Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.69
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies Unram Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan LEGAL BRIEF Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS) UNES Journal of Swara Justisia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat International Journal of Biology Education Towards Sustainable Development Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Justice Voice Tasyri' Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Binamulia Hukum
Lutfi, Anas
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Pengenaan Pajak Atas Penerimaan Hak Konsesi Jalan Tol JORRS pada PT Hutama Karya (Persero) Senoaji, Senoaji; Sadino, Sadino; Lutfi, Anas
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 1 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v10i1.4875

Abstract

Konsesi jalan tol merupakan keputusan persetujuan pejabat pemerintahan yang berwenang dengan badan usaha atau lembaga untuk mengelola fasiltias berupa ruas jalan tol untuk dapat dilakukan pengelolaan terhadap fasilitas jalan tol dengan tetap memperhatikan pengaturan perundang-undangna. Penerima hak konsesi jalan tol memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan jalan tol, termasuk mengenai ketentuan pajak atas keuntungan yang diterima dari penerimaan hak konsesi jalan tol. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana proses penerimaan hak konsesi jalan tol JORRS pada PT Hutama Karya (Persero) dan kepastian hukum terkait pajak dengan diterimanya hak konsesi jalan tol JORRS. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yakni mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang berkenaan dengan objek penelitian. Pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait yang berkaitan, dan pendekatan konseptual dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses penerimaan hak konsesi jalan tol JORSS kepada PT Hutama Karya (Persero) dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan PT Hutama Karya (Persero) memiliki kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Badan atas penerimaan hak konsesi jalan tol JORRS tersebut.
Tinjauan Hukum terhadap Prosedur Pengembalian Barang (Retur) dengan Alasan Berubah Pikiran pada Layanan 'Garansi Bebas Pengembalian' di Marketplace Shopee Saputra, M. Bilal; Rifai, Anis; Lutfi, Anas
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 3 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v10i3.5316

Abstract

Model pengembalian barang (retur) yang diterapkan marketplace Shopee pada layanan garansi ‘bebas pengembalian’ membuat Pembeli dapat secara bebas membatalkan transaksi jual-beli tanpa perlu persetujuan Penjual. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian klausula syarat dan ketentuan ‘garansi bebas pengembalian’ Shopee dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini, penulis menggunakan model penelitian yuridis-normative. Penelitian yuridis-normative berfokus dalam meneliti teori, asas, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen hukum lainnya sehingga objek dari penelitian hukum normative selalu berupa law in text books atau hukum yang tertulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Praktik model pengembalian barang atau retur produk di dalam layanan program ‘garansi bebas pengembalian’ pada platform aplikasi Shopee senyatanya telah menyediakan ruang bagi Pembeli untuk melakukan tindakan pemutusan perjanjian jual-beli secara sepihak dengan Merchant atau Penjual yang menjadi mitra marketplace Shopee. Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata mengisyaratkan pembatalan perikatan/perjanjian harus melalui kesepakatan para pihak sementara dalam praktik ‘bebas pengembalian’ Shopee, pihak merchant/penjual tidak dilibatkan padahal pihak Penjual yang paling dirugikan dari adanya pengajuan pengembalian barang yang dilakukan oleh Pembeli. Sehingga kesimpulannya praktik pengembalian barang (retur) pada layanan ‘bebas pengembalian’ milik Shopee tidak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 69 ‘PP PMSE’.
Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital Prasetyo, Hanif Lutfiari; Ahmad, Suparji; Lutfi, Anas
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.646

Abstract

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung bagi perekonomian di Indonesia. Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi UMKM, UMKM beralih dari model bisnis offline seperti toko fisik ke model bisnis online. Hal ini merupakan dampak pandemi Covid-19 yang memaksa pemilik usaha untuk mengadaptasi diri. Era digital membawa perubahan dalam kegiatan perdagangan. Kegiatan tersebut membawa implikasi terhadap pelaksanaan pengawasan persaingan usaha yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum mengakomodir penegakan hukum terhadap pelaku usaha di pasar digital. Penelitian ini bertujuan untuk pertama, untuk menganalisis peran KPPU dalam melaksanakan pengawasan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat di era digital. Kedua, untuk menganalisis implikasi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 atas revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPPU dalam melakukan pengawasan di era digital kurang maksimal, maka diperlukannya amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar dapat agar dapat menguatkan peran KPPU. Implikasi dari Permendag Nomor 31 Tahun 2023 atas revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 pelaku UMKM kesulitan mencari alternatif platform e-commerce, pelaku UMKM juga kehilangan jangka pasar yang luas.
Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak Wulan, Chandra; Ahmad, Suparji; Lutfi, Anas
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.775

Abstract

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Data dalam penelitian ini menekankan pada norma-norma perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tidak luput dari rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penulis berpendapat bahwa pemerintah harus dapat lebih solutif untuk meningkatkan pembayaran pajak masyarakat dari tahun ke tahun, dimana keberhasilan pembayaran pajak secara efektif dapat mempercepat pembangunan nasional dengan memperhatikan amanat Pancasila terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pengaruh Hambatan Kerja Sama Instansi Pemerintah: Studi Atas Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Yuliana, Risma; Shebubakar, Arina Novizas; Lutfi, Anas
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i2.3167

Abstract

In government institutions, cooperation agreements are formalized through the signing of a Memorandum of Understanding (MoU), followed by a Cooperation Agreement. However, the process of reaching the signing of the MoU and Cooperation Agreement, as well as the implementation of the agreed activities, does not always run smoothly. Several issues and obstacles may arise. This study aims to analyze the impact of obstacles in cooperation within government institutions based on the MoU and Cooperation Agreement. A descriptive qualitative research method was used, with data collected through questionnaires via Google Forms and interviews. The research findings indicate that the main obstacles in cooperation include communication, coordination, human resources, and activity budgeting. Recommended solutions include forming a coordination team, preparing adequate human resources, and planning a more flexible budget. Understanding these obstacles and their impacts is useful for minimizing errors when renewing or initiating new cooperation agreements with other parties, thus ensuring more effective and optimal cooperation implementation.
Tinjauan Yuridis Keberatan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Studi Putusan Hakim PN Batang Nomor: 23/ Pdt.G/2023/PN Btg Rinaryanta, Nugroho Dwi; Lutfi, Anas; Sadino, Sadino
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i2.3204

Abstract

Land acquisition or land release for infrastructure development aims to support the improvement of public welfare. However, disputes often arise regarding the amount of compensation paid to landowners. Parties who feel disadvantaged may pursue legal remedies by filing an objection or lawsuit concerning the compensation to the district court. This study aims to examine the juridical aspects of filing objections against compensation by referring to the decision of the Batang District Court, Case No. 23/Pdt.G/2023/PNBtg. The research uses a normative legal method through legislative and case study approaches. The findings show that filing objections to compensation depends on the fulfillment of both formal and material requirements as stipulated in tort claims. These requirements are illustrated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code, which plays a key role in regulating the process. Affected communities in land acquisition processes have the right to justice, legal certainty, and legal protection.
The Urgency of the Google Sites as Biology Learning Media Based on Digital Literacy Lutfi, Anas; Sari, Indah Juwita; Camara, Jun S.
International Journal of Biology Education Towards Sustainable Development Vol 4, No 1 (2024)
Publisher : Gemilang Maju Publikasi Ilmiah (GMPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53889/ijbetsd.v4i1.430

Abstract

The advancement of information technology encourages teachers to be able to maximize the use of technological advances with the aim of achieving the standards of the learning process in educational institutions. The purpose of this paper is to analyze the need for the use of learning media on the Google Sites website based on digital literacy in biology material. This research uses qualitative methods. Therefore, this research uses descriptive qualitative research to describe a phenomenon that occurs in the field. The sample in the study was 1 biology teacher at a senior high school in Pandeglang, Indonesia and 62 students of grade 11 and 12 at a senior high school in Pandeglang, Indonesia. The research was conducted in May 2023 at at a senior high school in Pandeglang, Indonesia. In collecting data using techniques such as giving questionnaires to students, teacher interviews, and school observations. Analysis of data that has been obtained using stages consisting of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study found that 53.2% of students found it difficult to understand biology material due to lack of learning and learning media. So this needs analysis aims to find out the development of digital literacy-based google sites web learning media that will be developed as an alignment between the independent curriculum, learning variations, and digital literacy skills.
Disparitas putusan hakim terhadap kasus perselisihan hubungan industrial di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dan Padang Nurfadilah, Nurfadilah; Suartini, Suartini; Lutfi, Anas
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1779

Abstract

Disparitas putusan hakim dalam perkara perselisihan hubungan industrial merupakan isu krusial dalam penegakan keadilan bagi pekerja dan pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara hubungan industrial di Pengadilan Negeri Medan dan Padang. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode perbandingan hukum, penelitian ini mengkaji perbedaan pertimbangan yuridis dalam dua putusan yang memiliki substansi serupa namun menghasilkan amar putusan yang berbeda dengan menggunakan teknik analisis berupa content analysis. Hasil penelitian menunjukkan disparitas disebabkan oleh perbedaan interpretasi Pasal 139 vs 142 UU Ketenagakerjaan, serta pengaruh faktor non-hukum seperti tingkat unionisasi dan peran dinas tenaga kerja. Selain itu, subjektivitas hakim dalam menafsirkan norma hukum turut memengaruhi hasil akhir putusan. Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan diperlukan pedoman teknis dari Mahkamah Agung dalam penanganan perkara hubungan industrial serta peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi hakim, guna menjamin konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem peradilan ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan demikian, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan terstruktur dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk mewujudkan putusan yang adil, seragam, dan dapat diprediksi.
Transformasi Status PT Perorangan Ke PT Konvensional dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah Cahya, Ayuni Nilam; Lutfi, Anas; Ahmad, Suparji
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 2 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i2.386

Abstract

The change in the status of an Individual Limited Liability Company (PT) to a Conventional PT is a response to the need for legal adjustments for Micro and Small Enterprises (MSEs) that are experiencing business growth. This phenomenon emerged with the enactment of the Job Creation Law which provides ease of establishing a single legal entity, but poses new problems in terms of accountability and governance. This research uses a juridical normative approach with an analysis method of applicable laws and regulations and the integration of the principles of jurisprudence such as mas'uliyyah (responsibility), shirkah (business partnership), and maqāṣid al-syarī'ah (sharia goals). The results of the study show that the transformation of the status of a PT has a significant impact on the organizational structure and legal validity of the company, and demands the application of the principles of asset separation and business transparency that are in line with Islamic values. This study concludes that the change of status from an individual PT to a conventional PT is a strategic step that not only strengthens the legal position of business actors in the eyes of the state, but also brings business practices closer to the principles of justice, responsibility, and benefit as taught in Islamic law.
Co-Authors Adha Gantara, Witon Adhi Saputro, Imanunggal Adrian, Defi Ahmad, Suparji Anis Rifai Arifin, Sada Cahya, Ayuni Nilam Camara, Jun S. Diharianto, Muhammad Fokky Fuad Idrian Indah Juwita Sari Kristanti, Christy Latif, Hadiwijaya Machmud, Aris Maguchu, Prosper Ma’sura, Ainil Noviansyah, Arie Nugraha, Ryan Martha Nurfadilah Nurfadilah Prasetyo, Hanif Lutfiari Pujanegara, Bayu Sukma Rinaryanta, Nugroho Dwi Sadino Sadino, Sadino Saputra, M. Bilal Senoaji, Senoaji Shebubakar, Arina Novizas Suartini Suartini, Suartini Subono, Febi Teofilus, Yakobus Wahyu Hidayat Wulan, Chandra Yuliana, Risma Yusup Hidayat Yusup Hidayat