cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
trio saputra
Contact Email
trio_saputra@unilak.ac.id
Phone
+6285364465335
Journal Mail Official
jurnalniara@gmail.com
Editorial Address
jl. yos sudarso Km.08 Rumbai Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
jurnal niara
Published by Universitas Lancang Kuning
ISSN : 16933516     EISSN : 25287575     DOI : 10.31849
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
The scope includes but is not limited to topics, e.g. public policy, administrative reform, corporate governance, collaborative governance, dynamic public services, e-government, digital governance, e-commerce, local government studies, multi-level governance, financial institutions, behavioral finance, innovation, entrepreneurship, microfinance, human resource, knowledge management, leadership, strategic management, organizational development, institutionalization, organizational behavior, learning culture, fiscal policy, tax administration, international tax, politics of taxation, welfare and national security, and sustainable development
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 509 Documents
 47   48   49   50   51 
Adaptive Governance and Agile Leadership in Street-Level Bureaucracy: Subsidy Implementation Effectiveness Bambang Kusbandrijo
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/brxr5h80

Abstract

This study aims to examine the implementation of social subsidy policies in Sidoarjo Regency by analyzing the interaction between governance capacity, collaborative governance, and agility, with a particular focus on the role of street-level bureaucrats and agile leadership. The research employs a qualitative descriptive approach, conducted in Waru sub-district, covering Tambaksawah, Tambakrejo, and Tropodo villages. Informants include subsidy recipients, households entitled to but not receiving subsidies (12 respondents), local NGOs (3), street-level bureaucrats (6), and journalists (2). Data were collected through semi-structured in-depth interviews, observation, and document analysis, and triangulated for validity. Analysis follows the interactive qualitative model proposed by Creswell and Poth, including data organization, coding, thematic development, and interpretive analysis. Findings indicate that subsidy implementation faces challenges in accurate targeting, distribution quality of non-cash transfers, and adaptive utilization of cash subsidies by households. Street-level bureaucrats’ discretion and agile leadership emerge as critical factors bridging policy design and practical implementation, influencing public perception of government presence. The study contributes to the development of an adaptive governance model in public administration, highlighting the dual vulnerability of cash and non-cash subsidies and the necessity of contextualized, flexible, and responsive governance strategies.
Representasi Eksploitasi Anak dalam Media Massa dan Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis Wacana Kritis Ridho Mahesa; Dian Rianita; Khuriyatul Husna
Jurnal Niara Vol. 19 No. 2 (2026): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/6rx5xq30

Abstract

Eksploitasi anak merupakan persoalan sosial yang semakin kompleks di era digital, terutama melalui media sosial, platform daring, dan komersialisasi identitas anak dalam ruang publik digital. Fenomena ini hadir dalam bentuk eksploitasi ekonomi dan seksual, dan berkembang ke ranah digital melalui konten daring, perekrutan melalui media sosial, hingga komersialisasi anak dalam ruang publik digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi eksploitasi anak dalam media massa daring serta konstruksi perlindungan anak dalam kebijakan publik di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Critical Discourse Analysis (CDA) Norman Fairclough yang menekankan analisis pada dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Data penelitian diperoleh melalui purposive sampling terhadap lima judul berita eksploitasi anak pada media daring Kompas.com untuk periode Juli - Desember 2025 dan dalam kaitannya dengan dokumen kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi wacana, dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa cenderung merepresentasikan eksploitasi anak melalui narasi kriminalitas, moralitas, dan sensasionalisme digital. Anak dikonstruksikan sebagai korban pasif dan rentan, sedangkan pelaku direpresentasikan sebagai aktor kriminal individual tanpa menampilkan akar struktural seperti kemiskinan, patriarki, dan kapitalisme digital. Pada sisi kebijakan, negara direpresentasikan sebagai aktor dominan dalam perlindungan anak melalui pendekatan hukum dan kontrol sosial. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian CDA dengan menghubungkan representasi media, relasi kuasa, dan implementasi kebijakan perlindungan anak dalam konteks ruang publik digital.
Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Lingkungan Desa di Desa Padang Tanggul Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Barkatullah; Jumaidi
Jurnal Niara Vol. 19 No. 2 (2026): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/595pmq18

Abstract

This study aims to analyze community roles in household waste management based on village environmental governance in Padang Tanggul Village, Amuntai Selatan Sub-district, Hulu Sungai Utara Regency. The background of this research is based on household waste problems that have not been managed optimally, including limited waste facilities, the absence of routine waste collection services, low waste sorting practices, and limited public understanding of the 3R concept. This study uses a descriptive qualitative approach through interviews, observation, and documentation involving 15 informants selected by purposive sampling. The findings show that community participation is relatively fair but not yet optimal. The opportunity to participate remains limited because waste bins and collection services are inadequate. The willingness to participate is reflected in the community's readiness to dispose of waste properly, but waste sorting remains weak. The capacity to participate is also limited because public understanding of waste impacts and the 3R concept is still low. The study concludes that community roles are influenced by public awareness as a supporting factor, while limited village socialization and inadequate infrastructure are the main obstacles. Therefore, village government needs to strengthen education, provide supporting facilities, and develop routine waste management services to encourage more sustainable community participation.
Penguatan Modal Sosial Kelompok Wanita Tani (KWT) Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs): Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Dumai Lilis Wahyuni; Fara Shaliza
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/xg0y2073

Abstract

Penelitian ini berangkat dari permasalahan meningkatnya kebutuhan pangan, keterbatasan lahan produktif, serta pentingnya penguatan peran perempuan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kelompok Wanita Tani (KWT) memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Namun, keberhasilan kelompok tersebut sangat dipengaruhi oleh kekuatan modal sosial yang dimiliki. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penguatan modal sosial Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya ketahanan pangan dan pemberdayaan perempuan di Kota Dumai. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, penyuluh pertanian, pengurus dan anggota Kelompok Wanita Tani, serta mitra usaha. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial KWT terbentuk melalui dimensi kepercayaan (trust), jaringan sosial (social networks), norma sosial (social norms), partisipasi (participation), dan kerja sama (cooperation) yang saling memperkuat dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan dan pemberdayaan perempuan. Penelitian ini juga menemukan dimensi baru berupa collective empowerment yang muncul sebagai hasil integrasi seluruh dimensi modal sosial. Dimensi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas perempuan, penguatan kemandirian ekonomi, serta keberlanjutan ketahanan pangan keluarga. Dengan demikian, modal sosial KWT menjadi instrumen strategis dalam mendukung pencapaian SDG 2 (Zero Hunger) dan SDG 5 (Gender Equality) di Kota Dumai.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Simpeg Berbasis E-Government Di BKPSDM Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Rizki Putra Rizki Putra; Tito Handoko
Jurnal Niara Vol. 19 No. 2 (2026): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/h1zzpm94

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor teknis dan sumber daya manusia (SDM) yang memengaruhi implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di BKPSDM Kabupaten Pelalawan pada tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif guna memperoleh gambaran mendalam mengenai berbagai kendala yang muncul dalam penerapan sistem tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pejabat struktural, tenaga teknis, dan operator SIMPEG, serta didukung oleh studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen resmi, regulasi, dan literatur yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMPEG masih menghadapi sejumlah hambatan dari aspek teknis, di antaranya gangguan sistem (error), kualitas jaringan internet yang belum stabil, serta keterbatasan sarana dan perangkat pendukung operasional. Selain itu, faktor SDM turut memengaruhi efektivitas penerapan sistem, yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat literasi digital sebagian ASN, terbatasnya kegiatan pelatihan yang diselenggarakan, serta ketidaklengkapan dokumen persyaratan yang menghambat proses penginputan dan pengelolaan data kepegawaian. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SIMPEG tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi informasi, tetapi juga memerlukan kesiapan sumber daya manusia, dukungan regulasi yang memadai, serta tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, penguatan kompetensi SDM, dan evaluasi sistem secara berkala guna mendukung optimalisasi layanan kepegawaian berbasis digital di BKPSDM Kabupaten Pelalawan.
Proses Collaborative Governance dalam Program PERMATA JATIM Khovifah Nur Wahyu Agustin; Kalvin Edo Wahyudi
Jurnal Niara Vol. 19 No. 2 (2026): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/aagphk51

Abstract

Slums area still be a development challenge in Indonesia, including in East Java Province, which has a slum area of 1,596.35 hectares. The Provincial Government responded through the Program Penanganan Kumuh Skala Kawasan Terpadu dan Terintegrasi (PERMATA JATIM) which was implemented collaboratively. This study aims to analyze the collaborative governance process in the PERMATA JATIM Program in two pilot project locations, namely Bendomungal Village and Kepuhanyar Village. The study used a descriptive qualitative approach with data collection in the form of interviews, observations, documentation, and analyzed using an interactive model through seven collaborative governance focuses: willingness to compromise, communication, commitment, mutual trust, transparency, knowledge sharing, and willingness to take risks. The results of the study indicate that the willingness to compromise is formed through a competitive selection mechanism; communication is carried out formally and informally; commitment through a letter of support from the regent and the establishment of a Tax Office; trust grows from fiscal accountability and tangible program benefits; transparency is supported by the SIKAWANKU system and social media; knowledge sharing occurs through technical guidance and community participation; and a willingness to take risks through mediation and relocation of construction projects. Challenges in the sustainability of post-construction maintenance commitments and expanding communication with external parties around the project site. Overall, the collaborative governance process within the PERMATA JATIM Program has been successful due to the synergy between stakeholders, resulting in a reduction in slum areas in East Java.
Agile Governance Dalam Pelayanan Untuk Kelompok Rentan Di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau Andre Irawan; Mayarni
Jurnal Niara Vol. 19 No. 2 (2026): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/1ad1e478

Abstract

The vulnerable group is people who have limitations in enjoying a decent life. At the Faculty of Social and Political Sciences (FISIP) Riau University, agile service governance for vulnerable groups is very important to create a friendly and inclusive educational environment. As one of the faculties that has a strategic role in producing competent graduates in the social and political fields, must pay special attention to the provision of adequate facilities for the entire academic community, including vulnerable groups. This research uses a type of Qualitative research with a descriptive approach. This research uses the Agile Governance theory (Luna, 2015) which uses indicators of Good Enough Governance, Business-Driven, Human Focused, Based on Quick Wins, Systematic and Adaptive Approach, Simple Design and Continius Refinement. The research results show that Fisip Universitas Riau has been able to integrate institutional interests with the needs of the academic community through a goal and evidence-based approach. Governance at Fisip Universitas Riau meets the basic needs of academic and administrative services with flexibility. Attention to vulnerable groups such as people with disabilities, pregnant women, and the elderly is one of the important indicators in the development of public service facilities in the faculty environment. The facilities that are built are not symbolic, but are arranged based on the identification results of the user's real needs and adjusted to the field conditions. The main obstacles in the implementation of agile governance are budget limitations, coordination across units that have not been maximized, and culture Bureaucracy that is still stiff. Overall, the efforts of FISIP Riau University in building facilities and services for vulnerable groups are progressive steps that are in line with the spirit of service
Strategi Percepatan Penurunan Stunting oleh Dinas Kesehatan Di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Rosa Kartika Ayu; Umi Oktyari Retnaninggsih; Wazni
Jurnal Niara Vol. 19 No. 2 (2026): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/kt138484

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan stunting dan strategi apa yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir untuk menurunkan prevalensi stunting. Penelitian ini menggunakan pertama, data primer yaitu mengenai tanggapan informan tentang data-data maupun informasi yang diperlukan guna untuk penelitian dengan cara wawancara mendalam, observasi non partisipatif. Kedua, data sekunder adalah literatur, media cetak, buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melengkapi data primer. Lokasi penelitian di Kecamatan Reteh Kelurahan Pulau Kijang dan Kelurahan Madani. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober, November, Desember 2024 dan Januari 2025. Informan penelitian staff Dinas Kesehatan, Staff  UPT Puskesmas, Kader dan ibu dari anak stunting. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan adalah Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting dengan mengukuhkan lurah sebagai bapak asuh dan ibu lurah sebagai bunda asuh di tingkat Kelurahan/desa sudah berjalan secara optimal,  kader dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya program ini untuk kegiatan Pemberian Makanan Tambahan kepada anak di Posyandu. Strategi yang dibuat melalui 5 strategi menurut Geof Mulgan yaitu (1) tujuan untuk memperbaiki gizi anak dan tumbuh kembang anak, (2) lingkungan terdiri dari lingkungan external dan internal, (3) Arahan meliputi perintah dari atasan, regulasi, dan  koordinasi melalui forum. (4) Tindakan strategi yang di ambil adalah menerapkan program Bapak Bunda asuh dan interfensi Spesifik  (5) Evaluasi dilaksanakan melalui mini lokakarya 3 bulan sekali tingkat kecamatan dan 6 bulan sekali untuk tingkat Kabupaten. Namum, faktor lain yang menyebabkaan terjadinya stunting di Kecamatan Reteh berdasarkan kerangka Sound Governance, kualitas sistem tata kelola ditentukan oleh interaksi dinamis antara sepuluh dimensi. Khususnya pada dimensi proses dan struktur, yang menghambat penurunan stunting di Kelurahan Pulau Kijang dan Madani
Pelaksanaan Program Bantuan Keagamaan Di Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Provinsi Riau Agus Risna Saputra; Dian Rianita
Jurnal Niara Vol. 19 No. 2 (2026): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/h03gvk68

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Hibah Keagamaan yang dikelola oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Riau berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas program dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola hibah. Metodologi Penelitian menggunakan Studi kualitatif ini menggunakan wawancara mendalam dengan para pejabat, staf, dan organisasi keagamaan Kesra, ditambah observasi dan analisis dokumen. Analisis mengikuti model Miles dan Huberman, menggunakan kerangka kerja Edwards III, prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik, dan perspektif Manajemen Publik Baru. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program tersebut telah diimplementasikan sesuai dengan prosedur formal, tetapi masih menghadapi empat kendala utama yang membatasi efektivitasnya: komunikasi publik yang tidak memadai, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, potensi pengaruh non-teknis dalam pengambilan keputusan, dan struktur birokrasi yang kompleks yang melibatkan banyak lembaga. Kondisi-kondisi ini menghambat pencapaian transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, dan efektivitas dalam tata kelola hibah. Kualitas pelaksanaan Program Hibah Keagamaan di Biro Kesra Provinsi Riau perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi antarlembaga, optimalisasi sistem e-grant terintegrasi, dan peningkatan mekanisme pengungkapan informasi publik serta pemantauan untuk mewujudkan program hibah yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada hasil. Studi ini memberikan kontribusi praktis terhadap evaluasi Biro Kesra mengenai pelaksanaan program hibah berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dan memperkaya literatur administrasi publik tentang tata kelola hibah sosial keagamaan
Strategi Pemerintah Terhadap Efektivitas Penyaluran Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Baranti Nurhalianti; Sapri; Sundari; Abd. Razak Useng
Jurnal Niara Vol. 19 No. 2 (2026): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/m8pb5067

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah terhadap efektivitas penyaluran Program Keluarga Harapan di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan populasi sebanyak 487 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) aktif PKH. Sampel penelitian berjumlah 83 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data meliputi obsevasi, wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan menggunakan skala Likert, uji validitas, uji reliabilitas, dan statistik deskriptif dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS 32. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah berada pada kategori sangat baik dengan persentase 76%, efektivitas penyaluran PKH berada pada kategori baik sebesar 70%, dan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah berada pada kategori baik sebesar 73%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas strategi pemerintah berkontribusi terhadap efektivitas penyaluran PKH di Kecamatan Baranti. Meskipun demikian, pemutakhiran data, penanganan keluhan KPM, ketepatan sasaran, ketepatan waktu penyaluran, serta pemahaman dan partisipasi masyarakat masih perlu mendapat perhatian untuk mengoptimalkan pelaksanaan program.

Page 50 of 51 | Total Record : 509

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 2 (2026): September Vol. 19 No. 1 (2026): Mei Vol. 18 No. 3 (2026): Januari Vol. 18 No. 2 (2025): September Vol. 18 No. 1 (2025): Mei Vol. 17 No. 3 (2025): Januari Vol. 17 No. 2 (2024): September Vol. 17 No. 1 (2024): Mei Vol. 16 No. 3 (2024): Januari Vol. 16 No. 2 (2023): September Vol. 16 No. 1 (2023): Mei Vol. 15 No. 3 (2023): Januari Vol. 15 No. 2 (2022): September Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2021) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2020) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2019) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2018) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol. 9 No. 2 (2017) Vol. 9 No. 1 (2016) More Issue