Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.44
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Al-Mizan (e-Journal) Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Bina Hukum Lingkungan Jambura Law Review Gorontalo Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum GANEC SWARA Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Law Research Review Quarterly Jurnal Abdidas Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Bina Hukum Lingkungan Jurnal Sosial dan Sains Innovative: Journal Of Social Science Research Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Riset Ilmiah Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Jurnal Pelayanan Masyarakat Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences Siyasah Dusturiyah: State Law Review
Nuvazria Achir
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DENGAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA Subetan, Nazwa Said; Thalib, Mutia Ch.; Achir, Nuvazria
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 9 (2014): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, September 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/k6mqeb58

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya PRONA dirancang sebagai proyek pensertipikatan tanah secara massal yang dibeikan subsidi pemerintah, sehingga biaya bagi masyarakat menjadi lebih terjangkau. Proses penerbitan sertifikat melalui PRONA memiliki kemudahan, karena pemohon dapat menyerahkan data fisik tanahnya di kantor desa tanpa harus datang langsung ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam permohonan biasa, pemohon harus mengunjungi. Sementara Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan sama halnya dengan pendaftaran tanah pada umumnya yang dilakukan individu masyarakat. Bedanya ialah PTSL dilaksanakan secara kolektif atau berkelompok, dimana pengusulannya melalui pemerintah desa setempat. Prosedur pendaftarannya yaitu dengan melengkapi bukti-bukti kepemilikan maupun dokumen alas haknya. Apabila pengusulan dalam PTSL belum mencukupi jumlah minimal kelompok (25 orang), maka desa belum bisa mengusulkan program tersebut ke BPN. Penghambat Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dengan Proyek Operasi Nasional Agraria Di Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo meliputi; Adanya anggapan masyarakat terkait mahalnya pengurusan sertifikat; Pemilik sebenarnya melakukan gugatan; Kurangnya pemahaman masyarakat; dan Kurangnya sumber daya.
MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANSIAL DALAM ANALISIS PUTUSAN NO.1/PID.SUS/2018/PT.BGL DALAM KASUS PENCABULAN ANAK DI INDONESIA Basir, Aprilia; Badu, Lisnawaty W.; Achir, Nuvazria
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 12 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/5gr6x775

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan No.1/Pid.Sus/2018/PT.BGL dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak serta mengevaluasi faktor-faktor pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan asas keadilan substansial bagi korban dan bagaimana hak-hak anak sebagai korban terlindungi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Permasalahan yang diangkat meliputi aspek pemenuhan kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data penelitian diperoleh dari studi kepustakaan yang melibatkan bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pandangan ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukuman pidana selama 17 tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi aspek kepastian hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan kemanfaatan bagi korban. Hakim dalam putusan ini tidak mencantumkan kewajiban restitusi yang seharusnya menjadi bagian integral dari pemulihan korban, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketiadaan restitusi menyebabkan hak-hak anak sebagai korban, baik untuk pemulihan psikologis maupun kerugian materiil dan immateriil, tidak terpenuhi secara maksimal. Pertimbangan hakim masih cenderung berfokus pada keadilan retributif yang menekankan hukuman bagi pelaku, sementara aspek keadilan restoratif yang mencakup pemulihan korban terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam putusan perkara kekerasan seksual terhadap anak, yang tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku tetapi juga memastikan pemulihan hak-hak korban secara konkret dan menyeluruh.
POSKO HUKUM DESA: IKHTIAR PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN MASYARAKATAN DESA MOLOWAHU DALAM MENYELESAIKAN MASALAH HUKUM Kaluku, Julisa Aprilia; Badu, Lisnawaty W; Imran, Suwitno Yutye; Nuvazria Achir; Supriyadi A. Arief; Hippy, Janwar
Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 1 (2024): Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences
Publisher : Ahsan Mafaza Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Desa dengan adanya otonomi desa memberikan ruang yang luas dalam mengatur dan mengelola setiap kehidupan yang ada di desa secara mandiri, tanpa terkecuali dengan upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa atau masalah hukum yang terjadi didesa. Upaya pencegahan dan penyelesaian masalah di desa dapat dilakukan melalui pembentukan posko hukum desa. Tujuanya adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat desa baik dalam mencegah adanya masalah hukum maupun menyelesaiakn masalah hukum yang terjadi di desa. Selain itu, melalui program pembentukan POSKOHUMDES ini akan mengurangi penyelsaian masalah hukum pada lembaga penegak hukum. Dalam hal yang lainnya, diharapkan akan terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG. Hasil yang diharapkan dalam Posko Hukum Desa ini adalah suatu bentuk ikhtiar dalam pemberdayaan dan penguatan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum, sehingga kecil kemungkinan masyarakat akan berhadapan dengan masalah hukum dan dapat diselesaikan dengan win-win solution. Abstract: The existence of village autonomy provides a wide space in regulating and managing every life in the village independently, without exception with efforts to prevent and resolve disputes or legal problems that occur in the village. Efforts to prevent and solve problems in the village can be carried out through the establishment of a village law post. The goal is to increase the legal awareness of the village community both in preventing legal problems and solving legal problems that occur in the village. In addition, through the establishment of POSKOHUMDES program, it will reduce the resolution of legal problems in law enforcement agencies. In other cases, it is hoped that the partnership between the Village and Universities, especially the Faculty of Law, UNG. The expected results in this Village Law Post are a form of effort in empowering and strengthening the community in solving legal problems, so that it is unlikely that the community will be faced with legal problems and can be solved with a win-win solution.
Diskursus Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Gorontalo Achir, Nuvazria; Tome, Abdul Hamid; Arief, Supriyadi
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3821

Abstract

Riset ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Gorontalo? Dan Faktor Apa yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Gorontalo?. berdasarkan hal tersebut maka riset ini dikategorikan sebagai peneilitian hukum empiris atau istilah lain ialah penelitian lapangan dengen menetapkan sumber pertama (primer) yakni pada DPRD provinsi Gorontalo dan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Gorontalo. Riset ini sampai kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Provinsi Gorontalo dilakukan dalam tiga tahapan, yakni pada tahapan perencanaan dimana masyarakat diberikan ruang untuk memberikan masukan kepada DPRD untuk mengusulkan Perda apa yang seharusnya dibentuk, tahap Penyusunan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam FGD selama penyusunan Naskah Akademik dan Draft Materi Muatan Perda, serta tahap pembahasan dengan mengundang perwakilan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rapat pembahasan materi muatan Perda. Namun demikian, hal tersebut belum mampu menjamin sepenuhnya bahwa Perda yang dibentuk akan dilaksanakan atau bahkan diterima oleh seluruh pihak. Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pembentukan Perda di provinsi gorontalo adalah  pertama, tidak efektifnya pelaksanaan Perda yang telah dibentuk sebelumnya karena minimnya anggaran dan lambatnya peraturan turunan dari sebuah Perda yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Gorontalo. Kedua, pemantauan terhadap substansi Perda hasil partisipasi masyarakat tidak mempunyai sarana yang tepat. Pendapat yang disampaikan masyarakat tidak selalu diakomodir dan untuk selanjutnya masyarakat sulit untuk mengakses atau memperoleh informasi kelanjutan pendapatnya tersebut
Legal Consultation and Education Support: Societal Protection Through the Law in Digital Transactions Junus, Nirwan; Nur Mohamad Kasim; Nuvazria Achir; Lisnawati W. Badu; Mutia Cherawaty Thalib; Karlin Z. Mamu; Akbar Hidayatullah Daud
Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2025): November
Publisher : Edumedia Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55824/ckens602

Abstract

The growth of digital transactions in the pedesaan community frequently leads to various legal issues as a result of the lack of understanding regarding health and obligations for individuals. This service activity aims to provide concrete actions through counseling, education, and legal training to the people of Padengo Village, Dengilo District, Pohuwato Regency. The execution of the activity involves a variety of stakeholders, including the government, the military, TNI, and the general public as the main subject. Through this activity, the general public has a better understanding of the legal protections in digital transactions, whether they are being used as buyers or sellers. In addition, the training aims to make paralegals in the area strategic in enhancing the community's legal knowledge so they can be proactive in resolving the first issues in the community. This study emphasizes the importance of stakeholder collaboration in creating a safe and effective digital transaction system for the local population.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Gorontalo Siti Nurhaliza Nuwa; Suwitno Y. Imran; Nuvazria Achir
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.3003

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Polres Gorontalo Kota melalui pendekatan riset empiris dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak kepolisian yang menangani perkara serta keluarga korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penanganan perkara telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku, namun efektivitasnya belum optimal karena masih ditemukan ketidakkonsistenan dalam pemidanaan, perbedaan tingkat vonis, serta pertimbangan hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan anak. Selain itu, faktor psikologis korban, keterbatasan pendampingan, dan keberagaman pertimbangan hakim turut memengaruhi putusan akhir. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum, penyempurnaan pedoman pemidanaan, dan pendekatan yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik anak agar penegakan hukum dapat memberikan efek jera, keadilan, dan perlindungan maksimal.
Economic Exploitation of Children in Indonesia: An Analysis of Positive Law and Islamic Law Samuel, Samuel; Badu, Lisnawaty W; Achir, Nuvazria
Siyasah Dusturiyah: State Law Review Vol. 1 No. 3 (2025): Siyasah Dusturiyah: State Law Review
Publisher : Yayasan Cahaya Generasi Positif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/mb4hbb79

Abstract

This study delves into the topic of juvenile street performers in Gorontalo City and seeks to understand how well Islamic law and Indonesia's positive legal system work together to protect children from being exploited economically.  The economic exploitation of children continues owing to factors such as poverty, familial dependency, insufficient institutional coordination, and limited public awareness, even though there are extensive rules such as the Child Protection Law (Law No. 35 of 2014) and the Manpower Law (Law No. 13 of 2003).  This research delves into the theoretical framework and its application via a qualitative juridical-normative lens, bolstered by field observations and an Islamic legal viewpoint.  Research shows that despite severe prohibitions and consequences in Indonesia's legal instruments, enforcement is still patchy and reactive, focussing on symptoms rather than causes.  Seen through the lens of Islamic law (sharī'ah), the exploitation of children is seen as a breach of the principles outlined in maqāṣid al-syarī'ah, specifically the protection of life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), and lineage (ḥifẓ al-nasl).  Legal enforcement, education, poverty alleviation, and community-based moral awareness must all be part of a comprehensive plan to effectively safeguard children, which must incorporate positive law with Islamic social and ethical precepts.  The research found that for Indonesian children to truly be protected, the legal system must function as a social and moral mechanism based on justice ('adl), compassion (raḥmah), and public welfare (maṣlaḥah), rather than just a prohibitionary tool.
Penyelesaian Tindak Pidana Perkara Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Melalui Restorative Justice Di Kota Gorontalo Raimun Diu; Suwitno Yutye Imran; Nuvazria Achir
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v4i1.106

Abstract

penerapan keadilan restoratif ini telah dipraktikkan melalui apa yang lazim disebut sebagai solusi kekeluargaan. Tindakan nyata tersebut tetap berpijak pada basis restorative justice yang telah dilegitimasi oleh dunia internasional, di mana dalam perwujudannya saat ini telah dituangkan ke dalam berbagai regulasi serta mekanisme yang baku. Kontribusi keadilan restoratif dalam insiden jalan raya yang mengakibatkan fatalitas diproyeksikan mampu mewujudkan pemulihan yang difokuskan pada penyimpangan aturan antarindividu yang terlibat penelitian ini untuk mengkaji bagaimana penerapan restorative justice pada perkara lalu lintas di kota gorontalo dengan jenis penelitian hukum empiris hasil pengkajian menunjukan bahwa penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Restorative Justice di Kota Gorontalo prosedur penyelesaian kasus kecelakaan maut melalui keadilan restoratif di wilayah Kota Gorontalo diwujudkan sebagai jalur pilihan yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi bagi para pihak. Praktik ini bersandar pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Kata Kunci: perkara lalu lintas, kota gorontalo, restorative justice.
Pemanfaatan Biomassa sebagai Energi Baru Terbarukan: Telaah Regulasi dan Dampak Lingkungan di Provinsi Gorontalo Supriyadi A Arief; Irlan Puluhulawa; Nuvazria Achir
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 2 (2026): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 2, Februari 2026
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i2.494

Abstract

ABSTRAK Penelitian Biomassa sebagai salah satu sumber energi terbarukan menjadi penting karena penggunaan biomassa yang dimaksudkan mendukung kedaulatan energi dan mendukung ekonomi hijau justru membuka ruang terhadap tindakan perambahan hutan secara illegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan pemanfaatan biomasa sebagai energi terbarukan dari hasil pengelolaan sumber daya alam dalam mendukung kedaulatan energi dan menguraikan dampak pemanfaatan biomassa terhadap ekonomi hijau dan deforestasi hutan di provinsi Gorontalo. Persoalan ini akan ditelaah secara socio-legal yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber sedangkan data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang biomassa yang ada dalam berbagai regulasi belum sepenuhnya mencerminkan upaya mendukung kedaulatan energi di Indonesia. Pemanfaatan biomassa dalam bentuk produksi woodpalet masif di Gorontalo memang membuka potensi ekspor namun hasil produksi tersebut tidak membantu mendukung kebutuhan energi didaerah karena justru diekspor keluar negeri. Produksi woodpalet yang diperoleh dari menebang pohon justru kurang memberikan dampak perekonomian berupa dana bagi hasil daerah hingga menambah angka deforestasi serta dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar. Kata kunci: biomassa; deforestasi; energi terbarukan.   ABSTRACT Research on biomass as a renewable energy source is important because the intended use of biomass to support energy sovereignty and the green economy actually opens up opportunities for illegal forest encroachment. This study aims to analyze policies on the use of biomass as a renewable energy source from natural resource management in supporting energy sovereignty and to describe the impact of biomass use on the green economy and forest deforestation in Gorontalo province. This issue will be examined from a socio-legal perspective based on primary and secondary data. Primary data was obtained from interviews with informants, while secondary data was obtained through a review of legislation. Research findings indicate that the provisions regarding biomass contained in various regulations do not yet fully reflect efforts to support energy sovereignty in Indonesia. The utilisation of biomass in the form of solid wood pallet production in Gorontalo does indeed open up export potential; however, this production does not help meet local energy needs as it is exported abroad. Wood pallet production, which is derived from tree felling, has a limited economic impact in terms of revenue for the local area, whilst contributing to increased deforestation and environmental impacts on the surrounding communities. Keywords: biomass; deforestation; renewable energy.
Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum di Kota Gorontalo Haikal Pontoh; Lisnawaty W. Badu; Nuvazria Achir
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 (2026): Maret : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v3i1.2963

Abstract

This study aims to analyze the factors hindering the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning Public Order in Gorontalo City. The method used is empirical legal research with a descriptive analytical approach, through the collection of primary data in the form of interviews and observations, as well as secondary data from laws and regulations and related literature. The results indicate that the implementation of this regional regulation has not been effective, as indicated by the continued occurrence of various violations in public spaces. The main inhibiting factors include low public legal awareness, weak law enforcement by officials, the community's economic conditions, lack of regulation dissemination, and limited facilities and infrastructure. Therefore, comprehensive and sustainable efforts are needed to improve the effectiveness of regional regulation implementation by strengthening law enforcement, increasing public awareness, and policies that are more responsive to the community's socio-economic conditions.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Adawiyah Pakaya Ahmad, Moh. Nur Sidik Akbar Hidayatullah Daud Alex Rahim, Magfira Aniza Lakoro Azelchie Caroline Badu, Lisnawaty W. Basir, Aprilia Dama, Fatmawati David Lintangadi Dawali, Nurain Dian Ekawaty Ismail Difa Mauizhah Aulia Tayeb Dolot Alhasni Bakung Erman I. Rahim Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fitrah Papiah, Gisella Dhea Haikal Pontoh Hartina, Hartina Hikmah Karim, Nur Holpin Harun Irlan Puluhulawa Ismail Yahya Janwar Hippy Julisa Aprilia Kaluku Julius T. Mandjo Lisnawati W. Badu Lisnawaty W. Badu M Wantu, Fence Mamonto, Ambarwati Mamu, Karlin Z Moh. R. U. Puluhulawa Moh. R.U. Puluhulawa Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa Moh.R.U. Puluhulawa Mohamad Hidayat Muhtar Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhamad Zubair Siking Mutawakkil Ibnu Arif Mutia Cherawaty Thalib Nikma Gustiani Hasan Nirwan Junus NUR AYIN HIOLA Nur Hijrah Zainuddin Nur Mohamad Kasim Nurul Fazri Elfikri Puluhulawa, Moh. R. U Putri Ramadhanti Anton Taha Putriyanto, Tariska Raimun Diu Rintjap, Arianty Junita Riski Mohamad Rasjid Roy Djordy Satingi Sabriyanti Tanaiyo Samuel Samuel Samuel Samuel Sapitri Nusi, Devi Shyandra Putri Buhang Siti Masyithah Siti Nurhaliza Nuwa Sri Nanang Meiske Kamba Subetan, Nazwa Said Suleman, Anugrah Ramadhan Rivaldiyanto Suleman, Suaib R Sumirat, Elva M Supriyadi A Arief Supriyadi A Arief Supriyadi A. Arief Suwitno Yutye Imran U. Puluhulawa, Moh Rusdiyanto Verawati Ismail W Badu, Lisnawaty Yulinda Apriliyani Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad Zulkifli Kohongia