p-Index From 2021 - 2026
8.175
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Al-Mizan (e-Journal) Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Bina Hukum Lingkungan Jambura Law Review Gorontalo Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum GANEC SWARA Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Law Research Review Quarterly Jurnal Abdidas Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Journal Evidence Of Law NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Bina Hukum Lingkungan Jurnal Sosial dan Sains Innovative: Journal Of Social Science Research Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Riset Ilmiah Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Journal of Law and Legal Reform Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Jurnal Pelayanan Masyarakat Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences Siyasah Dusturiyah: State Law Review
Claim Missing Document
Check
Articles

Analysis of the Arrangement of Dress for Women in Sharia Regional Regulations from a Human Rights Perspective Hartina, Hartina; Abdussamad, Zamroni; Achir, Nuvazria
Estudiante Law Journal VOL. 7 No. 2 JUNE 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v7i2.31524

Abstract

This study aims to analyze the regulation of dress for women in the Sharia Regional Regulation from the perspective of Human Rights by looking at the position of the Sharia Regional Regulation in the national legal system and laws and regulations and analyzing the Mukomuko Regional Regulation Number 5 of 2016, using normative juridical research methods with a Legislative, Historical, and Conceptual approach. This research needs to be carried out because of the large number of Sharia Regional Regulations that have emerged at the central government or local government scales that have the opportunity to trigger political, social and legal problems. Sharia Regional Regulations that enter the private space also harm Human Rights that have been guaranteed by the 1945 Constitution, such as in Mukomuko Regional Regulation Number 5 of 2016 which is found to violate Human Rights in principle. The formation of the Regional Regulation should be adjusted to national laws and regulations, namely paying attention to multicultural aspects and prioritizing the principles of Human Rights.
Implementasi Asas Keadilan dan Kemanfaatan dalam Penetapan Konsinyasi Ganti Rugi Tanah Sengketa Dama, Fatmawati; Wantu, Fence M; Achir, Nuvazria
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v3i2.111

Abstract

This study aims to answer how the principles of justice and benefit are implemented in determining compensation for disputed land in Decision No. 69/Pdt.P-Kons/2022/PN Gto. This study uses a normative legal method with a legislative approach and case study, where data is collected through literature review of regulations, court decisions, and relevant literature. The results of the study indicate that the judge granted the request for consignment based on Article 42(c) of Law No. 2 of 2012 due to the existence of a ownership dispute that prevented direct payment of compensation. The judge's ratio decidendi emphasized the principle of benefit to ensure the smooth progress of the dam construction project as a public interest, while also guaranteeing the rights of the parties by depositing the compensation funds with the court until the dispute is resolved. This ruling constitutes a legally valid and pragmatic solution to overcome land acquisition obstacles caused by disputes, but it raises a dilemma of timely justice for the entitled parties due to the delay in compensation rights is delayed until the ownership dispute is resolved. The impact of this study highlights the importance of strengthening technical guidelines for the implementation of consignment and accelerating the resolution of ownership disputes to achieve legal certainty and justice for all parties involved in land acquisition for public interest.
Implementasi Perlindungan Anak terhadap Eksploitasi Pengamen Badut di Gorontalo Samuel Samuel; Lisnawaty W Badu; Nuvazria Achir
Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober : Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konstitusi.v2i4.1152

Abstract

This study aims to examine the implementation of Article 88 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection against child exploitation as clown buskers in Gorontalo City, as well as identify the factors that cause the exploitation. This study uses an empirical legal method with a descriptive approach to obtain data related to behavior, social conditions, and symptoms in society. Data was collected through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the implementation of Law Number 35 of 2014 has not been optimal, because the relevant apparatus, such as the Social Service and Satpol PP, have not followed up on this case with a criminal law approach, but only with coaching and administrative efforts. This causes child exploitation to continue without strict legal sanctions. The factors that cause the exploitation of children as buskers in clown costumes in Gorontalo City include economic, family, environmental factors, lack of law enforcement, and low legal awareness in interrelated communities. This research emphasizes the importance of synergy between the government, law enforcement officials, social institutions, and the community to reduce child exploitation practices through preventive, repressive, and rehabilitative efforts in a sustainable manner.
Tinjauan Implementasi Kebijakan dan Faktor Penghambat Penanggulangan Perdagangan Anak di Kepolisian Resor Gorontalo Kota Himam, Tri Maharani; Puluhulawa, Moh. R.U.; Achir , Nuvazria
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1410

Abstract

Perdagangan anak merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang terus meningkat dan menjadi perhatian serius di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota. Fenomena ini tidak hanya merendahkan harkat dan martabat anak, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda serta menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh kepolisian di wilayah tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penanggulangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, korban, pelaku, serta observasi dan dokumentasi di Satreskrim dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Gorontalo Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dilaksanakan secara sistematis melalui pendekatan pre-emtif (sosialisasi ke masyarakat dan sekolah), preventif (patroli dan pengawasan di lokasi rawan), serta represif (penyidikan, penangkapan, dan penuntutan pelaku). Namun, efektivitas upaya tersebut masih terkendala oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta trauma dan ketakutan korban yang menghambat proses penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga sosial, serta perlunya peningkatan edukasi hukum dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai strategi pencegahan yang berkelanjutan.
Dinamika Implementasi Sanksi Kode Etik dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Polda Gorontalo: Implikasi terhadap Profesionalisme Penegak Hukum Wello, Sintia; Imran, Suwitno Yutye; Achir , Nuvazria
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1124

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sanksi pelanggaran kode etik dalam kasus penyalahgunaan narkotika di lingkungan Polda Gorontalo dan implikasinya terhadap profesionalisme Polri. Penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri menjadi masalah serius yang tidak hanya merusak integritas individu, tetapi juga mencoreng reputasi institusi kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menggali dinamika penerapan sanksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sanksi tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang terdiri dari pejabat Propam, anggota Polri, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang jelas mengenai penerapan sanksi, seperti mutasi demosi, penundaan kenaikan pangkat, dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), proses penegakan sanksi masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan waktu, sumber daya, dan faktor internal yang mempengaruhi penerapan sanksi. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa faktor sosial, budaya, dan tekanan dari lingkungan internal Polri turut memengaruhi efektivitas implementasi sanksi. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan sanksi yang tegas dan konsisten sangat penting untuk menjaga profesionalisme dan kredibilitas Polri. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem pengawasan, penyuluhan rutin mengenai kode etik, serta penguatan kapasitas pengadilan kode etik untuk memastikan pelanggaran serupa dapat ditekan di masa depan.
The Function Of Sharia-Based Regional Regulations On Education And Social Services In The Regions Achir, Nuvazria; Kamba, Sri Nanang Meiske
Jambura Law Review VOLUME 3 SPECIAL ISSUES APRIL 2021
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.997 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v3i0.7643

Abstract

Through access to regional autonomy, the desire of various regions to formulate Islamic law into their laws and regulations in order to fulfill rights and obligations and respond to various problems of society becomes more open. Therefore, the purpose of this research is to reveal how the function of Sharia Regional Regulations in the implementation and fulfillment of basic service duties of local government, especially from the aspects of education and socio-culture in Gorontalo Province. This type of research includes normative legal research supported by empirical data, which examines comprehensively and analytically the primary and secondary legal materials, using statute approach and case approach. The result of the research indicates that the existence of these regional regulations is one of the provisions ensured in Law no. 23 of 2014 on Local Government and Government Regulation Number 38 of 2007 on the Division of Government Affairs, between the Provincial Government and Regency/Municipal Government. The regional regulations drafted and compiled by the Gorontalo provincial government actually assure harmony of life, security, and order. As it is in the field of one's religious education. The existence of the Regional Regulation of Reading and Writing Al-Qur'an in Gorontalo is able to embody the desire of students to develop their education to higher level, as a condition for entering the next school level. Meanwhile, from the socio-cultural aspect, the existence of Regional Regulations on the Prohibition of Gambling, Prostitution, and Liquor, helps the government create order and tranquility in people's lives, maximize regional potential and development, especially with regard to local wisdom. Therefore, the Regional Government requires to implement and maximize the provisions of sharia regional regulations in order to support development, especially those related to basic services in various aspects, in order to maximize the regional potential and local wisdom.
Kendala Penggunaan Cctv Oleh Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan Putriyanto, Tariska; W Badu, Lisnawaty; Achir, Nuvazria
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 4 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i4.305

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) oleh penyidik untuk mengungkap tindak pidana penganiayaan di Polresta Gorontalo Kota serta kendala- kendala apa saja yang dihadapi penyidik dalam penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) untuk mengungkap tindak pidana penganiayaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah, bahwa penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan ini sangat berguna, karena dimana dengan rekaman CCTV dapat membantu, mempermudah, mempercepat proses penyidikan. Pada penggunaan CCTV ini harus sesuai dengan prosedur agar dapat diterima dalam pembuktian di pengadilan. Dimana tahapan-tahapan yang dilakukan penyidik dalam penggunaan CCTV untuk mengungkap tindak pidana penganiayaan yaitu, tahap pertama penyuratan/ surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), tahp kedua yaitu identifikasi/ Rekaman CCTV dalam keadaan status Quo, tahap terakhir dilakukan analisis dan dijaga keasliannya untuk diberikan kepada penuntut umum untuk persidangan. Kendala- kendala yang dihadapi penyidik dalam penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) untuk mengungkap tindak pidana penganiayaan yaitu rekaman CCTV yang buram karena tidak updatenya kamera CCTV yang digunakan, Hard disk yang rusak, CCTV yang tidak merekam secara penuh karena penuhnya penyimpanan memori yang digunakan atau putusnya sambungan listrik sehingga tidak dapat menyimpan sepenuhnya, kurangnya fasilitas CCTV yang aktif yang beroperasi di wilayah Kota Gorontalo, dan kurangnya pengetahuan teknologi khususnya dalam CCTV oleh kepolisian.
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Oleh Unit Ppa Polda Gorontalo Terhadap Korban Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Alex Rahim, Magfira; Puluhulawa, Fenty U.; Achir, Nuvazria
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 4 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i4.310

Abstract

Penelantaran rumah tangga termasuk salah satu jenis tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang banyak dialami oleh istri dan anak yang dilakukan oleh suami. Penelantaran rumah tangga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban penelantaran rumah tangga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, salah satunya dari aparat kepolisian. Tulisan ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian Daerah Gorontalo khususnya Unit PPA terhadap korban penelantaran rumah tangga oleh suami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang di lakukan oleh Unit PPA Polda Gorontalo terhadap korban penelantaran rumah belum dilaksanakan dengan maksimal, karena masih ada hak korban yang belum terpenuhi karena belum dilaksanakan oleh Kepolisian
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial Oleh Kepolisian Resor Bone Bolango Hikmah Karim, Nur; U. Puluhulawa, Fenty; Achir, Nuvazria
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.331

Abstract

Tindak pidana penyebaran konten pornografi melali media sosial merupakan masalah serius karna dapat mengancam dan memberikan dampak negatif bagi koban, Oleh karena itu pelindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial sangatlah penting untuk dilakukan. Tulisan ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial oleh Kepolisian Resor Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran konten pornografi oleh Kepolisian Resor Bone Bolango masih terdapat kekurangan seperti kurangnya koordinasi yang baik dari kepolisian dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban sehingga korban kurang mengetahui hak-hak yang dimilikinya.
Pelaksanaan Diversi Oleh Kepolisian Resor Pohuwato Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Sapitri Nusi, Devi; M. Wantu, Fence; Achir, Nuvazria
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.358

Abstract

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan memuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak. Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin 3 anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan terlihat relevansinya. Pelaksanaan diversi dalam perkara pidana mempunyai persyaratan sebagai berikut: (1) Harus terdapat niatan atau itikad dari para pihak termasuk masyarakat; (2) Pelaku tindak pidana benar-benar menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta pelaku dalam hal ini harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya; (3) Bentuk perdamaian berjalan seimbang yang membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku; (4) Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat.Faktor yang menghambat pelaksanaan diversi dalam kasus penganiayaan di Polres Pohuwato dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dilihat dari faktor substansi hukum yang diatur dalam UU SPPA, dasar hukum penyelesaian tindak pidana anak sudah sangat memadai. Selanjutnya jika dilihat dari faktor penegak hukum, maka dapat dilihat aparat penegak hukum dan lembaga lainnya sudah memadai. Kelembagaan hukum antara lain penyidik anak di kepolisian, Balai Pemasyarakatan, Lembaga Bantuan Hukum, Advokat, Pekerja Sosial Profesional danTenaga Kesejahteraan Sosial telah dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana dan kompetensi keahlian yang memadai. Faktor selanjutnya ialah faktor masyarakat atau kepatuhan masyarakat. Dalam praktiknya di daerah hukum Kepolisian Resor Pohuwato, sebagaimana faktor lingkungan yang tentunya sangat berperan fundamental, para anak-anak kebanyakan bergaul atau bersosialisasi tidak pada lingkungan yang seharusnya.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Adawiyah Pakaya Ahmad, Moh. Nur Sidik Akbar Hidayatullah Daud Alex Rahim, Magfira Aniza Lakoro Arianty Junita Rintjap Azelchie Caroline Badu, Lisnawaty W. Basir, Aprilia Dama, Fatmawati David Lintangadi Dawali, Nurain Devi Sapitri Nusi Dian Ekawaty Ismail Difa Mauizhah Aulia Tayeb Dolot Alhasni Bakung Erman I. Rahim Erman I. Rahim Fence M Wantu Fence M. Wantu Fenty U. puluhulawa Fitrah Papiah, Gisella Dhea Haikal Pontoh Hartina, Hartina Hikmah Karim, Nur Himam, Tri Maharani Holpin Harun Irlan Puluhulawa Ismail Yahya Janwar Hippy Julisa Aprilia Kaluku Julius T. Mandjo Lisnawati W. Badu Lisnawaty W. Badu M Wantu, Fence Mamonto, Ambarwati Mamu, Karlin Z Moh. R. U. Puluhulawa Moh. R.U. Puluhulawa Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa Moh.R.U. Puluhulawa Mohamad Afriyansyah Dukalang Mohamad Hidayat Muhtar Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhamad Zubair Siking Mutawakkil Ibnu Arif Mutia Cherawaty Thalib Nikma Gustiani Hasan Nirwan Junus NUR AYIN HIOLA Nur Hijrah Zainuddin Nur Mohamad Kasim Nurul Fazri Elfikri Puluhulawa, Moh. R. U Puluhulawa, Moh. R.U. Putri Ramadhanti Anton Taha Putriyanto, Tariska Raimun Diu Riski Mohamad Rasjid Roy Djordy Satingi Sabriyanti Tanaiyo Samuel Samuel Samuel Samuel Sapitri Nusi, Devi Shyandra Putri Buhang Siti Masyithah Siti Nurhaliza Nuwa Sofyan Piyo Souad Ezzerouali Sri Nanang Meiske Kamba Subetan, Nazwa Said Suleman, Anugrah Ramadhan Rivaldiyanto Suleman, Suaib R Sumirat, Elva M Supriyadi A Arief Supriyadi A Arief Supriyadi A. Arief Suwitno Yutye Imran U. Puluhulawa, Moh Rusdiyanto Verawati Ismail W Badu, Lisnawaty Wello, Sintia Yulinda Apriliyani Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad Zulkifli Kohongia