how religious fatwas contribute to the fight against online gambling and how such approaches can be contextualised across jurisdictions. This article contributes to the development of an integrative framework that combines positive legal approaches with religious values in strengthening online gambling eradication policies in the digital era. Artikel ini mengkaji pengaturan judi online di Indonesia melalui perspektif hukum positif dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi keagamaan Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Temuan studi ini menunjukkan bahwa pemberantasan judi online harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan mekanisme moderasi konten digital yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Moderasi konten dapat meliputi pemblokiran, penurunan visibilitas, delisting, dan sistem pemeringkatan konten. Langkah awal yang krusial adalah pembentukan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber yang menjadikan moderasi konten sebagai instrumen utama untuk menjaga kedaulatan digital Indonesia. Dalam konteks ini, fatwa dari organisasi Islam memiliki peran strategis sebagai penguatan moral dan sosial dalam memerangi perjudian daring. Pemberantasan judi online merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan kedaulatan digital Indonesia, yang saat ini masih rentan terhadap infiltrasi pihak asing. Penelitian ini merekomendasikan kajian lebih lanjut dalam bentuk studi perbandingan di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim mengenai kontribusi fatwa keagamaan dalam memberantas judi online, guna memperoleh pendekatan yang khas dan kontekstual di masing-masing negara. Artikel ini berkontribusi dalam memberikan kerangka pemikiran integratif antara pendekatan hukum positif dan nilai-nilai keagamaan dalam penguatan kebijakan penanggulangan judi daring di era digital.

EMPOWERING FUTURES: Unveiling Zakat's Vital Role Economic Development and Legal Framework in Malaysia's Daud, Mohd Zaidi; Mohd Noh, Mohd Shahid; Fidhayanti, Dwi; Mat Hussin, Mohd Norhusairi
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 16, No 1 (2025): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v16i1.31424

This study investigates the vital role of zakat in Malaysia's economic development within the context of its legal and public policy frameworks. Zakat, an obligatory form of almsgiving in Islam, serves as a critical instrument for wealth redistribution and social welfare. The background of this study highlights zakat's potential to alleviate poverty, promote social justice, and drive economic empowerment in Muslim-majority countries. The primary objective is to examine how Malaysia's legal provisions, regulatory mechanisms, and public policy initiatives enhance the effectiveness of zakat in achieving these socio-economic goals. The methodology involves a comprehensive review of statutory instruments, state enactments, and administrative practices governing zakat, supported by case study analysis and statistical data on its economic impact. This mixed-methods approach enables a nuanced understanding of the intersection between zakat governance, legal structures, and economic outcomes. The study’s findings reveal that Malaysia's structured legal framework and progressive public policies have significantly improved zakat management, leading to effective poverty alleviation, economic empowerment, community development, and crisis response. Importantly, this research contributes to the fields of law and public policy by illustrating how legal reforms, institutional strengthening, and policy integration can maximize the socio-economic benefits of religious fiscal instruments like zakat, thereby fostering a more equitable and resilient national economy.Penelitian ini mengkaji peranan penting zakat dalam pembangunan ekonomi Malaysia dalam konteks kerangka hukum dan kebijakan publik. Zakat, sebagai kewajiban dalam Islam, berfungsi sebagai instrumen utama dalam redistribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial. Latar belakang penelitian ini menyoroti potensi zakat dalam mengentaskan kemiskinan, mempromosikan keadilan sosial, dan mendorong pemberdayaan ekonomi di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum, mekanisme regulasi, dan inisiatif kebijakan publik di Malaysia memperkuat efektivitas zakat dalam mencapai tujuan sosial ekonomi tersebut. Metodologi yang digunakan melibatkan tinjauan komprehensif terhadap instrumen hukum, enakmen negara bagian, serta praktik administratif yang mengatur zakat, yang didukung oleh analisis studi kasus dan data statistik terkait dampak ekonomi zakat. Pendekatan metode campuran ini memungkinkan pemahaman yang mendalam mengenai keterkaitan antara tata kelola zakat, struktur hukum, dan hasil-hasil ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang terstruktur dan kebijakan publik yang progresif di Malaysia secara signifikan meningkatkan pengelolaan zakat, sehingga efektif dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan komunitas, serta penanganan krisis. Secara khusus, penelitian ini memberikan kontribusi pada bidang hukum dan kebijakan publik dengan menunjukkan bagaimana reformasi hukum, penguatan kelembagaan, dan integrasi kebijakan dapat memaksimalkan manfaat sosial ekonomi dari instrumen fiskal keagamaan seperti zakat, guna mewujudkan perekonomian nasional yang lebih adil dan tangguh.

INTEGRATION OF ISLAMIC PHILANTHROPY WITH FINANCIAL TECHNOLOGY: The Case Study of Waqf towards Sustainable Funding in Indonesia Ulum, Kefi Miftachul; Ariyanti, Sari; Witro, Doli; Nasyiah, Iffaty
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 16, No 1 (2025): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v16i1.30447

The rapid expansion of Indonesia’s digital economy, bolstered by evolving financial regulations, presents a strategic opportunity to integrate Islamic philanthropy—particularly waqf—into fintech-based funding systems. This study explores the potential integration of waqf instruments within securities crowdfunding, as governed by OJK Regulation No. 57 of 2020 and its amendment, OJK Regulation No. 16 of 2021. The growth in sukuk issuances—from 59 in August 2023 to 105 by May 2024, comprising 30% of all securities—demonstrates a promising avenue for channeling waqf funds to support MSMEs and drive socio-economic development. Employing a normative legal research methodology, this study utilizes statutory and conceptual analysis, drawing on primary legal sources related to waqf and crowdfunding, as well as secondary data from the Financial Services Authority (OJK) and the Central Securities Depository (KSEI). Through descriptive-analytical methods and integrative legal theory, the research examines how regulatory frameworks can be aligned. The findings indicate a strong legal synergy between Islamic waqf law and fintech regulations, facilitating the development of a productive, Sharia-compliant waqf investment model. This study offers a conceptual and regulatory roadmap for leveraging waqf funds through digital platforms, enhancing their sustainability, accountability, and role in promoting inclusive Islamic economic growth. Ekspansi pesat ekonomi digital Indonesia yang didukung oleh regulasi keuangan yang terus berkembang menghadirkan peluang strategis untuk mengintegrasikan filantropi Islam—khususnya wakaf—ke dalam sistem pendanaan berbasis fintech. Studi ini mengeksplorasi potensi integrasi instrumen wakaf dalam skema securities crowdfunding sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 57 Tahun 2020 dan perubahannya, yakni Peraturan OJK Nomor 16 Tahun 2021. Peningkatan jumlah penerbitan sukuk—dari 59 pada Agustus 2023 menjadi 105 pada Mei 2024, yang mencakup 30% dari seluruh surat berharga—menunjukkan jalur yang menjanjikan untuk menyalurkan dana wakaf guna mendukung UMKM dan mendorong pembangunan sosial ekonomi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menerapkan pendekatan analisis yuridis dan konseptual, dengan merujuk pada sumber hukum primer terkait wakaf dan crowdfunding, serta data sekunder dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Melalui metode deskriptif-analitis dan pendekatan teori hukum integratif, penelitian ini mengkaji bagaimana kerangka regulasi dapat diselaraskan. Temuan menunjukkan adanya sinergi hukum yang kuat antara hukum wakaf Islam dan regulasi fintech, yang memungkinkan pengembangan model investasi wakaf yang produktif dan sesuai dengan prinsip syariah. Studi ini menawarkan peta jalan konseptual dan regulatif untuk memanfaatkan dana wakaf melalui platform digital, guna meningkatkan keberlanjutan, akuntabilitas, serta peranannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Islam yang inklusif.

NADZAR AS AN EFFORT TO GAIN PROFIT AND ITS IDEAL IMPLEMENTATION IN AL-QARDH FINANCING IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS Parmujianto, Parmujianto; Musataklima, Musataklima
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 16, No 1 (2025): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v16i1.32557

Qardh, or interest-free lending, is one of the financial instruments employed by Islamic Financial Institutions (IFIs). However, in contemporary practice, a phenomenon has emerged involving the use of the nadzar (vow) concept as a means of gaining profit, fundamentally contradicting the intrinsic nature of al-Qardh. This study examines the integration between al-Qardh and nadzar, its legal foundation, juridical consequences, and an ideal model of implementation within IFI practices. The research employs an empirical legal method with a sociological approach, collecting primary data through interviews with informants and relevant stakeholders and secondary data through document and literature studies. All data were analysed using a qualitative-descriptive approach. The findings indicate that nadzar can be voluntarily and temporarily combined within the al-Qardh scheme based on interpretations of the DSN-MUI fatwa that permits non-binding profit arrangements. Although nadzar is not legally binding, it holds a morally binding force as a religious commitment from the customer. Ideally, this model should be applied to productive rather than consumptive financing, with returns contingent upon the success of the financed venture rather than the mere disbursement of funds. This study offers practical contributions to the development of innovative and Sharia-compliant financing schemes while also enriching the theoretical discourse on legal engineering in Islamic economics. Qardh, atau pinjaman tanpa bunga, merupakan salah satu instrumen keuangan yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Islam (LKI). Namun, dalam praktik kontemporer, muncul fenomena penggunaan konsep nadzar (janji) sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan, yang secara fundamental bertentangan dengan sifat intrinsik al-Qardh. Penelitian ini mengkaji integrasi antara al-Qardh dan nadzar, landasan hukumnya, konsekuensi yuridisnya, serta model ideal implementasinya dalam praktik IFI. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan informan dan pemangku kepentingan terkait, serta data sekunder melalui studi dokumen dan literatur. Semua data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Temuan menunjukkan bahwa nadzar dapat secara sukarela dan sementara diintegrasikan dalam skema al-Qardh berdasarkan interpretasi fatwa DSN-MUI yang memperbolehkan pengaturan keuntungan yang tidak mengikat. Meskipun nadzar tidak mengikat secara hukum, ia memiliki kekuatan mengikat secara moral sebagai komitmen agama dari pelanggan. Idealnya, model ini harus diterapkan pada pembiayaan produktif daripada konsumtif, dengan pengembalian bergantung pada kesuksesan usaha yang dibiayai daripada sekadar pencairan dana. Studi ini memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan skema pembiayaan inovatif dan sesuai syariah, sekaligus memperkaya diskursus teoretis tentang rekayasa hukum dalam ekonomi Islam.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA