Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.522
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Keadilan Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Hukum Sehasen JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro
Ruben Achmad
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
EKSISTENSI HUKUM ADAT TERHADAP HUKUM PIDANA Ahmad Suwandi; Zen Zanibar; Ruben Achmad
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 3 (2010): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v1i3.55

Abstract

Hukum adat tidak mengenal hukuman penjara, kurungan atau tutupan, siksaan badan, pukulan atau perantaian karena mengannggap manusia  hidup tidak ada yang tidak akan bertaubat. Adat istiadat ini didukung oleh rakyat yang sekarang ini bertempat tinggal didesa atau kelurahan. Adat istiadat ini telah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad dan telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional. Peran serta partisipasi rakyat sangat tinggi sekali, dan mereka sangat mematuhi perintah pejabat desa, sebab pejabat tersebut langsung kepala adat, mereka sendiri yang menetapkan adat istiadat. Adat istiadat dengan mereka tidak dapat dipisahkan sebab mereka hidup dikandung adat, mati dikandung agama karena itu disetiap pembangunan desa mereka berpartisipasi.Kata Kunci: Eksistensi, Hukum Adat, Hukum Pidana
PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT YANG DIMILIKI OLEH ANGGOTA POLRI Reeza Andi Nova; Ruben Achmad; Suzanalisa Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2015): JUNI
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v7i1.70

Abstract

Penerapan di lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka dan pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu. Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual diperlukan tindakan individual pula. Berdasarkan karakter profesi yang seperti itu, Kepolisian memberlakukan prinsip atau asas diskresi. Dengan prinsip diskresi ini, seorang Polisi boleh dan dapat mengambil keputusan dan tindakan sendiri, berdasarkan pertimbangan individual. Dalam mengungkap suatu kejahatan, masyarakat juga berharap agar polisi tidak melakukan tindak kekerasan, yang membuat polisi berada pada kondisi yang dilematis. Polisi pada saat menghadapi kejahatan harus selalu mempertimbangkan apakah kekerasan itu dilawan dengan kekerasan pula, sebab polisi terikat oleh prosedur penangkapan atau bukti yang didapat oleh polisi dapat saja dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang-undang. Serta perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh Polri dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar nantinya tidak melanggar hukum
HUKUM PIDANA SEBAGAI SUATU SISTEM Ruben Achmad
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2012): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.925 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v3i2.136

Abstract

Konteks sistem hukum, ilmu hukum dibicarakan sebagai penjabaran, pengujian, dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan dari penjabaran dan pengembangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimesi ontologi, epistemologi, dan dimensi aksiologisnya. Dalam kaitannya dengan dimensi terakhirnya, ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum, maka tujuan penulisan ini adalah menganalisis dari sudut hukum pidana sebagai suatu sistemKata Kunci :      Hukum Pidana, Sistem
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Taroni Zebua; Abadi B Darmo; Ruben Achmad
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 9, No 2 (2017): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.798 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v9i2.151

Abstract

Organisasi Polri perlu didukung oleh mekanisme atau prosedur internal yang efektif, sarana prasarana dan keuangan yang memadai dan sumber daya aparatur atau personel Polri yang cakap dalam jumlah yang cukup dan mampu bertindak profesional dan proporsional serta memiliki integritas moral dan menjunjung tinggi keluhuran martabat dalam melaksanakan tugasnya.  Dalam rangka menjawab tuntutan tersebut dan untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri, telah diterbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota  Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, terutama untuk menjaga sikap, perilaku dan disiplin anggota Polri, telah pula diterbitkan sejumlah Keputusan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), antara lain Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan lahirnya sejumlah Peraturan dan keputusan Kapolri yang menyangkut penegakan disiplin dan kode etik Polri, juga menggambarkan bahwa secara normatif, terdapat pula komitmen yang kuat dari Polri untuk  menjaga sikap dan perilaku anggota Polri sedemikian rupa sehingga pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, dapat dilaksanakan secara profesional, proporsional dan serta terhindar dari tindakan-tindakan tidak terpuji yang dapat merusak integritas dan keluhuran martabat Polri. Untuk itu tujuan penulisan ini adalah memberikan penjelasan bantuan hukum terhadap anggota polisi sebagai pelaku tindak pidana dan hambatan-hambatan yang dihadapi.
PENUNTUTAN SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK Dhafi Adliansyah Arsyad; Ruben Achmad
Lex LATA Volume 4 Nomor 3, November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i3.1958

Abstract

Penelitian ini secara garis besar membahas mengenai penerapan penuntutan secara elektronik berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 selama masa pandemic Covid-19 yang akhirnya membuat Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur tata cara persidangan secara elektronik. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini yakni: (1) Implementasi Penuntutan secara elektronik berdasarkan Perma No 4 Tahun 2020, (2) sinkronisasi norma hukum yang di rumuskan Perma Nomor 4 Tahun 2020 terhadap KUHAP, (3) bagaimana seharusnya konsep dasar pengaturan penuntutan secara elektronik. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah (1) bahwa penerapan penuntutan secara elektronik relative cukup baik namun perlu ditingkatkan, (2) sinkronisasi vertical dan horizontal norma hukum yang telah sesuai antara Perma Nomor 4 Tahun 2020 dengan KUHAP dan hierarkis peraturan perundangundangan lainnya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (3) perlu diadakan perubahan dalam KUHAP berupa penambahan pasal mengenai tata cara persidangan pidana dalam kondisi darurat yang akan diatur lebih lanjut dalam Perma.This article is mainly discussed about the electronic prosecution based on the Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 during the pandemic of covid 19 which urge Indonesian supreme court to regulate electronic courts. There are three main issues examined in this article: (1) the implementation of electronic applications during a pandemic according to Supreme Court Regulation No. 4 of 2020, (2) synchronization of legal norms that have been formulated by the Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 against the Criminal Procedure Code (KUHAP), (3) how the basic concepts of electronic applications should be. The research method on this thesis is done by using normative legal research methods. The Conclusion of this Thesis (1) the Implementation of electronic prosecution runs well and efficiently during 2020 to 2021, (2) synchronization of legal norms that have been in accordance with the Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 with the Criminal Procedure Code and other various bills. (3) the Criminal Procedure Code needs to be amended in the form of adding articles regarding trial procedures in emergency conditions which will be further regulated in the Supreme Court Regulation (Perma).
PENGUATAN FUNGSI DEWAN PERS SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN KASUS PERS DALAM IUS CONSTITUENDUM INDONESIA Muhammad Alberto Persada; Firman Muntaqo; Ruben Achmad
Lex LATA Volume 5 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i1.1947

Abstract

Ketatnya persaingan media massa, sehingga pengelolaan pers yang berlindung di balik kebebasan untuk menyampaikan informasi justru bersaing dengan sesamanya, menjadikan pemberitaan pers banyak tidak sesuai dengan kenyataan atau kurang objektif. Dewan Pers merupakan institusi yang diberikan wewenang khusus menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk menangani kasus-kasus pers. Dalam penyelesaian sengketa pers yang dilaporkan atau diadukan ke Dewan Pers menggunakan mekanisme mediasi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimanakah pengaturan hukum yang ideal terhadap dewan pers sebagai lembaga mediasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan Futuristik (Futuristic Approach). Berdasarkan hasil penelitian pengaturan yang ideal terkait Dewan Pers sebagai lembaga mediasi ialah dengan cara merevisi Undang-Undang Pers menambahkan tata cara pelaksanaan mediasi, pertimbangan-pertimbangan dalam menilai pemberitaan dan pemberian rekomendasi, serta pelanggaran dan sanksi, terutama indikator mengenai pelanggaran-pelanggaran berat.
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN STUDI KASUS TENTANG KEBAKARAN LAHAN DI SUMATERA SELATAN Alvin Faiz Bara Mentari; Achmad Romsan; Ruben Achmad
Lex LATA Vol 6, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i1.3086

Abstract

Kebakaran Hutan dan Lahan  diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan Bagaimana Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Supaya Tidak Terjadi Lagi di Sumatera Selatan, dan untuk menganalisis dan menjelaskan Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Kepada Pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumsel. Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Normatif yang di dukung dengan Data Empiris. Hasil Penelitian Bahwa Pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dapat di lakukan dengan dua tindakan yaitu Tindakan Preventif dan Tindakan Represif. Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan adalah dengan melakukan upaya penegakan hukum pidana melalui putusan hakim dalam persidangan. Saran dari penulis yaitu Pencegahan kebakaran lahan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk selalu meningkatkan pengawasan terhadap kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat sekitar.
EFFORTS TO RESOLVE CASES OF DOMESTIC VIOLENCE AT THE WOMEN AND CHILDREN SERVICE UNIT (PPA UNIT) PRABUMULIH POLICE Aziyati, Lutfiyah; Achmad, Ruben; Martini, Martini
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 4 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v12i4.5729

Abstract

One type of violence against women is domestic violence (KDRT). Domestic violence is any act against someone, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or domestic neglect, including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the household. . This research is a form of empirical method research. Empirical research is based on primary data (results of research in the field). The formulation of the problem that will be studied is efforts to resolve cases of domestic violence (KDRT) in the women's and children's service unit (PPA unit) of the Prabumulih Police. The result was that the Prabumlih Police PPA Unit in its efforts to overcome acts of domestic violence (KDRT) in Prabumulih City, namely by carrying out two types of solutions, namely by using penal means or through criminal legal channels and outside legal channels or non-penal means. Keywords: domestic violence, efforts of women and children service units 
Application of the Law to Penal Legal Measures in Investigations of Perpetrators of Online Gambling Crimes (Case Study LP/A-05 /Iii / 2023 / Spkt / Satreskrim / Res Mura / South Sumatera in the Legal Area of the Police Kautsar, Muhammad Feryal; Achmad, Ruben; Mahfuz, Abdul Latif
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 4 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v12i4.5681

Abstract

The world is currently developing rapidly along with technological advances, where existing technological advances are developing rapidly and are needed by society in everyday life. Another form of technological development is the use of social media. This research is a form of empirical method research. Empirical research is based on primary data (results of research in the field). The problem is the factors that influence the application of penal measures in the investigation of perpetrators of online gambling crimes (Case Study LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / South Sumatra in the Musi Rawas Police Legal Area). As a result, the factors that influence the implementation of penal legal measures are legal factors or statutory regulations, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors and community factors
Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres Oku) Anugrah Akbar, Rinaldy; Achmad, Ruben; Zainuddin, Cholidi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 7 (2024): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i7.828

Abstract

The case of embezzlement or human crime is a very serious case and the perpetrators should be punished as severely as possible. There are inhibiting factors such as laws and regulations, law enforcement officers and public awareness. This type of research is empirical juridical supported by library data and related laws and regulations. The specification of this research is descriptive analytical, the data used is primary data and secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it was found that law enforcement in cases of embezzlement in the jurisdiction of the OKU Police was carried out through prevention efforts with non-penal means with a restorative justice (RJ) approach and crime prevention with penal means or using criminal law means.
Co-Authors Ababil, Renol Abadi B Darmo Abd. Rasyid Syamsuri Achmad Romsan Alvin Faiz Bara Mentari Amir Syarifuddin Anugrah Akbar, Rinaldy Arief Wisnu Wardhana, Arief Wisnu Aziyati, Lutfiyah Darmawan, Al’amin Nutriwijaya Dhafi Adliansyah Arsyad Erni Erni Firman Muntaqo Flambonita, Suci hari suharto Iza Rumesten Kautsar, Muhammad Feryal Khaidir Khaidir Mahfuz, Abdul Latif Martini Martini Muhammad Alberto Persada Mustafa Abdullah Nashriana Neisa Angrum Adisti Nikmatulo, Dodis Panjaitan, Saut Parulian Ramadhania, Miranda Reeza Andi Nova Rianda, Okta Robi Harianto S Saut Parulian Saut Parulian Panjaitan Subhan Subhan Sulaiman, Azhary Arsyad Suzanalisa Suzanalisa Syamsi Ubay Taroni Zebua Triastuti Andayani Walayuliansari Walayuliansari Yusuf, Hambali Zainuddin, Cholidi Zen Zanibar