Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.516
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JITRO (Jurnal Ilmiah dan Teknologi Peternakan Tropis) agriTECH The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) JURNAL KAJIAN TEKNIK ELEKTRO Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jurnal Ilmiah Ecosystem GLOBAL INSIGHT JOURNAL Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Agro Bali: Agricultural Journal KRTHA BHAYANGKARA Journal of Judicial Review POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Agroindustrial Journal Journal of Agri-Food Science and Technology (JAFoST) Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia Multidisciplinary Journal of Education, Economic and Culture JURNAL HUKUM STAATRECHTS Jurnal Pengabdian Masyarakat Jakadimas Edukatif Jurnal Teknologi Pendidikan
Wagiman, Wagiman
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Kewenangan Peradilan Adat di Papua Dalam Menyelsaikan Sengketa Tanah Adat Suku Wate Rumainum, Nazareth Vicky Ferki; Wagiman, Wagiman
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 1 (2025): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v8i1.8205

Abstract

Peradilan adat di Papua mempunyai kewenangan bagi penyelesaian tanah adat, khususnya pada suku Wate. Putusan peradilan adat mengutamakan musyawarah dan mufakat yang melibatkan kepala suku serta tokoh adat. Meskipun memiliki kekuatan dalam komunitas adat, putusan peradilan adat tetap harus selaras dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu:  Bagaimana mengimplementasikan kewenangan peradilan adat di Papua dalam menyelesaiakan sengketa adat suku Wate? Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, peneliti menggunakan data sekunder dengan merujuk pada bahan-bahan hukum primer, terutama Perdasus Papua No. 20 Tahun 2008. Masyarakat hukum adat Papua, Suku Wate memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang diwariskan melalui musyawarah adat yang mengutamakan mufakat. Perdasus Papua No. 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua memberikan dasar hukum kuat bagi peradilan adat dalam menangani sengketa.  Putusan peradilan adat bersifat mengikat dan lebih berorientasi pada pemulihan, seperti denda adat dan upacara adat, dibanding dgn hukum sistem peradilan negara.
Instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Prinsip Dasar Peran Pengacara dan Penerapannya di Indonesia dan Malaysia Wagiman, Wagiman; Sekartaji, Raden Rara Hapsari Tunjung
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 7, No 2 (2024): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v7i2.7865

Abstract

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ke-8 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, bertujuan demi penghormatan bagi yang ditahan/dipenjara serta prinsip-prinsip dasar tentang peran Pengacara. Resolusi 18 No.140 memberikan perlindungan bagi Pengacara yang berpraktik terhadap pembatasan dan tekanan yang tidak semestinya dalam menjalankan fungsi keprofesiannya. Penelitian ini berfokus di Indonesia dan Malaysia sebagai anggota Asean. Pertanyaan penelitian ialah instrumen rujukan apa yang digunakan dalam implementasi bagi peran Pengacara dan sejauhmana terimplementasi di Indonesia dan Malaysia? Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer, instrumen internasional PBB, pengaturan regional serta domestik. Hasil penelitian: Pertama, instrumen rujukan bagi Pengacara dalam mejalankan keprofesiannya adalah The Milan Plan of Action No. 139, yang didukung Resolusi No. 40/32; Piagam PBB yang menegaskan penciptaan keadilan dapat ditegakkan; penghormatan kebebasan fundamental tanpa diskriminasi. Deklarasi Universal HAM mengenai asas persamaan di hadapan hukum, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen, jaminan yang diperlukan untuk pembelaan yang didakwa melakukan tindak pidana; serta Pengaturan Model Perilaku Profesional dan Kode Etik Tanggung Jawab Profesional di setiap negara. Kedua, Implementasi prinsip dasar di Indonesia bahwa Pengadilan tidak secara tegas merujuk pada Prinsip ini. Negara tidak mencampuri dan memposisikan independensi profesi hukum. Mahkamah Konstitusi merujuk UU Advokat, yang melindungi seorang Pengacara dari tuntutan perdata atau pidana dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan berlangsung demi kepentingan pembelaan klien. Implementasi di Malaysia dilaksanakan dengan penerapan prinsip ‘Non-intervensi dan independensi profesi hukum. Perlindungan bagi Pengacara dari intimidasi serta menghormati prinsip kerahasiaan antara Pengacara dan Klien.
TIJAUAN YURIDIS ATAS PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Shahrullah, Rina Shahriyani; Wagiman, Wagiman; Topan, Rendra
Journal of Judicial Review Vol. 15 No. 1 (2013): Journal of Judicial Review
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The abstract in this article is available in printed form.
KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGALIHAN RAHASIA DAGANG DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 Sudirman, Lu; Wagiman, Wagiman
Journal of Judicial Review Vol. 10 No. 1 (2010): Journal of Judicial Review
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The abstract in this article is available in printed form.
Development of Agro-Edutourism Based on Sustainable Agroindustry in Ngestiharjo Village, Kulon Progo Mulyati, Guntarti Tatik; Khuriyati , Nafis; Ainuri, Makhmudun; Ushada, Mirwan; Wagiman, Wagiman; Saroyo, Pujo; Pradita, Sintia Putri; Falah, Muhammad Affan Fajar; Widodo, Kuncoro Harto
JAKADIMAS (Jurnal Karya Pengabdian Masyarakat) Vol. 1 No. 2 (2024): JAKADIMAS
Publisher : Fakultas Teknologi dan Industri Pangan Unisri Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jakadimas.v1i1.9477

Abstract

Lestari Mulya (LM) Agro-Edutourism is one of the Agro-Edutourisms included in the Aerotropolis Area, which is a tourist area supporting Yogyakarta International Airport (YIA) in Kulon Progo Regency. This Agro-Edutourism is a tourist destination designed for educational purposes for children who have received early childhood education and kindergarten students. The community services aim to support members of the Lestari Mulya Women Farmer Group as managers of the Agro-Edutourism to discover their potential, identify development alternatives and assist them to become a sustainable agroindustry. Rapid Rural Appraisal (RRA), Participatory Rural Appraisal (PRA), and Focus Group Discussion (FGD) methods were used by the Universitas Gadjah Mada community services team to gather the information needed for further development planning. The results of the in-depth interviews showed that there is potential for the land and that some ideas can be developed to improve the quality of Agro-Edutourism products. The Lestari Mulya Women Farmers Group was able to use the FGD method to design a safer and more comfortable layout for the area. The community services team has developed a master plan proposal to apply for funding to improve infrastructure to support faster development of the Agro-Edutourism
Design of Table and Chairs for Packaging Tempe Chips Work Station for Reducing the Risk of Occupational Diseases in Putra Tunggal Home Industry Wonosobo Faqih, Ahmad Saifulloh; Mulyati, Guntarti Tatik; Wagiman, Wagiman
Agroindustrial Journal Vol 11, No 1 (2024)
Publisher : Department of Agroindustrial Technology, Faculty of Agricultural Technology UGM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/aij.v11i1.93911

Abstract

Home Industry Putra Tunggal Wonosobo is a tempeh chip industry whose production process is manual, so it can have a negative impact on worker ergonomics. Preliminary research was conducted by interviewing pain complaints and assessing work posture using the OWAS method. The tempeh chips packaging workstation was the workstation that had the most pain complaints at 67.86% (19 of 28 body parts) and the highest OWAS score at 4, so this was at high risk of experiencing musculoskeletal disorders. The next study used the NBM questionnaire to analyze the level of pain due to work and RULA for work posture. CATIA software was used to design tables and chairs, as well as assess the posture of the design results using the RULA method. Worker performance will be compared before and after using tables and chairs based on the level of body pain due to work (NBM) and work posture (RULA). The research results showed a decrease in the risk of work-related diseases by 80 and 78 to 40 and 44 (from high to low-risk levels) as well as a decrease in the RULA score from 7 (dangerous posture) to 2 (good posture).
EDUKASI LARANGAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI  (EIGENRICHTING) Suliandi, Marwan; Wagiman, Wagiman
BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 8 (2024): BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Agustus 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/2hgf4b52

Abstract

permasalahan main hakim sendiri, khususnya di kota besar seperti Jakarta masih kerap terjadi, khususnya di kalangan remaja. fokus pengabdian, yaitu kalangan remaja di lingkungan RW 04 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Tujuan pengabdian, pemberdayaan  dan peningkatan kapasitas serta memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu Metodologi Participatory Action Research (PAR), yaitu melalui pendekatan penelitian partisipatif dimana masyarakat terlibat aktif dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalahnya. Hasil pengabdian, bahwa warga masyarakat perkotaan memahami serta menyadari, main hakim sendiri atau menghakimi orang lain tanpa melalui proses hukum yang seharusnya adalah tidak benar. Main hakim sendiri biasanya dilakukan dengan cara pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya. Bahkan, beberapa kasus telah mengakibatkan kematian. Terhadap mereka yang melakukannya ada sanksi, oleh sebab hal itu merupakan perbuatan tindak pidana.
Pemberian Remisi Bagi Koruptor di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Rosalia, Rosalia; Wagiman, Wagiman
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 11 No 1 (2024): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v11i1.9141

Abstract

The right to obtain remission in Indonesia is contained in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Regarding the right to remission is contained in Article 34A paragraph (1) letter a of Government Regulation Number 99 of 2012 concerning Conditions and Procedures for Implementing the Rights of Prisoners. The problem that occurs is whether corruptors who harm the state and Indonesian society deserve remission. The issue of Justice Collaborator is also interesting to discuss because it has many pros and cons. This research is a doctrinal research with a statutory and conceptual approach. Legal materials are obtained from legislation, to strengthen the analysis, this research also uses some empirical and normative research results. The analysis of data is carried out using the content analysis method which focuses on the study of laws and regulations regarding remission. This study argues that the elimination of the requirement to become a Justice Collabolator for perpetrators of corruption will eliminate human rights because the right to obtain remission is not given immediately but there must be mandatory conditions and procedures that must be met for perpetrators of corruption. based on Article 29 paragraph (2) and Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution that restrictions on the fulfillment of human rights can only be carried out for reasons carried out under the law and stipulated by law. Meanwhile, the elimination of the requirement to become a Justice Collaborator
Optimization of Tobacco Waste Extraction using Ultrasonic Assisted Extraction (UAE) to Produce Biopestiside Safitri, Mega Desy; Wagiman, Wagiman; Jumeri, Jumeri
agriTECH Vol 45, No 1 (2025)
Publisher : Faculty of Agricultural Technology, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/agritech.91851

Abstract

Tobacco waste has the same bioactive compounds as tobacco leaves but with lower concentrations such as nicotine, phenolic compounds, aromatic substances, and solanesols. Utilization of tobacco waste that is not optimal can be processed to produce bioactive compounds that are beneficial to the surrounding environment. Tobacco waste can be processed into biopesticides containing nicotine and solanesol which function as antifungals and antioxidants. Tobacco waste was processed using the UAE maceration method using variables of temperature (40-600C), time (15-30 minutes), and type of solvent (acetone, methanol, and 96% ethanol). The results of UAE maceration were processed using Response Surface Methodology (RSM) data to determine optimal in yield, antifungal, and antioxidant activity tests. The study produced optimal values in UAE maceration, namely using a temperature of 52.470C, 29.86 minutes, and 96% ethanol solvent with a yield of 9.92%, 97.89% antifungal, and antioxidant activity (IC50) 16.75 ppm.
The Fundamental Position Of Lex Posterior Derogat Legi Priori in the Conflict of Norms Against the Rights of Holders of The Right to Justice Naiborhu, Mesa Indra; Wagiman, Wagiman
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v5i2.906

Abstract

The principle as a fundamental rule is the background of the legal system, starting from the formulation and formation of laws and regulations to the enforcement of the regulations in question. Legal principles are a very important element in the formation of laws and regulations. Violation of norms shows a tendency to violate principles, and the elimination of norms will impact the tendency to eliminate principles. The methods used are the conceptual approach and the statute approach. The data sources used are secondary data that researchers can obtain from literature studies in the form of books, records, newspapers, journals, and other documents that can be used in this study. Secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Research results: (1) The position of the lex posterior derogat legi priori principle cannot be placed as a basis for overcoming the conflict of norms between UUK-PKPU and UUHT. (2) Resolution of norm conflicts between UUK-PKPU and UUHT can be done through a harmonisation approach of the two laws through the legislative process in the DPR. The bankruptcy process shows a conflict arising between UUK-PKPU and UUHT because the holder of the dependent right should still be authorised to exercise all his rights even though the grantor of the dependent right is declared bankrupt by article 21 of the Law. In contrast, Article 56 paragraph (1) suspends the rights of creditors of the holder of the 'dependent right'. To overcome the conflict of norms, it should be understood that the principle of lex posterior derogat legi priori means that the new norms/rules of law perfect the enforceability of the old norms/rules of law in the same legal regime
Co-Authors Abdus Salam, Abdus Abelia Fikimasari Ahmad Samsul Aji Ramadhan Anggoro Cahyo Sukartiko Didi Jubaidi Dona Rahmawati, Dona Edy Cahya Saputra Falah, Muhammad Affan Fajar Fallah, Annas Miftahul Faqih, Ahmad Saifulloh Guntarti Tatik Mulyati James, Bobby Jumeri (Jumeri) Khalimi Khalimi, Khalimi Khana, Rajes Kuncoro Harto Widodo Lu Sudirman M. Jumarin Makhmudun Ainuri Matthew, Brian Mirwan Ushada Mohammad Affan Fajar Falah Nafis Khuriyati Naiborhu, Mesa Indra Nugraha, Jaenal Ferdiansyah Nugroho, Muhammad Awal Satrio Pradita, Sintia Putri Prasetyo, Sisman Prihatin, Onytra Nirwana Putri, Refika Melina Rina Shahriyani Shahrullah rosalia rosalia Rumainum, Nazareth Vicky Ferki Safitri, Mega Desy Saroyo, Pujo Sekartaji, Raden Rara Hapsari Tunjung Sibuea, Hotma Pardomuan Sudirgo, Tony Suliandi, Marwan Susilo, M. Endriyo Tampubolon, Parlindungan Thio, Ricky Tirtawijaya, Yehezkiel Kevin Topan, Rendra Tundo, Tundo Wijonarko, Panji Wikarta, Jumeri M Yuliani, Wahyu