cover
Contact Name
trio saputra
Contact Email
trio_saputra@unilak.ac.id
Phone
+6285364465335
Journal Mail Official
jurnalniara@gmail.com
Editorial Address
jl. yos sudarso Km.08 Rumbai Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
jurnal niara
ISSN : 16933516     EISSN : 25287575     DOI : 10.31849
The scope includes but is not limited to topics, e.g. public policy, administrative reform, corporate governance, collaborative governance, dynamic public services, e-government, digital governance, e-commerce, local government studies, multi-level governance, financial institutions, behavioral finance, innovation, entrepreneurship, microfinance, human resource, knowledge management, leadership, strategic management, organizational development, institutionalization, organizational behavior, learning culture, fiscal policy, tax administration, international tax, politics of taxation, welfare and national security, and sustainable development
Articles 509 Documents
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pariaman Ferly Faizal Dhad; Azwar; Maihasni
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/f95drn91

Abstract

This study aims to describe and analyze the implementation of Pariaman City Regional Regulation No. 10 of 2018 on Public Order by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in controlling street vendors (PKL). The study used a descriptive qualitative approach with purposive sampling techniques. Data were collected through in-depth interviews and observations of Municipal Police and Diskoperindag, then analyzed using Miles and Huberman models. The results showed that the implementation of local regulations is done through a persuasive approach with socialization, giving rebuke, dialogue, and solutions to street vendors, prioritizing educational and humanist approaches. However, the implementation is not optimal because of structural constraints including the absence of suitable places for street vendors and limited operating budgets due to a decrease in local revenue after the COVID-19 pandemic, as well as cultural constraints such as kinship and resistance from street vendors. In conclusion, it is necessary to improve interagency coordination, provide adequate infrastructure, and strengthen commitment to more effective policy implementation. The study used the theory of structural functionalism Talcott Parsons with AGIL scheme as a framework for analysis.
Pengaruh Implementasi Aplikasi Mobile Digital Desa (DIGIDES) Terhadap Kualitas Pelayanan Masyarakat Putri sandra s; Andi Astinah Adnan; Abdul Jabbar; Sofyan B
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/krpspw57

Abstract

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi aplikasi Mobile Digital Desa (DIGIDES) terhadap kualitas pelayanan publik di Desa Salobukkang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang. Digitalisasi ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear sederhana. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 55 responden. Variabel implementasi diukur melalui indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi , sedangkan kualitas pelayanan diukur menggunakan dimensi SERVQUAL (tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Mobile DIGIDES berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai t-hitung 4,037 > t-tabel 2,006. Koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,235 menunjukkan bahwa implementasi aplikasi tersebut berkontribusi sebesar 23,5% terhadap kualitas pelayanan publik di lokasi penelitian. Meskipun berpengaruh signifikan, pemanfaatan aplikasi belum optimal karena rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari aparat desa. Kata Kunci : Implementasi, Mobile DIGIDES, Kualitas Pelayanan Publik, Desa Digital.  
Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada T. Ramadhan Hatim Sidik; Ali Yusri; Auradian Marta
Jurnal Niara Vol. 18 No. 3 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/casxad08

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi strategi komisi pemilihan umum Provinsi Riau dalam meningkatkan angka partisipasi peilih dalam pilgub riau tahun 2018 dan faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih. Teori yang digunakan adalah teori menurut Chandler yang mengelompokkan ke dalam 3 kelompok yaitu Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang (Perencanaan), Pemilihan Tindakan (Pencapaian Visi dan Misi), Alokasi Sumber Daya (Dukungan Pelaksanaan Kegiatan). Lokasi penelitian ini di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian yang didapatkan  adalah Tahapan formulasi dan sasaran jangka panjang, tahapan ini ada kejelasan menunjukan rencana yang sosialisasi ditetapkan oleh KPU, Tahapan pemilihan tindakan, tahapan ini KPU melaksanakan sosialisasi kepada segmen seluruh pemilih dengan metode sosialisasinya berupa yaitu tatap muka serta penggunaan media massa dengan pola pelaksanaannya disesuaikan karakteristik dengan segmen yang dituju, Tahapan pengalokasian sumber daya, tahapan ini sudah menunjukan dilaksanakannya peningkatan kegiatan sumber daya berupa bimbingan teknis seluluh kepada panitia ad yang hoc akan melakukan sosialisasi pemilukada
Pengembangan Pariwisata Kampuang Sarugo (Saribu Gonjong) dalam Perspektif Community Based Tourism (CBT) di Provinsi Sumatera Barat Tisra Aulia; Meyzi Heriyanto; Hasim As’ari
Jurnal Niara Vol. 18 No. 3 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/qhs3ev48

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya pariwisata di Indonesia yang menempatkan masyarakat sebagai penggerak utama melalui pendekatan Community Based Tourism (CBT). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengembangan pariwisata Kampuang Sarugo dalam perspektif CBT dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif eksplanatif, dengan data yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan ketua Pokdarwis, pemerintah nagari, tokoh adat, pelaku usaha wisata seperti homestay dan kuliner, serta masyarakat umum. Dokumentasi berupa foto kegiatan, arsip struktural Pokdarwis, data kunjungan wisatawan, dan catatan sejarah desa wisata turut menjadi bagian penting dalam penguatan data penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata Kampuang Sarugo telah mencerminkan prinsip utama CBT. Masyarakat terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, dan berbagai kegiatan wisata, mulai dari pengoperasian homestay Rumah Gadang, penyediaan kuliner tradisional, hingga pelaksanaan atraksi budaya seperti randai, talempong, dan edukasi adat. Aktivitas wisata memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, terutama perempuan dan pemuda, sekaligus mendorong pelestarian budaya Minangkabau. Meskipun demikian, penelitian menemukan masih adanya beberapa kendala seperti keterbatasan akses jalan, kapasitas SDM Pokdarwis yang belum merata, tantangan dalam pengelolaan promosi digital, serta kekhawatiran masyarakat terhadap dampak sosial budaya dari kedatangan wisatawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kampuang Sarugo memiliki potensi besar untuk berkembang lebih maju, namun membutuhkan penguatan manajemen dan pendampingan berkelanjutan
Sekuritisasi Isu Human Trafficking Dalam Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia  (PMI) Ilegal Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Bengkalis Zana; Saiman Pakpahan; Wazni
Jurnal Niara Vol. 18 No. 3 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/84w4c659

Abstract

Perdagangan orang (human trafficking) merupakan bentuk kejahatan transnasional yang berdampak terhadap keamanan manusia, serta stabilitas sosial. Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah perbatasan yang berbatasan dengan Malaysia. Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah perbatasan yang rentan terhadap perdagangan orang karena melibatkan jaringan lintas negara. Human trafficking termasuk dalam ancaman keamanan non-tradisional. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses sekuritisasi isu human trafficking dalam upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkalis dalam kajian Hubungan Internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis, Pos Angkatan Laut (Posal TNI AL), dan Disnakertrans Kabupaten Bengkalis, penelusuran dokumen, serta observasi. Analisis data menggunakan alur coding Johnny Saldana dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori sekuritisasi Barry Buzan yang memiliki lima unsur utama, yaitu securitizing actor, referent object, audience, existential threat, dan speech act. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sekuritisasi telah berjalan dan dapat dilihat dari pengawasan patroli laut, pengawasan dokumen perjalanan, dan peningkatan keamanan verifikasi calon tenaga kerja. Securitizing actor berperan menghadapi perdagangan orang sebagai ancaman serius. Referent object yang dilindungi masyarakat perbatasan dan keamanan wilayah negara. Posisi human trafficking sebagai existential threat yang merupakan kejahatan lintas negara yang memiliki dampak terhadap keamanan sosial. Dalam menindaklanjuti human trafficking speech act  merupakan pernyataan resmi penegak hukum dan audience sebagai tindakan penanganan yang lebih serius
Efektivitas Kinerja Satpol PP Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Kuantan Singingi Fitra Andwika; Zulkarnaini
Jurnal Niara Vol. 18 No. 3 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/vsvf5a74

Abstract

Penertiban terhadap tempat hiburan malam menjadi isu penting dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki peraturan daerah mengenai penyakit masyarakat seperti di Kabupaten Kuantan Singingi. Keberadaan tempat hiburan malam ilegal seringkali memicu keresahan sosial karena berpotensi menjadi tempat terjadinya pelanggaran norma dan hukum. Dalam konteks tersebut, peran Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah menjadi krusial untuk menertibkan aktivitas yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Analisis dilakukan menggunakan teori kinerja dari Dwiyanto (2006). Tujuan dari penelitian untuk menganalisis efektivitas kinerja Satpol PP dalam penertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Kuantan Singingi serta menganalisis faktor-faktor penghambat yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam penertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih aktifnya sejumlah tempat hiburan malam ilegal meskipun telah dilakukan upaya penertiban. Kegiatan pengawasan dan penindakan memang dilakukan, namun masih terbatas oleh kendala seperti kekurangan personel, bocornya informasi razia, dan akses lokasi yang sulit. Tindakan yang diambil juga masih bersifat administratif, seperti pembuatan surat perjanjian oleh pelanggar, tanpa disertai langkah preventif dan represif yang lebih tegas
Kesepakatan Indonesia Dengan Malaysia Dalam Penetapan Perbatasan Laut Sulawesi Tahun 2023 Rafika Abelya; M. Saeri; Yessi Olivia
Jurnal Niara Vol. 18 No. 3 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/a9etnx63

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses panjang dan faktor-faktor yang melatarbelakangi tercapainya kesepakatan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi. Isu ini telah berlangsung sejak masa kolonial dan menjadi konflik berkelanjutan karena tumpang tindih klaim di wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Selama 18 tahun kedua negara menempuh proses negosiasi yang panjang dan kompleks. Hingga akhirnya kesepakatan tersebut terjadi pada tahun 2023 tepatnya pada 8 Juni yang tandatangani di Putrajaya oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Perjanjian ini mengakhiri proses negosiasi selama 18 tahun tersebut dan menandai babak baru dalam hubungan diplomatik kedua negara. Maka dari itu penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan mengapa Indonesia dan Malaysia baru menyepakati penepetan perbatasan Laut Sulawesi pada tahun 2023. Penelitian ini mengunakan teori diplomasi dari G.R Berridge dan dibantu lebih spesifik lagi dari teori Olena Banchuk-Petrosova yang membahas mengenai proses diplomasi sebagai upaya penyelesaian dari isu sengketa wilayah internasional secara damai. Indonesia dan Malaysia menerapkan bentuk soft diplomasi untuk menghindari eskalasi konflik dan menjaga stabilitas kawasan.  Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kesepakatan tahun 2023 merupakan hasil dari komitmen politik yang kuat dan adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai di wilayah tersebut yaitu kepentingan ekonomi.
Efektivitas Program Perpustakaan Keliling Di Perpustakaan Daerah Lima Puluh Kota Marshanda Aulia Indra; Gustina Erlianti
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/men37v55

Abstract

Masih terbatasnya akses masyarakat di daerah terpencil terhadap fasilitas perpustakaan tetap berdampak pada rendahnya tingkat literasi, khususnya di kalangan pelajar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan program perpustakaan keliling sebagai upaya memperluas akses informasi dan meningkatkan minat baca masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat efektivitas program perpustakaan keliling di Kabupaten Lima Puluh Kota. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui kuesioner terhadap 92 responden yang ditentukan menggunakan Rumus Slovin. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan Skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata efektivitas program sebesar 3,85 yang termasuk kategori efektif. Indikator kualitas koleksi memperoleh skor tertinggi (4,00), sedangkan indikator frekuensi dan ketepatan waktu kunjungan memperoleh skor terendah (3,62). Program perpustakaan keliling di Kabupaten Lima Puluh Kota terbukti efektif meningkatkan akses literasi masyarakat, meskipun masih memerlukan perbaikan pada aspek frekuensi kunjungan dan ketersediaan armada.
Pengaruh Kedisiplinan Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Desa Timoreng Panua Rita Sari; Hardianti; Sundari
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/d0dfpf74

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kedisiplinan dan kompetensi aparat desa terhadap kualitas pelayanan publik di Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 975 Kepala Keluarga, dengan sampel sebanyak 91 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin serta teknik *simple random sampling*. Teknik pengumpulan data meliputi kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel kedisiplinan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, dengan nilai t hitung sebesar 3,682 dan tingkat signifikansi 0,000. Variabel kompetensi juga terbukti berpengaruh signifikan dengan nilai t hitung sebesar 10,858 dan signifikansi 0,000, serta menjadi variabel yang paling dominan. Secara simultan, kedisiplinan dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, yang ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 178,445 dengan tingkat signifikansi 0,000. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,802 mengindikasikan bahwa 80,2% variasi kualitas pelayanan publik dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut
Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat pada KUA Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Ramona Handayani; Mahdalina
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/m003mw56

Abstract

Fenomena masalah  tentang kualitas pelayanan yaitu: Pemeliharaan fasilitas pendukung seperti ruang tunggu yang kurang nyaman saat ramai,  keterbatasan perangkat komputer untuk input data SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah), Jumlah tenaga penghulu yang terbatas, Masih ada celah kurangnya informasi mengenai persyaratan dokumen. Seringkali warga harus bolak-balik ke kantor karena ada dokumen dari desa yang belum lengkap atau salah format. Observasi lapangan mengindikasikan adanya kendala pada kedisiplinan petugas, seperti keterlambatan hadir dan kelambanan dalam memulai pekerjaan yang menghambat penyelesaian tugas. Selain itu, aspek perilaku pelaksana dinilai kurang ramah sehingga memicu ketidaknyamanan masyarakat saat berada di ruang pelayanan KUA. Pendekatan observasi yang diadopsi adalah kuantitatif deskriptif, dengan basis responden berjumlah 36 orang yang tercatat memakai layanan selama dua bulan ke belakang. Karena keterbatasan jumlah populasi, keseluruhan subjek dialihfungsikan sebagai sampel lewat skema total sampling. Kesahihan instrumen dipastikan setelah nilai r-hitung dari semua butir kuesioner terdeteksi secara konstan melampaui patokan r-tabel (0,396). Kepastian mengenai reliabilitas alat ukur turut divalidasi oleh tingginya besaran Cronbach's Alpha yang jauh di atas 0,6, yakni menyentuh 0,937 pada variabel Y serta 0,909 pada variabel X. Fakta tersebut memberikan garansi atas solidnya konsistensi internal perangkat riset ini. Pada fase uji prasyarat asumsi, angka Asymp. Sig. sebesar 0,20 (> 0,05) pada metode Kolmogorov-Smirnov membuktikan normalitas persebaran data. Kelayakan model untuk dianalisis lebih jauh kian diperkuat oleh lolosnya uji linieritas (skor Deviation from Linearity 0,225 > 0,05), yang menandakan pergerakan korelasi variabel terikat dan bebas sejalan secara linier. Gejala heteroskedastisitas juga sukses dihindari berdasarkan peninjauan Uji Glejser yang mencatatkan signifikansi 0,510 (> 0,05). Pada akhirnya, keunggulan t-hitung jika dikomparasikan dengan t-tabel berujung pada penetapan status Ha (hipotesis alternatif) yang resmi diterima. Dari perhitungan didapatkan nilai t tabel dengan  df = N-2=36-2=34, t tabel sebesar = 2,03224 dan t hit berdasarkan tabel coefficient 5,688. Maka 5,688 lebih besar dari 2,03224 sehingga hipotesis (Ha ) diterima Untuk koefisien determinan dimana keberpengaruhan variabel X terhadap varabel Y dapat dihasilkan bahwa  pengaruh variabel X (Kualitas Pelayanan) terhadap variabel Y (Kepuasan masyarakat) sebesar  4,88 atau 48,8% atau 49%. Persamaan regresi linier sederhana yaitu  Y= 4,923+ 1,188X