Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.306
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Al-Mizan (e-Journal) Jurnal Penelitian Hukum De Jure Dialogia Iuridica Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Abdidas Jurnal Suara Hukum UNISKA LAW REVIEW Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Mandiri Protection: Journal Of Land And Environmental Law Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan SASI Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Apripari, Apripari
Faculty Of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Potale, Mutiara; M. Wantu, Fence; Apripari
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i1.130

Abstract

This study aims to analyze disparities in judges' rulings regarding defamation crimes through social media by comparing Verdict No. 21/Pid.Sus/2020/PN.Lbo (3 months imprisonment) and No. 45/Pid.Sus/2022/PN.Lbo (4 months conditional sentence), using normative legal research methods through comparative analysis of verdicts. The results show that although both cases share similar legal elements under Article 27 paragraph (3) of the ITE Law, with defendants being first-time offenders who expressed remorse, there were significant sentencing disparities in terms of penalty types (immediate vs. conditional) and duration. The findings reveal that these disparities are influenced by three main factors: (1) the flexibility of the ITE Law which lacks minimum sentencing guidelines, (2) judges' subjective considerations based on Article 5 of the Judicial Power Law that account for societal justice values and trial facts, and (3) individual defendant characteristics such as age, legal history, and reconciliation efforts. The study concludes that sentencing disparities result from complex interactions between the ITE Law's unclear sentencing boundaries, judicial discretion, and personal defendant factors, necessitating clearer sentencing guidelines in the ITE Law and more measurable judicial considerations to establish legal certainty.
Mengurai Dilema Penegakan Denda Tindak Pidana Umum: Studi Kritis Peran Kejaksaan Negeri Boalemo Salwa Salsabilah Bahua; Imran, Suwitno Yutye; Apripari
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 1: Maret (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan denda dalam tindak pidana umum di Indonesia, khususnya di Kejaksaan Negeri Boalemo, menghadirkan tantangan baik dari segi teknis maupun etika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Kejaksaan Negeri Boalemo dalam memaksimalkan pembayaran denda dan mengeksplorasi dilema etika serta efektivitas penegakan denda yang diterapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris, yang mengandalkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun denda dimaksudkan untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan dan mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana, penegakan denda di Kejaksaan Negeri Boalemo terkendala oleh faktor sosial-ekonomi terpidana. Banyak terpidana yang berasal dari kalangan miskin, yang kesulitan memenuhi kewajiban membayar denda, dan memilih menjalani pidana kurungan sebagai alternatif. Selain itu, penelusuran aset yang kurang maksimal menyebabkan banyak terpidana yang tidak menjalani kewajiban denda. Dilema etika muncul ketika denda yang terlalu besar tidak sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, terutama bagi terpidana yang tidak mampu membayar. Penelitian ini menyarankan agar Kejaksaan Negeri Boalemo menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel, seperti pembayaran denda bertahap atau penggantian dengan kerja sosial untuk terpidana yang tidak mampu membayar, guna menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif.
Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mohamad Agil Monoarfa; Suwitno Y. Imran; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1178

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menyajikan data berdasarkan fakta lapangan, kemudian dianalis secara dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Kepolisian Resort Kotamobagu yaitu melakukan penanggulangan secara preventif sebagai tindakan maupun kegiatan yang dilakukan guna mencegah semakin banyak korban, yang diakibatkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penanggulangan secara preventif dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU PKDRT. Berdasarkan hal itu, maka upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Kotamobagu melalui Unit PPA yakni mengadakan penyuluhan pada masyarakat tiap 2 kali dalam setahun khusus berkenaan dengan KDRT. Selanjutnya penanggulangan secara represif yang merupakan segala upaya yang dilakukan unit PPA Polres Kotamobagu dalam bentuk pelayanan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan menerima laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Kemudian meneruskan aduan tersebut ke Reskrim bagian Unit PPA guna dilakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan hingga pelimpahan ke Kejaksaan, yang sebelumnya diadakan pula upaya RJ
Faktor Yang Mempengaruhi Penanganan Pemalsuan Data Pribadi Pada Pemilihan Umum Zulkifli Suratinoyo; Moh. Rusdiyanto Puluhulawa; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1740

Abstract

Pemalsuan data pribadi dalam pemilihan umum merupakan ancaman serius terhadap integritas demokrasi karena dapat mengganggu keabsahan hasil dan mencederai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan pemalsuan data pribadi, dengan fokus pada peran masyarakat, infrastruktur, dan kapasitas lembaga penegak hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik kualitatif, melalui wawancara dan studi dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan data terjadi secara berulang akibat kelemahan dalam sistem pengawasan, minimnya literasi hukum publik, ketidakterpaduan sistem verifikasi data, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Selain itu, tekanan politik, keterbatasan waktu penanganan, dan belum adanya sistem terpadu turut memperburuk situasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis, pengembangan sistem digital terintegrasi berbasis biometrik, peningkatan kompetensi pengawas, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu untuk menciptakan proses elektoral yang adil, jujur, dan terpercaya.
Implementasi Kebijakan Preventif Polresta Gorontalo Kota Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Ibu Tiri Ibrahim, Erni R.; Ekawaty Ismail, Dian; Apripari, Apripari
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v3i2.113

Abstract

This study aims to analyze the implementation of preventive policies by the Gorontalo City Police in handling cases of child abuse by stepmothers, as well as to identify factors that hinder and opportunities for strengthening these policies in the future. The background of this study is based on the increasing number of cases of violence against children in the family environment, particularly by stepmothers, which have serious physical and psychological impacts on the victims. This phenomenon requires a strategic response from law enforcement agencies and all elements of society to create an effective child protection system. The method used is empirical legal research with a sociological-legal approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with perpetrators, victims, and investigators from the Women and Children Protection Unit (UPPA) of the Gorontalo City Police Department, while secondary data was collected through literature review and documentation. Analysis was conducted using a descriptive qualitative approach to organize and interpret field data based on applicable legal theories and principles. The research findings indicate that the Gorontalo City Police Department has implemented various preventive strategies, such as legal awareness campaigns and education, restorative approaches, the establishment of reporting centers and hotlines for child abuse, collaboration with non-governmental organizations, and the optimization of the Community Guidance Unit (BINMAS). These efforts have proven to increase public awareness and strengthen the child protection system, although they still face challenges such as limited resources, low public participation, and uneven legal education. This study has yielded positive outcomes, including a community-based child abuse prevention model and multi-sectoral collaboration that can be adopted in other regions. Recommendations for further research include a more in-depth study of power dynamics within stepfamilies, the effectiveness of community interventions, and the optimization of digital technology in reporting and supporting victims of child abuse.
Constitutional Amendment in the e-Democracy Era: Experience Constitutional “Crowdsourcing” from Iceland and Challenges for Indonesia Nggilu, Novendri; Zulkifli; Yassine, Chami; Apripari; Kaluku, Julisa Aprilia; Mohammad AbdAllah Alshawabkeh
Jurnal Suara Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v7n2.p298-327

Abstract

The growing interest in constitutional reform has drawn attention to crowdsourcing as an innovative method for increasing public involvement. This approach, successfully implemented in Iceland, contrasts sharply with the traditionally elitist processes seen in many other countries, including Indonesia. This article investigates the potential of applying a crowdsourced model to Indonesia’s future constitutional amendment processes. Using a statutory and comparative legal method, the study analyzes the Icelandic experience to draw insights for the Indonesian context. The research finds that Indonesia's constitutional amendment process has historically marginalized public participation, lacking transparency and inclusivity. In contrast, Iceland's model demonstrates that structured digital engagement can produce a more democratic and representative outcome. This study offers two key contributions: first, it highlights the normative shift introduced by digital constitutionalism; second, it underscores the importance of designing hybrid models that blend conventional and digital mechanisms. While promising, the implementation of such a model in Indonesia faces significant obstacles, including digital inequality, manipulation risks from political buzzers, and the ethical challenges of AI-mediated discourse. These findings suggest that any future reform must be carefully tailored to local conditions, ensuring both accessibility and legitimacy
Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial di Gorontalo Piloto, Ainun; U. Puluhulawa, Fenty; Apripari
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 3 No. 3 (2025): September
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v3i3.2005

Abstract

The rampant circulation of illegal cosmetics through social media, which is difficult to monitor, poses a serious challenge to consumer protection and the effectiveness of law enforcement in Indonesia. This study aims to analyze the positive legal regulations regarding the sale and purchase of illegal cosmetics via social media and identify factors that hinder law enforcement in Gorontalo City. The phenomenon of the rampant circulation of illegal cosmetics via social media poses a serious challenge, primarily due to the dynamic and difficult-to-monitor nature of digital media. The research method used is an empirical legal approach, with data collection through observation and interviews with Gorontalo BPOM officers and a review of relevant laws and regulations such as the Health Law, the Consumer Protection Law, the ITE Law, and BPOM Regulation No. 18 of 2015. The results of the study indicate that although regulations are available, implementation in the field still faces various obstacles such as a weak deterrent effect, limited human resources and technology, and low public awareness. The conclusion of this study emphasizes the importance of regulatory reform, strengthening the digital capacity of regulatory agencies, and cross-sector collaboration to create more effective legal protection for consumers in the era of digital commerce.
Co-Authors Abdul Madjid Ade Sathya Sanathana Ishwara Adriani A.L Gula Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Aristama Mega Jaya Avelia Rahmah Y Mantali Badu, Lisnawaty W. Churniawan, Erifendi Dewi Nuramanah Matte Dian Ekawaty Ismail Dolot Alhasni Bakung Erifendi Churniawan Farida Tuharea Fatmawaty Thalib Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Hadju, Zainal Abdul Aziz Ibrahim, Erni R. Ilawadini, Nengah Imran, Switno Yutye Irlan Puluhulawa Irsan Irsan Ishwara, Ade Sathya Sanathana Jahati, Nurdiana S.M. Jaya, Aristama Mega Jufryanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Karlin Z. Mamu Lisnawaty W. Badu Maku, Dwi Citra Maharani Mantali, Avelia Rahmah Y Maria Yeti Andrias Moh. Elson I.M.Tandesa Moh. Fikri Moh. R.U. Puluhulawa Moh. Rusdiyanto Puluhulawa Mohamad Agil Monoarfa Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohammad AbdAllah Alshawabkeh Mohammad Hakim Pratama Rahim Mointi, Nurul Ananda Sahwa Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammad Fadlan Ali Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nurikah, Nurikah Nurul Fazri Elfikri Piloto, Ainun Potale, Mutiara Rasyid, Rahmat Eka Putra Sabihi, Abdul Rizky Salwa Salsabilah Bahua Sarson, Moh Taufiq Zulfikar Siti Nurlaila A. Imani Sri Devi, Sri Sri Nanang Meiske Kamba Sri Olawati Suaib Suwitno Yutye Imran U. Puluhulawa, Moh. Rusdiyanto Vifi Swarianata Vivi Swarianata Widitsani, Fiddar Bidawan Wirnangsi Puluhulawa Yassine, Chami Yulianus Payzon Aituru Zainal Hadju Zamroni Abdussamad Zulkifli Zulkifli Suratinoyo