Claim Missing Document
Check
Articles

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Moh. Elson I.M.Tandesa; Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa; Apripari Apripari
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): May : Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i3.242

Abstract

This research aims to find out how law enforcement is carried out against perpetrators of recidivist criminal acts of theft. The research method used is juridical-normative which is analyzed qualitatively. The research results show that recidivism is the repetition of a criminal act by the same perpetrator, where the criminal act committed previously has been sentenced to a criminal sentence and has permanent legal force, and the repetition occurs within a certain period of time. When imposing a sentence, the judge does not mention the amount of additional prison sentence of 1/3 (one third) of the main criminal threat (the presence of a criminal aggravation due to recidivism reasons), because the judge will basically immediately impose a long sentence on the defendant. Crime prevention is a variety of proactive and reactive activities directed at perpetrators and victims, and in the social and physical environment, carried out before and after a crime occurs. There are two ways of dealing with recidivist crimes, namely, preventive and repressive.
Pemberantasan Dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika Oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato Adriani A.L Gula; Moh. R.U. Puluhulawa; Apripari Apripari
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 4 (2024): July : Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i4.249

Abstract

One of the problems facing Indonesia is the increasing drug propaganda. Drugs are a serious threat to society, health and state security. Drug use can cause physical, mental and social damage to individuals and have a negative impact on families and society at large. The Indonesian government has taken various steps to overcome the drug problem. One of them is the enactment of strict laws related to drug propaganda.Pohuwato Regency, as the entry point to Gorontalo Province, is rife with cases of narcotics and illegal drugs, both by land route and distributed through dealers outside the area and local dealers. Users are also targeted at various groups, both upper middle class and lower middle class. The difficulty in uncovering cases can be due to the large area, modus operandi and advances in the field of communications, so that more progressive steps are needed in uncovering narcotics crime cases.
PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT BANTARAN DALAM MENJAGA KELESTARIAN DANAU MELALUI PEMANFAATAN ALAT TANGKAP BERBASIS KEARIFAN LOKAL Karlin Z. Mamu; Nirwan Junus; Nurul Fazri Elfikri; Sri Olawati Suaib; Fence M Wantu; Mohamad Hidayat Muhtar; Apripari, Apripari; Ahmad, Ahmad
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 3 No. 1: Januari 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jpm.v3i1.7295

Abstract

Kecenderungan masyarakat bantaran danau dalam memanfaatkan danau sebagai salah satu sumber mata pencaharian dan sebagai tempat tinggal memberikan dampak negatif bagi eksositem danau salah satunya penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Program dalam kegiatan pengabdian ini mengedukasi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum. Tujuannya supaya masyarakat bantaran dapat mengetahui dan memahami regulasi terkait lingkungan, khususnya dalam menjaga kelestarian danau. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah mengidentifikasi masalah pada masyarakat bantaran danau. Hasilnya adalah penggunaan alat tangkap tradisional mulai jarang digunakan, bahkan di Desa Iluta Kabupaten Gorontalo alat tangkap tradisional “tinggawango” sudah tidak digunakan lagi dan nelayan beralih ke alat tangkap modern yang cenderung merusak ekosistem danau Limboto, sehingga dibutuhkan kerjasama semua pihak secara berkesinambungan dalam rangka menjaga dan mengawasi danau Limboto dengan tetap melestarikan nilai lokal yang telah dianut, melalui pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan kepada masyarakat bantaran salah satunya dengan tetap menggunakan alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan.
Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Resort Gorontalo Kota Mohammad Hakim Pratama Rahim; Dian Ekawaty Ismail; Apripari Apripari
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 2 (2024): April: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i2.1691

Abstract

This research aims to determine the implementation of restorative justice in narcotics crimes at the Gorontalo City Resort Police, based on the title raised in this research. This research uses empirical legal research, because this research is based on the reciprocal relationship between law and other institutions. It is said to be empirical because it is based on real data or facts. This research aims to look for primary data or what can also be called field data on the implementation of restorative justice in drug crimes. The results of this research show that the implementation of restorative justice in drug crimes is not solely for all drug users, but there are several provisions in accordance with Perpol number 8 of 2001. The provisions so that restorative justice can be carried out include: the person is not involved in a drug network, drugs that are there is only personal use, not resale, not a resinipis, namely a second arrest, and the evidence does not exceed the amount and so on. So apart from these provisions, RJ cannot be carried out. In accordance with prosecutor's guidelines number 18 of 2021 concerning the resolution of handling criminal cases for victims of narcotics abuse, it is carried out through rehabilitation with a restorative justice approach. Apart from that, the obstacles in implementing restorative justice, according to information, are several factors, namely internally, namely obstacles in the BNN reporting or assessment process due to inappropriate time, namely exceeding the 3x24 hour time frame, and external factors, namely the lack of cooperation with the community, which causes delays in reporting. and when the arrest was made, the perpetrators did not admit that the items belonged to them, so 2 witnesses were needed in the form of the local RT head so that the process could continue.
PENDEKATAN CULTURAL STUDIES PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BOALEMO Abdussamad, Zamroni; Apripari, Apripari; Muhtar, Mohamad Hidayat; Ahmad, Ahmad; Bakung, Dolot Alhasni; Imran, Suwitno Yutye
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2023): Volume 4 Nomor 6 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i6.16043

Abstract

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan hukum serta diakui keberadaannya. Meski demikian, realitas menunjukkan masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi dan tidak mendapatkan haknya secara penuh. Kabupaten Boalemo, seperti daerah lain di Indonesia, memiliki jumlah penyandang disabilitas yang signifikan. Namun, perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak mereka masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Diskriminasi, akses yang terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kebutuhan penyandang disabilitas menjadi tantangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh budaya dan nilai-nilai masyarakat di Kabupaten Boalemo terhadap pandangan dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas serta merumuskan rekomendasi tentang bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dapat ditingkatkan dengan memperhatikan budaya dan nilai-nilai lokal. Pendekatan cultural studies menjadi landasan dalam mengungkap dinamika dan interaksi antara budaya, hukum, dan hak-hak penyandang disabilitas.
Musyawarah Lingkungan Hidup sebagai Strategi Penyelesaian Kerusakan Lingkungan di Desa Tupa Wantu, Fence M; Apripari, Apripari
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 3 No. 1 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v0i0.16787

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah mensosialisasikan secara tertulis tentang Musyawarah Lingkungan Hidup sebagai salah satu cara penyelesaian kerusakan lingkungan di Desa Tupa yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Musyawarah Lingkungan Hidup merupakan strategi yang diatur dalam draf Peraturan Desa Tupa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup sebagai perwujudan dari hasil yang ingin dicapai dalam pengabdian, yaitu terbentuknya dokumen kebijakan pemerintah desa tentang bagaimana penyelesaian kerusakan lingkungan dan kesadaran hukum masyarakat Desa Tupa Kecamatan Bulango Utara. Metode yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut adalah (1) Pendampingan Rancang Bangun Strategi Penyelesaian Kerusakan Lingkungan Desa Tupa; (2) Penyuluhan, Sosialisasi dan Diseminasi Percepatan Strategi Penyelesaian Kerusakan Lingkungan dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tupa; (3) Launching Pembentukan Kelompok Gerakan Masyarakat Sadar Hukum Desa Tupa. Dalam pelaksanaan Program Pengabdian  dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun telah terdapat beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan, namun peraturan tersebut belum dapat mengatasi kerusakan lingkungan di Desa Tupa. Selan itu, peran serta semua pihak terkait, khususnya masyarakat merupakan poin utama dalam penyelesaian kerusakan lingkungan. Terakhir, pembentukan Musyawarah Lingkungan Hidup sebagai wadah masyarakat Desa Tupa untuk melestarikan lingkungan hidup merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan di Desa Tupa. The purpose of this writing is to socialize in writing about the Environmental Consultation as a way to resolve environmental damage in Tupa Village, which was carried out by the Community Service Team of the Faculty of Law, State University of Gorontalo. The Environmental Deliberation is a strategy regulated in the draft Tupa Village Regulation on Environmental Preservation as a manifestation of the results to be achieved in community service, namely the formation of a village government policy document on how to resolve environmental damage and raise the legal awareness of the people of Tupa Village, North Bulango District. The methods used in achieving these objectives are: (1) assistance in the design of environmental damage settlement strategies for Tupa Village; (2) Counseling, socialization, and dissemination of the acceleration of environmental damage settlement strategies and legal awareness of the Tupa Village community; (3) Launching of the Formation of the Tupa Village Law Aware Community Movement. In the implementation of the Community Service Program, it can be concluded that although there have been several regulations both at the central and regional levels related to environmental management and forest management, these regulations have not been able to overcome environmental damage in Tupa Village. In addition, the participation of all related parties, especially the community, is the main point in solving environmental damage. Finally, the formation of an environmental conference as a forum for the Tupa Village community to preserve the environment is one of the strategies that can be used to solve the problem of environmental damage in Tupa Village.
The Challenges of Diversion at LKS Ummu Syahidah Gorontalo For Juvenile Offenders Maku, Dwi Citra Maharani; Ekawaty Ismail, Dian; Apripari, Apripari
Estudiante Law Journal VOL. 6 NO. 2 JUNI 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v6i2.26899

Abstract

The purpose of this research is to determine the implementation of diversion efforts against children who commit crimes at LKS Ummu Syahidah Gorontalo. The research method used in this research is an empirical research method using a qualitative approach. The results of this research are that the application of diversion in resolving criminal acts of abuse committed by children at LKS Ummu Syahidah Gorontalo is not yet optimal because from 2021 to 2023 there are only nine criminal acts that meet the requirements for diversion. One of these criminal acts was abuse committed by L who was under 17 (seventeen) years of age. However, in terms of compliance with procedures and regulations, all stages of diversion at LKS Umm Syahidah Gorontalo are in accordance with applicable laws and regulations by the child perpetrator or family, such as asking for compensation that is too large which the child perpetrator or party cannot afford. family so that the implementation of diversion does not reach a successful agreement.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/Pn.Lbo) Ilawadini, Nengah; Imran, Switno Yutye; Apripari, Apripari
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penganiayaan merupakan tindakan biadab yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan maksud untuk menyakiti baik secara fisik maupun mental. Frnomena banyaknya tindakan penganiayaan yanag terjadi dimasyarakat dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya, keadaan ekonomi pelaku, kejiwaan pelaku yang belum stabil, bagaimana pelaku dibesarkan didalam keluarga. Dalam penulisan ini meggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku penganiayaan adalah bersifat Yuridis, kemudian pertimbangan berdasarkan alat bukti serta pertimbangan bersifat non Yuridis, pidana dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang adalah hukuman kurungan maksimal tujuh tahun yang diatur dalam pasal 352 KUHP Ayat 3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Harmonisasi Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Popaya Bakung, Dolot Alhasni; Apripari, Apripari; Hadju, Zainal Abdul Aziz; Kamba, Sri Nanang Meiske; Thalib, Mutia Cherawaty; Mantali, Avelia Rahmah Y; Sarson, Moh Taufiq Zulfikar
Jurnal Abdidas Vol. 5 No. 5 (2024): October 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v5i5.1033

Abstract

Pengabdian masyarakat bertujuan untuk membantu masyarakat lokal memahami dan mengatasi sengketa tanah waris yang kerap terjadi di wilayah mereka. Program ini dimulai dengan observasi lapangan untuk mengidentifikasi pola-pola konflik dan pendekatan penyelesaian yang ada, diikuti oleh penyuluhan hukum yang melibatkan dosen fakultas hukum dan tokoh adat. Metode dialog interaktif digunakan untuk mendorong partisipasi aktif dari 40 peserta, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan mahasiswa. Selain itu, pendampingan langsung diberikan kepada warga yang terlibat dalam sengketa tanah waris untuk membantu mereka memahami proses hukum formal dan mediasi adat. Monitoring dan evaluasi menggunakan aplikasi Google Forms dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan dan pemahaman masyarakat, yang hasilnya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan program di masa depan. Dengan pendekatan yang menggabungkan hukum formal dan kearifan lokal, program ini berupaya menciptakan solusi yang berkelanjutan dan harmonis dalam penyelesaian sengketa tanah waris. Solusi berkelanjutan dalam penyelesaian sengketa tanah waris di Desa Popaya didasarkan pada penguatan pemahaman masyarakat terhadap hukum agraria dan nilai-nilai adat yang berlaku. Dengan memberikan penyuluhan yang komprehensif, masyarakat diharapkan dapat mengenali hak-hak mereka sebagai ahli waris serta memahami langkah-langkah hukum yang perlu diambil untuk menyelesaikan konflik secara damai
Tindak Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Di Tengah-Tengah Masyarakat Widitsani, Fiddar Bidawan; Apripari, Apripari; Kaluku, Julisa Aprilia
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 1 No. 5 (2023): Maret - April
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jishs.v1i5.798

Abstract

Disparity is the difference in deciding one case with another, this is often a question in a society about how this disparity can occur, which is when there is one case that is the same, but the way of giving sanctions is different, this also causes a Indonesian law is questioned whether the sanctions or punishments are appropriate or not and whether justice exists or not. This distinction will also stem from how a decision has been made by a judge, which basically judges give punishment based on several aspects, and where judges also have authority to decide a case. The purpose of this research is to find out what disparity is, and how considerations and legal aspects are used to decide a case. In this case, there is a disparity that will be discussed regarding the Disparity in Judges' Decisions Against the Crime of Defamation on Social Media (Analysis of Decisions Number 755/Pid.Sus/2020/Pn.Gtlo and 331/Pid.Sus/2019/Pn Gtlo). Where the method used is qualitative research with a statutory approach, conceptual approach, and a comparative approach and this type of research is normative juridical research.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Abdul Madjid Ade Sathya Sanathana Ishwara Adriani A.L Gula Afini Maulana Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Akbar Hidayatullah Daud Aristama Mega Jaya Asyawati Kasim Bahua, Salwa Salsabilah Cahyani Tute Churniawan, Erifendi Dewi Nuramanah Matte Dian Ekawaty Ismail Dolot Alhasni Bakung Dungga, Weny Almorafid Erifendi Churniawan Farida Tuharea Fatmawaty Thalib Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fikri, Moh. Fitran Amrain Gita Septiani Abdullah Hadju, Zainal Abdul Aziz Heru Kurniawan Ibrahim, Erni R. Ilawadini, Nengah Imran, Switno Yutye Inayah Dzulhijjah Asril Irlan Puluhulawa Irsan Irsan Ishwara, Ade Sathya Sanathana Jaya, Aristama Mega Jufryanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Kaku, Rismanto Lisnawaty W. Badu Maku, Dwi Citra Maharani Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahma Y. Mantali, Avelia Rahmah Y Maria Yeti Andrias Moh Ikbal Moh. Elson I.M.Tandesa Moh. R.U. Puluhulawa Moh. Rusdiyanto Puluhulawa Moha, Rivaldi Mohamad Agil Monoarfa Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Nurul Hajj Dhuhakusuma Harun Mohammad AbdAllah Alshawabkeh Mohammad Hakim Pratama Rahim Mointi, Nurul Ananda Sahwa Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammad Fadlan Ali Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nurdiana S.M. Jahati Nurikah, Nurikah Nurul Fazri Elfikri Nurwahyudin, Dindin S Pakaya, Putri Regina S Piloto, Ainun Potale, Mutiara Ramadhan Usman Rasyid, Rahmat Eka Putra Sabihi, Abdul Rizky Sarson, Moh Taufiq Zulfikar Siti Aisyah A. Manangin Siti Nurlaila A. Imani Sri Devi, Sri Sri Nanang Meiske Kamba Sri Olawati Suaib Suwitno Yutye Imran Swarianata, Vivi U. Puluhulawa, Moh. Rusdiyanto Vifi Swarianata Widitsani, Fiddar Bidawan Wirnangsi Puluhulawa Yassine, Chami Yulianus Payzon Aituru Zainal Hadju Zamroni Abdussamad Zulkifli Zulkifli Suratinoyo