Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.683
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota International Journal of Artificial Intelligence Research Jurnal Studi Komunikasi Jurnal Penelitian Pendidikan IPA (JPPIPA) Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Komunikasi Profesional Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences GUYUB: Journal of Community Engagement Jurnal Suara Pengabdian 45 Journal of Research and Development on Public Policy Jurnal Riptek Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Jurnal Media Administrasi Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Journal of Sustainability, Society, and Eco-Welfare Public Service And Governance Journal Mimbar Administrasi Jurnal Bengawan Solo: Pusat Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta
Indra Kertati
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : Public Service And Governance Journal

 1 
Implementasi Smart Government Kota Surakarta Indra Kertati
Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 1 (2020): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v1i1.588

Abstract

Smart City bukan hanya tren untuk kota-kota besar, tetapi kebutuhan akan layanan publik yang cepat, murah, aman, dan dapat dipercaya. Tujuannya adalah untuk menganalisis pemerintahan pintar berbasis teknologi informasi sebagai implikasi dari smart city Kota Surakarta. Penelitian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat mengimplementasikan empat komponen dalam smart city yaitu: (1) government of a smart city, (2) smart decision-making, (3) smart administration and (4) smart urban collaboration. Hasil penelitian menunjukkan: (1) pemerintah daerah telah menyediakan instrumen untuk keberhasilan infrastruktur kota pintar, sumber daya manusia, dan peraturan, tetapi dalam hal sumber daya manusia dan fasilitas infrastruktur belum optimal seperti yang diharapkan; (2) Respons publik terhadap pemerintahan cerdas tidak optimal, tetapi kelas menengah memiliki kemampuan untuk menggunakan dan berpartisipasi dalam pemerintahan cerdas; (3) Ada 16 Perangkat Daerah yang telah menyediakan layanan publik berbasis TI dengan berbagai bentuk layanan; (4) Permintaan akan layanan berbasis TI telah meningkat tajam dari sebelumnya sebagaimana dibuktikan oleh nilai SKM yang cukup baik dan (5) mayoritas aksesibilitas publik ke layanan publik rendah karena kerentanan ekonomi, sosial, usia dan keterjangkauan harga.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 90 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU KEMENTERIAN AGAMA DI KANWIL KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH Indra Kertati; Adhi Nur Setyo
Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 2 (2020): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v1i2.594

Abstract

Kualitas pelayanan publik menekankan tiga hal yaitu berlandaskan pada nilai-nilai bersama, preferensi individu sebagai modal sosial, dan menjadi jembatan antara keinginan individu dan sosial sebagai tujuan sosial kolektif. Oleh karena itu peran besar dari penyedia layanan untuk menyediakan sistem, prosedur, mekanisme, sumberdaya manusia dan sarana prasarana untuk menjamin kualitas layanan yang terbuka, mudah, murah dan berkualitas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi KMA Nomor 90 Tahun 2018 pada Kementerian Agama di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, menganalisis kualitas pelayanan publik pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan mendiskripsikan faktor - faktor yang mendukung dan menghambat implementasi. Hasil penelitian menunjukkan capaian implementasi KMA Nomor 90 Tahun 2018 terdapat 21 indikator yang sudah tercapai sesuai standar pelayanan dan ada 7 indikator yang belum tercapai. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada PTSP Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah mendapatkan kategori sangat baik. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan dari beberapa unsur pelayanan antara lain unsur maklumat pelayanan, penanganan pengaduan masyarakat, kemudahan mencapai/jangkauan dari tempat tinggal dan waktu penyelesaian. Faktor-faktor yang mendukung dalam implementasi KMA adalah standar pelayanan penyelenggaraan, sebagian besar sudah memenuhi standar pelayanan pada KMA sedangkan yang menghambat adalah belum dibuatnya petunjuk pelaksanaan pelayanan, standar operasional prosedur, struktur organisasi, visi misi dan motto layanan serta penyediaan sarana bagi masyarakat berkebutuhan khusus.
ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) KOTA SURAKARTA Indra Kertati
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 1 (2021): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i1.597

Abstract

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan. Ukuran dalam IPG adalah sama dengan IPM yang menunjukan dua indikator dampak dalam pembangunan ini memiliki kesetaraan yang harus diwujudkan bersama. Kajian ini bertujuan untuk mengurai perkembangan IPG dan IDG untuk mengetahui factor dominan yang mempengaruhi keberadaan IPG dan IDG. Hasil ananlisis secara keseluruhan pencapaian IPG dan IDG Kota Surakarta menunjukan posisi diatas capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Meskipun mengalami penurunan, beberapa indikator pembentuk IPG dan IDG menunjukan posisi yang lebih baik daripada posisi Jawa Tengah bahkan nasional. Pada indikator yang berkontribusi terhadap menurunnya posisi IPG dan IDG, selain dipengaruhi factor eksternal yaitu kebijakan pemerintah, aksesibilitas perempuan terhadapsumberdaya pembangunan, juga karena belenggu stereotype bahwa perempuan harus berada di ranah public, tidak dapat dielakan. Oleh karena diperlukan langkah-langkah affirmatif untuk mewujudkan pencapaian IPG dan IDg yang terus meningkat dari waktu ke waktu, melalui peningkatan capaian indikator pembentuk.
IMPLEMENTASI PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KENDAL Made Agtya Kusumayudha; Indra Kertati
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i2.617

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat Peraturan Bupati Kendal nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Kendal Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kendal. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam ((In-depth- Interview), dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, metode data (display data), dan penarikan/ verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kegiatan pembangunan sarana prasarana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara teknis relative mudah, meskipun belum semua masyarakat dapat menikmati hasilnya. Perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan belum tampak signifikan, pelimpahan wewenang aturan yang cukup jelas namun konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana belum berjalan sesuai aturan. Kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan, penertiban umum atau pengelolaan lembaga masyarakat kurang direspon oleh masyarakat. Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan adalah sumber daya manusia, dukungan masyarakat, kerjasama antar individu atau tim pelaksana kebijakan dan komunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan minimnya sumber anggaran, dan sikap serta perilaku masyarakat.
REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK Agusta Ari Wibowo; Indra Kertati
Public Service and Governance Journal Vol. 3 No. 1 (2022): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v3i1.628

Abstract

Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis relevansi reformasi birokasi dalam penyelenggaraan pelayanan public. Ruang lingkup administrasi publik termasuk semua ranah dan aktivitas pada yurisdiksi kebijakan publik. Administrasi publik yang makin berkembang sejak masa reformasi ditandai oleh perubahan pola pikir dari pola pikir sentralisasi menjadi pelibatan swasta dan kelompok masyarakat dalam pembangunan. Administrasi publik sangat berpengaruh pada tingkat implementasi kebijakan karena administrasi publik berguna untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan publik. Pencapaian penyelenggaraan administrasi publik yang berkualitas, ditandai dengan reformasi birokrasi. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penggunakan data sekunder. Beberapa sumber Pustaka dan teori menjadi pusat perhatian penting dalam analisis data sekunder. Hasil studi literatur, ditemukan bahwa salah satu ranah penting dalam administrasi publik adalah pelayanan publik. Meskipun belum sepenuhnya tercapai, namun kualitas elayanan public menjadi inti dalam penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi menjadi jalan terbaik untuk memperbaiki kualitas pelaynan public.
Inclusion in Industry : Advancing Equality for Disabled Workers in Manufacturing in Indonesia Hizwati Dalilati Hazhiyah; Indra Kertati
Public Service and Governance Journal Vol. 6 No. 1 (2025): Januari : Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v6i1.2418

Abstract

The manufacturing industry plays a pivotal role in promoting workplace equality for employees with disabilities. This paper explores the historical context, current trends, and challenges faced by disabled workers in the manufacturing sector. Through a comprehensive literature review and empirical research, including surveys, interviews, and case studies, the study identifies significant barriers to inclusion, such as physical inaccessibility, attitudinal prejudices, and inadequate policies. It also highlights best practices and policies that manufacturing companies can adopt to foster an inclusive environment. These include inclusive hiring practices, workplace accommodations, and training programs to raise awareness and sensitivity among employees. The research showcases successful implementations of inclusive practices in various manufacturing companies, emphasizing the economic and social benefits of such initiatives. Increased productivity, innovation, and improved workplace morale are among the noted advantages. The paper concludes with recommendations for enhancing inclusion in the manufacturing industry and suggests future research directions to continue advancing equality for disabled workers. By addressing these challenges and adopting best practices, the manufacturing industry can set a benchmark for other sectors, demonstrating that inclusivity is not only a moral imperative but also a driver of business success.
Inclusion in Industry : Advancing Equality for Disabled Workers in Manufacturing in Indonesia Hizwati Dalilati Hazhiyah; Indra Kertati
Public Service and Governance Journal Vol. 6 No. 1 (2025): Januari : Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v6i1.2418

Abstract

The manufacturing industry plays a pivotal role in promoting workplace equality for employees with disabilities. This paper explores the historical context, current trends, and challenges faced by disabled workers in the manufacturing sector. Through a comprehensive literature review and empirical research, including surveys, interviews, and case studies, the study identifies significant barriers to inclusion, such as physical inaccessibility, attitudinal prejudices, and inadequate policies. It also highlights best practices and policies that manufacturing companies can adopt to foster an inclusive environment. These include inclusive hiring practices, workplace accommodations, and training programs to raise awareness and sensitivity among employees. The research showcases successful implementations of inclusive practices in various manufacturing companies, emphasizing the economic and social benefits of such initiatives. Increased productivity, innovation, and improved workplace morale are among the noted advantages. The paper concludes with recommendations for enhancing inclusion in the manufacturing industry and suggests future research directions to continue advancing equality for disabled workers. By addressing these challenges and adopting best practices, the manufacturing industry can set a benchmark for other sectors, demonstrating that inclusivity is not only a moral imperative but also a driver of business success.
Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia: Tren, Capaian, dan Jalan Panjang Menuju Kesetaraan Indra Kertati
Public Service and Governance Journal Vol. 6 No. 2 (2025): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v6i2.3131

Abstract

This study aims to analyze the structural, cultural, and institutional barriers affecting women's political representation in Indonesia and to formulate strategic recommendations to strengthen the effectiveness of affirmative action policies. Although a 30% quota policy for women's representation on legislative candidate lists has been implemented, this achievement generally only serves as an administrative requirement and does not guarantee substantive opportunities in the political process. The study uses a qualitative descriptive approach based on secondary data obtained from official government documents, international organization reports, statistical publications, and previous research. The analysis shows that structural barriers manifest themselves in the placement of the majority of female legislative candidates on less strategic ticket numbers, resulting in low electability, and significant disparities in access to campaign funding between male and female candidates. Cultural barriers include entrenched gender stereotypes, reflected in surveys showing that only around 35% of the public supports female political leadership. Institutional barriers are also evident in the low representation of women in the executive and judicial branches, with only one female governor and one female constitutional judge currently serving. Based on these findings, the study recommends several strategic steps, including strengthening substantive affirmative action policies through regulating legislative candidate ticket numbers, providing equal affirmative action campaign funding, implementing career acceleration schemes for women in public office, implementing programs to strengthen women's political capacity, and promoting gender literacy campaigns to change public perceptions. This study emphasizes that the success of affirmative action policies cannot simply rely on quota regulations, but requires multi-level interventions that include legislative reform, improvements to political recruitment mechanisms, and transformation of social values. These integrated efforts are expected to encourage a sustainable increase in women's political representation and achieve gender equality in the Indonesian political system.
Indeks Pembangunan Gender Indonesia: Antara Peningkatan Angka dan Kesenjangan Substansial Indra Kertati; Christine Diah Wahyuningsih
Public Service and Governance Journal Vol. 7 No. 1 (2026): Januari : Public Service And Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v7i1.3461

Abstract

The Gender Development Index (GDI) is a key indicator for assessing disparities in human development achievements between women and men. In recent years, Indonesia’s GDI has shown a consistent upward trend, reaching 91.85 in 2024. Nevertheless, this numerical improvement does not fully represent the achievement of substantive gender equality. This article aims to analyze the dynamics of Indonesia’s GDI by positioning it within a comparative Asian context and examining the substantive gaps that persist behind the rising indicators. This study employs a qualitative approach based on secondary data and literature review. The primary data sources include publications from Statistics Indonesia on the Gender Development Index and Gender Inequality Index for the 2020–2024 period, as well as the Global Gender Gap Reports 2024 and 2025 published by the World Economic Forum. Descriptive quantitative analysis is combined with qualitative interpretation and illustrative interview findings from civil society organizations, universities, and provincial and local Offices of Women’s Empowerment and Child Protection in Central Java, Southeast Sulawesi, Grobogan Regency, and Semarang City. The findings indicate that Indonesia’s GDI improvement is largely driven by advances in women’s health and educational attainment. However, substantial gaps remain in the economic dimension, particularly in per capita expenditure and women’s labor market participation, which constrain proportional improvements in women’s Human Development Index. This article underscores the importance of interpreting the GDI as a reflective policy instrument and advocates for structural transformation to ensure that numerical progress translates into genuine gender justice.
Co-Authors Abdullah, Dessy Ade Sony Noverianto Adhi Nur Setyo Adimagistra, Tiasa Agusta Ari Wibowo Agusta Ari Wibowo Amelia, Rinita Arifa Kohinoor Jadida Aris Toening Winarni Bambang Irawan Bambang Irawan /E21207042 Candra Aeni Chan, Zamsari Christine Diah Wahyuningsih Christine DW Cucun Supredi Dalilati Hazhiyah, Hizwati Desi Asmaret Dewi, Nafa Febrianti Mutia Dwi Zulkarnaen Fadil Mas’ud Francisco Amaral Francisco Amaral Guna, Tedo Hindami Gunawan Adi Pratio Hanung Basworo, Fajar Harsoyo Harsoyo Herdis Herdiansyah Hery Winoto TJ Hizwati Dalilati Hazhiyah Husain, Muhammad Najib Karningsih Karningsih Karningsih Karningsih Kartikasari Handayani, Titis Kunawi Lase, Delipiter Lazuardi, Sinan Vidi Lollyta Lollyta Made Agtya Kusumayudha Made Agyta Kusumayudha Margono Margono Maruf, Irma Rachmawati marwazi, Maryeti Muhammad Basri Muhammad Dheo Adrian Muhari Nety Novita Hariyani Nova, Riki Panggabean, Christina Innocenti Innocenti Tumiar Parinem Putri, Fithrina Nur Rahmadanty Rahmad Purwanto Widyastomo Rinita Amelia, Rinita Amelia Rizal Makarim, Fadhli Rizki, Mochammad Naufal Rony, Zahara Tussoleha S. Hardi Widiyanto Salam, Rahmat Sanchez, Carlos Y.T. Selvina Y.Imbiri Setyohadi Pratomo Sindu Rizky Utomo Sudrajat, Agus Sarwo Edy Sumarmo Sumarmo Suparno Suparno Suparno Susetyo Darmanto Syahrul R, Syahrul Tamara, Anindya Putri Tijjani, Syafrina Tumangkar, Totok Wahyu Wirasati Wicaksono, Muhammad Bagus Adi Wulan Aji Prabawaningrum Y. Setyohadi Pratomo