cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
trio saputra
Contact Email
trio_saputra@unilak.ac.id
Phone
+6285364465335
Journal Mail Official
jurnalniara@gmail.com
Editorial Address
jl. yos sudarso Km.08 Rumbai Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
jurnal niara
Published by Universitas Lancang Kuning
ISSN : 16933516     EISSN : 25287575     DOI : 10.31849
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
The scope includes but is not limited to topics, e.g. public policy, administrative reform, corporate governance, collaborative governance, dynamic public services, e-government, digital governance, e-commerce, local government studies, multi-level governance, financial institutions, behavioral finance, innovation, entrepreneurship, microfinance, human resource, knowledge management, leadership, strategic management, organizational development, institutionalization, organizational behavior, learning culture, fiscal policy, tax administration, international tax, politics of taxation, welfare and national security, and sustainable development
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 18 No. 1 (2025): Mei" : 30 Documents clear
Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Stunting di Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Yiyin Antias Wahyuningsih; Ilmi Usrotin Choriyah
Jurnal Niara Vol. 18 No. 1 (2025): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v18i1.23081

Abstract

Tujuan penlitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran pemetintah desa dalam pencegahan stunting di Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, catatan dan penggunaan data primer dan sekunder. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik purposive sampling dengan memilih informal yaitu kepala desa, kader posyandu, katua kader, dan staff pelayanan. Dengan menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Tropodo yaitu pertama ketersediaan sarana dan prasana dimana Desa Tropodo telah berupaya memberikan alat posyandu. Kedua ketersediaan anggaran dimana pemerintah Desa Tropodo telah menganggarkan dana untuk melaksanakan kegiatan pencegahan stunting. Ketiga kemitraan dimana petugas kesehatan memberikan edukasi terkait pencegahan stunting. Keempat partisipasi masyarakat dimana masyarakat Desa Tropodo mendukung dalam program pencegahan stunting
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Community Based Tourism (CBT) Pada Desa Wisata Kampung Bandar Kota Pekanbaru Hardi, Rifki Theresio; Indraddin; Azwar
Jurnal Niara Vol. 18 No. 1 (2025): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v18i1.23626

Abstract

Penelitian ini mengkaji upaya pemberdayaan masyarakat melalui Community Based Tourism (CBT) oleh Pokdarwis di Kelurahan Kampung Bandar, Pekanbaru. Menggunakan perspektif teori Strukturasi Anthony Giddens, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pokdarwis dalam pemberdayaan masyarakat serta mengidentifikasi struktur yang memungkinkan dan menghambat dalam implementasi CBT. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, dengan pemilihan informan secara purposive dan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan upaya pemberdayaan yang dilakukan meliputi peningkatan posisi dan peran masyarakat, pembukaan peluang usaha, dan pelibatan masyarakat dalam setiap kegiatan. Terdapat enam struktur yang mendukung program ini, yaitu: tradisi gotong royong, dukungan berbagai pihak, ketersediaan modal awal, pemberian sanksi informal, lokasi strategis, dan keterbukaan masyarakat. Sementara itu, teridentifikasi tiga struktur penghambat yang menghambat, meliputi: keterbatasan modal operasional Pokdarwis, mundurnya banyak anggota dan ketidakaktifan dalam organisasi, serta sejarah kawasan sebagai lingkungan kumuh yang masih mempengaruhi pengembangan pariwisata
Open Government Dalam Mewujudkan Desa Anti Korupsi (Studi Kasus Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro) Unik Agustina Sari; Muhammad Miftahul Huda; Sri Kasiami
Jurnal Niara Vol. 18 No. 1 (2025): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v18i1.24261

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan prinsip Open Government di Desa Kedungsumber sebagai upaya mewujudkan desa antikorupsi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis empat aspek utama Open Government berdasarkan OECD, yaitu partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang meliputi Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Kedungsumber telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan baik, meskipun ada tantangan dalam hal akses informasi di wilayah terpencil. Akuntabilitas tercermin melalui pelaporan keuangan yang transparan dan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan. Transparansi terwujud dalam penyebaran informasi anggaran dan kegiatan melalui berbagai saluran komunikasi, namun Rancangan Anggaran Belanja (RAB) belum dipublikasikan pada website. Partisipasi masyarakat diperkuat melalui forum musyawaroh dusun (MODUS), dan integritas perangkat desa dibuktikan dengan kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan serta penghargaan sebagai desa anti korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip Open Government di Desa Kedungsumber efektif dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, serta mengurangi potensi korupsi di tingkat desa. This research aims to assess the implementation of Open Government principles in Kedungsumber Village as an effort to realize an anti-corruption village. Using a descriptive qualitative approach, this study analyzed four main aspects of Open Government based on the OECD, namely community participation, transparency, accountability, and integrity. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, with informants including the Village Head, village officials, and the community. The results showed that Kedungsumber Village has implemented these principles well, although there are challenges in terms of access to information in remote areas. Accountability is reflected through transparent financial reporting and active participation of citizens in decision-making. Transparency is manifested in the dissemination of budget and activity information through various communication channels, but the Draft Budget (RAB) has not been published on the website. Community participation is strengthened through the hamlet musyawaroh forum (MODUS), and the integrity of village officials is evidenced by community satisfaction with services and awards as an anti-corruption village. This study concludes that the implementation of Open Government principles in Kedungsumber Village is effective in improving clean and transparent governance, and reducing the potential for corruption at the village level.
Literatur Review Pengaruh Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Indonesia Pini Septiani, Rosa; Inggita Raiesa Rahmi; Khairul Rasyid
Jurnal Niara Vol. 18 No. 1 (2025): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v18i1.26314

Abstract

Sanitasi adalah upaya pencegahan penyakit dengan mengurangi faktor-faktor lingkungan yang terkait dengan penyebaran penyakit sehingga derajat kesehatan manusia terpelihara dengan sempurna. Lingkungan yang buruk mendukung berkembangnya berbagai penyakit, seperti diare yang disebabkan oleh kondisi kesehatan lingkungan yang tidak baik. Penyakit diare merupakan penyakit endemis di Indonesia dan penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sering disertai dengan kematian yang masih menjadi penyumbang angka kematian di Indonesia terutama pada balita. Secara global terjadi peningkatan kasus diare yang menyebabkan kematian pada balita. Data WHO menyatakan bahwa terdapat sekitar 1,7 milyar kasus diare pada balita dan menyebabkan kematian sebanyak 525.000 balita setiap tahunnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara kondisi sanitasi lingkungan dengan kejadian diare pada balita. Metode penelitian ini adalah studi literature review dengan memusatkan kajian spesifik dari berbagai cakupan yang ditemukan untuk digabung dan menarik kesimpulan yang ringkas dan didapatkan melalui database penyedia jurnal google scholar. Hasil penelusuran google scholar sebanyak 10 jurnal dipilih sesuai kriteria inklusi. Setelah dilakukan screening jurnal yang tidak eligible dengan kriteria inklusi sebanyak 5 jurnal, dan jurnal yang eligible dengan kriteria inklusi sebanyak 5 jurnal. Hasil penelitian adalah ditemukan hubungan antara sanitasi lingkungan seperti penyediaan air bersih, kepemilikan jamban, tempat pembuangan sampah dengan kejadian diare pada balita. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat penyebab sanitasi lingkungan yang buruk seperti sarana air bersih yang kurang, kondisi jamban yang kurang layak, dan tempat pembuangan sampah rumah tangga yang tidak baik
Pelayanan Pendaftaran Dan Penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kota Pekanbaru Nadia Antania Hanjani; Hafzana Bedasari
Jurnal Niara Vol. 18 No. 1 (2025): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v18i1.25325

Abstract

Abstrak Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Pekanbaru masih belum tercapai target kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebesar 25% yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan terdapat modus penipuan yang menyamar sebagai layanan aktivasi IKD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelayanan pendaftaran dan penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data serta dianalisis menggunakan teori Bharata dengan empat indikator yaitu penyedia layanan, penerima layanan, jenis layanan, dan kepuasan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan manfaat IKD masih rendah, sementara kendala teknis seperti stabilitas aplikasi dan spesifikasi perangkat memperlambat adopsi layanan. Kepuasan pengguna juga belum tercapai sepenuhnya, dengan kebutuhan akan peningkatan performa aplikasi dan panduan yang lebih jelas. Kata Kunci : Pelayanan, Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Politik Hukum Pengaturan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat Saputra, Almahdi; Dian Bakti Setiawan; Anton Rosari
Jurnal Niara Vol. 18 No. 1 (2025): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v18i1.25401

Abstract

Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat merupakan buah dari dari adanya putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. Rentetan panjang pelaksanaan PSU tersebut yang juga diikuti dengan berbagai persoalan-persoalan hukum tidak terlepas dari ketiadaaan pengaturan yang mengatur secara tegas dalam Undang-Undang Pemilu berkaitan dengan Pelaksanaan PSU sebagai akibat dari dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan terkait itu hanya diatur dalam Peraturan KPU, hal ini sejatinya belumlah cukup. Sehingga dengan itu susah untuk menentukan bagaimana politik hukum pengaturan PSU tersebut. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, pertama Bagaimana Politik Hukum Pengaturan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kedua Apakah Politik Hukum Pengaturan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sudah Sesuai dengan Asas Kepastian Hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan data sekunder sebagai data utama dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Politik hukum pengaturan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang DPD Sumatera Barat menunjukkan tidak adanya pengaturan yang tegas terkait dengan PSU akibat dari putusan MK. Kedua, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang DPD Sumatera Barat tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, hal tersebut dikarenakan terjadinya kekosongan pengaturan dalam Undang-Undang yang lebih tinggi terkait dengan PSU akibat dari putusan MK. .
Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Minimal Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Fadila, Fauziah; Khairul Fahmi; Dian Bakti Setiawan
Jurnal Niara Vol. 18 No. 1 (2025): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v18i1.23665

Abstract

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, sementara sebelumnya Mahkamah Konstitusi secara tegas menolak permohonan perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 terkait pengujian pasal yang sama yaitu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait pengaturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang menurutnya pengaturan batas usia merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk undang-undang. Adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan, sehingga menunjukkan pergeseran sikap Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini membahas bagaimana pergeseran pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan Putusan mengenai batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan alasan permohonan dalam perkara tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, sedangkan Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena Mahkamah Konstitusi menilai dalam perkara tersebut terdapat ketidakadilan yang intolerable, sehingga open legal policy dapat diabaikan, sehingga terlihat adanya pergeseran pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus permasalahan tersebut
Peran Rupbasan Dalam Benda Sitaan Hasil Pidana Korupsi (Studi Rupbasan Kelas 1 Padang) Khairun Nissa, Zakiyah; Elwi Danil; Nani Mulyati
Jurnal Niara Vol. 18 No. 1 (2025): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v18i1.24245

Abstract

Pasal 44 Ayat (1) KUHAP mengatur bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Rupbasan merupakan unit pelaksana yang dikelola Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penerapan terhadap Peraturan Perundang-Undangan ini belum berlaku efektif di wilayah hukum Rupbasan kelas 1 Padang. Perumusan Masalah 1. Bagaimanakah peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dalam menangani Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi 2 Hambatan yang temui oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dalam menangani Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi? Peran Rupbasan Kelas 1 Padang belum begitu efektif karena belum efektifnya regulasi yang ada terkait benda sitaan hasil tindak pidana korupsi untuk dilakukan pengelolaan selama proses peradilan berlangsung sampai adanya putusan. Hambatan yang dihadapi oleh Rupbasan kelas1Padang dalam menangani benda sitaan hasil tindak pidana korupsi yaitu terkait penegakan hukum yang belum berkoordinasi dengan baik antar lembaga khususnya dalam menangani benda sitaan hasil tindak pidana korupsi, hambatan selanjutnya sarana atau fasilitas untuk menampung benda sitaan hasil tindak korupsi yang belum memadai di Rupbasan Kelas 1 Padang dan ruang yang tidak tersedia. Kemudian kendala lain faktor cuaca hujan dan banjir yang masuk ke dalam Rupbasan Kelas 1 Padang dan menyebabkan berkurang nya nilai benda sitaan yang berada di Rupbasan.
Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Perempuan Di Desa Kauman Kabupaten Bojonegoro Dewi Nur Rohmah; Miftahul Huda; Cahya Lukito
Jurnal Niara Vol. 18 No. 1 (2025): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v18i1.24322

Abstract

Studi ini akan menyelidiki strategi kepemimpinan transformasional yang diterapkan oleh kepala desa perempuan di Desa Kauman, Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, akan dibahas bagaimana masyarakat melihat peran perempuan dalam kepemimpinan dan bagaimana masyarakat melihat peran perempuan tersebut. Studi kasus ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Pengaruh ideal, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individu terhadap kepemimpinan transformasional ditunjukkan melalui analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa perempuan di Desa Kauman yang memiliki kepemimpinan transformasional telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, melakukan inovasi untuk mendorong masyarakat, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui sikap terbuka dan empati. Program seperti pelatihan hidroponik dan pemasaran digital telah terbukti dapat meningkatkan sumber daya manusia desa. Ini juga menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan yang sama untuk menjadi pemimpin, dan ini dapat memecahkan stereotip tentang gender.
Dynamic Governance Melalui Whistleblowing System Sebagai Pengendali Gratifikasi Didesa Kauman Sofitasari; Ahmad Taufiq; Cahya Lukito
Jurnal Niara Vol. 18 No. 1 (2025): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v18i1.24392

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sebagai bagian dari Whistleblowing System di Desa Kauman, Kabupaten Bojonegoro, yang diluncurkan pada September 2023. Sistem ini diperkenalkan sebagai mekanisme pengendalian gratifikasi dan pencegah korupsi di tingkat pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi di lapangan. Pembahasan hasil penelitian menunjukkan kontribusi UPG terhadap aspek tata kelola transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan desa, mengurangi kemungkinan terjadinya gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang. Akan sangat efektif juga dalam partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik gratifikasi untuk memperkuat sistem pengendalian di desa. Namun, tantangan resistensi budaya dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa itu whistleblowing belum dapat diatasi. Kesimpulannya adalah UPG memang menunjukkan janji sebagai instrumen yang efektif dalam memantau gratifikasi dan dapat direplikasi di desa lain untuk tata kelola yang lebih baik yang bersih dan akuntabel.

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2025): September Vol. 18 No. 1 (2025): Mei Vol. 17 No. 3 (2025): Januari Vol. 17 No. 2 (2024): September Vol. 17 No. 1 (2024): Mei Vol. 16 No. 3 (2024): Januari Vol. 16 No. 2 (2023): September Vol. 16 No. 1 (2023): Mei Vol. 15 No. 3 (2023): Januari Vol. 15 No. 2 (2022): September Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2021) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2020) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2019) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2018) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol. 9 No. 2 (2017) Vol. 9 No. 1 (2016) More Issue