Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.522
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Keadilan Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Hukum Sehasen JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro
Ruben Achmad
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Implications Of Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016 On Corruption Criminal Law Policy In Indonesia Darmawan, Al’amin Nutriwijaya; Panjaitan, Saut Parulian; Achmad, Ruben
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 11 No 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v11i1.8420

Abstract

This study aims to analyze the effect of service quality and brand image on customer satisfaction of Telkomsel customers in Ternate City. This study is motivated by the tight competition in the telecommunications industry that requires companies to improve service quality and build a strong brand image in order to maintain and improve customer satisfaction. The research method used is a quantitative approach with data collection techniques through questionnaires. The sample in this study amounted to 100 respondents who are Telkomsel service users in Ternate. Data analysis was carried out using multiple linear regression. The results of the study indicate that service quality has a positive and significant effect on customer satisfaction, as well as brand image also has a positive and significant effect on customer satisfaction. These findings emphasize the importance of improving service quality and strengthening brand image in order to increase customer loyalty and satisfaction.
Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Rianda, Okta; Achmad, Ruben; Yusuf, Hambali
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 7 (2024): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The incidence of robbery with violence (curas) in Indonesia remains high and fluctuating. Prevention in the Palembang Police jurisdiction combines penal and non-penal measures. Penal efforts include legal actions and deterrence through investigation and prosecution, resulting in sentences such as 1 year and 8 months of imprisonment. Non-penal strategies focus on prevention via public education, patrols, community empowerment, economic improvement, and social development. Influencing factors include legal ambiguities, limited law enforcement resources, inadequate infrastructure, low public legal awareness, fear of retaliation, lack of trust in the police, and cultural tolerance for curas. Comprehensive measures are essential for sustainable prevention.
Wewenang Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Sulaiman, Azhary Arsyad; Rumesten, Iza; Achmad, Ruben
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i1.1271

Abstract

Kewenangan Kejaksaan diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menjadi lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menemukan hambatan dalam pelaksanaan kewenangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (Statute approach) untuk mengkaji kasus pengembalian kerugian keuangan negara di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Hasil penelitian ini mengungkapkan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap meskipun mendapatkan kendala administrasi dari Penyidik Polres Ogan Ilir. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengindari kejadian serupa adalah dengan meningkatkan koordinasi antara Penuntut Umum dan Penyidik.
Exploring the Justice Paradox in Clemency for Narcotics Convicts: A Case Study of Banyuasin Class IIB Prison Nikmatulo, Dodis; Achmad, Ruben; Wardhana, Arief Wisnu
Mimbar Keadilan Vol. 18 No. 2 (2025): Agustus 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v18i2.13055

Abstract

The granting of clemency as a presidential prerogative within the Indonesian legal system has sparked considerable debate, particularly when applied to narcotics offenders classified as perpetrators of hard crimes. This study examines the case of Muhammad Aldin Purwanto, a narcotics convict who was granted clemency in the form of sentence reduction, despite having previously been sentenced to seven years' imprisonment for acting as an intermediary in the sale of a Schedule I narcotic substance. Clemency was granted on the grounds of good behavior and his role as the primary breadwinner for his family. This research aims to analyze the granting of clemency within the framework of justice, employing a normative juridical method with both conceptual and case study approaches. The study reveals a tension between the principle of retributive justice, which demands proportionate punishment for criminal acts, and the restorative justice approach, which emphasizes offender rehabilitation. The clemency granted in this case presents both a moral and legal dilemma, as it may be interpreted as a denial of retributive justice and a dilution of the meaning of criminal responsibility. The findings suggest that the absence of clear parameters for granting clemency creates vulnerabilities to policy deviation, potentially undermining the legitimacy of the criminal justice system itself. Therefore, a reformulation of clemency policy is necessary through clearer legal regulation, grounded in justice-based principles. Clemency should be guided by rational, objective, and balanced legal considerations that weigh both the rights of the convict and the public sense of justice.
PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I PALEMBANG DALAM PEMBINAAN PIDANA NAROKTIKA ANAK Ramadhania, Miranda; Nashriana; Ruben Achmad
Lex LATA Vol. 7 No. 1 (2025): MARET 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v7i1.3666

Abstract

Kajian ini berfokus pada banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak yang tidak mendapat bimbingan hukum secara maksimal. Penelitian yang dilakuakn akan membahas program men-toring yangberjalan, faktor- faktor apa yang merupakan penghambat program mentoring, serta bagaimana setting ideal yang dapat membuat program mentoring berjalan maksimal. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa program pembinaan peserta didik pemasyarakatan tindak pidana narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tingkat 1 Kota Palembang tidak berbeda dengan tindak pidana lainnya. Kem-dudian, didapatkan juga didalam hasil penelitian bahwa terdapat empat faktor yang menjadi penghambat program pembinaan peserta didik pemasyarakatan, yaitu faktor peraturan (hukum), faktor sarana dan prasarana, faktor perlengkapan peserta didik pemasyarakatan, dan faktor pribadi. Dalam rangka me-maksimalkan rencana pembinaan peserta didik pemasyarakatan, terdapat beberapa poin pengaturan yang ideal yaitu membedakan tindak pidana sesuai dengan golongannya, program yang didasarkan atas kepent-ingan yang dimiliki anak, keberadaan tenaga kesehatan jiwa dan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA Ababil, Renol; Saut Parulian Panjaitan; Ruben Achmad
Lex LATA Vol. 7 No. 1 (2025): MARET 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v7i1.3717

Abstract

Penegakkan Hukum Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa komponen berikut: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Prosedur pemeriksaan-yaitu proses penyelidikan dan penyidikan, yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, penggeledahan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat-dilakukan di masing-masing komponen tersebut. Dalam Prosesnya sering terjadi kesalahan sehingga merugikan tersangka. Sehingga ada Lembaga yang Bernama Pra-pradilan. Pra-pradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut aturan undang-undang tentang: sah atau tidaknya suatu penangkapan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, dan permintaan ganti rugi atau rehabilitas. Penelitian ini menggunakan metode Normatif Penelitian ini didasarkan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier berdasarkan Penelitian ini diperoleh bahwa penetapan tersangka masuk kedalam objek praperadilan dan hakim dilarang menolak untuk memeriksa, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilanya serta. Dalam Perkara Praperadilan Mengenai Penetapan Tersangka yaitu Bahwa penetapan tersangka tidak diatur dalam pasal 77 KUHAP, tetapi tentang objek praperadilan pasal 77 KUHAP telah diatur secara limitative
Co-Authors Ababil, Renol Abadi B Darmo Abd. Rasyid Syamsuri Achmad Romsan Alvin Faiz Bara Mentari Amir Syarifuddin Anugrah Akbar, Rinaldy Arief Wisnu Wardhana, Arief Wisnu Aziyati, Lutfiyah Darmawan, Al’amin Nutriwijaya Dhafi Adliansyah Arsyad Erni Erni Firman Muntaqo Flambonita, Suci hari suharto Iza Rumesten Kautsar, Muhammad Feryal Khaidir Khaidir Mahfuz, Abdul Latif Martini Martini Muhammad Alberto Persada Mustafa Abdullah Nashriana Neisa Angrum Adisti Nikmatulo, Dodis Panjaitan, Saut Parulian Ramadhania, Miranda Reeza Andi Nova Rianda, Okta Robi Harianto S Saut Parulian Saut Parulian Panjaitan Subhan Subhan Sulaiman, Azhary Arsyad Suzanalisa Suzanalisa Syamsi Ubay Taroni Zebua Triastuti Andayani Walayuliansari Walayuliansari Yusuf, Hambali Zainuddin, Cholidi Zen Zanibar