Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.018
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty TANJUNGPURA LAW JOURNAL Nagari Law Review Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Meta-Yuridis Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Volkgeist Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Pasopati : Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Pengembangan Teknologi Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Journal of Judicial Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Community Services: Sustainability Development Noblesse Oblige Law Journal
Sandy Kurnia Christmas
Fakultas Hukum, Universitas OSO
Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
EDUKASI EKOSISTEM MANGROVE BERKELANJUTAN DI SMAN 1 SUNGAI KAKAP: MEWUJUDKAN GENERASI PEDULI LINGKUNGAN KEMARITIMAN Munandar, Rizqan Khairan; Saputra, Robin; Santoso, Hendi; Dodi, Dodi; Zibar, Zan; Christmas, Sandy Kurnia
Jurnal Pasopati Vol 8, No 1 (2026): Februari
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/pasopati.2026.30199

Abstract

Kegiatan sosialisasi ini sangat dibutuhkan, terutama bagi siswa SMAN 1 Sungai Kakap. Wilayah Sungai Kakap merupakan kawasan pesisir yang dikelilingi oleh ekosistem mangrove, menjadikannya rentan terhadap isu lingkungan seperti abrasi, pasang surut air laut, dan kerusakan habitat. Oleh karena itu PKM ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan ke siswa SMAN 1 Sungai kakap akan pentingnya ekosistem mangrove. Diharapkan siswa SMAN 1 Sungai kakap peduli lingkungan mangrove. Metode yang digunakan ialah sesialisasi penyampain materi tentang ekosistem mangrove, melakukan pretest dan posttest untuk mengetahui seberapa tahunya siswa tersebut dengan eosistem mangrove. Pada saat dilakukannya pretest siswa dapat menjawab pertanyaan sebesar 84%-96%, dan saat materi telah disampaikan dan dilanjutkan dengan posttest siswa dapat menjawab sebesar 96%-100%. Dapat dilihat dari hasil pretest dan posttest terjadi perubahan positif yang dimana siswa tersebut setelah mendapatkan materi tentang ekosistem mangrove siswa sudah paham diharapkan siswa SMAN 1 Sunga Kakap dapat menerapkan dilingkungan mereka.
Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ramadhania, Weny; Angelina, Piramitha; Christmas, Sandy Kurnia; Akbar, Muhammad Fadhly; Vitranilla, Yudith Evametha
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 11 (2026): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i11.3541

Abstract

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan dampak luar biasa terhadap korban. Kekerasan seksual adalah masalah yang kompleks dan tidak mudah untuk diatasi. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui sejuah mana pengetahuan Masyarakat mengenai kekerasan seksual, untuk memberikan pengetahuan terhadap tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS, untuk mengedukasi Masyarakat agar memiliki pengetahuan terhadap upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi Masyarakat dan meningkatkan kepedulian Masyarakat agar Bersama-sama mencegah dan melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap segala bentuk kekerasan seksual sehingga tercipta ketertiban  dan ketentraman dalam Masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan dua tahap utama. Pertama, pemaparan singkat mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun narasumber dalam kegiatan ini yaitu Dosen Fakultas Hukum Universitas OSO yaitu Ibu Piramitha Angelina, S.H., M.H. dan Ketua KPAD Kota Pontianak Ibu Niyah Nurniyati, S.P. mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. Pada tahap kedua adalah Tanya jawab seputar kekerasan seksual. Pada tahap ini peserta Sosialisasi atau PKM mampu  mengeluarkan semua hal-hal yang dianggap masih membingungkan dan  membutuhkan penjelasan terkait kekerasan seksual melalui kesempatan bertanya yang diberikan  moderator kepada seluruh peserta sosialisasi atau PKM. Hasil kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan  pada  umumnya  dan partisipasi serta kesadaran masyarakat  terhadap pencegahan kekerasan seksual pada khususnya.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Melalui Jalan Tidak Resmi Perbatasan Indonesia-Malaysia Ega Fitrianto; Sandy Kurnia Christmas; Piramitha Angelina; Budi Hermawan Bangun; Muhammad Fadhly Akbar
Noblesse Oblige Law Journal Vol. 1 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67240/nolan1120241-13

Abstract

Kalimantan Barat merupakan provinsi di Indonesia yang berhubungan dengan akses lintas batas antara Indonesia-Malaysia, dimana terdapat beberapa kawasan perbatasan seperti Perbatasan Lintas Batas Negara Entikong di Kabupaten Sanggau, Badau di Kapuas Hulu, Jagoibabang di Kabupaten Bengkayang dan Paloh Sajingan di Kabupaten Sambas, dimana beberapa lintas batas tersebut mempunyai kelemahan dalam pengawasan karena terdapat beberapa jalan tidak resmi atau disebut dengan “Jalur Tikus”. Jalur ini hanya bisa diakses dengan berjalan kaki dan tidak ada kendaraan yang melewati jalur ini, sehingga menimbulkan permasalahan terkait penegakan hukumnya.  Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris dalam pengkajiannya karena akan meneliti berdasarkan sudut pandang undang-undang dan fakta empiris di kawasan perbatasan yang menjadi  lokasi penelitian. Pada kasus penelitian di lapangan melihat pada studi kasus penyeludupan rokok ilegal yang terjadi di kawasan perbatasan. Hasil penelitian ini membahas penegakan hukum pidana tentang penyelundupan rokok ilegal yang ada didaerah perbatasan Indonesia – Malaysia belum optimal dikarenakan masih terdapat pelaku-pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal tersebut yang belum di proses didalam sistem peradilan pidana. Adapun Kendala-kendala dalam penegakan hukumnya adalah dari faktor penegak hukum, masyarakat, dan budaya. Dari faktor penegak hukumnya bahkan masih ada oknum kepolisian yang menggunakan rokok ilegal dan ada oknum TNI yang  membawakan barang-barang kebutuhan masyarakat tersebut ke jalur tidak resmi tersebut. selain itu, kurangnya sosialisasi dari rokok ilegal berpengaruh pada faktor masyarakat dan budaya karena mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang hal tersebut.
Pengaruh Prinsip Non-Intervensi Terhadap Peran ASEAN Dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM Di Myanmar Rizki Dwi Adji Prananda; Sandy Kurnia Christmas; Muhammad Fadhly Akbar; Budi Hermawan Bangun; Piramitha Angelina
Noblesse Oblige Law Journal Vol. 1 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67240/nolan11202426-38

Abstract

Prinsip non-intervensi merupakan prinsip yang secara universal diterima dalam hukum internasional dan ditingkat regional ASEAN prinsip ini tercantum diberbagai perjanjian dan kerangka hukum yang ada. Prinsip ini menjadi salah satu faktor yang merekatkan namun juga menjadi kendala bagi ASEAN khususnya dalam menangani kasus pelanggaran HAM seperti yang terjadi di Myanmar terkait tentang perlakuan Junta Militer Myanmar.  Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode kualitatif. Sumber data yang dijadikan dasar hukum yaitu Piagam ASEAN. Hasil dari penelitian ini menunjukan penerapan prinsip non-intervensi yang sangat kaku oleh ASEAN telah membuat penanganan kasus pelanggaran HAM yang terjadi sering kali menjadi tidak maksimal. Hal ini membuat peranan ASEAN sangat minim dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Peran ASEAN dan AICHR sebagai lembaga HAM tentu sangat dibutuhkan dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Perlu adanya gagasan perubahan terhadap prinsip tersebut salah satunya adalah dengan keterlibatan yang fleksibel, dengan adanya gagasan tersebut diharapkan adanya pelunakan dalam penerapan prinsip non-intervensi khususnya pada penanganan pelanggaran HAM.
Prinsip Non-Refoulement dalam Optimalisasi Peran Rumah Detensi Imigrasi Bagi Perlindungan Hak-Hak Pengungsi Aisyah Nurannisa Muhlisa; Sandy Kurnia Christmas
Noblesse Oblige Law Journal Vol. 1 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67240/nolan11202439-52

Abstract

Permasalahan pengungsi internasional hadir di Indonesia menjadi permasalahan yang sering terjadi karena posisi negara Indonesia yang strategis bagi para pengungsi untuk transit.  Di Indonesia sendiri regulasi mengenai pengungsi diatur dalam Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 yang turut memberikan perlindungan dan tugas-tugas yang diamanatkan meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi. Permasalahan penelitian ini secara khusus bertujuan menganalisis praktek prinsip tidak memulangkan (non-refoulement) perlindungan dan bantuan hak-hak pengungsi serta perlindungan yang diberikan oleh Rumah Detensi Imigrasi Indonesia. Penelitian ini dikaji dengan metode penelitian yuridis-empiris dengan melakukan pengkajian fakta-fakta berdasarkan pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah, dan pendekatan kasus. Adapun kajian penelitian ini juga didasari pada teori perlindungan hukum serta prinsip hukum internasional. Hasil penelitian ini ditemukan sebuah permasalahan di Rumah Detensi Imigrasi dimana terdapat hak-hak yang terabaikan oleh pengungsi. Permasalahan terhadap perlindungan terhadap pengungsi di Indonesia ini dikatakan tidak efektif karena Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi yang menjadi dasar kebijakan hukum internasional terhadap pengungsi, serta adanya tekanan dari masyarakat Indonesia yang berpendapat beberapa pengungsi yang ada di Indonesia justru menimbulkan keresahan di masyarakat.
Implikasi dan Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penghitungan Suara Ulang Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Sekadau Agung Anugrah Hidayawan; Sandy Kurnia Christmas; Yudith Evametha Vitranilla
Noblesse Oblige Law Journal Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67240/nolan12202467-76

Abstract

Pemilihan kepala daerah merupakan kontestasi demokrasi yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin daerah. Seringkali proses demokrasi ini menimbulkan perselisihan, sehingga memerlukan penyelesaian secara hukum. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menangani sengketa hasil pemilu dan pilkada, salah satunya perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terjadi di Sekadau. Penelitian ini merupakan menggunakan metode penelitian normatif, dimana pengkajian didasarkan pada pendekatan perundang-undangan yang terfokus pada peraturan perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi.  Hasil peneltitian ini menunjukan bahwa Hakim Konstitusi dalam putusan yang memerintahkan untuk dilakukannya penghitungan suara ulang pada proses pemilihan tersebut mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan demokrasi. Putusan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik lokal di Kabupaten Sekadau. Pemberian kesempatan untuk penghitungan suara ulang memberikan harapan baru bagi pihak yang merasa dirugikan sekaligus menegaskan komitmen terhadap integritas pemilihan.
Strategi Pemberdayaan Berdasarkan Undang-Undang Rumah Susun: Studi Komparatif di Rusunawa Harapan Jaya dan Sungai Beliung Yudith Evametha Vitranilla; Muhammad Fadhly Akbar; Weny Ramadhania; Piramitha Angelina; Sandy Kurnia Christmas
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 2 (2026): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v10i2.12738

Abstract

ABSTRACT The study aims to determine how empowerment strategies are implemented in the Harapan Jaya and Sungai Beliung public housing complexes and how effective they are. It is classified as socio-legal research, using Law No. 20 of 2011 on Public Housing as the analytical tool. Data was collected through interviews and observation, which was then analysed using thematic techniques. The results of the study show that the empowerment strategy at the Harapan Jaya public housing complex does not reflect the concept of bottom-up community-based empowerment as intended in Article 96 of the Public Housing Law, which requires community involvement in the management of public housing. This is evident from the passive nature of the residents and managers of Rusunawa Harapan Jaya, who simply wait for external parties to carry out activities. This contrasts with the community-based empowerment activities at Rusunawa Sungai Beliung, where residents and managers are actively initiating empowerment activities. Based on Article 3 of the Flat House Law, the empowerment activities of the two flat houses were unable to improve the residents' economy, but in terms of improving socio-cultural resilience, the Sungai Beliung flat house was far better due to the regular activities of the Renabekati reading park. Communication style, the age of the flat house, and external support were the main factors behind the differences in empowerment strategies. Communication between residents and managers in the Sungai Beliung public housing complex does not only rely on social media, but also through regular meetings and door-to-door visits if there is something to discuss. The above factors make the human resources of the Sungai Beliung public housing complex more capable of delivering community empowerment development that emphasises maximising human resource potential. It also makes the empowerment strategy more effective in increasing community social participation. It is evident that more than 50 per cent of residents of the Sungai Beliung public housing complex participate in every activity, compared to less than 50 per cent of residents of the Harapan Jaya public housing complex.
Co-Authors Agung Anugrah Hidayawan Aisyah Nurannisa Muhlisa Akbar, Muhammad Fadhly Aminah Angelina, Piramitha ANGELIQUE, Aurellia Anisyaputri Anisyaputri ANNISYAPUTRI , Annisyaputri Budi Hermawan Bangun Dodi, Dodi Ega Fitrianto Evi Purwanti Hardiyanti, Marzellina Hendi Santoso Ichsan Muhajir Imam Wicaksono Jean Claude Geofrey Mahoro Joko Setiyono Marzellina Hardiyanti Muhajir, Ichsan Muhammad Fadhly Akbar Akbar P Purwanto Piramitha Angelina Pustika, Anna Anindita Nur Ramadhania, Weny Riandy, Ervin Rizki Dwi Adji Prananda Rizqan Khairan Munandar Robin Saputra Serera, Aulia Yuti Syailendra Anantya Prawira Weny Ramadhania Weny Ramadhania Ramadhania Yudith Evametha Vitranilla Yudith Evametha Vitranilla Yudith Evametha Vitranilla Vitranilla Zibar, Zan