Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.165
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Al-Mizan (e-Journal) Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jambura Law Review Dialogia Iuridica Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Abdidas Jurnal Suara Hukum UNISKA LAW REVIEW Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Mandiri Protection: Journal Of Land And Environmental Law Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan SASI Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Apripari, Apripari
Faculty Of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA(STUDI KASUS KABUPATEN BUOL) Jahati, Nurdiana S.M.; Badu, Lisnawaty W.; Apripari, Apripari
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 1 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Januari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/3avvp534

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang diterapkan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, serta faktor penyebab tingginya angka penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut. Permasalahan utama yang diangkat meliputi faktor-faktor yang memengaruhi penyalahgunaan narkotika dan efektivitas upaya Polres Buol dalam mengatasinya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan observasi lapangan, wawancara dengan aparat kepolisian, mantan narapidana, dan pengguna narkotika, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buol meliputi kondisi ekonomi yang sulit, pengaruh lingkungan pergaulan, lemahnya pengawasan keluarga, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkotika. Strategi yang diterapkan Polres Buol meliputi pendekatan preventif berupa penyuluhan rutin dan kampanye anti-narkotika, pendekatan represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku, serta pendekatan rehabilitatif dengan menyediakan akses rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna. Namun, kendala utama dalam implementasi strategi ini adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta keberadaan jaringan perdagangan narkotika yang sulit dilacak. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan terintegrasi yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, Polres Buol, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan masyarakat. Langkah konkret meliputi pengembangan "kampung bebas narkotika," peningkatan fasilitas rehabilitasi, dan edukasi berbasis komunitas. Pendekatan berbasis teknologi, seperti sistem pelaporan daring, juga diusulkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan strategi yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buol dapat diminimalkan, sehingga tercipta masyarakat yang sehat, aman, dan produktif.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Harmonisasi Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Popaya Bakung, Dolot Alhasni; Apripari, Apripari; Hadju, Zainal Abdul Aziz; Kamba, Sri Nanang Meiske; Thalib, Mutia Cherawaty; Mantali, Avelia Rahmah Y; Sarson, Moh Taufiq Zulfikar
Jurnal Abdidas Vol. 5 No. 5 (2024): October 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v5i5.1033

Abstract

Pengabdian masyarakat bertujuan untuk membantu masyarakat lokal memahami dan mengatasi sengketa tanah waris yang kerap terjadi di wilayah mereka. Program ini dimulai dengan observasi lapangan untuk mengidentifikasi pola-pola konflik dan pendekatan penyelesaian yang ada, diikuti oleh penyuluhan hukum yang melibatkan dosen fakultas hukum dan tokoh adat. Metode dialog interaktif digunakan untuk mendorong partisipasi aktif dari 40 peserta, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan mahasiswa. Selain itu, pendampingan langsung diberikan kepada warga yang terlibat dalam sengketa tanah waris untuk membantu mereka memahami proses hukum formal dan mediasi adat. Monitoring dan evaluasi menggunakan aplikasi Google Forms dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan dan pemahaman masyarakat, yang hasilnya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan program di masa depan. Dengan pendekatan yang menggabungkan hukum formal dan kearifan lokal, program ini berupaya menciptakan solusi yang berkelanjutan dan harmonis dalam penyelesaian sengketa tanah waris. Solusi berkelanjutan dalam penyelesaian sengketa tanah waris di Desa Popaya didasarkan pada penguatan pemahaman masyarakat terhadap hukum agraria dan nilai-nilai adat yang berlaku. Dengan memberikan penyuluhan yang komprehensif, masyarakat diharapkan dapat mengenali hak-hak mereka sebagai ahli waris serta memahami langkah-langkah hukum yang perlu diambil untuk menyelesaikan konflik secara damai
Tindak Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Di Tengah-Tengah Masyarakat Widitsani, Fiddar Bidawan; Apripari, Apripari; Kaluku, Julisa Aprilia
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 1 No. 5 (2023): Maret - April
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jishs.v1i5.798

Abstract

Disparity is the difference in deciding one case with another, this is often a question in a society about how this disparity can occur, which is when there is one case that is the same, but the way of giving sanctions is different, this also causes a Indonesian law is questioned whether the sanctions or punishments are appropriate or not and whether justice exists or not. This distinction will also stem from how a decision has been made by a judge, which basically judges give punishment based on several aspects, and where judges also have authority to decide a case. The purpose of this research is to find out what disparity is, and how considerations and legal aspects are used to decide a case. In this case, there is a disparity that will be discussed regarding the Disparity in Judges' Decisions Against the Crime of Defamation on Social Media (Analysis of Decisions Number 755/Pid.Sus/2020/Pn.Gtlo and 331/Pid.Sus/2019/Pn Gtlo). Where the method used is qualitative research with a statutory approach, conceptual approach, and a comparative approach and this type of research is normative juridical research.
Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian Sabihi, Abdul Rizky; Apripari, Apripari; Kaluku, Julisa Aprilia
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 1 No. 5 (2023): Maret - April
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jishs.v1i5.799

Abstract

One of the crimes of physical violence was ever committed by a child until the victim died, as the child who committed physical violence resulted in the death of the victim. For the actions committed by the child as the perpetrator of the crime, the judge sentenced the child to 4 years in prison. The purpose of this research is to find out the factors that cause children to commit crimes of physical violence that result in death, criminal responsibility by children who commit physical violence that result in death, as well as the application of sanctions to children who commit crimes of physical violence that result in death. The type of research used is normative juridical research with a statutory approach and a case approach, which is supported by data obtained from library data including books, laws and regulations, and court decisions, and in this case the data is processed using qualitative analysis. Based on the results of the study, the factors that cause children to commit crimes of physical violence which result in death are due to several factors, both internal and external factors. Criminal liability by children who commit physical violence resulting in death can be seen from the provisions in Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code, as the criminal responsibility is imposed on children when the child is proven to have fulfilled the criminal elements in the form of mistakes made by children, violence The physical violence that was done was done by the child, and the victims who were victims of physical violence were known to have died during or after the physical violence was carried out. The application of sanctions to children who commit acts of physical violence resulting in death, namely imposing prison sanctions on children, therefore, is sentenced to 4 years in prison.
The Dilemma of Handling Cases of Child Copulation: Obstacles, Strategies, and Gorontalo Protection Mointi, Nurul Ananda Sahwa; U. Puluhulawa, Moh. Rusdiyanto; Apripari, Apripari; Devi, Sri
Estudiante Law Journal VOL. 7 No. 2 JUNE 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v7i2.31615

Abstract

Cases of sexual intercourse involving minors are one of the legal challenges that require serious attention, both in terms of prosecution and protection of children's rights. The public prosecutor plays a key role in the prosecution of these cases, not only in drafting the indictment and laying charges, but also in safeguarding the rights of children as victims and perpetrators. This study aims to analyze the role of public prosecutors in the prosecution of cases of child sexual intercourse and the obstacles faced in the prosecution process. The research method used is a qualitative approach with an empirical study, collecting data through interviews with public prosecutors and other related parties, as well as analyzing case documents. The results showed that prosecutors at the Gorontalo District Public Prosecutor's Office faced a number of internal obstacles, such as limited human resources competent in handling juvenile cases, as well as a lack of training related to child psychology and rehabilitative approaches. In addition, external obstacles faced are the legal culture of the community that does not fully support the protection of children's rights, as well as the social stigma against children involved in criminal acts. This study suggests the need for increased training for prosecutors in handling children's cases, as well as the importance of socialization to the community regarding the protection of children's rights. With these efforts, it is hoped that the prosecution of child sexual abuse cases can be more effective and fair.
The Legal Standing and Regulation of Legal Counsel for Members of the Indonesian National Police Rasyid, Rahmat Eka Putra; W. Badu, Lisnawaty; Apripari, Apripari
Estudiante Law Journal VOL. 7 No. 2 JUNE 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v7i2.31652

Abstract

This article aims to analyze the regulation of legal counsel within the profession of the Indonesian National Police (Polri), as well as to examine the legal basis that enables Polri to provide legal assistance. This study adopts a normative legal research method, utilizing statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through document studies and analyzed prescriptively. The findings indicate that the role of legal counsel in Indonesia is generally governed by Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and Article 1 paragraph (13) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). However, Polri also has its own internal regulations regarding legal counsel, particularly Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 2 of 2017 on the Procedures for Providing Legal Assistance by Polri, especially Article 1 paragraph (6) and Article 5 paragraph (2). This regulatory framework raises juridical issues as it is not fully aligned with the provisions of the Advocates Law, particularly Article 3 paragraph (1) letter c, which stipulates that only licensed advocates have the right to provide legal services. Therefore, a legal review of conflicting norms is necessary to ensure legal certainty and to prevent overlapping authority between the advocate profession and legal counsel within Polri.
Determination Of The Judges Freedom In Indonesia On The Straf Minimum Rules IMRAN, Suwitno Y; APRIPARI, Apripari
Protection: Journal Of Land And Environmental Law Vol. 1 No. 1 (2022): Protection: Journal Of Land And Environmental Law. (July – October 2022)
Publisher : Indonesia Strategic Sustainability

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.6 KB) | DOI: 10.38142/pjlel.v1i1.281

Abstract

Limiting the freedom of judges in expressing legal logics in each particular case will only hinder the process of seeking true values of justice. This freedom does not mean being free without being accompanied by legal responsibilities. the philosophical aspect of the principle of freedom of judges, and the ideal model for the application of the principle of freedom of judges in Indonesia in the minimum rules straf system, is the subject that will be discussed in this article. The normative research method used in this article uses a statutory, historical and conceptual approach and uses primary and secondary legal materials that are presented descriptively. The conclusion obtained confirms that the aspect of judges' freedom philosophically in principle begins with the application of the division of powers namely, legislative, executive and judicial which is the philosophical basis that the judicial branch of power is an independent branch of power and judges have the freedom to make interpretations, legal findings based on the conscience and conviction of the judge. As for the straf minimum rules case, the ideal model for implementing the principle of judge freedom can be realized through the theory of balance, namely that judges in deciding cases are not based on the context of laws and regulations and must consider aspects of the judge's belief even though the decision is contrary to the law, but as long as it is related to the judge's belief, then it can be justified on the basis of the judge's freedom.
Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Potale, Mutiara; M. Wantu, Fence; Apripari
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i1.130

Abstract

This study aims to analyze disparities in judges' rulings regarding defamation crimes through social media by comparing Verdict No. 21/Pid.Sus/2020/PN.Lbo (3 months imprisonment) and No. 45/Pid.Sus/2022/PN.Lbo (4 months conditional sentence), using normative legal research methods through comparative analysis of verdicts. The results show that although both cases share similar legal elements under Article 27 paragraph (3) of the ITE Law, with defendants being first-time offenders who expressed remorse, there were significant sentencing disparities in terms of penalty types (immediate vs. conditional) and duration. The findings reveal that these disparities are influenced by three main factors: (1) the flexibility of the ITE Law which lacks minimum sentencing guidelines, (2) judges' subjective considerations based on Article 5 of the Judicial Power Law that account for societal justice values and trial facts, and (3) individual defendant characteristics such as age, legal history, and reconciliation efforts. The study concludes that sentencing disparities result from complex interactions between the ITE Law's unclear sentencing boundaries, judicial discretion, and personal defendant factors, necessitating clearer sentencing guidelines in the ITE Law and more measurable judicial considerations to establish legal certainty.
Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mohamad Agil Monoarfa; Suwitno Y. Imran; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1178

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menyajikan data berdasarkan fakta lapangan, kemudian dianalis secara dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Kepolisian Resort Kotamobagu yaitu melakukan penanggulangan secara preventif sebagai tindakan maupun kegiatan yang dilakukan guna mencegah semakin banyak korban, yang diakibatkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penanggulangan secara preventif dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU PKDRT. Berdasarkan hal itu, maka upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Kotamobagu melalui Unit PPA yakni mengadakan penyuluhan pada masyarakat tiap 2 kali dalam setahun khusus berkenaan dengan KDRT. Selanjutnya penanggulangan secara represif yang merupakan segala upaya yang dilakukan unit PPA Polres Kotamobagu dalam bentuk pelayanan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan menerima laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Kemudian meneruskan aduan tersebut ke Reskrim bagian Unit PPA guna dilakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan hingga pelimpahan ke Kejaksaan, yang sebelumnya diadakan pula upaya RJ
Faktor Yang Mempengaruhi Penanganan Pemalsuan Data Pribadi Pada Pemilihan Umum Zulkifli Suratinoyo; Moh. Rusdiyanto Puluhulawa; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1740

Abstract

Pemalsuan data pribadi dalam pemilihan umum merupakan ancaman serius terhadap integritas demokrasi karena dapat mengganggu keabsahan hasil dan mencederai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan pemalsuan data pribadi, dengan fokus pada peran masyarakat, infrastruktur, dan kapasitas lembaga penegak hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik kualitatif, melalui wawancara dan studi dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan data terjadi secara berulang akibat kelemahan dalam sistem pengawasan, minimnya literasi hukum publik, ketidakterpaduan sistem verifikasi data, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Selain itu, tekanan politik, keterbatasan waktu penanganan, dan belum adanya sistem terpadu turut memperburuk situasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis, pengembangan sistem digital terintegrasi berbasis biometrik, peningkatan kompetensi pengawas, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu untuk menciptakan proses elektoral yang adil, jujur, dan terpercaya.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Abdul Madjid Ade Sathya Sanathana Ishwara Adriani A.L Gula Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Aristama Mega Jaya Badu, Lisnawaty W. Bahua, Salwa Salsabilah Cahyani Tute Churniawan, Erifendi Churniawan, Erifendi Dewi Nuramanah Matte Dian Ekawaty Ismail Dolot Alhasni Bakung Erifendi Churniawan Farida Tuharea Fatmawaty Thalib Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fikri, Moh. Gita Septiani Abdullah Hadju, Zainal Abdul Aziz Ibrahim, Erni R. Ilawadini, Nengah Imran, Switno Yutye Inayah Dzulhijjah Asril Irlan Puluhulawa Irsan Irsan Ishwara, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Ade Sathya Sanathana Jahati, Nurdiana S.M. Jaya, Aristama Mega Jaya, Aristama Mega Jufryanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Kaku, Rismanto Lisnawaty W. Badu Maku, Dwi Citra Maharani Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahma Y. Mantali, Avelia Rahmah Y Maria Yeti Andrias Moh Ikbal Moh. Elson I.M.Tandesa Moh. R.U. Puluhulawa Moh. Rusdiyanto Puluhulawa Moha, Rivaldi Mohamad Agil Monoarfa Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Nurul Hajj Dhuhakusuma Harun Mohammad AbdAllah Alshawabkeh Mohammad Hakim Pratama Rahim Mointi, Nurul Ananda Sahwa Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammad Fadlan Ali Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nurikah, Nurikah Nurul Fazri Elfikri Nurwahyudin, Dindin S Piloto, Ainun Potale, Mutiara Rasyid, Rahmat Eka Putra Sabihi, Abdul Rizky Sarson, Moh Taufiq Zulfikar Siti Nurlaila A. Imani Sri Devi, Sri Sri Nanang Meiske Kamba Sri Olawati Suaib Suwitno Yutye Imran Swarianata, Vivi U. Puluhulawa, Moh. Rusdiyanto Vifi Swarianata Widitsani, Fiddar Bidawan Wirnangsi Puluhulawa Yassine, Chami Yulianus Payzon Aituru Zainal Hadju Zamroni Abdussamad Zulkifli Zulkifli Suratinoyo