Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.155

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Res Nullius Law Journal Paulus Law Journal International Journal of Community Service (IJCS) Jurnal Dialektika Hukum Indonesian Journal of Community Empowerment Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Journal OF Poltica Governo

Dwiprigitaningtias, Indah

Unknown Affiliation

Author-ID : 1287460

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Penundaan Pemilu 2024 dan Implikasi Keberlakuan Asas Erga Omnes Arimbi, Diah; Amanita, Aliesa; Andayani, Lily; Dwiprigitaningtias, Indah
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 1 No. 3 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Maret 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v1i3.2034

The postponement of the General Election (Pemilu) is a crucial issue in a democratic state governed by law such as Indonesia, where the constitution mandates elections be held every 5 (five) years. Controversy arose from the Central Jakarta District Court Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst, which ordered the General Election Commission (KPU) to postpone the 2024 General Election. This decision not only contradicted the constitution but was also problematic for ruling beyond the plaintiff's demands (ultra petitum partium). The indication of applying the principle of erga omnes in the decision also became a separate polemic, considering that this principle is fundamentally relevant only in the realm of public law, whereas the Central Jakarta District Court operates within the scope of private law. This research employs a normative juridical approach with descriptive-analytical specification, and a normative qualitative analysis method by analyzing Decision Number 757/Pdt.G/PN Jkt Pst against positive law provisions in Indonesia. The conclusion of the study indicates that Central Jakarta District Court Decision Number 757/Pdt.G/PN Jkt Pst is an invalid decision, as the Panel of Judges exceeded its authority (ultra vires) and ruled ultra petitum partium. Furthermore, the principle of erga omnes cannot be applied to the decision because it is inherently applicable only to court decisions within the scope of public law, not private law.

Pertanggungjawaban Perusahaan Panas Bumi dalam Pelaksanaan K3LL pada Pemanfaatan Tidak Langsung Ditinjau dari Permen ESDM Nomor 33 Tahun 2021 Tentang K3LL dan Kaidah Teknik Panas Bumi Andayani, Lily; Dwiprigitaningtias, Indah; Ikrardini, Zulfika
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 1 No. 3 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Maret 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v1i3.2035

The implementation of Occupational Safety and Health, Environmental Protection and Management (K3LL) is a fundamental obligation for every geothermal company, particularly in high-risk indirect utilization activities. The Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Regulation Number 33 of 2021 establishes normative standards and technical rules that must be met by geothermal business operators, including the duty to conduct hazard identification, risk assessment, implement a K3LL Management System, and ensure sustainable environmental impact management. This research aims to analyze the geothermal company's liability in executing K3LL based on this regulation, and to examine the forms of administrative, civil, and criminal liability arising from violations or failures to fulfill K3LL obligations. The study employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach to examine the conformity of the company's K3LL implementation with the obligations stipulated in Permen ESDM 33/2021. The analysis also explores the relationship between geothermal technical rules, the principle of prudence, and the principle of environmental protection as the basis for legal liability. The results indicate that geothermal companies bear extensive and inherent legal responsibility, encompassing the obligation to ensure worker safety, prevent environmental pollution and damage, and guarantee compliance with technical standards throughout all stages of indirect utilization. Violations of K3LL obligations not only pose safety and environmental risks but can also lead to administrative sanctions (temporary cessation of activities, license revocation), up to criminal liability in the event of gross negligence resulting in environmental damage or fatalities. This research affirms that effective K3LL implementation is an integral part of sustainable geothermal industry governance and a strategic instrument for minimizing operational risks, strengthening environmental protection, and realizing a safe, efficient, and responsible utilization of geothermal energy.

PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 Sinaga, Evariawati; Slamet, Sherly M. Imam; Dwiprigitaningtias, Indah
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, yang proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 7 angka 2 UU SPPA, tindak pidana anak dapat diselesaikan dengan cara diversi dan bukan merupakan tindak pidana berulang. Diversi merupakan proses penyelesaian perkara pidana anak di luar proses peradilan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang bertujuan untuk mencegah anak dari perampasan kemerdekaan. Diversifikasi harus dimaksimalkan karena dalam proses penyidikan, baik penyidik, hakim maupun jaksa penuntut harus menerapkan Diversi untuk perkara anak yang memenuhi syarat diversi dan perlindungan hukum yang diatur dalam SPPA harus diterapkan secara mutlak.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERDAGANGAN ANAK (CHILD TRAFFICKING) DALAM PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Irma Nova Lina, Siti Rahma; Slamet, Sherly M. Imam; Dwiprigitaningtias, Indah
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Anak merupakan bagian dari generasi yang berperan sangat penting sebagai penentu suksesnya suatu bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut, karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum secara internasional maupun hukum nasional.Di Indonesia masalah perdagangan orang dan anak masih menjadi salah satu ancaman besar dimana setiap tahun perempuan dan anak di indonesia yang harus menjadi korban trafficking yang terkadang tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah korban, permasalahan ini bukanlah masalah baru dan tidak hanya terjadi di indonesia saja melainkan di negara-negara lain juga terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan yang menekankan pada tinjauan dari segi ilmu dan bagaimana implementasinya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum di indonesia bagi anak yang dilacurkan belum memadai untuk memberikan jaminan perlindungan dengan menggunakan standart hak-hak anak yang terdapat dalam berbagai instrumen internasional mengenai hak anak.

SANKSI TERHADAP EKSPLOITASI HEWAN DALAM USAHA TOPENG MONYET DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN Sandi Irawan, Andika; Dwiprigitaningtias, Indah
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Dewasa ini marak terjadi kekerasan tehadap hewan. Penyiksaan terhadap hewan adalah kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan yang dilakukan secara sengaja dan tidak termasuk alasan untuk membela diri. Khalayak umumnya kurang menyadari bahwa mereka telah melakukan kekerasan terhadap hewan, seperti membiarkan hewan dalam kondisi kelaparan, tidak memberikan tempat berteduh saat hujan atau panas, terus mengikat hewan, dan membiarkan hewan peliharaan menjadi agresif itu akan menimbulkan sebuah penyakit bagi hewan tersebut. Hal ini disebut dengan kekerasan pada hewan secara aktif. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif analitis. Adapun dalam Penulisan ini menggunakan metode Penulisan deskriptif analisis yaitu Penulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah. Topeng monyet melanggar hak-hak binatang, topeng monyet banyak ditentang karena berisiko menularkan zoonosis (penyakit yang menular dari monyet ke manusia). Beberapa penyakit yang pernah ditemukan pada topeng monyet bisa menjadi penyakit berbahaya pada manusia. Seperti kita ketahui bahwa topeng monyet yang digunakan untuk atraksi itu monyet tersebut tidak pernah di periksa kesehatannya walaupun monyet terlihat lincah dan sehat, tetap saja jika monyet tersebut terus di pekerjakan tanpa henti dan tanpa memperhatikan kesehatannya maka akan terjangkit virus

Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup Dwiprigitaningtias, Indah
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Fungsionalisasi hukum pidana dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup dalam menanggulangi kerugian Negara meliputi penegakan hukum dalam arti luas berupa peningkatan kualitas pembangunan dan penegakan hukum tidak semata-mata menjadi tanggung jawab para aparat penegak hukum dan lembaga pengadilan, tetapi juga menjadi pusat perhatian dan tanggung jawab semua aparat dan pemegang peran di seluruh bidang kehidupan (pemerintahan, politik, ekonomi, perdagangan, perbankan, pertahanan-keamanan dan sebagainya) termasuk masyarakat. Tindak pidana lingkungan tidak hanya menyebabkan Kerugian secara materi (ekonomi) disamping itu juga dapat bersifat ancaman kerusakan yang potensial baik terhadap lingkungan hidup khususnya ataupun kesehatan pada umum. Saat ini, banyak sekali penyelewangan dibidang lingkungan dalam berbagai sudut, yang mengakibatkan semakin banyaknya pencemaran lingkungan dan berdampak pada masa yang akan mendatang. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif, dengan jenis penelitian dogmatik, bentuk penelitian perskriptif dan menggunakan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah merupakan salah satu faktor yang sangat kuat untuk dapat mengurangi terjadi kerusakan pada lingkungan, karena pemerintah sendiri merupakan bagian dari penduduk yang ada di Indonesia. Pemerintah perlu memaksimalkan agenda yang ada, agar kerusakan yang terjadi pada lingkungan dapat berkurang. Sebagaimana amanat UUPPLH Nomor 23 tahun 1997, yang diperbarui dengan UUPPLH no 32 tahun 2009. Undang-undang ini diharapkan bias berjalan sesuai dengan keadaan saat ini dan yang akan datang. Tetapi pada implementasinya Undang-Undang tersebut masih saja menimbulkan pelanggaran di masyarakat. Hal ini menjadi faktor tidak berjalannya peraturan yang ada karena kurangnya kesadaran pihak-pihak terkait, tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan, sehingga aspek pemidanaan dianggap sebagai salah satu jalan keluar terhadap penegakan hukum lingkungan

KEBIJAKAN PRESIDEN DALAM MENANGANI PEREKONOMIAN INDONESIA SAAT PANDEMI COVID 19 DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2020 Ranisya, Salma Nurul; Dwiprigitaningtias, Indah
Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Tulisan ini membahas tentang kebijakan presiden dalam penanganan Covid-19. Salah satu kebijakan yang diambil presiden dalam menangani Covid-19 adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi Virus Corona 2019 (Covid-19) dan / atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan. Namun, ada satu pasal yang dinilai sangat merugikan dan banyak diperbincangkan, serta upaya pemerintah dalam menghadapi perekonomian Indonesia yang sedang dilanda virus Covid-19. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis Normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi lapangan dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan penulis yaitu Normative Qualitative merupakan deskripsi penelitian dengan studi dokumen dengan menjelaskan data yang ada dalam bentuk kata atau pernyataan.

ANALISIS YURIDIS MENGENAI GUGATAN NAFKAH YANG MENJADI ALASAN PERCERAIAN Agi, Arini Mutiara; Dwiprigitaningtias, Indah
Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Hukum keluarga melahirkan konsekuensi berupa terciptanya hak dan kewaijban yang saling timbal balikdalam keluarga. Diantara hak dan kewajiban itu, adalah ketika jalinan keluarga membutuhkan penghidupan guna menopang jalannya rumah tangga. Dalam situasi ini, maka harus ada yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu mulai sandang, pangan, dan papan. Semua hal itu, oleh agama secara umum disebut sebagai nafkah.

PENANGANAN PADA LIMBAH INFEKSIUS (SAMPAH MEDIS) AKIBAT COVID 19 UNTUK KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Saputro, Haris Djoko; Dwiprigitaningtias, Indah
Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Limbah adalah sisa atau produk dari suatu proses usaha atau kegiatan yang terbuang dan tidak terpakai yang dapat menimbulkan dampak buruk terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Menurut PP No 12 tahun 1995, limbah atau sampah adalah bahan sisa suatu kegiatan dan atau proses produksi, dari segi bentuknya limbah dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu limbah padat, limbah cair dan limbah gas. Limbah infeksius domestik dalam masa pandemi COVID-19, dapat berpotensi menjadi media penyebaran virus apabila tidak ditangani dengan benar. Minimnya infomasi mengenai penanganan limbah infeksius skala rumah tangga bagi masyarakat menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penanganan limbah infeksius iniAdapun pembagian limbah padat secara umum dapat dikategorikan menjadi limbah padat infeksius dan limbah padat non infeksius. Dasar hukum yang digunakan dari fakta hukum yang sudah penulis paparkan diatas adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk lebih jelasnya maka akan dibahas lebih rinci tentang pasal-pasal yang mengatur fakta hukum diatas. Dalam bagian kedua (tujuan) Pasal 3 UU No 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa : “ Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan : melindungi wilayah Negara Kesatuan Replublik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelastarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, mengantisipasi isu lingkungan global

Co-Authors Agi, Arini Mutiara Amanita, Aliesa Andayani, Lily Ardan, R Ardini Diah Arimbi ENDANG MUSTIKOWATI Fajrin, Yaris Adhial Hajriana, Hajriana Henny Saida Flora Ikrardini, Zulfika Imam Slamet, Sherly M. Irma Nova Lina, Siti Rahma Liza Utama Miano, Muhammad Ryan Ramadhani Muhammad Adystia Sunggara Muhammad Bagus Adi Wicaksono Nuroini, Indi Puspitasari, Dyah Rosiana Putra, Rengga Kusuma Ranisya, Salma Nurul Sandi Irawan, Andika Saputro, Haris Djoko Sinaga, Evariawati Sjuhudi, Ichsan Slamet, Sherly M. Imam Slamet, Sherly M.Imam Suningrat, Nining Zuwanda, Zulkham Sadat

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search