Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.567
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Lentera Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Tadulako Law Review JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah International Journal of Law Reconstruction Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Hukum Respublica Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Kosmik Hukum Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam JUSTISI JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Mulawarman Law Review Journal of Law and Policy Transformation Legalitas: Jurnal Hukum Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Legal Spirit Jurnal Supremasi JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Komunitas Yustisia PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM PAMALI: Pattimura Magister Law Review Jurnal Risalah Kenotariatan BHIRAWA LAW JOURNAL Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Jurnal Hukum Pelita Reformasi Hukum Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum International Law Discourse in Southeast Asia Pesona Nusantara
Fitri, Winda
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Galuh Justisi

 1 
KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PERKARA: IMPLIKASI PADA HAK PRIVASI DAN KEAMANAN DATA Agustini, Shenti; Fitri, Winda; Sitorus, Yohannes DS
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i1.12749

Abstract

Memperoleh data penting bagi kebebasan bersama yang dijamin oleh konstitusi negara sebagaimana diatur dalam Pasal “28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang pada dasarnya bermakna bahwa negara memberikan sertifikasi kepada setiap individu sebagai komponen keistimewaan yang mereka perlukan. menyampaikan dan memperoleh data untuk menumbuhkan iklim individu dan sosial, serta mempunyai pilihan untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan, dengan tetap memperhatikan keamanan informasi individu. 1Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam2Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam3Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional BatamInti dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana data diungkapkan dalam kasus-kasus umum dan dampaknya terhadap hak perlindungan dan keamanan informasi. Teknik eksplorasi ini menggunakan strategi pemeriksaan yang teratur dan sah dengan strategi yang jelas. Pengaturan pemeriksaan halal adalah penelitian yang dilakukan dengan menganalisis perpustakaan (informasi tambahan) atau eksplorasi perpustakaan yang sah. Konsekuensi dari pemeriksaan ini menunjukkan bahwa pengungkapan data dalam kasus-kasus umum dapat dilakukan dengan mengaburkan informasi kepribadian individu. Pentingnya kamuflase atau penggelapan informasi individu sebagaimana diatur dalam “Peraturan Nomor 27 Tahun 2022” bertujuan untuk menjamin data informasi individu tidak mudah diakses oleh masyarakat luas. Dalam tinjauan para ilmuwan, tindakan eksekusi di pengadilan tingkat dasar tidak cukup mempertimbangkan pengaturan dalam “(Pilihan Pengadilan Tinggi) KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011.” Hal ini harus terlihat dalam salah satu kasus demonstrasi kriminal yang berkualitas etis, baik nama pelaku maupun korbannya masih diungkapkan secara gamblang dan tidak dikaburkan atau digelapkan dalam kerangka berpikir pilihan tersebut. Benturan standar terjadi dalam penggunaan “Pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres No. 27 Tahun 2022”, lebih spesifiknya terdapat intrik-intrik negara yang berebut kepentingan perseorangan sehingga bisa dikatakan di dalam aturan tersebut terdapat potensi pemutusan hubungan kerja yang sah. poin, hak istimewa yang ditetapkan tidak bersifat langsung.
Co-Authors Adiyanto Adiyanto Agustianto Agustianto, Agustianto Agustini, Shenti Alhakim, Abdurrakhman Alvian, Muhammad Adzel Angelyn, Angelyn Anggia Putri, Windi Regina Anisa Tia Mulyani Anugerah, M Fajar Anwar, N.A.D. Pramesti Aprilia, Vinny Azarya, Melda CHRISTIANA CHRISTIANA, CHRISTIANA Delia, Della Disemadi, Hari Sutra Divia, Felysha Putri Elviani, Elviani Elvianti, Elvianti Febriyani, Emiliya Fenecia, Evelyn Fimos, Zaiqui Arviveronica Firdausa, Alif Firnando Firnando, Firnando Hidayah, Luthfia Hieu, Le Ho Trung Hotmaulana Hutauruk, Rufinus Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Irawan, Dhenisa Octavia Irvanaries, Irvanaries Jaya, Febri jeshlyn, jeshlyn lesmana, Zannayya Putri Noer Lu Sudirman Miftahul Jannah Mutiara, Ayu Yulia Ningsih, Sri Wahyu NINGSIH, SRI WAHYU Nur Laily Nurisman, Eko NURLAILY, NURLAILY Octaria, Melvina Pambayun, Cindy Fatika Dewi Prastiyo, Laode Agung Putri, Aulia Ginda Putri, Nadila Putri, Rahmadani Rahayu, Dilla Siska Rahmadani, Nia Ramadani, Nur Anisa Ramadhan, Muhammad Tri Andika Rasikah, Amelia Rasyid, Dede Hilman Renanda Sareng, Alexandra Riyansyah, Muhd. Wildan Rusdiana, Shelvi safitri, gita Sakti, Nuryoga Aji Santoso, Inggrid Rosemary Saputri, Eka Adelia Seroja, Triana Dewi Sheerleen, Sheerleen Silviani, Ninne Zahara Siregar, Abigael Hosanna Sisilia, Sisilia Sitorus, Yohannes DS Situmeang, Ampuan Suwanny, Novy Tampubolon, Theresia Tan, David Tan, Winsherly Tantimin Tantimin, Tantimin Titania, Rizada Trinh, Hien Ulya, Muna Vivi Handayani Vivian, Fiona Windi Afdal, Windi Yanti, Aviany