Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.035
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora ASEAN Journal on Hospitality and Tourism Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jurnal Abdi Insani Indonesian Journal of International Law Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Kartika Ningtias
Universitas Tanjungpura, Pontianak
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SEGARAU PARIT KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS E1011171045 Desi Lestari; Sri Haryaningsih; Dra Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i2.2778

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil implementasi program BUMDes yang dikelola oleh Pemerintah Desa Segarau Parit. Permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi program BUMDes belum memberikan hasil yang optimal disebabkan karena pelaksananaan program BUMDes di desa Segarau Parit belum sesuai dalam Peraturan Desa Segarau Parit Nomor 6 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Edaward III (dalam Nugroho 2017, 747-748) yang terdiri dari : 1) Komunikasi. Kurangnya sosialisasi dan informasi dari pemerintah desa maupun pengurus BUMDes kepada masyarakat Segarau Parit terkait tujuan keberadaan BUMDes serta program didalamnya; 2). Sumberdaya. Sumber daya manusia yang tersedia tidak bisa memanfaatkan peluang usaha dengan optimal dan unit yang dipilih terlalu banyak sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi; 3). Disposisi. Kurangnya tanggung jawab antar bagian sehingga menyebabkan pelimpahan wewenang, Tidak transparan kepada masyarakat Desa Segarau Parit mengenai program yang dijalankan dan laporan keuangan; 4). Struktur Birokrasi. Pergantian pengurus, rangkap jabatan dan rangkap tugas yang menyebabkan pengurus bingung dan kerepotan dalam menjalankan wewenangnya, tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam mengatur pelaksanaan BUMDes. Adapun saran peneliti ini adalah sosialiasi bukan hanya dilakukan pemerintah desa namun pengurus BUMDes juga ikut serta memberikan infromasi, memilih orang yang berkompeten dan memanajemen keuangan dengan baik, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai bidangnya dan transparan kepada masyarakat mengenai program serta laporan keuangan, konsisten dalam menjalankan tugas yang diberikan dan membuat peraturan pelaksanaan BUMDes yakni SOP (Standar Operasional Prosedur) agar bisa mewujudkan keberhasilan program BUMDes di Desa Segarau Parit
IMPLEMENTASI PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK DI BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT Melvina Melvina; Joko Triyono; Dra Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2843

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Penyediaan Informasi Publik pada Bagian Dokumentasi di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian analisis eksploratif. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III (dalam Agustino, 2014,149) yaitu: 1) Komunikasi, kesimpulannya adalah pelaksanaan pemberian informasi publik terhadap masyarakat sudah diberikan atau disampaikan dengan baik 2) Sumber Daya, kesimpulannya adalah pegawai di Biro Humas dan Protokol khusunya pada bagian dokumentasi masih sangat kurang dan banyak yang pensiun., penyampaian informasi  publik terhadap pegawai maupun masyarakat sudah berjalan dengan baik,  sarana dan prasarana yang masih kurang. 3) Disposisi, kesimpulannya adalah  pelaksanaan penyediaan informasi publik sudah baik, tidak ada insentif di biro humas dan protokol menunjukkan bahwa Kurangnya sumber pendorong dalam melaksanakan Implementasi tersebut seperti Insentif yaitu berupa pemberian honor kerja yang memadai kepada pegawai di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat dan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA SELAT REMIS KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA E1012141098 Bandi Hermawan; Sri Haryaningsih; Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i4.2814

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan dana desa di desa Selat Remis,mengetahui dampak-dampaknya dan faktor-faktor penyebabnya. Penelitian ini menggunakan metodekualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk mengetahui faktor-faktor yangmempengaruhi kebijakan menggunakan argumen George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:149-154) mengenai model implementasi kebijakan publik, yaitu : 1) komunikasi, kesimpulannyaadalah tidak berjalan dengan baik, tidak adanya komunikasi dan sosialiasi kepada masyarakat desaterhadap penyelenggaraan pemerintahan; 2) sumber daya, kesimpulannya adalah implementasikebijakan dana desa di Desa Selat Remis bisa dilaksanakan dengan baik tetapi kenyataannya tidakbisa karena sumber daya manusia yang masih rendah. Dalam hal ini sumber daya manusia menjadifaktor yang berpengaruh terhadap kebijakan, aktor yang berperan tidak hanya masyarakat desa,aparat desa juga menjadi kunci. Aparat desa masih rata-rata tamatan SMA dan belum siap untukmenjalankan implementasi kebijakan dana desa secara optimal; 3) disposisi, kesimpulannya adalahimplementasi kebijakan dana desa berjalan tidak sesuai ketentuan karena perilaku dari aparat desayang tertutup, tidak transparan dan diindikasikan melakukan penyalahgunaan dana desa, tentuberpotensi korupsi dan membuat tingkat keterpercayaan masyarakat desa terhadap penyelenggaraanpemerintah desa semakin rendah; 4) stuktur birokrasi, kesimpulannya adalah struktur birokrasidalam implementasi kebijakan dana desa tidak membantu karena kerjasama yang berjalan antaraPemerintah Desa Selat Remis dengan BPD tidak berjalan baik. Dalam hal ini penggunaan dana desatidak sesuai Standar Operating Prosedurs (SOP) karena kepala desa yang mengatur semua prioritaspenggunaan dana desa tanpa musyawarah desa terlebih dahulu.
KEBIJAKAN BERKELANJUTAN (Studi Kebijakan Kependidikan di Perbatasan Aruk Kabupaten Sambas Indonesia) Ida Rochmawati; Kartika Ningtias; Suci Lukitowati
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 26, No 1 (2021): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.785 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v26i1.2628

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kebijakan dalam bidang pendidikan yang berkelanjutan di perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Aruk, Kabupaten Sambas dan memperoleh pengetahuan, pemahaman dan konsep baru melalui analisis empirik bagi pengembangan ilmu kebijakan publik. Upaya pembangunan kawasan perbatasan termasuk di dalamnya pendidikan, seharusnya tidak semata-mata menjadi tanggung jawab dan atau dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan tanggungjawab juga dari pemerintah daerah. Selama ini kebijakan pendidikan kenyataannya selalu berubah dengan bergantinya menteri (penguasa), seakan tidak ada suatu sistem yang bisa digunakan dalam menghasilkan kebijakan Pendidikan. Kajian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dari David Easton, dimana dukungan dan tekanan terhadap Pendidikan dikonversi menjadi sebuah output, output inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam menghasilakan manusia Indonesia yang berkualitas. Dari penelitian ini diperoleh hasil adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sambas dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya, namun demikian masih perlu adanya kekuatan dan kemauan keras daerah pemerintah Kabupaten Sambas dalam meningkatkan mutu Pendidikan. Ada tiga kebijakan besar yang mengatur tentang kebijakan pendidikan, yang pertama adalah UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kedua, UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana dapat disimpulkan bahwa pemerintah propinsi berwenang dalam mengatur dan mengelola pendidikan atas sedangkan pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengelola pendidikan menengah dan dasar. Hal ini juga akan memberikan dampak yang lain terhadap masalah Pendidikan khusunya di perbatasan, jika kebijakan ini terpisah dan tidak terintegrasi antara level pemerintahan yakinlah akan ada Bencana Demografi.
PEMBANGUNAN PASAR SEJATI PARIT BARU DI DESA PARIT BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYAy Filnaria Eka Sunardi Putri; Sri Haryaningsih; Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i3.2987

Abstract

Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pembangunan Pasar Sejati Parit Baru di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori pengukuran efektivitas menurut Etzioni (dalam Indrawijaya 2010:187) yaitu 1) adaptasi, Pasar Sejati Parit Baru kurang dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat karena produk yang tersedia di Pasar Sejati Parit Baru tidak lengkap, sehingga apa yang menjadi keperluan masyarakat kurang terpenuhi. 2) integrasi, sosialisasi yang dilakukan masih kurang, sehingga masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di dekat bahu jalan. 3) motivasi, Pemerintah mengeluarkan surat peringatan untuk segara mengisi kios/lapak, namun hingga surat peringatan kedua yang dikeluarkan masih belum terdapat perubahan. 4) produksi, pemanfaatan pasar belum dilakukan dengan optimal, belum ada tindakan yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan pasar. Saran untuk penelitian ini, diharapkan Pemerintah dalam melakukan pembagunan pasar dapat disesuikan dengan keadaan dan kondisi lingkungan sekitar, diharapkan agar Pemerintah melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada para pedagang, diharapkan pembangunan pasar dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya agar pedagang mau kembali berjualan di Pasar Sejati, dan diharapkan agar pemerintah dapat membuat kegiatan untuk dapat menarik minat pembeli agar dapat meramaikan Pasar Sejati Parit Baru kembali.Kata Kunci: Efektivitas, Pembangunan Pasar Sejati Parit Baru, Perencanaan
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA Rerry Putry Andryani; Lina Sunyata; Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2926

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penghambat Efektivitas dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan program kerja pendidikan dan keterampilan di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. Adapun metode penelitian menggunakan jenis penelitian eksploratif dalam pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas yang dikemukakan oleh steers (2020:109-112) terdiri dari Ciri Organisasi, Ciri Lingkungan, Ciri Pekerja Dan Kebijakan dan Praktek Manajemen. Dari penelitian ini diketahui bahwa 1) Ciri organisasi, sesuai atau tidaknya penempatan anggota dalam pembagian tugas sesuai dengan kemampuan. 2) Ciri lingkungan, Ada tidaknya kelengkapan fasilitas penunjang dan suasana kerja 3) Ciri pekerja, bagaimana kemampuan yang dimiliki anggota dalam melaksanakan tugas yang diberikan 4) Kebijakan dan praktek manajemen, kebijakan pemimpin menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas anggota dalam Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. Adapun saran yang direkomendasikan sebaiknya pemimpin melakukan pengawasan yang rutin untuk meminimalisir kekurangan dan kesalahan yang terus dilakukan oleh anggota dan hendaknya Kelomppok Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga Kecamatan Seponti melengkapi fasilitas penunjang yang dibutuhkan demi kelancaran dalam setiap pelaksanaan tugas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Efektivitas Pelaksanaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara belum optimal.Kata Kunci: Efektivitas, Kesejahteraan, Pemberdayaan
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU Daniel Daniel; Ida Rochmawati; Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i3.2978

Abstract

Judul penelitian ini adalah “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau”. Implementasi ini berlandaskan hukum peraturan presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu trianggulasi. Hasil penelitian ini mengenai Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. Secara Sosialisasi; Sosialisasi yang dilakukan oleh para pihak aktor pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan yaitu sebelum diluncurkannya program BPNT melalui E-Warong di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. Penyaluran; penyaluran bantuan sudah berjalan dengan baik, dan penyaluran bantuan sejauh ini sudah tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Pemanfaatan; pemanfaatan bantuan juga sudah sejalan dengan tujuan dari program BPNT yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk memenuhi kebutuhan sembako masyarakat penerima bantuan atau KPM yang membutuhkan.Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH KOST DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA SAIPULLAH SAIPULLAH E1011131028; Hardilina Hardilina; Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i3.2860

Abstract

Penelitian ini menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono 2005, 94) yang menyebutkan ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, pertama karakteristik dari masalah, kedua karateristik kebijakan/undang-undang dan ketiga lingkungan kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan rumah kost di Kelurahan Bansir Laut belum berhasil dilaksanakan dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa aspek yaitu (1) dari aspek  karakteristik permasalahan yaitu adanya anggapan dari penghuni kost bahwa rumah kost adalah tempat yang aman dan hemat biaya untuk melakukan tindakan asusila dan kurang pengawasan yang dilakukan pemilik kost dan banyaknya jumlah rumah kost yang berada di masing-masing daerah berbeda membuat tidak maksimalnya pelaksanaan pengawasan dan penertiban, (2) dari aspek karakteristik kebijakan/undang-undang yaitu Kurangnya alokasi sumberdaya finansial dan hukuman yang diberikan tidak memberi efek jera terhadap pelanggaran yang terjadi, serta kurang tepat strategi yang digunakan dalam melakukan implementasi kebijakan, (3) dari aspek lingkungan kebijakan yaitu permasalahan perekonomian dimana penghuni kost lebih memilih kost yang sesuai dengan keuangan mereka untuk membayar sewa kost, meskipun kost tersebut tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan untuk menjadi tempat tinggal. Adapun saran yang direkomendasikan penulis yaitu, (1) pelaksana kebijakan melakukan sosialisasi secara langsung kepada penghuni-penghuni kost, (2) memberi sanksi yang tegas terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran, (3) melakukan pembinaan secara terus menerus kepada pemilik kost maupun penghuni kost.Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Walikota Pontianak, Penyelenggaraan Rumah Kost
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA ANJUNGAN DALAM KECAMATAN ANJONGAN KABUPATEN MEMPAWAH YEREMIAS YEREMIAS; Martoyo Martoyo; Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2950

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berfokus pada partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani RT.006 di Desa Anjungan Dalam Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekstriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Yadav dalam bukunya Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2019:82-84), yang mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu : 1) Perencanaan dan pengambilan keputusan, kesimpulannya adalah masyarakat berpartisipasi dalam tahap merencanakan dan mengambil keputusan pembangunan di wilayahnya; 2) Pelaksanaan kegiatan, kesimpulannya adalah masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan; 3) Pemantauan dan evaluasi, kesimpulannya adalah masyarakat melakukan pemantauan terhadap hasil pembangunan tetapi belum berperan aktif dalam proses evaluasi; serta 4) Pemanfaatan hasil pembangunan, kesimpulannya adalah masyarakat memanfaatkan hasil pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kembali memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan, terkhusus tahap evaluasi, agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Fisik, Pembangunan Desa.
PENGEMBANGAN POTENSI DESA WISATA PENTEK KECAMATAN SADANIANG KABUPATEN MEMPAWAH Julita Desti; Arifin Arifin; Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i4.3003

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang proses pengembangan desa wisata di Desa Pentek Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori komponen pengembangan desa wisata Ningrum dan Amalia (2020, 71-79) yaitu 1) Atraksi, sudah terdapat beberapa objek wisata, namun dengan kekayaan alam dan kekayaan budaya yang ada hendaknya atraksi bisa lebih dioptimalkan dengan memperhatikan tema desa wisata berkelanjutan berbasis konservasi lingkungan, budaya dan edukasi. 2) Aksessibilitas, akses jalan masih perlu dilakukan perbaikan dan pembangunan serta penyediaan fasilitas yang memudahkan menuju desa wisata. 3) Amenities, belum adanya penginapan yang disediakan untuk para wisatawan. 4) Keramahan, masyarakat desa menciptakan suasana yang membuat pengunjung betah dengan keramahan yang dimiliki, sehingga tidak ada masalah mengenai keramahan. 5) Keamanan, kondisi didesa dapat dinyatakan aman dari tindak kriminal serta Pemerintah menjamin keamanan dimasa pandemi. 6) FGD, sudah pernah melakukan pertemuan pembahasan desa wisata serta mensosialisasikan kepada masyarakat dan mendapat respon dukungan dari masayarakat. Kata Kunci: Desa Wisata Berkelanjutan, Pengembangan, Potensi.
Co-Authors Addin Linando, Jaya Adityo Darmawan Sudagung Adiwinata, Yudha Kusuma Anak Agung Gede Sugianthara Arifin Arifin Azrita Mardhalena Bandi Hermawan Daniel Daniel Darmawan Sudagung, Adityo Dedet E43011023 Dedet E1011161033 Dwi Guban E1011171045 Desi Lestari E1012141023 Wismoyo Ardy Eduarda Oktaviani Elyta Elyta Filnaria Eka Sunardi Putri Flora Firmina NIM. E1011151030 Hardilina Hardilina Haryaningsih, Sri Ida Rochmawati Ira Patriani Irwan - Noor Isdairi Isdairi Joko Triyono Julita Desti KORSIKA E1011161157 NATALIA Lina Sunyata Lukitowati, Suci Lutfie, Ratu Zahirah Martoyo Martoyo Melvina Melvina Muhammad Rafi Darajati Rerry Putry Andryani Rochmawati, Ida Rusdiono, Rusdiono SAIPULLAH SAIPULLAH E1011131028 Sari, Venisa Yunita YEREMIAS YEREMIAS Zulkarnaen * Zulkarnaen Zulkarnaen