cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : 20867549     EISSN : 25283383     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurisdictie (print ISSN 2086-7549, online ISSN 2528-3383) is peer-reviewed national journal published biannually by the Law of Bisnis Syariah Program, State Islamic University (UIN) of Maulana Malik Ibrahim Malang. The journal puts emphasis on aspects related to economics and business law which are integrated to Islamic Law in an Indonesian context and globalisation context. The languages used in this journal are Indonesia, English and Arabic.
Arjuna Subject : -
Articles 223 Documents
 18   19   20   21   22 
SHOULD EXCESSIVE MARKETING EXPENSES BE REMUNERATED? LESSONS FROM INDONESIA’S TAX COURT DECISIONS Dwindahany, Cut Sarah; Efendi, Subagio
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 15, No 1 (2024): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v15i1.26915

Abstract

This study examines the causes of remuneration disputes over excessive marketing expenditures that enhance marketing intangibles value and suggests solutions for fairly remunerating such excessive marketing activities. Based on existing literature, this study investigates the causes of disputes using four factors that affect the effectiveness of transfer pricing audits. This study employs a qualitative method using case studies of Indonesia’s tax court decisions from 2020 to 2023. The primary and secondary data are collected through interviews and existing data support and validated further using triangulations. Findings reveal that the disputes are mainly caused by weak proof of the correction made by the tax authority. Applying the arm's length principle became highly subjective due to the unclear transfer pricing regulations, inadequate assessment of the company's business complexity, and lack of comparable data. The tax authority should improve domestic regulations on transfer pricing and disclose taxpayers' nominative list of promotional expenses to implement appropriate corrections in this case. Empirically, this study has novelty by using the perspective of tax court’s judges and is based on tax court decisions in Indonesia. Practically, this research is useful in examining the amount of arm’s length remuneration for excessive marketing activities. Penelitian ini meneliti penyebab dari sengketa remunerasi atas biaya pemasaran yang berlebihan yang dianggap meningkatkan nilai aset pemasaran tak berwujud dan menyarankan solusi untuk memberikan remunerasi yang adil atas aktivitas pemasaran yang berlebihan tersebut. Berdasarkan literatur yang ada, penelitian ini menyelidiki penyebab perselisihan dengan menggunakan empat faktor yang mempengaruhi efektivitas audit transfer pricing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus putusan pengadilan pajak Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara dan data pendukung yang ada, dan divalidasi lebih lanjut dengan menggunakan triangulasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sengketa terutama disebabkan oleh lemahnya pembuktian atas koreksi yang dilakukan oleh otoritas pajak. Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha menjadi sangat subyektif karena peraturan penetapan harga transfer yang tidak jelas, penilaian yang kurang memadai atas kompleksitas bisnis perusahaan, dan kurangnya data pembanding. Otoritas pajak harus memperbaiki peraturan domestik tentang transfer pricing dan mengungkapkan daftar nominatif biaya promosi wajib pajak untuk menerapkan koreksi yang tepat dalam kasus ini. Secara empiris, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menggunakan perspektif hakim pengadilan pajak dan didasarkan pada putusan pengadilan pajak di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat dalam mengkaji besaran remunerasi yang wajar atas kegiatan pemasaran yang berlebihan.
TEXT AUTHORIZATION IN THE DEVELOPMENT OF SHARIA ECONOMIC LAW IN INDONESIA: Study of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council Imam Mustofa
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 13, No 2 (2022): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v13i2.18935

Abstract

DSN-MUI fatwa is a reference for the sharia standardization in Islamic financial institutions. Fatwa not only refers to primary references (Quran and Sunnah) strengthened by jurisprudence, but also secondary references such as ulamas’ opinions. This study analyzes the fatwa used as a text-based religious authority by the fatwa institution. This is a literature review which qualitative data are from primary and secondary sources collected through documentation, by reading the fatwa on Islamic finance from 2000-2012. Meanwhile, secondary data are articles, books, or studies related to the authority of religious texts in the sharia economic law discovery and development. The content analysis method was applied. This study found that of the 122 fatwas compiled in the DSN-MUI fatwa book, there were 47 fatwas (38.5%), referring to the opinions of salaf and contemporary ulamas as the basis, or as arguments and legitimacy. Based on the findings and analysis, the religion’s legitimacy and authority are at least based on two main things, the agents forming authority and references forming authority. Issuance of fatwa in sharia economic development is an attempt to reproduce the text’s authority. This study affirms previous studies reinforcing MUI as the religious authority, particularly in sharia economics.Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan standardisasi kesyariahan sebuah lembaga keuangan syariah. Fatwa tidak hanya merujuk pada referensi primer (Quran dan sunnah) yang diperkuat dengan kaidah fikih, tetapi juga pada referensi sekunder dari pendapat para ulama. Kajian ini bertujuan menganalisa fatwa yang dijadikan otoritas keagamaan yang bertumpu pada teks oleh lembaga fatwa. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif bersumber dari sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu membaca fatwa tentang keuangan Syariah tahun 2000-2012. Data sekunder yaitu artikel, buku atau kajian terkait otoritas teks agama dalam penemuan dan pengembangan hukum ekonomi syariah. Data dianalisis dengan metode analisis isi. Kajian ini menemukan, dari 122 fatwa dalam buku kumpulan fatwa DSN-MUI, terdapat 47 fatwa (38,5%) yang merujuk pendapat ulama salaf dan kontemporer sebagai landasan fatwa-fatwa tersebut, atau setidaknya sebagai argumen dan legitimasi. Penelitian menunjukkan bahwa legitimasi dan otoritas agama setidaknya bertumpu pada dua hal pokok yaitu agen pembentuk otoritas dan referensi pembentuk otoritas. Penerbitan fatwa dalam konteks pengembangan ekonomi syariah merupakan upaya mereproduksi otoritas teks. Kajian ini mengafirmasi kajian-kajian sebelumnya yang menyatakan penguatan MUI sebagai pemegang otoritas keagamaan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah.
HALAL REGULATION AND CERTIFICATION IN THE CATERING BUSINESS: A Critical Review of Consumer Protection Maulidia, Rohmah; Rofi'ah, Khusniati; Santoso, Lukman
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 15, No 1 (2024): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v15i1.26988

Abstract

Halal certification in catering businesses still faces various regulatory and implementation problems, which impact the lack of consumer protection rights. This article explores the implications of halal regulation and certification in the catering business for consumer protection and how the catering business sector is ready to respond to halal certification. The research method used is juridical sociological research, with an empirical approach and critical analysis of relevant literature, including legal regulations and halal certification standards, as well as case studies of catering business practices in Ponorogo. The results show that proper understanding and implementation of halal regulations and certification contribute significantly to consumer protection by creating trust, ensuring information transparency, and improving the quality and safety of the food provided. This research provides a deep insight into the relationship between halal regulation and consumer protection in the context of the catering business. It highlights the importance of legal awareness and appropriate practices for business actors, thereby supporting the success of halal certification programs in the food business sector, including catering. Sertifikasi halal pada usaha catering masih menghadapi beragam problem regulasi dan implementasi, sehingga berdampak pada minimnya hak perlindungan bagi konsumen. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi regulasi dan sertifikasi halal dalam bisnis katering terhadap perlindungan konsumen serta bagaimana kesiapan sektor usaha katering dalam menyikapi sertifikasi halal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, dengan pendekatan empiris dan analisis kritis terhadap literatur yang relevan, termasuk peraturan hukum dan standar sertifikasi halal, serta studi kasus dari praktek bisnis katering di Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan implementasi yang tepat terhadap regulasi dan sertifikasi halal berkontribusi secara signifikan terhadap perlindungan konsumen, dengan menciptakan kepercayaan, memastikan transparansi informasi, dan meningkatkan kualitas serta keamanan makanan yang disediakan. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan wawasan yang mendalam tentang hubungan antara regulasi halal dan perlindungan konsumen dalam konteks bisnis katering, serta menyoroti pentingnya kesadaran hukum dan praktik yang sesuai bagi para pelaku bisnis. Sehingga menunjang keberhasilan program sertifikasi halal pada sektor bisnis makanan, termasuk katering.
DIGITALISING HALAL CERTIFICATION: The Dynamic of Regulations and Policies Concerning Halal Certification in Indonesia Santoso, Lukman; Rachman, Abdul
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 14, No 2 (2023): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v14i2.24115

Abstract

The global halal product market is proliferating, fuelling increased demand for quality halal products. To fulfil halal certification requirements, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in East Java Province, Indonesia face challenges in the certification process which is manual, time-consuming and inefficient. To overcome these problems, this study aims to explore the urgency of digitalising halal certification for optimal impact on improving the quality of halal products for MSMEs in East Java. This research employed a qualitative method with a literature and conceptual juridical approach. This research used primary and secondary data, namely BPJPH data, the Office of Cooperatives and SMEs of East Java Province. The results of this study indicate that government regulations and policies related to halal certification provide legal certainty for digital transformation in the implementation of halal certification in East Java Province. Although the achievements of MSMEs in East Java Province are low compared to those of other provinces, the digitalisation of halal certification can effectively help the MSMEs in East Java Province to reduce costs, expedite halal certification processing time, and increase compliance with halal requirements so that acceleration and increase in the number of halal certifications for MSMEs can take place properly. Pasar produk halal global terus berkembang dengan pesat dan mendorong peningkatan permintaan terhadap produk halal yang berkualitas. Untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Jawa Timur, Indonesia menghadapi tantangan dalam proses sertifikasi yang manual, memakan waktu, dan kurang efisien. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi urgensi digitalisasi sertifikasi halal sehingga berdampak optimal terhadap peningkatan kualitas produk halal UMKM di Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan netnografi dan yuridis konseptual. Penelitian ini menggunakan data hasil wawancara dengan pegiat sertifikasi halal dan data dari situs BPJPH, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi dan kebijakan pemerintah terkait sertifikasi halal memberikan kepastian hukum terhadap transformasi digital dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Provinsi Jawa Timur. Walaupun capaian pelaku UMKM di Provinsi Jawa Timur tergolong rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya, namun digitalisasi sertifikasi halal efektif dapat membantu UMKM Provinsi Jawa Timur untuk mengurangi biaya, mempercepat waktu sertifikasi halal, dan meningkatkan kepatuhan terhadap persyaratan halal sehingga percepatan dan peningkatan jumlah sertifikasi halal bagi UMKM dapat terlaksana dengan baik.
THE TRANSFORMATION OF ZAKAT LAW: An Analysis of Ijtihād Maqāṣidī in the Modernisation of Zakat Practices in Indonesia Bashori, Akmal; mutho'am, Mutho'am; Arianti, Farida; Kumala, Irma Nur; Nurviani, Eka; Mukarromah, Firda Laily
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 15, No 1 (2024): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v15i1.26733

Abstract

Zakat is not merely a category of normative worship but also an aspect of mu’āmalah characterized by its adaptability. This notion is evident in the efforts of the National Zakat Agency (BAZNAS) of Kendal District to modernize zakat law, going far beyond what is stipulated in classical naṣ and fiqh. The modernization of zakat law at BAZNAS Kendal, the main focus of this article, is explored through empirical juridical research using a philosophical re-actualization approach, extensive interpretive analysis, and the theory of maqāṣidi ijtihād. The study finds that modernization is apparent in initiatives to mandate zakat from corporations as zakatable entities, with allocations for distribution in forms such as creative consumptive zakat for installing clean water facilities, creative productive zakat in the form of microfinance, and zakat for community development. Methodologically, Baznas Kendal employs the principles of maqāṣid al-shariֿ’ah, evident in its efforts to link normative zakat teachings (naṣ) with various dynamics of modern life (al-wāqi’) and considerations of social welfare as the essence of shari’a presence. Therefore, this study contributes to the reconstruction of pre-modern zakat law formulations whose conceptualization is no longer visible in the modern era into something more contextually meaningful, and it deepens the understanding of the conceptual framework for the modernization of zakat law that adheres to maqāṣid al-shariֿֿ’ah. Zakat bukan saja katagori ibadah kenormatifan yang given, melainkan juga mu’amalah dengan karakter adaptability (keberubahan). Anggapan ini terlihat dalam upaya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kendal memodernisasi hukum zakat jauh melampaui apa yang tertertuang dalam naṣ maupun fiqh klasik. Modernisasi hukum zakat di BAZNAS Kab. Kendal sebagai fokus utama dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan reaktualisasi filosofis dan analisis interpretatif ekstensif, dan teori ijtihād maqāṣidī. Penelitian ini menemukan bahwa modernisasi hukum terlihat pada upayanya mewajibkan perusahaan sebagai objek yang dikenai zakat, sementara alokasi distribusinya dalam bentuk: zakat konsumtif kreatif berupa pemasangan saluran air bersih, dan produktif kreatif berupa zakat micro finance, serta zakat community development. Secara metodologis Baznas Kendal menggunakan dalil maqāṣid al-shari’a, hal ini terlihat pada upayanya mengaitkan antara ajaran normatif zakat (naṣ) dengan berbagai faktor dinamika kehidupan modern (al-wāqi’), serta pertimbangan kemaslatan sosial sebagai intisari kehadiran shari’a. Dengan demikian penelitian ini berkontribusi merekonstruksi formulasi hukum zakat pramodern yang konseptualisasinya tidak lagi visible di masa modern menjadi lebih memberi makna aplikasi kontekstualnya, serta memperdalam pemahaman kerangka konsepsional modernisasi hukum zakat berbasis maqāṣid al-shariֿֿ’ah.
THE LEGAL CONSTRUCTION OF LICENSING AND SUPERVISION OF SHARIA MULTILEVEL MARKETING IN INDONESIAN TRADE LAW Tri Hidayati; Masyithah Umar; Fathurrahman Azhari; Mujiburohman Abul Abas
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 13, No 2 (2022): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v13i2.17989

Abstract

Trade law in Indonesia has not accommodated Sharia Multilevel Marketing (Sharia MLM). The legitimacy of the Sharia status and supervision by the the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI) does not have legal implications for the legality of the Sharia MLM company business entity. This article aims to explain the urgency of Sharia MLM regulation in trade law and provide input on the legal construction of licensing and supervision of Sharia MLM to maximize the achievement of trade law in Indonesia. This normative legal research uses statutory and conceptual approaches with a legal construction method. The legal materials were analyzed usingcontent analysis technique and prescriptive methodology. The results show that the legal construction of Sharia MLM in trade law is urgently carried out by the government using an integration-partnership model between DSN MUI and the Indonesian Ministry of Trade in the licensing and supervision system of Sharia MLM. The application of this model can legitimize the legal status of a Sharia MLM company so that it can become a locomotive for accelerating the Islamic economic ecosystem to advance the national economy.Hukum perdagangan di Indonesia belum mengakomodasi Multilevel Marketing Syariah (MLM Syariah). Legitimasi status Syariah dan pengawasan oleh Dewa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tidak berimplikasi hukum terhadap status hukum badan usaha perseroan MLM Syariah. Artikel ini bertujuan menjelaskan urgensi pengaturan MLM Syariah dalam hukum perdagangan dan memberikan masukan konstruksi hukum perizinan dan pengawasan MLM Syariah dalam rangka memaksimalkan tercapainya tujuan hukum perdagangan di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan metode konstruksi hukum. Bahan hukum dianalisis menggunakan teknik content analysis dan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum MLM Syariah dalam hukum perdagangan urgen dilakukan pemerintah dengan menggunakan model integrasi-kemitraan antara DSN MUI dan Kementerian Perdagangan dalam sistem perizinan dan pengawasan MLM Syariah. Penerapan model ini dapat melegitimasi status hukum perseroan MLM Syariah sehingga dapat menjadi lokomotif akselerasi ekosistem ekonomi Islam untuk memajukan perekonomian nasional.
APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN NON-ADJUDICATIVE SETTLEMENT OF BANKING DISPUTES FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW Maskanah, Ummi; Md Nor, Mohd Zakhiri; Mulyana, Aji
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 15, No 1 (2024): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v15i1.25411

Abstract

Improving Indonesia's economy is crucial for overcoming poverty, especially post-Covid-19, which caused many business closures. The government introduced the People's Business Credit (KUR) programme to support MSMEs, though some programmes face bad debt issues. In West Bandung Regency, MSMEs use the programme extensively for economic recovery. This research examines whether the Non-Adjudication Settlement model between MSME actors and Islamic banks upholds principles of justice. Using normative and empirical juridical methods, the study incorporates primary, secondary, and tertiary legal materials, along with interviews with MSME actors and KUR-issuing banks. Dispute resolution for problem credits can occur through adjudication (court) or non-adjudication (out-of-court). Islamic banks integrate values from Islamic teachings, encompassing law, morality, and social procedures. For KUR bad credit disputes, Islamic banks are mandated to select processes aligning with Islamic values of truth, justice, and compassion. The non-litigation settlement model is found to reflect Islamic and Indonesian societal values, emphasizing deliberation for consensus and justice. The contribution of this research is to provide an understanding of the effectiveness of the non-adjudication settlement model in handling bad credit in the KUR program, aligning with Islamic values and reflecting Indonesian values. This model can serve as a fairer and more efficient dispute resolution alternative for MSMEs and Islamic banks in Indonesia. Meningkatkan ekonomi Indonesia menjadi sangat penting untuk mengatasi kemiskinan, terutama pasca-Covid-19 yang menyebabkan banyak bisnis tutup. Pemerintah memperkenalkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung UMKM, meskipun beberapa program menghadapi masalah kredit macet. Di Kabupaten Bandung Barat, UMKM menggunakan program ini secara luas untuk pemulihan ekonomi. Penelitian ini mengkaji apakah model Penyelesaian Non-Adjudikasi antara pelaku UMKM dan bank syariah menjunjung prinsip-prinsip keadilan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, studi ini melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta wawancara dengan pelaku UMKM dan bank penerbit KUR. Penyelesaian sengketa untuk kredit bermasalah dapat dilakukan melalui adjudikasi (pengadilan) atau non-adjudikasi (di luar pengadilan). Bank syariah mengintegrasikan nilai-nilai dari ajaran Islam, yang mencakup hukum, moralitas, dan prosedur sosial. Untuk sengketa kredit macet KUR, bank syariah diwajibkan memilih proses yang sesuai dengan nilai-nilai Islam tentang kebenaran, keadilan, dan kasih sayang. Model penyelesaian non-litigasi ditemukan mencerminkan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai masyarakat Indonesia, menekankan musyawarah untuk mufakat dan prinsip keadilan. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman tentang efektivitas model penyelesaian non-adjudikasi dalam menangani kredit macet dalam program KUR, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mencerminkan nilai-nilai Indonesia. Model ini dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih adil dan efisien bagi pelaku UMKM dan bank syariah di Indonesia.
ANALYSIS OF IDEAL LEGAL PROTECTION FOR WORKERS FOLLOWING THE ENACTMENT OF THE OMNIBUS LAW CONCERNING JOB CREATION Suud, Aghia Khumaesi
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 14, No 2 (2023): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v14i2.23935

Abstract

This article aims to discover the ideal form of protection for workers after the Job Creation Omnibus Law was passed, scrapping several articles such as articles 161, 164, 165, and 167 of Law Number 13 of 2003 concerning Employment which were considered detrimental to workers. This study seeks to provide recommendations for the ideal form of regulation for the protection of local workers by employing a juridical approach based on juridical reviews and statutory regulations using secondary data. For this reason, regulations regulating these matters are needed as ideal protection based on an agreement binding the parties, business entities, and workers to satisfy all their rights and obligations, thereby ensuring that good working relationships are established and prosperity is achieved. Business entities must work in tandem with individuals in fulfilling their rights and obligations according to the mandate of the 1945 Constitution. Apart from that, the author hopes that the government will consider amendments to the Job Creation Law by adding articles that support and provide protection for workers to bring about welfare without further thought at a global level. Artikel ini bertujuan untuk mencari bentuk perlindungan ideal kepada para pekerja pasca disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang menghapus beberapa pasal seperti pasal 161, 164, 165, 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja. Kajian ini mencoba memberikan rekomendasi bentuk peraturan yang ideal untuk perlindungan pekerja local yang disajikan dengan menggunakan pendekatan yuridis berdasarkan tinjauan yuridis dan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder. Untuk itu, diperlukan peraturan yang memuat perlindungan ideal berdasarkan kesepakatan berupa perjanjian para pihak, badan usaha, dan pekerja untuk memenuhi seluruh hak dan kewajibannya sehingga dapat terjalin hubungan kerja yang baik dan tercapai kesejahteraan. Jadi, tidak hanya terfokus pada badan usaha saja melainkan antara badan usaha dan perseorangan yang harus saling bekerjasama dalam memenuhi hak dan kewajibannya sesuai amanat UUD 1945. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bagi pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja dengan menambahkan pasal-pasal yang memihak dan memberikan perlindungan bagi pekerja untuk mendapatkan kesejahteraan tanpa berpikir berlebihan secara global.
BEYOND LIKES AND FOLLOWS: Navigating Consumer Trust and IPR-Related Risks in Influencer Marketing Sudirman, Lu; Hutauruk, Rufinus Hotmaulana; Disemadi, Hari Sutra; Agustianto, Agustianto
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 15, No 2 (2024): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v15i2.28054

Abstract

The rapid growth of influencer marketing has revolutionized the way brands connect with their target audiences. However, this novel marketing strategy has also brought forth new legal challenges, particularly in consumer trust and intellectual property rights (IPRs). This study aims to bridge the gap in the current understanding of the interplay between consumer trust and IPR risks in the context of influencer marketing. Through a normative legal research method with a statutory approach, this study seeks to comprehensively examine the wider implications of influencer marketing. The research aims to contribute to developing a more robust legal framework that can effectively address the unique challenges posed by influencer marketing while fostering consumer trust and protecting intellectual property rights. The findings reveal inadequacies in the existing Indonesian legal frameworks, particularly the Consumer Protection Law, Copyright Law, and Trademark and GI Law, in addressing the unique challenges of influencer marketing. The study proposes targeted amendments to these laws, including mandatory disclosure requirements, clear guidelines on fair use and trademark usage, and stronger enforcement mechanisms to mitigate consumer trust and IPR risks. Pertumbuhan pesat pemasaran melalui influencer telah merevolusi cara mengenalkan merek berhubungan dengan audiens target mereka. Namun, strategi pemasaran baru ini juga memunculkan tantangan hukum baru, terutama di bidang kepercayaan konsumen dan hak kekayaan intelektual (HKI). Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan dalam pemahaman saat ini mengenai keterkaitan antara kepercayaan konsumen dan risiko HKI dalam konteks pemasaran influencer. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini berupaya memberikan pemeriksaan menyeluruh terhadap implikasi luas pemasaran influencer. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum yang lebih kuat yang dapat secara efektif menangani tantangan unik yang ditimbulkan oleh pemasaran influencer sambil mendorong kepercayaan konsumen dan melindungi hak kekayaan intelektual. Temuan mengungkapkan ketidakcukupan dalam kerangka hukum Indonesia yang ada, terutama Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, dalam menangani tantangan unik pemasaran influencer. Penelitian ini mengusulkan amandemen khusus terhadap undang-undang ini, termasuk persyaratan pengungkapan wajib, pedoman yang jelas tentang penggunaan wajar dan penggunaan merek dagang, serta mekanisme penegakan yang lebih kuat, untuk mengurangi risiko kepercayaan konsumen dan HKI.
COMMUNITY BANK AS THE PHILOSOPHICAL RATIO LEGIS BEHIND THE PROHIBITION OF ISLAMIC RURAL BANKS FROM OFFERING DIRECT DEBIT IN CONSTITUTIONAL COURT RULINGS: Impacts and Solutions in The Digital Financial Era Kadir, Abdul; Musataklima, Musataklima
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 15, No 2 (2024): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v15i2.26582

Abstract

The unequal legal treatment between Commercial Banks (CB) and Rural Banks (BPR) in providing direct debit services has prompted some parties to file a judicial review of the Banking Law with the Constitutional Court (MK). Through Decision Number 32/PUU-XX/2023, the MK rejected the petition, reasoning that BPR/BPRS are community banks. This study aims to uncover the ratio legis of the community bank concept, the impact of prohibiting direct debit services on Islamic Community Banks amidst the development of Islamic fintech and the National Non-Cash Movement (GNNT), and the collaboration between Islamic Community Banks and Islamic fintech as a sustainability strategy. This is doctrinal legal research using case and statutory approaches, relying on primary and secondary legal materials obtained through library research and analyzed prescriptively. The study reveals that the prohibition of direct debit services for Islamic community banks is based on concerns about undermining their philosophical function to serve economically disadvantaged groups. The limitations and restrictions on payment transaction services have hindered the optimal performance of Islamic community banks in serving the public, particularly micro and small enterprises, thereby affecting sustainable national economic growth. Nevertheless, Islamic community banks can sustain their operations in the digital finance era by collaborating with Islamic fintech lending platforms to enhance their service offerings. Perbedaan perlakuan hukum antara Bank Umum (BU) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam penyediaan layanan direct debit mendorong sejumlah pihak untuk mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Perbankan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui Putusan Nomor 32/PUU-XX/2023, MK menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa BPR/BPRS adalah bank komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap ratio legis dari konsep bank komunitas, dampak pelarangan layanan direct debit pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di tengah perkembangan fintech syariah dan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT), serta kolaborasi antara BPRS dengan fintech syariah sebagai strategi keberlanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelarangan layanan direct debit bagi BPRS didasarkan pada kekhawatiran akan melemahkan fungsi filosofis mereka untuk melayani kelompok ekonomi lemah. Pembatasan dan larangan pada layanan transaksi pembayaran telah menghambat kinerja optimal BPRS dalam melayani masyarakat, khususnya usaha mikro dan kecil, sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Meski demikian, BPRS dapat mempertahankan operasinya di era keuangan digital dengan berkolaborasi bersama platform pinjaman fintech syariah untuk meningkatkan kualitas layanan mereka.

Page 20 of 23 | Total Record : 223

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 2 (2025): Jurisdictie Vol 16, No 1 (2025): Jurisdictie Vol 15, No 2 (2024): Jurisdictie Vol 15, No 1 (2024): Jurisdictie Vol 14, No 2 (2023): Jurisdictie Vol 14, No 1 (2023): Jurisdictie Vol 13, No 2 (2022): Jurisdictie Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie Vol 12, No 2 (2021): Jurisdictie Vol 12, No 1 (2021): Jurisdictie Vol 11, No 2 (2020): Jurisdictie Vol 11, No 1 (2020): Jurisdictie Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019) Jurisdictie: Vol. 10, No. 1 (2019) Jurisdictie: Vol. 9, No. 2 (2018) Jurisdictie: Vol. 9, No. 1 (2018) Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017) Jurisdictie: Vol. 8, No. 1 (2017) Jurisdictie: Vol 7, No 2 (2016) Jurisdictie: Vol 7, No 1 (2016) Jurisdictie: Vol 6, No 2 (2015) Jurisdictie: Vol 6, No 1 (2015) Jurisdictie: Vol 5, No 2 (2014) JURISDICTIE (Vol 3, No 1 JURISDICTIE (Vol 2, No 2 JURISDICTIE (Vol 2 No 1 JURISDICTIE (Vol 1 No 2 JURISDICTIE (Vol 1 No 1 More Issue