Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.09
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat JUSTITIA JURNAL HUKUM Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Unes Law Review Literasi Hukum Veteran Law Review Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Suara Hukum Supremasi Hukum Jurnal Independent IBLAM Law Review Jurnal Gagasan Hukum Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Hukum Bisnis Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Notary Law Research Activa Yuris: Jurnal Hukum ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial The Journal Of Socio Legal and Islam Law
Nainggolan, Samuel Dharma Putra
Faculty Of Law, Universitas Airlangga Surabaya Indonesia
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENDEKATAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM OLEH NEGARA Nainggolan, Samuel Dharma Putra; Negara, Dharma Setiawan
Veteran Law Review Vol 6 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Faculty of Law |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v6i2.6351

Abstract

The enactment of the Basic Agrarian Law (UUPA) has changed the constellation of land in Indonesia. The spirit of anti-colonialism is eliminated as much as possible in the regulation of land in Indonesia. There is land that functions as agricultural land that is owned by parties who do not even live where the land is located, known as Absentee. This can hurt the spirit of the UUPA which wants to protect land ownership by indigenous people who live where the land is located. It is felt that the criminal law approach needs to be considered in an effort to protect the spirit of the BAL, in this case absentee land ownership. This legal research is normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach that aims to analyze the criminal law approach to absentee land ownership in realizing social justice for all Indonesian people.
KARAKTERISTIK PERIZINAN BERUSAHA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG Abrianto, Bagus Oktafian; Putra Nainggolan, Samuel Dharma
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol. 8 No. 2 (2023): Al-Amwal : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v8i2.4159

Abstract

Licensing is a spirit of administrative law that studies law in a moving state. Licensing is required for the running of a government, both central government and regional government. Based on the principle of decentralization, regional governments are allowed to regulate their own areas and for this reason permits are issued by the regional government. In practice, there is a lot of overlapping and overlapping regarding licensing between the central government and regional governments both in terms of substance and technical implementation in each existing Regional Work Unit (SKPD), the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Replacement Government Regulations Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Becomes a Law changing the licensing constellation in Indonesia. In the area licensing is attempted to be carried out through a service system implemented by Online Single Submission (OSS) and One Stop Integrated Service (PTSPP), both of which must be integrated with OSS. Licensing services in areas that are integrated with or PTSP are the focus of this research study. This research is normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach that will be used to answer existing legal issues.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan Berutu, Sigar P; Nadeak, Uli Monica Angelina; Sidebang, Clara Erlika; Tinambunan, Enjelina; Nainggolan, Samuel Dharma Putra
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1742

Abstract

This research discusses identity forgery in marriage. Identity forgery is a form of crime that often occurs. The focus of the research raised is: 1) What are the forms of identity falsification in the context of marriage that occur in practice in the community? 2) How is the regulatory and legal framework in Indonesia that regulates cases of identity forgery in marriage? This research uses normative legal research methods, questions are analyzed by combining legal materials (which are secondary data). The conclusions of this research are: It is important to implement security measures and conduct careful identity verification in the context of marriage to prevent cases of identity forgery, it is also important to note that regulations and laws are subject to change, and up-to-date verification from official sources or consultation with legal experts is recommended for a more accurate and up-to-date understanding.
Pendekatan Hukum Pidana Terhadap Kartel Dalam Persaingan Usaha di Indonesia Kholilur Rahman; Pratiwi Ayu Sri D; Samuel Dharma Putra Nainggolan; Jamalum Sinambela
Notary Law Research Vol. 5 No. 1 (2023): Desember: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v5i1.1085

Abstract

Para pelaku usaha berlomba-lomba dalam hal mengejar keuntungan sehingga terciptalah suatu iklim persaingan usaha antara perlaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain. Hal seperti ini menjadi positif apabila dalam suatu persaingan tersebut menggunakan cara-cara yang adil dan fair. Hal yang terjadi adalah tidak jarang pelaku usaha didasari oleh keinginan untuk menambah keuntungannya menggunakan cara-cara yang melanggar hukum dengan membuat suatu kesepakatan dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk merusak iklim persaingan usaha yang telah berjalan baik yang salah satunya dikenal dengan istilah kartel. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, iklim persaingan usaha dijaga oleh Negara. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai garda terdepan dalam hal pengawasan persaingan usaha. Namun terjadi beberapa permasalahan mengenai kewenangannya yang menyebabkan tetap terjadinya kartel dalam suatu persaingan usaha. Penelitian ini berusaha menjawab itu semua melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual maupun pendekatan kasus agar menghasilkan pemahaman atas permasalahan kartel dan penegakan hukum pidananya di Indonesia.
Optimalisasi Peran Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2015 Bagus Teguh Santoso; Nainggolan, Samuel Dharma Putra; Sinambela, Jamalum; Kholilur Rahman
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 5 No. 01 (2023): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v5i01.13158

Abstract

Konsep Penyalagunaan Wewenang sebagaimana terdapat dalam UU 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan dualisme pengertian. Pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hokum pidana dan pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi jelas mengalami perbedaan dari segi konsep dan penegakkan hukumnya. Penelitian ini menguraikan mengenai konsep penyalagunaan wewenang dari perspektif hukum administrasi, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual agar dapat dimengerti mengenai pengertian penyalahgunaan wewenang dan akibat hukumnya dalam hukum administrasi, serta hubungannya dengan penegakan tindak pidana korupsi.
Persaingan Usaha Yang Sehat Melalui Pengaturan Hukum Terhadap Social Commerce dan Electronic Commerce Oleh Permendag Nomor 31/29023 Negara, Dharma Setiawan; Putra Nainggolan, Samuel Dharma
Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Vol. 9 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/gulawentah.v9i1.20485

Abstract

Hadirnya Social Media  yang awalnya diperuntukkan sebagai media sosial yang dijalankan melalui daring (online), saat ini juga merambah pada dilakukannya kegiatan jual beli secara digital menggunakan wadah Social Media tersebut. Padahal wadah untuk jual beli secara digital telah ada sebelumnya (E-Commerce) Untuk itu perlu negara perlu mengatur hal ini supaya tercipta suatu iklim persaingan usaha yang sehat. Dimana akan tercipta suatu persaingan usaha tidak sehat apabila Social Commerce dan E-Commerce berada dalam platform yang sama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji pengaturan hukum terhadap Social Commerce  yang dibedakan dengan E-Commerce dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai pengaturan hukum sebagaimana dalam Permendag Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pelaksanaan bisnis Social Commerce dan E-Commerce.
Re-Examining The Construction Of Unnamed Hire Purchase Contracts For Motor Vehicles And Their Relationship With Leasing Simbolon, Edison Donauli; Nainggolan, Samuel Dharma Putra; Suryoutomo, Markus; Pakpahan, Elvira Fitriyani; Rahman, Kholilur
Socio Legal and Islamic Law Vol 1 No 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law, Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/jssl.v1i2.20808

Abstract

The agreement is the right of every person to enter into an agreement, but entering into an agreement must see the rules or provisions governing the agreement so that the agreement is valid. The lease-purchase agreement is a creation of practice based on the principle of freedom of contract. Freedom of contract is not purely as free as possible, there are limitations in carrying out or making contracts. One of the limitations of the principle of freedom of contract is Article 18 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which lists several things that cannot be done in a contract. As a result, if this is done, the contract is null and void by law. Many lease agreements nowadays are agreements made unilaterally by the seller, which should have been made by both parties, what determines everything is that the seller and the consumer just have to agree and comply. This weak consumer position and cause many losses. It is this weak position that is exploited by the seller by imposing several things in the articles of the agreement such as taking back the unit if it does not pay without taking into account the payment made by the consumer beforehand. This research is a normative legal research that uses a statutory approach, a conceptual approach, and case approach that aims to find out the re-examination of motor vehicle lease-purchase agreement construction  
Reformulasi Pemidanaan dalam Penggunaan Bahan Peledak di Wilayah Laut yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan Budi, Kukuh Pramono; Sridjaja, Abraham; Nainggolan, Samuel Dharma Putra
Jurnal Suara Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v5n2.p89-111

Abstract

Sumber daya alam yang terdapat di laut beraneka ragam, mulai dari sumber daya alam hayati sampai dengan mineral dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kenyataannya terdapat pihak yang mengambil sumber daya alam yang terdapat di laut secara tidak bertanggung jawab. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan bahan peledak yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Sanksi pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan saat ini dirasa belum mampu memberikan efek jera yang maksimal yang terbukti dengan berulangnya kejahatan serupa dikemudian hari. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dalam menjawab isu hukum didalam pembahasan yang bertujuan untuk menemukan jenis tindakan (sanksi) pidana yang dapat dijatuhkan oleh negara terhadap penggunaan bahan peledak di wilayah laut yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.
Kriminologi Bukan Bagian Dalam Ilmu Hukum Pidana Nainggolan, Samuel Dharma Putra; Rahman, Kholilur
Academos Vol 1 No 1 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v1i1.13956

Abstract

Ilmu hukum dogmatik selalu berbicara mengenai hukum dan selalu berpikiran untuk mencari dan menemukan penyelesaian-penyelesaian konkret atas problematik hukum. Oleh karena itu maka tugas ilmu hukum dogmatik adalah memberi/mengadakan preskriptif, analisis, mensistematisasikan, menafsirkan, dan menilai hukum yang berlaku (terapan). Ilmu hukum (jurisprudence) merupakan suatu ilmu yang bersifat sui generis, maka fokus perhatian seharusnya berada pada hukum itu sendiri. Akan tetapi berbeda halnya menurut penganut mahzab ilmu empiris dalam hukum, mereka menganggap bahwa mempelajari ilmu hukum harus juga mempelajari cabang-cabang ilmu lain yang berkaitan dengan ilmu hukum. Kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas mengenai kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Termasuk didalamnya pembahasan proses pembuat undang-undangnya, pelanggaran terhadap undang-undang serta reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Sebenarnya kejahatan menurut hukum pidana dan kejahatan menurut kriminologi sebagian besar terjadi overlapping, mereka merupakan 2 (dua) lingkaran yang titik singgungnya tidak terletak satu sama lain dalam satu titik yang sama, akan tetapi juga tidak berjauhan. Kajian hukum pidana memiliki dimensi unsur kesalahan dan unsur melawan hukum, sedangkan kriminologi memiliki dimensi motif pelaku dan faktor sosial yang memberikan kesempatan pada pelaku untuk melakukan kejahatan. KataKunci :Kriminologi,IlmuHukum,HukumPidana.
Pengembangan profesionalisme advokat inovatif dalam perspektif pembangunan hukum di Indonesia Justitia, Airlangga; Nainggolan, Samuel Dharma Putra
Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Vol. 8 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/gulawentah.v8i1.15458

Abstract

Advokat merupakan salah satu penegak hukum didalam jalannya penegakkan hukum di Indonesia. Advokat sebagai suatu profesi yang mulia yaitu sebagai pendamping dan pemberi bantuan hukum terhadap seseorang yang sedang menjalani proses pemeriksaan dihadapan hukum, advokat juga sebagai representatif dari kliennya dalam memperjuangkan hak-hak kliennya dihadapan hukum. Advokat didalam menjalankan profesinya harus selalu menjunjung tinggi kode etik dan profesionalisme nya. Dewasa ini advokat didalam menjalankan profesinya yang searah dan sejalan dengan perkembangan zaman memakai beberapa metode inovasi-inovasi yang sebelumnya belum pernah dijalankan khususnya di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui inovasi-inovasi yang dapat dipakai oleh advokat dalam menjalankan profesinya, dengan tipe penelitian kualitatif dimana telah dikumpulkan dari beberapa metode pengumpulan data sehingga diperoleh data yang valid
Co-Authors Abraham Sridjaja Bagus Oktafian Abrianto Bagus Teguh Santoso Budi, Kukuh Pramono Dharma Setiawan Negara* Diajeng Woro Andini Donauli, Edison Elvira Fitriyani Pakpahan Harefa, Rezki Notatema Hezron Sabar Rotua Tinambunan Husban, Husban Jamalum Sinambela Jamalum Sinambela Justitia, Airlangga Kholilur Rahman Kholilur Rahman Kholilur Rahman, Kholilur Lanny Ramli Lestari, Arum Ayu Lufsiana Lufsiana Lufsiana Lufsiana, Lufsiana Mamay Komariah Manalu, Elvina Putri Markus Suryoutomo Nadeak, Uli Monica Angelina Negara, Dharma Setiawan Ni Made Yordha Ayu Astiti Nizam Zakka Arrizal Nizam Zakka Arrizal Pratiwi Ayu Sri D Sebayang, Abram Geraldy Raja Setiawan Negara, Dharma Sidebang, Clara Erlika Sigar P. Berutu Simbolon, Edison Donauli Sinambela, Jamalum Sridjaja, Abraham Tinambunan, Enjelina Yudhantaka, Lintang