Garuda - Garba Rujukan Digital

Implikasi dan Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penghitungan Suara Ulang Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Sekadau Anugrah Hidayawan, Agung; Christmas, Sandy Kurnia; Vitranilla, Yudith Evametha
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemilihan kepala daerah merupakan kontestasi demokrasi yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin daerah. Seringkali proses demokrasi ini menimbulkan perselisihan, sehingga memerlukan penyelesaian secara hukum. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menangani sengketa hasil pemilu dan pilkada, salah satunya perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terjadi di Sekadau. Penelitian ini merupakan menggunakan metode penelitian normatif, dimana pengkajian didasarkan pada pendekatan perundang-undangan yang terfokus pada peraturan perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Hasil peneltitian ini menunjukan bahwa Hakim Konstitusi dalam putusan yang memerintahkan untuk dilakukannya penghitungan suara ulang pada proses pemilihan tersebut mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan demokrasi. Putusan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik lokal di Kabupaten Sekadau. Pemberian kesempatan untuk penghitungan suara ulang memberikan harapan baru bagi pihak yang merasa dirugikan sekaligus menegaskan komitmen terhadap integritas pemilihan.

Analisis Keputusan 80PDT.G2018PN.DPS Nominee & Perjanjian Penanaman Modal Asing di Indonesia Weny Ramadhania Ramadhania; Piramitha Angelina; Sandy Kurnia Christmas Christmas; Yudith Evametha Vitranilla Vitranilla; Muhammad Fadhly Akbar Akbar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6506

This article examines Denpasar District Court Decision No. 80/Pdt.G/2018/PN Dps relating to nominee agreements in collaboration at Bali Restaurants involving foreigners and Indonesian citizens which focuses on problems arising from the existence of a Nominee Agreement in terms of Foreign Investment in Indonesia as well as the application of law in Investment Foreigners comply with the legal certainty of investing, therefore the aim of this article is to provide an overview and analysis of these two aspects. This article uses a normative approach by analyzing secondary data qualitatively. The result of the article is that Decision No. 80/Pdt.G/2018/PN Dps has prohibited the use of Nominee Agreements in Foreign Investment in order to maintain transparency and a fair investment climate. The ruling confirms the Nominee Agreement prohibition for the sake of legal certainty in foreign investment, and the government is committed to regulatory compliance to support sustainable economic development. Therefore, as a legal product, foreign investment is required to comply with Indonesian investment law in accordance with Denpasar District Court Decision No. 80/Pdt.G/2018/PN.DPS, and the judge emphasized the obligation of Foreign Investment to comply with investment law provisions, reflecting the application of legal certainty in investing in Indonesia

Tinjauan Yuridis Pengenaan Sanksi Kurungan Pengganti Denda bagi Pelaku IUU Fishing di ZEE Indonesia Riandy, Ervin; Pustika, Anna Anindita Nur; Christmas, Sandy Kurnia; Serera, Aulia Yuti
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 12 No. 1 (2026): Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v12i1.4704

The problem regarding the interpretation of the meaning of imprisonment and corporal punishment as stated in Article 73 paragraph (3) of UNCLOS 1982 has caused differences in judges' decisions against perpetrators of IUU Fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI). On the one hand, there are courts that explain that confinement in lieu of a fine is contrary to UNCLOS 1982, while on the other hand it is said that it does not violate UNCLOS 1982. This study was conducted to provide a legal study of whether the imposition of confinement in lieu of a fine on perpetrators of IUU Fishing in ZEEI. The results of this study, namely according to the interpretation of grammatical and the meaning of words/terms (taalkundige interpretation) and the explanation of legal experts, can be concluded that imprisonment and confinement (including confinement in lieu of a fine) are included in the scope of the prohibition of Article 73 paragraph (3) of UNCLOS 1982, because this punishment eliminates a person's freedom. Courts in Indonesia should be consistent not implementing imprisonment and corporal punishment considering that Indonesia has ratified UNCLOS 1982 and is bound by the principle of pacta sunt servanda. This paper provides proposals to amend the Fisheries Law and Judges are also encouraged to make independent legal discoveries to create substitute criminal sanctions for fines that do not conflict with UNCLOS 1982.

Tinjauan Yuridis Pengenaan Sanksi Kurungan Pengganti Denda bagi Pelaku IUU Fishing di ZEE Indonesia Riandy, Ervin; Pustika, Anna Anindita Nur; Christmas, Sandy Kurnia; Serera, Aulia Yuti
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 12 No. 1 (2026): Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v12i1.4704

The problem regarding the interpretation of the meaning of imprisonment and corporal punishment as stated in Article 73 paragraph (3) of UNCLOS 1982 has caused differences in judges' decisions against perpetrators of IUU Fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI). On the one hand, there are courts that explain that confinement in lieu of a fine is contrary to UNCLOS 1982, while on the other hand it is said that it does not violate UNCLOS 1982. This study was conducted to provide a legal study of whether the imposition of confinement in lieu of a fine on perpetrators of IUU Fishing in ZEEI. The results of this study, namely according to the interpretation of grammatical and the meaning of words/terms (taalkundige interpretation) and the explanation of legal experts, can be concluded that imprisonment and confinement (including confinement in lieu of a fine) are included in the scope of the prohibition of Article 73 paragraph (3) of UNCLOS 1982, because this punishment eliminates a person's freedom. Courts in Indonesia should be consistent not implementing imprisonment and corporal punishment considering that Indonesia has ratified UNCLOS 1982 and is bound by the principle of pacta sunt servanda. This paper provides proposals to amend the Fisheries Law and Judges are also encouraged to make independent legal discoveries to create substitute criminal sanctions for fines that do not conflict with UNCLOS 1982.

EDUKASI EKOSISTEM MANGROVE BERKELANJUTAN DI SMAN 1 SUNGAI KAKAP: MEWUJUDKAN GENERASI PEDULI LINGKUNGAN KEMARITIMAN Munandar, Rizqan Khairan; Saputra, Robin; Santoso, Hendi; Dodi, Dodi; Zibar, Zan; Christmas, Sandy Kurnia
Jurnal Pasopati Vol 8, No 1 (2026): Februari
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/pasopati.2026.30199

Kegiatan sosialisasi ini sangat dibutuhkan, terutama bagi siswa SMAN 1 Sungai Kakap. Wilayah Sungai Kakap merupakan kawasan pesisir yang dikelilingi oleh ekosistem mangrove, menjadikannya rentan terhadap isu lingkungan seperti abrasi, pasang surut air laut, dan kerusakan habitat. Oleh karena itu PKM ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan ke siswa SMAN 1 Sungai kakap akan pentingnya ekosistem mangrove. Diharapkan siswa SMAN 1 Sungai kakap peduli lingkungan mangrove. Metode yang digunakan ialah sesialisasi penyampain materi tentang ekosistem mangrove, melakukan pretest dan posttest untuk mengetahui seberapa tahunya siswa tersebut dengan eosistem mangrove. Pada saat dilakukannya pretest siswa dapat menjawab pertanyaan sebesar 84%-96%, dan saat materi telah disampaikan dan dilanjutkan dengan posttest siswa dapat menjawab sebesar 96%-100%. Dapat dilihat dari hasil pretest dan posttest terjadi perubahan positif yang dimana siswa tersebut setelah mendapatkan materi tentang ekosistem mangrove siswa sudah paham diharapkan siswa SMAN 1 Sunga Kakap dapat menerapkan dilingkungan mereka.

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ramadhania, Weny; Angelina, Piramitha; Christmas, Sandy Kurnia; Akbar, Muhammad Fadhly; Vitranilla, Yudith Evametha
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 11 (2026): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i11.3541

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan dampak luar biasa terhadap korban. Kekerasan seksual adalah masalah yang kompleks dan tidak mudah untuk diatasi. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui sejuah mana pengetahuan Masyarakat mengenai kekerasan seksual, untuk memberikan pengetahuan terhadap tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS, untuk mengedukasi Masyarakat agar memiliki pengetahuan terhadap upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi Masyarakat dan meningkatkan kepedulian Masyarakat agar Bersama-sama mencegah dan melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap segala bentuk kekerasan seksual sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman dalam Masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan dua tahap utama. Pertama, pemaparan singkat mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun narasumber dalam kegiatan ini yaitu Dosen Fakultas Hukum Universitas OSO yaitu Ibu Piramitha Angelina, S.H., M.H. dan Ketua KPAD Kota Pontianak Ibu Niyah Nurniyati, S.P. mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. Pada tahap kedua adalah Tanya jawab seputar kekerasan seksual. Pada tahap ini peserta Sosialisasi atau PKM mampu mengeluarkan semua hal-hal yang dianggap masih membingungkan dan membutuhkan penjelasan terkait kekerasan seksual melalui kesempatan bertanya yang diberikan moderator kepada seluruh peserta sosialisasi atau PKM. Hasil kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan partisipasi serta kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kekerasan seksual pada khususnya.

Title

Found 26 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search