cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
trio saputra
Contact Email
trio_saputra@unilak.ac.id
Phone
+6285364465335
Journal Mail Official
jurnalniara@gmail.com
Editorial Address
jl. yos sudarso Km.08 Rumbai Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
jurnal niara
Published by Universitas Lancang Kuning
ISSN : 16933516     EISSN : 25287575     DOI : 10.31849
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
The scope includes but is not limited to topics, e.g. public policy, administrative reform, corporate governance, collaborative governance, dynamic public services, e-government, digital governance, e-commerce, local government studies, multi-level governance, financial institutions, behavioral finance, innovation, entrepreneurship, microfinance, human resource, knowledge management, leadership, strategic management, organizational development, institutionalization, organizational behavior, learning culture, fiscal policy, tax administration, international tax, politics of taxation, welfare and national security, and sustainable development
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 509 Documents
 47   48   49   50   51 
Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Baruh Panyambaran Kabupaten Balangan Selamat Riadi riadi; Riski Aditia; Norhidayah
Jurnal Niara Vol. 19 No. 2 (2026): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/j35sqr09

Abstract

Jalan Usaha Tani (JUT) menghubungkan lahan produksi dengan permukiman dan pasar, tetapi manfaatnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fisik jalan, melainkan juga oleh mutu implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pembangunan JUT di Desa Baruh Panyambaran, Kabupaten Balangan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi terhadap 10 informan yang dipilih secara purposive dari unsur pelaksana program, penyuluh, pemerintah desa, kelompok tani, dan penerima manfaat. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi belum optimal. Komunikasi program belum menghasilkan pemahaman bersama karena sosialisasi khusus dan konfirmasi kepada pemilik lahan belum konsisten. Perencanaan program dan pembagian tugas telah tersedia, tetapi keterbatasan petugas, anggaran, dan intensitas pengawasan mengurangi kualitas pelaksanaan. Kompetensi pelaksana relatif sesuai, sedangkan tindak lanjut dan ketepatan waktu masih perlu diperkuat. SOP dan alur proposal telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya dipahami kelompok tani. Penelitian menemukan kesenjangan implementasi administratif-lapangan, yaitu kondisi ketika aturan dan dokumen tersedia, namun belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi komunikasi partisipatif, pengawasan rutin, dan akses prosedural yang mudah bagi penerima manfaat.
Peran Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Di Desa Lasiwala Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Cici Aprilia; Erfina; Ahmad Mustanir; Irwan
Jurnal Niara Vol. 19 No. 2 (2026): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/1557wz55

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran PKK sebagai mitra pemerintah desa dalam meningkatkan kemandirian masyarakat di Desa Lasiwala yang sempat vakum selama dua tahun sebelum kembali aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran PKK dalam meningkatkan kemandirian masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan penelitian berjumlah sembilan orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 Plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PKK tercermin dalam tiga indikator, yaitu Penguatan Sosial dan Kelembagaan sebagai indikator yang paling dominan, Pendidikan dan Pelatihan yang telah terlaksana dengan cukup baik, serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang masih belum optimal. Faktor pendukung utama meliputi modal sosial dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya meliputi rendahnya partisipasi anggota, keterbatasan anggaran, dan terbatasnya jumlah kader. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PKK Desa Lasiwala berperan cukup penting dalam mendukung kemandirian masyarakat, meskipun aspek pemberdayaan ekonomi keluarga masih memerlukan penguatan lebih lanjut. 
Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Mattiro Deceng Kabupaten Pinrang Wismayanti; Sundari; Muhammad Ikbal
Jurnal Niara Vol. 19 No. 2 (2026): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/69c8hn54

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemanfaatan Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Mattiro Deceng, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan sampel sebanyak 86 responden yang ditentukan melalui teknik purposive sampling berdasarkan rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan bantuan program IBM SPSS Statistics versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan Aplikasi Mobile JKN berada pada kategori sangat baik dengan persentase sebesar 78%, sementara pelayanan kesehatan di Puskesmas Mattiro Deceng pada kategori baik dengan persentase sebesar 75%. Ketepatan sasaran, perubahan yang terjadi, dan tercapainya tujuan merupakan indikator efektivitas tertinggi, sedangkan keadilan pelayanan menjadi indikator pelayanan kesehatan terendah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin efektif pemanfaatan Aplikasi Mobile JKN, semakin baik pula pelayanan kesehatan yang dirasakan masyarakat. Meskipun demikian, literasi digital pada kelompok usia lanjut, kemudahan akses, dan keadilan pelayanan masih perlu ditingkatkan agar pemanfaatan aplikasi dapat berjalan lebih merata.
Pemanfaatan Whatsapp Sebagai Sarana Transparansi Informasi Publik Di Pemerintahan Desa Lasiwala Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Putri Aisyah; Muhammad Ikbal; Muhammad Arisal Asad; Erfina
Jurnal Niara Vol. 19 No. 2 (2026): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/3xxdtc14

Abstract

This study aims to analyze the utilization of WhatsApp as a means of public information transparency in the Lasiwala Village Government, Pitu Riawa Sub-district, Sidenreng Rappang Regency, examined through four dimensions of transparency: clarity, accessibility, integration, and rationality of information. This research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with nine informants consisting of key informants (village officials), supporting informants (residents joined in the WhatsApp group), and comparative informants (residents not joined in the group), complemented by observation and documentation. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model, assisted by NVivo 12 software. The results show that WhatsApp utilization has been running but remains suboptimal. Clarity has improved through mixed-language messaging, yet lacks a written standard. Accessibility is the weakest dimension, reaching only around 25 percent of household heads. Integration shows consistent message substance but weak timeliness and archiving. Rationality of information still depends heavily on the personal judgment of the Village Head rather than a documented procedure. These findings indicate that transparency through WhatsApp in village governance is constrained less by technology itself than by the absence of standardized communication management.
Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kota Solok Sulthan Dzakwan Dhaifullah Windel; Asrinaldi; Aidinil Zetra
Jurnal Niara Vol. 19 No. 2 (2026): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/0xbn6557

Abstract

This study aims to analyze the factors that cause obstacles in the implementation of Digital population identity (IKD) in Solok City and identify the efforts of local governments in overcoming them. This research is motivated by the gap between the achievement of the electronic-based governance system Index (SPBE) of Solok city which is classified as very good with the adoption rate of IKD which is still low and has not reached the national target. The research uses a qualitative approach with Case Study Method. Data was obtained through in-depth interviews with informants from the Department of Population and Civil Registration, Department of communication and Information Technology, Regional Secretariat, Department of investment and One-Stop Integrated Services, Social Services, and the community. Data analysis was conducted using the theory of policy implementation George C. Edwards III covers aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results showed that IKD implementation barriers occur in all these variables and are rooted in policy fragmentation between the management of SPBE by the Department of communication and Information Technology and the management of IKD by Disdukcapil. This condition causes the success of SPBE does not have a direct impact on increasing the adoption of IKD. The Solok city government has made various efforts through the expansion of activation, strengthening regulation, institutional cooperation, and public communication innovation, but its effectiveness is still limited due to cross-sectoral regulatory constraints and systemic institutional fragmentation.
Program Keluarga Berencana dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)Di desa Hauwai Kabupaten Balangan Irza Setiawan
Jurnal Niara Vol. 19 No. 2 (2026): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/j9d8yn96

Abstract

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas keluarga dan mengendalikan pertumbuhan penduduk. Namun, penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) implan di Desa Hawai masih tergolong rendah dibandingkan metode kontrasepsi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Implan di Desa Hawai. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan retrospektif. Data diperoleh dari laporan pelayanan KB periode Januari–April 2026 yang meliputi jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), pengguna KB pil, suntik, implan, IUD, dan pasangan yang tidak ber-KB. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif melalui distribusi frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pengguna implan tetap sebanyak 19 akseptor atau sekitar 6,01% dari total 316 PUS selama periode pengamatan, sedangkan penggunaan kontrasepsi didominasi oleh pil (41,14%) dan suntik (37,97%). Rendahnya penggunaan implan dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan masyarakat, kurangnya dukungan suami, akses pelayanan yang belum optimal, dan minimnya sosialisasi mengenai MKJP. Penelitian ini menghasilkan Model E-DASI IMPLAN yang terdiri atas Edukasi Berbasis Komunitas, Dukungan Suami, Akses Pelayanan, dan Sosialisasi Intensif Implan sebagai strategi peningkatan penggunaan MKJP di Desa Hauwai
Hubungan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Sampah Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kelurahan Wala Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang Dewi Mutia Anggreni; Hardianti; Yayuk Astuti
Jurnal Niara Vol. 19 No. 2 (2026): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/vcfd4y20

Abstract

Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga, kepuasan masyarakat, serta hubungan statistik antara kedua variabel tersebut di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei cross-sectional yang bersifat deskriptif-asosiatif. Populasi penelitian berjumlah 992 kepala keluarga dengan sampel sebanyak 91 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan dipilih melalui teknik purposive sampling. Kualitas pelayanan diukur berdasarkan lima dimensi SERVQUAL, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy, sedangkan kepuasan masyarakat diukur berdasarkan sembilan unsur pelayanan publik. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memperoleh capaian sebesar 67% dan kepuasan masyarakat sebesar 67%, yang keduanya termasuk dalam kategori baik. Namun, dimensi reliability, khususnya konsistensi dan ketepatan waktu pengangkutan sampah, memperoleh penilaian relatif lebih rendah. Hasil regresi menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat, dengan persamaan Y = 4,353 + 1,780X, nilai t sebesar 18,090, p < 0,001, dan R² sebesar 0,786. Hal ini menunjukkan bahwa 78,6% variasi kepuasan masyarakat dalam model dapat dijelaskan secara statistik oleh kualitas pelayanan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan konsistensi jadwal dan ketepatan waktu pengangkutan sampah guna meningkatkan kepuasan masyarakat. Hasil penelitian perlu ditafsirkan secara hati-hati karena menggunakan non-probability sampling dan terdapat kedekatan indikator antarvariabel
Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pelayanan Publik di Kantor Desa Mario Sidenreng Rappang Sinar Baharuddin; Sapri; Lukman; Sofyan
Jurnal Niara Vol. 19 No. 2 (2026): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/xz54xh90

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pelayanan publik di Kantor Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh kepala keluarga (KK) di Desa Mario yang berjumlah 786 KK, dengan sampel sebanyak 89 responden yang ditentukan melalui teknik purposive sampling dan rumus Slovin dengan taraf kesalahan 10%. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis regresi linear sederhana berbantuan program SPSS versi 28 serta skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekapitulasi variabel pemanfaatan teknologi informasi berada pada kategori kurang baik dengan persentase 59,33%, sedangkan rekapitulasi variabel pelayanan publik berada pada kategori baik dengan persentase 70,9%. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,384 lebih besar dari t tabel sebesar 0,1755, sehingga Ha diterima, yang berarti pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pelayanan publik di Kantor Desa Mario. Meskipun demikian, nilai koefisien determinasi (R Square) yang hanya sebesar 0,002 menunjukkan bahwa kontribusi variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap pelayanan publik relatif kecil, sehingga sebagian besar variasi pelayanan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.
Penerapan Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 5 Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Mayang Gumalasari; Irawati; Fara Merian Sari; Abdul Mirad; Sri Roserdevi Nasution
Jurnal Niara Vol. 19 No. 2 (2026): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/5zpq7v62

Abstract

kesetaraan gender di Kabupaten Pelalawan serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan implementasi. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 4 informan yang dipilih secara purposive sampling (Kepala Dinas, Kepala Sub Bidang, Staf, dan Fasilitator PUG), dokumentasi, serta data sekunder dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Badan Pusat Statistik. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman dengan berpedoman pada teori kesetaraan gender Najih (2017) dan kerangka RBET (Larson et al., 2024). Temuan Utama Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan implementasi (implementation gap) yang sangat signifikan. Aspek perencanaan responsif gender mencapai nilai 88,12% (kategori baik), namun aspek pelaksanaan hanya 44,50% dan aspek pengawasan 33,33% (kategori sangat kurang). Pada indikator akses, terjadi kesenjangan ekonomi yang tajam dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya 47,05% dibanding laki-laki 84,80%. Pada indikator partisipasi, keterlibatan perempuan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bersifat simbolis (tokenism) dan keterwakilan perempuan di legislatif menurun drastis dari 23,08% menjadi 13,85%. Pada indikator kontrol, perempuan tidak memiliki kontrol atas aset strategis seperti tanah dan investasi. Berdasarkan kerangka RBET, program Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Pelalawan hanya beroperasi pada level Reach dan Benefit, belum mencapai level Empower dan Transform. Implikasi Regulasi yang tidak lengkap (Peraturan Bupati tentang mekanisme pelaporan PUG kosong selama 8 tahun), alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG) yang minim (baru 10% dari APBD), serta norma patriarki yang mengakar menjadi faktor penghambat utama. Diperlukan revisi Peraturan Daerah tentang PUG agar mencakup tujuh proses pembangunan, penerbitan Peraturan Bupati tentang pelaporan PUG dengan mekanisme sanksi, kebijakan afirmasi kuota 30% keterwakilan perempuan, serta penguatan peran Inspektorat/APIP dalam pengawasan.

Page 51 of 51 | Total Record : 509

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 2 (2026): September Vol. 19 No. 1 (2026): Mei Vol. 18 No. 3 (2026): Januari Vol. 18 No. 2 (2025): September Vol. 18 No. 1 (2025): Mei Vol. 17 No. 3 (2025): Januari Vol. 17 No. 2 (2024): September Vol. 17 No. 1 (2024): Mei Vol. 16 No. 3 (2024): Januari Vol. 16 No. 2 (2023): September Vol. 16 No. 1 (2023): Mei Vol. 15 No. 3 (2023): Januari Vol. 15 No. 2 (2022): September Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2021) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2020) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2019) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2018) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol. 9 No. 2 (2017) Vol. 9 No. 1 (2016) More Issue