Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.718
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Al-Mizan (e-Journal) Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jambura Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Abdidas Jurnal Suara Hukum UNISKA LAW REVIEW Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Mandiri Protection: Journal Of Land And Environmental Law Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Jurnal Hukum Bisnis Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan SASI Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Dialogia Iuridica Journal of Law Perspectives Review
Apripari, Apripari
Faculty Of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
The Legality of Brushing Practices in the Viewpoint of Consumer Protection Law and Telematics Law Swarianata, Vifi; Puluhulawa, Jufryanto; Apripari, Apripari; Kaku, Rismanto; Puluhulawa, Irlan
Jambura Law Review VOLUME 5 NO. 2 JULY 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v5i2.24040

Abstract

Instant profit-making patterns have been established by the current online purchasing and selling practices. For example, brushing is the activity of internet retailers or merchants fabricating favorable reviews or fraudulent endorsements to boost the reputation of their goods or services. When a customer receives a product or service that falls short of their expectations, brushing can be harmful. This study aims to investigate the legality of online buying and selling in Indonesia, specifically the practice of "brushing," or using fictitious orders, reviews, and buyers.  The methods used are Statute Approach, Case Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach, Theoretical Approach.   The findings indicated that, from the standpoint of Indonesian telematics and consumer protection legislation, brushing activities frequently contravene a number of relevant rules and laws. As a result, brushing may be deemed unlawful in Indonesia and subject to penalties based on relevant legislation. In order to prevent brushing activities, it is critical that the government and regulatory agencies bolster law enforcement, protect consumers from brushing practices, and inform consumers of their rights in this regard. Enforcing stringent regulations and ensuring their efficient implementation are crucial for safeguarding consumers and upholding the integrity of Indonesia's online ecosystem.
TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN BUOL Fikri, Moh.; Puluhulawa, Fenty U.; Apripari, Apripari
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 6 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Juni 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/nwq1am71

Abstract

Penelitian ini mengkaji proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Buol. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terkait kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Mekanisme penegakan hukum di Kabupaten Buol, pertama, mengacu pada UU Perlindungan Anak Pasal 81 dan Pasal 82 sebagai norma dasar penyelesaian. Kedua, penerapan sanksi kebiri kimia pada pelaku tindak pidana pencabulan tertentu. Ketiga, pihak Polres Buol melakukan mitigasi melalui sosialisasi dan berbagai metode lainnya yang dianggap efektif. Penelitian ini menemukan beberapa hambatan dalam proses penegakan hukum, di antaranya adalah kurangnya saksi Pekerja Sosial (Peksos) di Kabupaten Buol, penyelesaian kasus secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada pihak Polres Buol, dan kurangnya kerjasama dari korban saat diminta keterangan. Proses penegakan hukum harus dilakukan dengan tepat dan benar dengan memperhatikan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak serta UU tentang Hak Asasi Manusia. Peningkatan peran dari semua pihak dan pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, pemberian keadilan yang proporsional juga perlu diberikan kepada anak dengan alasan bahwa mereka merupakan kelompok yang rentan.
Optimalisasi Pendapatan Asli Desa Huntulohulawa Melalui Pembentukan Regulasi dalam Mewujudkan Ketahanan Desa Tome, Abdul Hamid; Apripari, Apripari; Nurwahyudin, Dindin S
Jurnal Abdidas Vol. 6 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v6i5.1232

Abstract

Pendapatan asli desa yang belum dioptimalkan, bahkan belum memiliki dasar hukum berupa peraturan desa dalam pemanfaatan potensi desa menjadi salah satu persoalan perokonomian desa. Dalam kondisi saat ini, memang dibentuk Koperasi Desa merah Putih yang menjadi program pemerintah pusat. Namun demikian, hal tersebut juga belum mampu menjamin pendapatan asli desa meningkat serta memiliki kekuatan hukum dalam pemanfaatan potensi desa yang berbasis regulasi di desa. Persoalan ini kemudian melahirkan gagasan solusi yang dirangkaikan dalam bentuk pelaksanaan KKN Tematik dengan beberapa kegiatan, yakni: a. Pemetaan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa; b. Penyusunan Draft Peraturan Desa Tentang Pendapatan Asli Desa; c. Penyuluhan Hukum tentang Pemanfaatan Potensi Desa.Program yang direncanakan pada dasarnya berjalan dengan baik dan lancar. Penyuluhan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat dan perangkat desa mengenai pentingnya dasar hukum dalam pengelolaan BUMDes serta kaitannya dengan Pendapatan Asli Desa. Sementara itu, proses penyusunan Peraturan Desa juga berjalan dengan melibatkan banyak pihak sehingga menghasilkan aturan yang sah dan dapat menjadi landasan kuat bagi BUMDes ke depan. Secara keseluruhan, program ini tidak hanya berhenti pada pelaksanaan, tetapi juga meninggalkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dari sisi regulasi, tata kelola desa, maupun dukungan terhadap potensi wisata dan pembangunan.
Mengurai Dilema Penegakan Denda Tindak Pidana Umum: Studi Kritis Peran Kejaksaan Negeri Boalemo Bahua, Salwa Salsabilah; Imran, Suwitno Yutye; Apripari, Apripari
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 1: Maret (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i1.431

Abstract

Penegakan denda dalam tindak pidana umum di Indonesia, khususnya di Kejaksaan Negeri Boalemo, menghadirkan tantangan baik dari segi teknis maupun etika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Kejaksaan Negeri Boalemo dalam memaksimalkan pembayaran denda dan mengeksplorasi dilema etika serta efektivitas penegakan denda yang diterapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris, yang mengandalkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun denda dimaksudkan untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan dan mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana, penegakan denda di Kejaksaan Negeri Boalemo terkendala oleh faktor sosial-ekonomi terpidana. Banyak terpidana yang berasal dari kalangan miskin, yang kesulitan memenuhi kewajiban membayar denda, dan memilih menjalani pidana kurungan sebagai alternatif. Selain itu, penelusuran aset yang kurang maksimal menyebabkan banyak terpidana yang tidak menjalani kewajiban denda. Dilema etika muncul ketika denda yang terlalu besar tidak sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, terutama bagi terpidana yang tidak mampu membayar. Penelitian ini menyarankan agar Kejaksaan Negeri Boalemo menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel, seperti pembayaran denda bertahap atau penggantian dengan kerja sosial untuk terpidana yang tidak mampu membayar, guna menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif.
Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Resort Gorontalo Kota Mohammad Hakim Pratama Rahim; Dian Ekawaty Ismail; Apripari Apripari
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 2 (2024): April: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i2.1691

Abstract

This research aims to determine the implementation of restorative justice in narcotics crimes at the Gorontalo City Resort Police, based on the title raised in this research. This research uses empirical legal research, because this research is based on the reciprocal relationship between law and other institutions. It is said to be empirical because it is based on real data or facts. This research aims to look for primary data or what can also be called field data on the implementation of restorative justice in drug crimes. The results of this research show that the implementation of restorative justice in drug crimes is not solely for all drug users, but there are several provisions in accordance with Perpol number 8 of 2001. The provisions so that restorative justice can be carried out include: the person is not involved in a drug network, drugs that are there is only personal use, not resale, not a resinipis, namely a second arrest, and the evidence does not exceed the amount and so on. So apart from these provisions, RJ cannot be carried out. In accordance with prosecutor's guidelines number 18 of 2021 concerning the resolution of handling criminal cases for victims of narcotics abuse, it is carried out through rehabilitation with a restorative justice approach. Apart from that, the obstacles in implementing restorative justice, according to information, are several factors, namely internally, namely obstacles in the BNN reporting or assessment process due to inappropriate time, namely exceeding the 3x24 hour time frame, and external factors, namely the lack of cooperation with the community, which causes delays in reporting. and when the arrest was made, the perpetrators did not admit that the items belonged to them, so 2 witnesses were needed in the form of the local RT head so that the process could continue.
URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA MEDIASI DESA Abdussamad, Zamroni; Bakung, Dolot Alhasni; Muhtar, Mohamad Hidayat; Apripari, Apripari; Puluhulawa, Jufryanto; Moha, Rivaldi; Mantali, Avelia Rahma Y.; Swarianata, Vivi
MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment Vol. 1 No. 4 (2024): MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, JULI 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cd899x93

Abstract

Keberadaan lembaga penyelesaian sengketa di tingkat desa merupakan hal  yang penting dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, selain sebagai sarana guna meminimalisir dampak sosial yang timbul pasca terjadinya sengketa. Maka dari itu, kegiatan ini dilakukan untuk menjawab (1) Bagaimana konsep Mediasai di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo  ? dan (2) Bagaimana implementasi proses Mediasi oleh Mediator yang di perankan Lembaga Mediasi Desa ?. metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa penyuluhan dan sosialisasi. Hasil kegiatan menunjukkan dibutuhkan berbagai regulasi di antaranya berupa peraturan desa agar eksistensi lembaga penyelesaian sengketa terutama dari segi kelembagaan dan minat atau tingkat kepercayaan masyarakat terpelihara dengan baik di masa mendatang. Pengabdian ini dilakukan dengan cara mendeskripsi berbagai aspek tentang topik monitoring dan evalusai yang kemudian diakhiri dengan sesi diskusi. Diperoleh hasil bahwa draft peraturan Desa Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo tentang Lembaga Mediasi.
Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pidana Illegal Mining: Menelisik Akar Disparitas Putusan di Peradilan Cahyani Tute; Fenty U. Puluhulawa; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2563

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara pidana pertambangan tanpa izin (illegal mining) untuk menelisik akar terjadinya disparitas putusan pada dua perkara kasasi Mahkamah Agung: 1502 K/Pid.Sus/2023 dan 2058 K/Pid.Sus/2023 yang sama-sama berlokasi di Bone Bolango dan melibatkan warga negara Tiongkok. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan putusan, berpijak pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman serta nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hasil kajian menunjukkan enam sumber utama disparitas: perbedaan kualitas fakta dan alat bukti; perbedaan penafsiran unsur melawan hukum (formil vs materiel); perbedaan penilaian mens rea/kesengajaan; variasi penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (penyertaan); penggunaan judicial discretion yang berbeda (restriktif vs teleologis); serta ketiadaan pedoman pemidanaan khusus Minerba. Putusan 1502 menitikberatkan ketiadaan keterlibatan langsung dan keraguan pembuktian, sedangkan putusan 2058 menilai rangkaian perbuatan ekonomis sebagai partisipasi aktif yang memenuhi unsur delik. Implikasi yuridisnya adalah menurunnya prediktabilitas putusan dan efek jera. Rekomendasi meliputi penyusunan SEMA/PERMA pedoman pemidanaan Minerba, peningkatan kompetensi hakim melalui pelatihan tematik, penguatan kualitas penyidikan dan pembuktian, serta konsolidasi yurisprudensi melalui mekanisme kamar agar tercipta konsistensi dan akuntabilitas penegakan hukum.
Efektivitas Penanggulangan Kasus Narkoba oleh Kepolisian Resort Tolitoli: Telaah terhadap Dinamika Penegakan Hukum dan Upaya Preventif di Kabupaten Tolitoli Moh Ikbal; Dian Ekawaty Ismail; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2567

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas penanggulangan kasus narkoba oleh Kepolisian Resort Tolitoli di Kabupaten Tolitoli dengan fokus pada dinamika penegakan hukum serta upaya preventif dan rehabilitasi. Data empiris menunjukkan tren peningkatan jumlah kasus narkoba yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024, menandakan pengaruh jaringan sindikat narkoba yang terorganisir dan kesulitan aparat dalam mengoptimalkan pengawasan wilayah yang luas dan rawan. Selain upaya represif, program preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada generasi muda telah dijalankan, namun perlu dikembangkan dengan metode yang lebih inovatif dan cakupan yang lebih luas. Di sisi rehabilitasi, meski telah tersedia, efektivitasnya masih terbatas karena tingginya angka kekambuhan, stigma sosial, serta keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional. Studi ini merekomendasikan pendekatan holistik dan sinergis antar lembaga dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan peran masyarakat, serta dukungan kebijakan yang lebih progresif demi mewujudkan penanggulangan narkoba yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Tolitoli
Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif dalam Pembinaan Anak Binaan: Analisis Pasal 85 UU SPPA di LPKA Kelas IIA Gorontalo Inayah Dzulhijjah Asril; Lisnawaty W. Badu; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2568

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam konteks pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Gorontalo. Sistem ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana anak dari model retributif menuju keadilan restoratif dan rehabilitatif yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pusat kebijakan. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan praktik lapangan, dengan data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Gorontalo telah melaksanakan berbagai program pembinaan kepribadian dan kemandirian melalui pendidikan keagamaan, pelatihan vokasional, serta kemitraan strategis dengan lembaga pelatihan lokal. Namun, efektivitas pembinaan masih menghadapi tiga hambatan utama, yaitu kevakuman regulasi terkait residivis anak, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, serta stigma sosial masyarakat terhadap anak binaan. Hambatan terakhir ini terbukti paling signifikan dalam menggagalkan proses reintegrasi sosial, sehingga keberhasilan rehabilitasi anak tidak hanya ditentukan oleh sistem hukum, tetapi juga oleh penerimaan sosial yang manusiawi dan berkelanjutan.
Crypto Crime: Rekonstruksi Kualifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Era Digital Hukum Indonesia Mohamad Nurul Hajj Dhuhakusuma Harun; Suwitno Yutye Imran; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2651

Abstract

Perkembangan teknologi finansial digital, khususnya penggunaan cryptocurrency, telah menciptakan tantangan besar bagi sistem hukum pidana di Indonesia. Karakteristik mata uang kripto yang bersifat anonim, terdesentralisasi, dan lintas batas menjadikannya sarana potensial dalam praktik pencucian uang modern. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum mampu menjawab kompleksitas kejahatan berbasis aset digital, sehingga diperlukan rekonstruksi pengaturan hukum secara normatif dan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan pencucian uang menggunakan cryptocurrency serta urgensi pembaruan regulasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan perluasan definisi harta kekayaan dalam UU TPPU agar mencakup aset digital, pengaturan terhadap penyedia layanan aset virtual, dan pengakuan terhadap bukti elektronik blockchain. Selain itu, peningkatan kapasitas teknologi dan keahlian aparat penegak hukum menjadi elemen penting dalam menegakkan hukum pidana di era digital. Dengan demikian, reformulasi hukum pidana yang adaptif dan berbasis teknologi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang responsif, transparan, dan efektif dalam mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang berbasis cryptocurrency di Indonesia. 
Co-Authors Abdul Hamid Tome Abdul Madjid Ade Sathya Sanathana Ishwara Adriani A.L Gula Afini Maulana Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Akbar Hidayatullah Daud Aristama Mega Jaya Asyawati Kasim Bahua, Salwa Salsabilah Cahyani Tute Churniawan, Erifendi Dewi Nuramanah Matte Dian Ekawaty Ismail Dolot Alhasni Bakung Dungga, Weny Almorafid Erifendi Churniawan Farida Tuharea Fatmawaty Thalib Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fikri, Moh. Fitran Amrain Gita Septiani Abdullah Hadju, Zainal Abdul Aziz Heru Kurniawan Ibrahim, Erni R. Ilawadini, Nengah Imran, Switno Yutye Inayah Dzulhijjah Asril Irlan Puluhulawa Irsan Irsan Ishwara, Ade Sathya Sanathana Jaya, Aristama Mega Jufryanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Kaku, Rismanto Lisnawaty W. Badu Maku, Dwi Citra Maharani Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahma Y. Mantali, Avelia Rahmah Y Maria Yeti Andrias Moh Ikbal Moh. Elson I.M.Tandesa Moh. R.U. Puluhulawa Moh. Rusdiyanto Puluhulawa Moha, Rivaldi Mohamad Agil Monoarfa Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Nurul Hajj Dhuhakusuma Harun Mohammad AbdAllah Alshawabkeh Mohammad Hakim Pratama Rahim Mointi, Nurul Ananda Sahwa Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammad Fadlan Ali Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nurdiana S.M. Jahati Nurikah, Nurikah Nurul Fazri Elfikri Nurwahyudin, Dindin S Pakaya, Putri Regina S Piloto, Ainun Potale, Mutiara Ramadhan Usman Rasyid, Rahmat Eka Putra Sabihi, Abdul Rizky Sarson, Moh Taufiq Zulfikar Siti Aisyah A. Manangin Siti Nurlaila A. Imani Sri Devi, Sri Sri Nanang Meiske Kamba Sri Olawati Suaib Suwitno Yutye Imran Swarianata, Vivi U. Puluhulawa, Moh. Rusdiyanto Vifi Swarianata Widitsani, Fiddar Bidawan Wirnangsi Puluhulawa Yassine, Chami Yulianus Payzon Aituru Zainal Hadju Zamroni Abdussamad Zulkifli Zulkifli Suratinoyo