Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.198
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Al-Mizan (e-Journal) Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Jambura Law Review Gorontalo Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum GANEC SWARA Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Law Research Review Quarterly Jurnal Abdidas Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Jurnal Sosial dan Sains Innovative: Journal Of Social Science Research Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Riset Ilmiah Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Journal of Law and Legal Reform Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Jurnal Pelayanan Masyarakat Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences
Nuvazria Achir
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
The Crime of Land Grabbing from a Criminological Perspective Ahmad, Moh. Nur Sidik; Puluhulawa, Moh. R. U; Achir, Nuvazria
Estudiante Law Journal VOL. 6 NO. 1 FEBRUARY 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v1i1.24184

Abstract

This research aims to determine the factors behind the criminal act of land grabbing in the jurisdiction of the Gorontalo Regional Police. The type of research used is empirical legal research with a qualitative approach. The results of the research show that the factors behind the occurrence of criminal acts of land grabbing in the jurisdiction of the Gorontalo Regional Police are; Firstly, economic problems that force someone to commit acts of seizing and taking away the rights of other people, whether they are close or related or not. Second, the condition of abandoned land, namely people's ignorance of the assets they own. Third, lack of legal awareness, and fourth, land remains fixed while the population increases, which indicates a condition where population growth is increasingly rapid so that numbers increase and production of fixed land areas even decreases. Conflicts in the land sector are driven by interests so one of the parties even commits criminal acts in the land sector.
Formulasi Ideal Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia Suleman, Anugrah Ramadhan Rivaldiyanto; Rahim, Erman I; Achir, Nuvazria
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana formulasi masa jabatan Kepala Desa yang ideal ditinjau dari prinsip Good Governance, Sistem Demokrasi dan perbandingan kekuasaan pemerintahan yang lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang merupakan suatu proses penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum untuk menjawab dan menghasilkan konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa jabatan Kepala Desa yang seharusnya dibatasi menjadi 5 tahun dengan maksimal 2 periode berturut-turut. Hal ini tentu sejalan dengan prinsip Good Governance karena mengandung unsur keadilan, prinsip negara hukum yang menjelaskan bahwa sudah seharusnya sebuah kekuasaan itu haruslah dibatasi agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, kemudian masa jabatan 5 tahun juga terdapat sirkulasi demokrasi dan membuka ruang bagi masyarakat lain yang merasa dirinya layak untuk maju sebagai Kepala Desa.
FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN TIDAK TERLAPOR DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE BOLANGO NUR AYIN HIOLA; NIRWAN JUNUS; NUVAZRIA ACHIR; KARLIN Z. MAMU; NURUL FAZRI ELFIKRI; MUHAMAD KHAIRUN KURNIAWAN KADIR
GANEC SWARA Vol 18, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i2.844

Abstract

Marriage is the union of two people to form an eternal and happy family or household based on the Almighty God. Marriage is also an inner and outer bond between a man and a woman who become a husband and wife. The aim of this research is of course to find out the causes of non-reporting of marriages to the Population and Civil Registration Service. The type of research used is empirical research where the data source comes from facts in the field. The results of the research show that there are several things that cause marriages not to be reported, including negligence of the community itself, legal awareness and lack of socialization regarding marriage law and non-recording of marriage book registration numbers in the centralized SIAK system
DAMPAK HUKUM TERHADAP TANAH WAKAF YANG TIDAK TERDAFTARDI KOTA GORONTALO Yahya, Ismail; Thalib, Mutia Cherawaty; Achir, Nuvazria
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v2i2.792

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak hukum terhadap tanah wakaf yang tidak terdaftar di Kota Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dampak Hukum Tidak Terdaftarnya Tanah Wakaf di Kota Timur Kota Gorontalo adalah: pembuktian mengalami kesulitan saat terjadi sengketa dengan ahli waris, tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, dalam hal ini penerima wakaf, dan terjadinya sengketa atau konflik atas tanah wakaf yang biasanya terjadi antara ahli waris wakif dan nadzhir selaku pengelola.
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI POLRES GORONTALO Mamonto, Ambarwati; Puluhulawa, Fenty U.; Achir, Nuvazria
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v2i2.820

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penyidik dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Gorontalo, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Fokus penelitian mencakup implementasi prinsip keadilan restoratif, pendekatan humanis, serta kendala yang dihadapi penyidik selama proses penyelidikan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan ramah anak melalui mediasi, rehabilitasi, serta edukasi kepada masyarakat. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, tekanan sosial, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak, serta tantangan dalam pelaksanaan diversi. Penyidik juga menghadapi hambatan dalam memastikan kepatuhan pihak-pihak yang terlibat, seperti anak pelaku, korban, dan saksi, selama proses penyelidikan. Meskipun demikian, langkah-langkah seperti koordinasi lintas sektoral, penggunaan metode wawancara ramah anak, dan percepatan proses penyelidikan telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penyidik yang berorientasi pada rehabilitasi anak harus terus didukung melalui peningkatan kapasitas penyidik, sosialisasi hukum kepada masyarakat, dan kolaborasi dengan lembaga terkait untuk menciptakan sistem peradilan pidana anak yang lebih efektif dan manusiawi.
Optimization of Environmental Awareness Movement: Synergy in Enhancing Community Preparedness Achir, Nuvazria; Sumirat, Elva M
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 5 No. 1 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v5i1.27709

Abstract

Natural disasters that frequently occur can threaten the lives and livelihoods of communities, causing casualties, environmental damage, and significant economic and psychological impacts. This study aims to optimize the Environmental Awareness Movement as an effort to enhance community preparedness for disasters. The research was conducted through a counseling program and tangible actions in Kemiri Village, Paguat District, Pohuwato Regency, involving synergy between academics, local government, and the local community. The methods applied include environmental law counseling, bamboo tree planting along riverbanks for erosion mitigation, and environmental cleanliness campaigns. The study results indicate that the synergy between stakeholders has successfully encouraged active community involvement in education and environmental actions, significantly contributing to increased awareness and disaster preparedness. Counseling involving government officials and environmental experts has proven effective in enhancing the community's understanding of the importance of environmental protection and the legal consequences of environmental damage. Additionally, tree planting activities and cleanliness movements have strengthened the community's commitment to maintaining the balance of the local ecosystem. This study recommends the integration of the Environmental Awareness Movement into village policies and the strengthening of synergy between the government, academics, and the community to enhance environmental resilience sustainably.
Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Gorontalo Adawiyah Pakaya; Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa; Nuvazria Achir
Jurnal Pelayanan Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2024): Jurnal Pelayanan Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/jpm.v1i2.183

Abstract

Community Service Activities to examine countermeasures against mineral and coal mining crimes in the jurisdiction of the Gorontalo Regional Police and the Inhibiting Factors. The activity method is field study, the research method used in the research is empirical with qualitative descriptive data analysis which describes and describes field data and facts. Based on the results of the research, the handling of mineral and coal mining crimes in the jurisdiction of the Gorontalo Regional Police is carried out by carrying out repressive efforts. This activity includes a series of actions aimed at uncovering cases that have occurred, where the stages start with a series of inquiries, inquiries and other coercive measures authorized according to the law. Carrying out preventive efforts, including a series of activities aimed at preventing crimes before they occur, where investigators make arrangements for security, including conducting patrols at locations thought to contain indications of criminal acts. In relation to criminal acts, especially mining, the Gorontalo Regional Police provides guidance and encouragement to the community to actively participate in efforts to prevent and ward off crime, by reporting suspicious incidents; and Carrying out pre-emptive efforts, starting from conducting an analysis of regional conditions and potential vulnerabilities, collaborating with related elements, to anticipate violations or crimes. The inhibiting factors in dealing with mineral and coal mining crimes in the Gorontalo Regional Police are: Legal Content Factor, where the imposition of sanctions does not include the threat of a minimum sentence, thus affecting the police, public prosecutors and judges' decisions to be less strong; Law Enforcement Factor, where officials can be a supporting factor in the implementation of the law, or actually become a protector for the perpetrator; Community Cultural Factors relate to the basic values ​​of what is good and what is bad, in order to support the implementation of law, which originates from the community's legal understanding and attitudes or behavior. Facilities and facilities factors, where the police have constraints in terms of the number of competent human resources, thereby maximizing the role of PPNS investigators from other agencies.
Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pembunuhan Sesuai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Shyandra Putri Buhang; Fence M Wantu; Nuvazria Achir
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v1i2.119

Abstract

the study aims to analyze the imposition of a criminal verdict in the case of murder that occurred in case No. 117/PID.B / 2022 / PN GTO at the Gorontalo City District Court, as well as factors that influence the judge in deciding the murder case. The research method used is normative legal research with the approach of legislation and the approach of existing cases, which are then analyzed in a descriptive qualitative. The results showed that the analysis of the verdict on the murder case No. 117/Pid.B / 2022 / PN GTO at the Gorontalo City District Court, it can be concluded that the decision is the result of a criminal justice process based on the results of the examination and the facts of the trial as well as the cooperative attitude of the perpetrator. The factors that influence the decision, among others, are the evidence presented in the trial, witness testimony, Judge's consideration, and applicable legal provisions. The judge in his decision did not consider the elements of the indictment charged by the public prosecutor, namely Article 340 of the criminal code, but instead decided the case using Article 338 of the Criminal Code which, according to researchers, does not reflect the principle of legal certainty and Justice.
Enforcement of Unlicensed Pharmaceutical Distribution: Obstacles, Solutions, and Prosecutor's Perspective Fitrah Papiah, Gisella Dhea; U. Puluhulawa, Moh Rusdiyanto; Achir, Nuvazria
Estudiante Law Journal VOL. 6 NO. 3 OCTOBER 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v6i3.29129

Abstract

Cracking down on the circulation of pharmaceutical preparations without a distribution permit is a serious challenge for the prosecutor's office in Indonesia, given its negative impact on public health and the legal system. This article aims to analyze the obstacles faced by prosecutors in handling illegal pharmaceutical cases and offer strategic solutions to strengthen the effectiveness of law enforcement. The research was conducted using normative juridical methods with conceptual and legislative approaches to evaluate the applicable legal framework, institutional roles, and regulatory relevance to the practical needs of law enforcement. The results of the study revealed that the prosecutor's office faces various obstacles, including a lack of technical understanding by prosecutors related to health law, weak coordination with institutions such as the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) and the police, and limited infrastructure such as accredited forensic laboratories. In addition, existing regulations are considered inadequate in providing a deterrent effect, considering that light sanctions are often not proportional to the negative impact caused by the circulation of illegal pharmaceuticals. This is exacerbated by low public participation in reporting violations and monitoring the distribution of illegal pharmaceutical products. To overcome these obstacles, this study recommends several strategic measures, including strengthening technical capacity through special training for prosecutors, establishing a specialist unit in the prosecutor's office, and integrating coordination between institutions through clear cooperation protocols. Another solution is the use of information technology to create an integrated supervision system, as well as regulatory revisions that tighten sanctions for illegal pharmaceutical actors. This study concludes that strengthening the role of the prosecutor's office requires a comprehensive approach, including institutional reform, cross-sectoral collaboration, and public education. The results of this research are expected to make a practical and academic contribution in improving the effectiveness of law enforcement in the pharmaceutical sector and protecting public health in a sustainable manner.
Hambatan Kepolisian Dalam Upaya Perlindungan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Muhamad Zubair Siking; Suwitno Y. Imran; Nuvazria Achir
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1439

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan hak asasi manusia yang kerap tidak terlaporkan karena faktor budaya, sosial, dan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT di wilayah hukum Polres Kota Kotamobagu. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara terhadap aparat kepolisian, khususnya Unit PPA Polres Kotamobagu, dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Kotamobagu telah melakukan upaya perlindungan melalui pendekatan pre-emtif, preventif, dan represif. Meskipun demikian, hambatan signifikan masih dihadapi, seperti ketidaksiapan korban dalam melapor, pelaku yang melarikan diri atau tidak kooperatif, serta stigma budaya yang menganggap KDRT sebagai urusan privat. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas institusi kepolisian, pembenahan sistem hukum, serta edukasi publik secara berkelanjutan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi korban KDRT
Co-Authors Abdul Hamid Tome Adawiyah Pakaya Ahmad, Moh. Nur Sidik Alex Rahim, Magfira Aniza Lakoro Azelchie Caroline Badu, Lisnawaty W. Basir, Aprilia Dama, Fatmawati David Lintangadi Dawali, Nurain Dian Ekawaty Ismail Difa Mauizhah Aulia Tayeb Dolot Alhasni Bakung Dukalang, Mohamad Afriyansyah Erman I. Rahim Ezzerouali, Souad Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fitrah Papiah, Gisella Dhea Hartina, Hartina Hikmah Karim, Nur Holpin Harun Ismail Yahya Janwar Hippy Julisa Aprilia Kaluku Julius T. Mandjo Lisnawaty W. Badu M Wantu, Fence Mamonto, Ambarwati Mamu, Karlin Z Moh. R. U. Puluhulawa Moh. R.U. Puluhulawa Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa Moh.R.U. Puluhulawa Mohamad Hidayat Muhtar Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhamad Zubair Siking Mutawakkil Ibnu Arif Mutia Cherawaty Thalib Nikma Gustiani Hasan Nirwan Junus NUR AYIN HIOLA Nur Hijrah Zainuddin Nurul Fazri Elfikri Puluhulawa, Moh. R. U Putri Ramadhanti Anton Taha Putriyanto, Tariska Rintjap, Arianty Junita Riski Mohamad Rasjid Roy Djordy Satingi Sabriyanti Tanaiyo Samuel Samuel Sapitri Nusi, Devi Shyandra Putri Buhang Siti Masyithah Sri Nanang Meiske Kamba Subetan, Nazwa Said Suleman, Anugrah Ramadhan Rivaldiyanto Suleman, Suaib R Sumirat, Elva M Supriyadi A Arief Supriyadi A. Arief Suwitno Yutye Imran U. Puluhulawa, Moh Rusdiyanto Verawati Ismail W Badu, Lisnawaty Yulinda Apriliyani Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad Zulkifli Kohongia