Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.462
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Keadilan Jurnal Akta Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro
Ruben Achmad
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Wewenang Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Sulaiman, Azhary Arsyad; Rumesten, Iza; Achmad, Ruben
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i1.1271

Abstract

Kewenangan Kejaksaan diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menjadi lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menemukan hambatan dalam pelaksanaan kewenangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (Statute approach) untuk mengkaji kasus pengembalian kerugian keuangan negara di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Hasil penelitian ini mengungkapkan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap meskipun mendapatkan kendala administrasi dari Penyidik Polres Ogan Ilir. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengindari kejadian serupa adalah dengan meningkatkan koordinasi antara Penuntut Umum dan Penyidik.
Exploring the Justice Paradox in Clemency for Narcotics Convicts: A Case Study of Banyuasin Class IIB Prison Nikmatulo, Dodis; Achmad, Ruben; Wardhana, Arief Wisnu
Mimbar Keadilan Vol. 18 No. 2 (2025): Agustus 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v18i2.13055

Abstract

The granting of clemency as a presidential prerogative within the Indonesian legal system has sparked considerable debate, particularly when applied to narcotics offenders classified as perpetrators of hard crimes. This study examines the case of Muhammad Aldin Purwanto, a narcotics convict who was granted clemency in the form of sentence reduction, despite having previously been sentenced to seven years' imprisonment for acting as an intermediary in the sale of a Schedule I narcotic substance. Clemency was granted on the grounds of good behavior and his role as the primary breadwinner for his family. This research aims to analyze the granting of clemency within the framework of justice, employing a normative juridical method with both conceptual and case study approaches. The study reveals a tension between the principle of retributive justice, which demands proportionate punishment for criminal acts, and the restorative justice approach, which emphasizes offender rehabilitation. The clemency granted in this case presents both a moral and legal dilemma, as it may be interpreted as a denial of retributive justice and a dilution of the meaning of criminal responsibility. The findings suggest that the absence of clear parameters for granting clemency creates vulnerabilities to policy deviation, potentially undermining the legitimacy of the criminal justice system itself. Therefore, a reformulation of clemency policy is necessary through clearer legal regulation, grounded in justice-based principles. Clemency should be guided by rational, objective, and balanced legal considerations that weigh both the rights of the convict and the public sense of justice.
PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I PALEMBANG DALAM PEMBINAAN PIDANA NAROKTIKA ANAK Ramadhania, Miranda; Nashriana; Ruben Achmad
Lex LATA Vol. 7 No. 1 (2025): MARET 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v7i1.3666

Abstract

Kajian ini berfokus pada banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak yang tidak mendapat bimbingan hukum secara maksimal. Penelitian yang dilakuakn akan membahas program men-toring yangberjalan, faktor- faktor apa yang merupakan penghambat program mentoring, serta bagaimana setting ideal yang dapat membuat program mentoring berjalan maksimal. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa program pembinaan peserta didik pemasyarakatan tindak pidana narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tingkat 1 Kota Palembang tidak berbeda dengan tindak pidana lainnya. Kem-dudian, didapatkan juga didalam hasil penelitian bahwa terdapat empat faktor yang menjadi penghambat program pembinaan peserta didik pemasyarakatan, yaitu faktor peraturan (hukum), faktor sarana dan prasarana, faktor perlengkapan peserta didik pemasyarakatan, dan faktor pribadi. Dalam rangka me-maksimalkan rencana pembinaan peserta didik pemasyarakatan, terdapat beberapa poin pengaturan yang ideal yaitu membedakan tindak pidana sesuai dengan golongannya, program yang didasarkan atas kepent-ingan yang dimiliki anak, keberadaan tenaga kesehatan jiwa dan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA Ababil, Renol; Saut Parulian Panjaitan; Ruben Achmad
Lex LATA Vol. 7 No. 1 (2025): MARET 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v7i1.3717

Abstract

Penegakkan Hukum Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa komponen berikut: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Prosedur pemeriksaan-yaitu proses penyelidikan dan penyidikan, yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, penggeledahan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat-dilakukan di masing-masing komponen tersebut. Dalam Prosesnya sering terjadi kesalahan sehingga merugikan tersangka. Sehingga ada Lembaga yang Bernama Pra-pradilan. Pra-pradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut aturan undang-undang tentang: sah atau tidaknya suatu penangkapan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, dan permintaan ganti rugi atau rehabilitas. Penelitian ini menggunakan metode Normatif Penelitian ini didasarkan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier berdasarkan Penelitian ini diperoleh bahwa penetapan tersangka masuk kedalam objek praperadilan dan hakim dilarang menolak untuk memeriksa, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilanya serta. Dalam Perkara Praperadilan Mengenai Penetapan Tersangka yaitu Bahwa penetapan tersangka tidak diatur dalam pasal 77 KUHAP, tetapi tentang objek praperadilan pasal 77 KUHAP telah diatur secara limitative
Analisis Putusan Kasasi Jessica Kumala Wongso tanpa Dilakukan Otopsi Menyeluruh (Studi Putusan Nomor 498K/PID/ 2017) Muhammad Pasya Rahmatullah; Ruben Achmad; Abdul Latif Mahfuz
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4247

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Analisis Putusan Kasasi Jessica Kumala Wongso Tanpa Dilakukan Otopsi Menyeluruh (Studi Putusan Nomor 498K/PID/ 2017). Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa   Meskipun otopsi menyeluruh adalah prosedur yang sangat penting dalam kasus kematian tidak wajar dan seharusnya tidak boleh dihindari tanpa alasan yang lebih kuat, karena tantangan dan sensitivitas yang dihadapi dalam kasus Mirna menunjukkan perlunya pendekatan yang seimbang antara kepentingan hukum dan sensitivitas budaya atau sosial. Ini mencerminkan kompleksitas dalam penegakan hukum pidana yang melibatkan aspek forensik dan hak-hak individu. Belum lagi hal ini di dukung oleh proses kematian Mirna yang diindikasikan terkena racun sianida, tentu sudah seharusnya dilakukan otopsi tidak hanya visum saja. Seharusnya dalam kasus ini pihak keluarga tidak menghalangi dilakukannya otopsi secara menyeluruh, untuk mengetahui penyebab kematian yang lebih komprehensif, bukan hanya bagian tertentu saja, dimana hasilnya tentu masih bisa diperdebatkan. Pendekatan sosiologis dalam menganalisis vonis Jessica Kumala Wongso membantu memahami bagaimana keadilan diterima dan dipersepsikan dalam konteks sosial yang lebih luas. Ini melibatkan mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai budaya dan norma sosial membentuk pandangan terhadap keputusan hukum, serta bagaimana status sosial dan media mempengaruhi persepsi publik. Dengan melihat semua faktor ini secara bersamaan, tinjauan sosiologi memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dampak dari kasus ini pada individu dan komunitas yang terlibat. Media dan opini publik sangat berperan besar dalam mempengaruhi keputusan hakim sebagaimana di ketahui di awal putusan media dan publik menggiring opini Jesicalah pelakunya dengan berbagai alasan yang sifatnya subjektif. Namun setelah beberapa tahun Jesica dihukum dan munculnya film dokumenter tentang Jesica, pola pikir publik jadi berubah dan menginginkan Jesica bebas dan menginginkan peninjauan kembali.
Studi Putusan Pidana Tambahan Kebiri Dalam Hukum Positif Indonesia Novrianto, Muhamad; Achmad, Ruben; Latif Mahfuz, Abdul
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4249

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Studi Putusan Pidana Tambahan Kebiri Dalam Hukum Positif Indonesia. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif, dimana pendekatan ini digunakan untuk menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam dasar pertimbangannya memberikan hukuman tambahan kebiri kimia terhadap terdakwa hanya berdasarkan atas keterangan terdakwa sendiri yang mengakui telah melakukan perbuatan tersebut terhadap 9 (sembilan) korban anak yang berbeda. Namun, keterangan ini tidak ditindaklanjuti oleh majelis hakim untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna mencari dan menggali kebenaran materiil sesuai dengan ketentuan dan aturan Hukum Acara Pidana yang berlaku. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian putusan majelis hakim dengan syarat-syarat pemidanaan hukuman kebiri kimia yang seharusnya diterapkan, serta tidak memenuhi standar yang tepat dalam menjatuhkan pemberatan hukuman kepada terdakwa. Pemberlakuan hukuman kebiri dan/atau pemasangan chip secara selektif bagi pelaku yang memenuhi kriteria tertentu bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dan mencegah terjadinya kekerasan seksual berulang.
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Teknologi Informasi Achmad, Ruben; Supeno, Supeno; Al Nemeri, Muhammad Halik
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 15, No 2 (2023): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v15i2.504

Abstract

Defamation (Defamation) is a criminal act of insult (Beleediging) formed by the legislators, both general and specific in nature and is intended to provide protection for legal interests regarding this kind of feeling. The purpose of this study is to understand and analyze the legal considerations of judges in passing decisions on perpetrators of defamation through the media of information technology (Decision Study Number: 212/Pid. Sus/2019/PN.Jmb). To understand and analyze the verdict handed down against the perpetrators of defamation through information technology media (Decision Study Number: 212/Pid. Sus/2019/PN.Jmb) has it reflected justice. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis the author uses the Normative Juridical approach. The legal material in this thesis research was obtained through library research. Based on this consideration it has been proven legally and convincingly that the defendant has committed a crime, then the defendant must be declared guilty and the defendant must be sentenced to a sentence commensurate with his actions which the threat is according to Article 45 paragraph (3) in conjunction with Article 27 paragraph (3) of the Law Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, the perpetrator is threatened with imprisonment for a maximum of 4 (four) years. However, in this case the defendant was sentenced to 8 (eight) months in prison based on decision Number: 212/Pid.Sus/2019/ PN.Jmb dated 9 May 2019. From a sociological perspective, the sentence of the defendant for 8 months is in accordance with the legal actions carried out by the defendant, although from the point of view of the victim it does not guarantee a sense of justice, it is also less preventive for potential perpetrators of other criminal acts of defamation. Because the sentencing felt so light that the value of the usefulness of the decision was felt to be less acceptable. From a philosophical aspect, to guarantee recognition and respect for the rights and freedoms of others and to fulfill just demands in accordance with security and public order considerations in a democratic society, for the realization of quality, integrity and noble human beings. Suggestions put forward that a judge should have a fair decision in his verdict so that the principle of an independent and impartial judiciary that guarantees the equality of every citizen in law runs well.
Criminal Policy in The Formulation of Article 523 Paragraphs 1 & 2 of Election Law No. 7 of 2017 Related to DPRD Elections Mahesa, Berlian; Panjaitan, Saut P; Achmad, Ruben
JURNAL AKTA Vol 11, No 2 (2024): June 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i2.36765

Abstract

Violations before elections committed by non-formal actors in mobilizing the masses are an interesting mechanism to discuss. This study aims to explain related to criminal policies against electoral criminal offenses in Article 523 paragraph 1 and Article 523 paragraph 2, factors that influence criminal policies in the implementation of Article 523 paragraphs 1 and 2 and criminal policies against electoral crimes Article 523 paragraph 1 and Article 523 paragraph 2 in the future. Research methods used in empirical normative research. The results of this study show that: First, criminal policies against electoral criminal violations in Article 523 paragraph 1 and Article 523 paragraph 2 can be pursued in various ways. Several ways that can be done as a form of criminal policy in solving the problem of electoral criminal violations in Article 523 paragraph 1 and Article 523 paragraph 2 include using penal methods, without using penal means (prevention without punishment) and efforts to form public opinion. Second, several factors that influence criminal policy in the implementation of Article 523 paragraphs 1 and 2 include the following: ineffective judicial implementation, unauthoritative laws, uncoordinated supervision and prevention and lack of participation from the public. Third, criminal threats in the electoral law were revised by changing criminal sanctions to administrative sanctions. Administrative sanctions are considered the most effective where the provision of sanctions will facilitate the enforcement of these norms and in turn we will see the usefulness or results of these laws and regulations. In addition, the inclusion of sanctions is also an effort to make someone comply with the provisions of laws and regulations.
INHIBITING FACTORS IN THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST ILLEGAL MINING: A CASE STUDY IN SOUTH SUMATRA Parameswara, M Indra; Achmad, Ruben; Yusuf, Hambali
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 4 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i4.6857

Abstract

Mineral and coal resources in Indonesia, particularly in South Sumatra Province, are non-renewable natural resources whose management is constitutionally mandated to be controlled by the state for the greatest benefit of the people. Despite this mandate, illegal mining activities remain widespread and pose serious challenges to criminal law enforcement. This study aims to analyze the inhibiting factors affecting the effectiveness of criminal law enforcement against illegal mining crimes within the jurisdiction of the South Sumatra Regional Police. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by an analysis of law enforcement practices. The findings indicate that the primary obstacles to effective law enforcement stem from internal factors within law enforcement institutions, including limited personnel capacity, inadequate competence, corrupt practices, conflicts of interest, and insufficient facilities and infrastructure. These constraints are exacerbated by the high number of illegal mining cases, with at least 77 cases recorded over the past three years, which overwhelms the existing institutional capacity. The study concludes that strengthening institutional capacity, enhancing professionalism and integrity of law enforcement officers, improving inter-agency coordination, and providing adequate resources are essential to ensure effective, fair, and sustainable criminal law enforcement against illegal mining activities.Keywords: inhibiting factors, criminal law enforcement, illegal mining
Co-Authors Ababil, Renol Abadi B Darmo Abd. Rasyid Syamsuri Abdul Latif Mahfuz Achmad Romsan Al Nemeri, Muhammad Halik Alvin Faiz Bara Mentari Amir Syarifuddin Arief Wisnu Wardhana, Arief Wisnu Aziyati, Lutfiyah Darmawan, Al’amin Nutriwijaya Dhafi Adliansyah Arsyad Erni Erni Firman Muntaqo Flambonita, Suci hari suharto Iza Rumesten Kautsar, Muhammad Feryal Khaidir Khaidir Latif Mahfuz, Abdul Mahesa, Berlian Mahfuz, Abdul Latif Martini Martini Muhammad Alberto Persada Muhammad Pasya Rahmatullah Mustafa Abdullah Nashriana Neisa Angrum Adisti Nikmatulo, Dodis Novrianto, Muhamad Panjaitan, Saut P Panjaitan, Saut Parulian Parameswara, M Indra Ramadhania, Miranda Reeza Andi Nova Robi Harianto S Saut Parulian Saut Parulian Panjaitan Subhan Subhan Sulaiman, Azhary Arsyad Supeno Suzanalisa Suzanalisa Syamsi Ubay Taroni Zebua Triastuti Andayani Walayuliansari Walayuliansari Yusuf, Hambali Zen Zanibar