cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
trio saputra
Contact Email
trio_saputra@unilak.ac.id
Phone
+6285364465335
Journal Mail Official
jurnalniara@gmail.com
Editorial Address
jl. yos sudarso Km.08 Rumbai Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
jurnal niara
Published by Universitas Lancang Kuning
ISSN : 16933516     EISSN : 25287575     DOI : 10.31849
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
The scope includes but is not limited to topics, e.g. public policy, administrative reform, corporate governance, collaborative governance, dynamic public services, e-government, digital governance, e-commerce, local government studies, multi-level governance, financial institutions, behavioral finance, innovation, entrepreneurship, microfinance, human resource, knowledge management, leadership, strategic management, organizational development, institutionalization, organizational behavior, learning culture, fiscal policy, tax administration, international tax, politics of taxation, welfare and national security, and sustainable development
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 509 Documents
 46   47   48   49   50 
Tantangan Dan Peluang Sistem Administrasi Negara Indonesia Di Era Digital Nesa Ananda Putri; Lidia Pasaribu; Nur Anisa; Putri Khairunnisa; Erinaldi
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/y08w3251

Abstract

Kajian ini difokuskan pada identifikasi berbagai tantangan serta peluang dalam sistem administrasi negara Indonesia di era digital. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dari jurnal, buku, dokumen kebijakan, dan sumber relevan lainnya. Analisis data dilakukan melalui proses pengelompokkan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan tema utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan dampak positif terhadap efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, adanya kesenjangan akses digital antarwilayah, rendahnya tingkat literasi digital, serta resistensi terhadap perubahan dalam birokrasi. Di sisi lain, digitalisasi juga menghadirkan peluang besar melalui penerapan e-government, pengembangan sistem informasi manajemen, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.  
Analisis Hambatan Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Administrasi Negara Yang Efektif Di Tingkat Global Erinaldi; Yesi Mala Sari; Rizky Mardeansyah; Sulis Pratiwi; Naya Khairunnisa
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/c4884014

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menilai berbagai tantangan dan peluang dalam sistem administrasi negara Indonesia di era digital, dengan penekanan pada penerapan e-government sebagai upaya meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku akademik, serta dokumen kebijakan yang relevan. Tahapan analisis dilakukan dengan cara mengkaji, mengelompokkan, dan menafsirkan data sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi negara berperan dalam mempercepat proses birokrasi, meningkatkan transparansi informasi, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Meskipun demikian, implementasi digitalisasi belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, ketimpangan akses digital antarwilayah, kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, serta budaya birokrasi yang cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga membuka peluang strategis, antara lain melalui penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, inovasi dalam pengelolaan informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public.
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (studi kasus UPTD II Pasar Alabio) Ni Made Musiyani Anjasmari; Hidayati
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/8cn5br96

Abstract

Pasar tradisional merupakan institusi ekonomi yang berperan penting dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pengelolaan pasar tradisional diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar, namun pelaksanaannya di Pasar Alabio belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kurang efektifnya sosialisasi dan penyampaian informasi yang belum konsisten kepada pedagang, keterbatasan pemeliharaan serta penyediaan sarana dan prasarana pasar, serta lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan hak sewa toko oleh pihak pengelola. Kajian ini untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di Pasar Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling sebanyak 13 orang, sedangkan analisis data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan, dengan uji keabsahan data meliputi perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, penggunaan sumber acuan, serta cek anggota. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan pasar di Pasar Alabio masih tergolong kurang optimal, khususnya pada aspek komunikasi, sumber daya sarana dan prasarana, serta komitmen aparat, meskipun integritas pelaksana, struktur birokrasi, dan koordinasi antar pihak dinilai cukup baik. Faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan ini adalah keterbatasan anggaran dan kurangnya penyampaian informasi, sedangkan faktor pendukungnya meliputi keberadaan regulasi serta koordinasi antar pemangku kepentingan.
Perbandingan Transformasi Digital Administrasi Publik di Australia dan Indonesia Beby Anastasya; Indah Apriliani; Nurmaisya Regina; Muhammad idris; Erinaldi
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/5jzz4437

Abstract

Transformasi digital dalam administrasi publik telah menjadi agenda penting dalam reformasi birokrasi modern di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan implementasi transformasi digital administrasi publik di Australia dan Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi komparatif berbasis studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan publikasi lembaga internasional, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia telah mencapai tingkat kematangan transformasi digital yang tinggi dengan sistem pemerintahan digital yang terintegrasi, berbasis data, serta didukung oleh tata kelola kelembagaan yang kuat dan konsisten. Sementara itu, Indonesia masih berada pada tahap pengembangan melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), namun masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi sistem, keterbatasan interoperabilitas data, serta kesenjangan infrastruktur dan sumber daya manusia. Perbandingan kedua negara menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh faktor teknologi, tetapi juga oleh aspek kelembagaan, kebijakan, dan kapasitas organisasi. Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital merupakan proses multidimensi yang memerlukan integrasi antara teknologi, tata kelola, dan sumber daya manusia untuk mencapai layanan publik yang efektif dan efisien.
Analisis Pengelolaan Pasar Induk Amuntai Dan Pasar Ikan Basah Banua 5 Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Siti Raudah
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/zpmbf947

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan Pasar Induk Amuntai dan Pasar Ikan Basah Banua 5 Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat pengguna pasar sebanyak 15 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Pasar Induk Amuntai dan Pasar Ikan Basah Banua 5 belum berjalan secara optimal. Permasalahan utama meliputi kurangnya koordinasi antar pengelola, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, pengelolaan sampah yang belum efektif, serta rendahnya transparansi dalam pengelolaan retribusi. Selain itu, partisipasi pedagang dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan pasar belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan transparansi pengelolaan keuangan, perbaikan infrastruktur pasar, penguatan koordinasi antar pihak terkait, serta pelibatan aktif pedagang dalam proses pengambilan kebijakan. Selain itu, digitalisasi sistem retribusi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola pasar menjadi strategi penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pasar di masa mendatang.
Evaluasi Kebijakan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Serang Sunarsih; Maulana Yusuf
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/nam5x052

Abstract

The policy of handling Uninhabitable Houses (RTLH) is a government effort to improve the quality of housing for low-income communities as part of poverty alleviation and fulfillment of basic needs. This research is motivated by the still high number of RTLH in Serang Regency, the failure to achieve the target of handling, the unequal distribution of programs, and the existence of inequality in the allocation of funds between funding sources. The purpose of this study is to evaluate the policy of handling uninhabitable houses in Serang Regency. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques in this study through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques use the concepts of Miles, Huberman and Saldana. The results of the study using the Reno Affrian (2023) policy evaluation model show that the policy of handling RTLH in Serang Regency has generally been running quite well through the involvement of various funding sources, namely the Regional Budget (APBD), National Budget (APBN), Province, BAZNAS, and CSR, and has had a positive impact on improving the quality of community housing. However, budget limitations and differences in the amount of aid between funding sources remain challenges, necessitating increased synergy between stakeholders, equitable distribution of aid allocation, strengthening of formal cooperation, and optimization of planning and monitoring systems to ensure more effective and sustainable policies.
Dominasi Aktor Lokal dalam Collaborative Governance: Studi pada Program Kampung Iklim (ProKlim) Trio Saputra; Karmila Sari; Sulaiman Zuhdi; Eka; Wasiah Sufi
Jurnal Niara Vol. 18 No. 3 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/kzv4wc68

Abstract

pemangku kepentingan dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. Secara konseptual, program ini dirancang berbasis collaborative governance, yang mengharuskan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan aktor terkait lainnya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara konsep normatif collaborative governance dengan implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam Program Kampung Iklim di Kelurahan Tobek Godang, Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian mengacu pada model proses kolaborasi menurut Chris Ansell dan Alison Gash yang meliputi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, berbagi pemahaman, dan hasil sementara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan ProKlim telah terbentuk, namun belum berjalan secara optimal dan cenderung didominasi oleh aktor lokal. Keterlibatan pemerintah di tingkat kota masih terbatas, sehingga kolaborasi belum terintegrasi secara menyeluruh. Meskipun program menunjukkan capaian positif, seperti keberlanjutan kegiatan dan perolehan penghargaan, keberhasilan tersebut lebih banyak ditopang oleh partisipasi masyarakat dibandingkan hasil kolaborasi yang terstruktur. Adapun faktor penghambat utama meliputi keterbatasan dukungan anggaran pemerintah, minimnya sosialisasi yang berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga ahli. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan peran pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan anggaran, meningkatkan intensitas sosialisasi, serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, diperlukan institusionalisasi mekanisme kolaborasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan agar implementasi ProKlim dapat mencerminkan praktik collaborative governance yang efektif dan ideal
Model Tata Kelola Bisnis Dan Pemerintah Daerah Untuk Penguat Ekonomi Berbasis Komunitas Di Hulu Sungai Utara Nor Ainah Ainah; Abdul Halim; Rio Pratama; Fatimah; Eka Santi Agustina
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/n68cwc51

Abstract

Penelitian ini membahas model tata kelola bisnis dan pemerintahan lokal yang mendukung penguatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan data sekunder untuk periode 2020-2025, studi ini menganalisis dinamika lembaga lokal, peran pemerintah daerah, dan potensi masyarakat ekonomi berbasis sumber daya lokal. Temuan menunjukkan bahwa kontribusi masyarakat yang rendah terhadap PDB disebabkan oleh kapasitas kelembagaan yang lemah, kurangnya akses terhadap pembiayaan dan pasar, serta sinergi yang kurang optimal antar aktor. Studi ini merekomendasikan model tata kelola kolaboratif berbasis data, budaya lokal, dan digitalisasi, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, universitas, dan LSM. Model ini menekankan prinsip inklusivitas, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program. Dengan implementasi yang terintegrasi dan responsif, ekonomi masyarakat HSU dapat menjadi dasar utama pembangunan regional berkelanjutan. .
Analisis Sistem Administrasi Negara Indonesia dalam Mendukung Good Governance Wagimin; Dewi Rini Anggraini; Putri Maysarah; Sobirin; Erinaldi
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/ys8ezc24

Abstract

Penelitian ini menganalisis sistem administrasi negara Indonesia dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip good governance. Administrasi negara yang baik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang kompleks membutuhkan sistem administrasi yang mampu menjawab tantangan reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui kajian literatur, analisis kebijakan, dan telaah dokumen resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah melakukan berbagai reformasi administratif yang signifikan termasuk penerapan e-government, desentralisasi, dan program reformasi birokrasi masih terdapat sejumlah tantangan seperti korupsi, tumpang tindih regulasi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara di daerah terpencil, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi ASN, akselerasi transformasi digital, serta penguatan pengawasan berbasis masyarakat sebagai langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Perbandingan Ketahanan Energi Indonesia dan Singapura Dalam Menghadapi Krisis Pasokan Energi Global Fitri Damayanti; Nur Huzairin Abdul Gani; Ziada Filosofia; Sharah Ramadha Yanti; Erinaldi
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/8vg3tc28

Abstract

Ketahanan energi merupakan salah satu aspekpenting dalam mendukung keberlanjutanpembangunan suatu negara. Penelitian ini bertujuanuntuk menganalisis perbandingan ketahanan energiantara Indonesia dan Singapura berdasarkan aspekketersediaan energi, keterjangkauan harga, efisiensipengelolaan, serta kebijakan energi yang diterapkan. Indonesia memiliki potensi sumber daya energi yang sangat besar, baik energi fosil maupun energiterbarukan. Namun, pemanfaatannya masih belumoptimal akibat ketergantungan yang tinggi terhadapenergi fosil, keterbatasan infrastruktur, serta belummeratanya distribusi energi di berbagai wilayah.Sebaliknya, Singapura sebagai negara yang tidakmemiliki sumber daya energi alam mampumembangun sistem ketahanan energi yang kuatmelalui strategi impor yang terdiversifikasi, efisiensikonsumsi energi, pemanfaatan teknologi canggih, serta kebijakan transisi menuju energi berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan deskriptif komparatif dengan mengkajiberbagai literatur yang relevan terkait kebijakan dan kondisi energi di kedua negara. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa ketahanan energi tidak hanyaditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapijuga sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, kebijakan pemerintah, serta kemampuan dalammemanfaatkan teknologi. Singapura menunjukkantingkat ketahanan energi yang lebih stabil karenamanajemen energi yang efisien, sedangkan Indonesia memiliki potensi besar yang masih perlu dioptimalkanmelalui penguatan kebijakan dan percepatan transisienergi.

Page 48 of 51 | Total Record : 509

 46   47   48   49   50 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 2 (2026): September Vol. 19 No. 1 (2026): Mei Vol. 18 No. 3 (2026): Januari Vol. 18 No. 2 (2025): September Vol. 18 No. 1 (2025): Mei Vol. 17 No. 3 (2025): Januari Vol. 17 No. 2 (2024): September Vol. 17 No. 1 (2024): Mei Vol. 16 No. 3 (2024): Januari Vol. 16 No. 2 (2023): September Vol. 16 No. 1 (2023): Mei Vol. 15 No. 3 (2023): Januari Vol. 15 No. 2 (2022): September Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2021) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2020) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2019) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2018) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol. 9 No. 2 (2017) Vol. 9 No. 1 (2016) More Issue