Garuda - Garba Rujukan Digital

Bunga Rampai APHA Indonesia: Melihat Covid-19 dari Perspektif Hukum Adat Windia, Wayan P.; Irianto, Sulistyowati; Wulansari, Chatarina Dewi; Rato, Dominikus; Pide, A Suriyaman Mustari; Sembiring, Rosnidar; Utomo, Laksanto; Sulastriyono, Sulastriyono; Hammar, Robert K.R; Syamsuddin, Syamsuddin; Rumkel, Nam; Adiasih, Ning; Tridewiyanti, Kunthi; Yulianti, Rina; Aida, Nur; Ardianto, Yosia
Jurnal Hukum Adat Indonesia 2020: Bunga Rampai APHA Indonesia: Melihat Covid-19 dari Perspektif Hukum Adat
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Ketika pertama kali diumumkan sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020 lalu oleh WHO jumlah infeksi di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 121.000. Indonesia masih merasa aman dari wabah virus yang sudah melumpuhkan sebagian negara-negara di dunia, Presiden Joko Widodo pada awal Maret lalu yang tadinya membuat masyarakat berada di zona nyaman, harus mengakui kekalahan dengan adanya laporan kasus covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus Corona. Penyebaran virus yang tak-pernah-disangka akan sampai di Indonesia itu hingga kini masih berlanjut. Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung mempekirakan pandemi ini akan mencapai puncaknya pada akhir Maret dan berakhir pada pertengahan April 2020. Bahkan dengan kedinamisan data yang ada, prediksi tersebut bisa saja berubah. Data ini tentunya bukan untuk membuat kepanikan di tengah masyarakat, namun lebih untuk membuat masyarakat waspada dan memberikan gambaran bagi pemerintah dalam penanganannya. Yakni penanganan secara kompehensif, khususnya untuk mencegah penyebaran yang lebih luas agar jumlah infeksi dapat ditekan. Kini sebaran Covid 19 makin luas dan menghawatirkan. Jumlah kasus orang yang terpapar Covid-19 di Indonesia pun terus meningkat dari hari ke hari. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai tanggal 28 April 2020 menyatakan ada sebanyak 9.511 orang positif, sembuh 1.254 orang sembuh, dan meninggal sebanyak 773 orang telah meninggal dunia akibat virus tersebut. Pemerintah memang telah menetapkan wabah Covid-19 itu sebagai bencana non alam dengan status sebagai bencana nasional berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Nasional. Pemerintah juga telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Di level daerah, masingmasing pemerintah daerah juga telah membentuk satuan tugas untuk menangani wabah Covid-19. Perluasan sebaran Covid 19 tersebut telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Dari aspek peraturan perundang-undangan, setidaknya Indonesia telah memiliki 2 (dua) Undang-undang dan 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penanganan wabah yaitu UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ketiga instrumen hukum tersebut belum terlalu lengkap diatur oleh peraturan teknis di bawahnya, terutama UU 6 Tahun 2018. Hal ini menjadi kendala dan urgen menjadi prioritas pemerintah. Untuk mencegah meluasnya sebaran Covid 19, Pemerintah-pun telah melakukan berbagi upaya untuk memutus mata rantai penularan virus Covid 19. Imbauan menggunakan masker, rajin mencuci tangan pakai sabun, social distancing, physical distancing, WFH, SFH, beribadah di rumah, sampai dengan penerapan PSBB. Namun nampaknya upaya pencegahan tersebut belum efektif sebagaimana yang diharapkan walaupun telah ada peraturan perundangundangan (hukum tertulis) yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Utilization of the IoT-based early warning system (EWS) for early detection of floods in Setu District, South Tangerang City Sejati, Wahyu; Adiasih, Ning; Djuana, Tjhwa Endang
Community Empowerment Forthcoming issue
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/ce.5484

Cisadane River is the largest river whose overflow often causes flooding in several locations in South Tangerang City. One of them is located in Pesona Serpong Housing, Setu District, South Tangerang City. The Cisadane Environmental Echo Community (GEMALA) is a community that cares about the sustainability of the Cisadane River. This community service aims to improve understanding of river maintenance and socialize the IoT-based Early Warning System (EWS) tool to the GEMALA community as an early flood detection tool. The method used is to use an ultrasonic sensor HC-SR04 which will measure the water level of the river and will send a signal via the Telegram messaging application. At the end of this activity, an IoT-based Early Warning System (EWS) tool was produced that could be utilized by the GEMALA community as an early flood detection tool.

PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PERKARA WARIS SESUAI ASAS KEADILAN Ning Adiasih
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 4, No 1 (2018): Januari – Juni 2018
Publisher : Departemen Hukum Perdata

The living law is a reﬂ ection of the community values as accommodated in Article 5(1) of Law No. 48 of 2009 concerning Judiciary Power, which encourages judges to ﬁ nd and apprehend the values of law and justice of the societies. Inheritance dispute settlement in Indonesia may give the judges some options to implement certain law because of the pluralistic pattern of Indonesian inheritance law. On the other hand, the judges may have function to complement statutory laws and may create new law through forming law or ﬁ nding law to be implemented on certain pending case. The judges must have a thorough knowledge and interpret the law applied on certain case. For instance when the deceased was a Moslem, while one of the heirs is a non-Muslim, the judges of religious court may decide that non-Muslim heir entitled to the bequest as wasiat wajibah. Likewise, the judges of district court may implement inheritance law of adat law or Civil Code. The pluralism of the sources of law in inheritance cases is quite a problem for the judges, therefore the Supreme Court has enacted a guidelines in Circular Letter No. MA/Kumdil/171/VK/1991, dated on 8 May 1991. This article will question the implementation of the guidelines.

STUDI PERBANDINGAN HUKUM TERKAIT KETENTUAN PENOLAKAN PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA DENGAN DI THAILAND Muhammad Mpu Samudra; Ning Adiasih
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 8, No 1 (2022): Januari - Juni 2022
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v8i1.173

Dalam UN Model Law terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat agar dapat dilakukannya penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 36 UN Model Law. Karena Indonesia belum mengadopsi UN Model Law, ketentuan tersebut dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak selengkap ketentuan dalam UN Model Law. Sedangkan Thailand telah mengadopsi UN Model Law dengan menggunakan Arbitration Act B.E. 2545. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana persamaan dan perbedaan antara ketentuan hukum arbitrase terkait penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia dengan Thailand, dan bagaimana ketentuan hukum dari UN Model Law mengenai hal tersebut, serta apakah Indonesia perlu memberlakukan ketentuan tersebut. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Persamaan antara ketentuan hukum arbitrase di Indonesia dengan di Thailand adalah terletak pada pemberlakuan putusan arbitrase internasional, kewenangan yang diberikan dalam penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dan mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional di kedua negara tersebut. Perbedaannya adalah terletak pada kewenangan yang diberikan dalam penolakan pelaksanaan putusan arbitrase domestik dan pembatalan putusan arbitrase. Dalam hal pemberlakuan ketentuan UN Model Law dalam hukum arbitrase di Indonesia, mengenai pembatalan putusan arbitrase, berdasarkan Pasal VI Konvensi NY/58, dasar kewenangan bagi para pihak dan pengadilan dalam UN Model Law dimungkinkan untuk diberlakukan di Indonesia melalui diskresi pengadilan. Terkait dengan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase, aturan hukum arbitrase Indonesia mengenai hal tersebut belum cukup lengkap. Oleh karena itu, ketentuan UN Model Law perlu diberlakukan di Indonesia.

PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PERKARA WARIS SESUAI ASAS KEADILAN Ning Adiasih
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 4, No 1 (2018): Januari – Juni 2018
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v4i1.63

The living law is a reﬂ ection of the community values as accommodated in Article 5(1) of Law No. 48 of 2009 concerning Judiciary Power, which encourages judges to ﬁ nd and apprehend the values of law and justice of the societies. Inheritance dispute settlement in Indonesia may give the judges some options to implement certain law because of the pluralistic pattern of Indonesian inheritance law. On the other hand, the judges may have function to complement statutory laws and may create new law through forming law or ﬁ nding law to be implemented on certain pending case. The judges must have a thorough knowledge and interpret the law applied on certain case. For instance when the deceased was a Moslem, while one of the heirs is a non-Muslim, the judges of religious court may decide that non-Muslim heir entitled to the bequest as wasiat wajibah. Likewise, the judges of district court may implement inheritance law of adat law or Civil Code. The pluralism of the sources of law in inheritance cases is quite a problem for the judges, therefore the Supreme Court has enacted a guidelines in Circular Letter No. MA/Kumdil/171/VK/1991, dated on 8 May 1991. This article will question the implementation of the guidelines.

STUDI PERBANDINGAN HUKUM TERKAIT KETENTUAN PENOLAKAN PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA DENGAN DI THAILAND Muhammad Mpu Samudra; Ning Adiasih
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 8, No 1 (2022): Januari - Juni 2022
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v8i1.173

Dalam UN Model Law terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat agar dapat dilakukannya penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 36 UN Model Law. Karena Indonesia belum mengadopsi UN Model Law, ketentuan tersebut dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak selengkap ketentuan dalam UN Model Law. Sedangkan Thailand telah mengadopsi UN Model Law dengan menggunakan Arbitration Act B.E. 2545. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana persamaan dan perbedaan antara ketentuan hukum arbitrase terkait penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia dengan Thailand, dan bagaimana ketentuan hukum dari UN Model Law mengenai hal tersebut, serta apakah Indonesia perlu memberlakukan ketentuan tersebut. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Persamaan antara ketentuan hukum arbitrase di Indonesia dengan di Thailand adalah terletak pada pemberlakuan putusan arbitrase internasional, kewenangan yang diberikan dalam penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dan mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional di kedua negara tersebut. Perbedaannya adalah terletak pada kewenangan yang diberikan dalam penolakan pelaksanaan putusan arbitrase domestik dan pembatalan putusan arbitrase. Dalam hal pemberlakuan ketentuan UN Model Law dalam hukum arbitrase di Indonesia, mengenai pembatalan putusan arbitrase, berdasarkan Pasal VI Konvensi NY/58, dasar kewenangan bagi para pihak dan pengadilan dalam UN Model Law dimungkinkan untuk diberlakukan di Indonesia melalui diskresi pengadilan. Terkait dengan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase, aturan hukum arbitrase Indonesia mengenai hal tersebut belum cukup lengkap. Oleh karena itu, ketentuan UN Model Law perlu diberlakukan di Indonesia.

Analisis Persamaan dan Perbedaan Putusan Penolakan Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 119/ Pdt.G /2015/PN.Yk dan Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Yk) Yosa Raynaldi Maruli; Ning Adiasih
Jurnal Hukum Adigama Vol 3, No 1 (2020): Jurnal Hukum Adigama
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/adigama.v3i1.8945

Based on the judge in making the decision not to see the three elements will reduce the value of justice. In Case Decision Number 119/Pdt.G/2019/ PN.Yk between Urip Mulyo Cooperative and Mr. Kuntjoro. the case of default by Mr. Kuntjoro against the Urip Mulyo Cooperative, where Mr. Kuntjoro borrowed Rp. 78,000,000 with an interest of 3% per month for 3 months starting from May 20, 2010 to August 20, 2010 and if Mr. Kuntjoro had not been able to repay his debts during 3 months, Mr. Kuntjoro was fined 1/1000 per day from the remaining amount of the delayed payment. In Case Decision No.36 / Pdt.G / 2014 / PN.Yk, between Oentoeng Soedianto Sastro Dipoero against his legal counsel named Banu Tjahjo Nugroho, S.H., whose principal matter was the cancellation of the Power of Attorney and Honorarium agreement. Based on the contents in this thesis, there are problems as to how the analysis of the similarities and differences in the Decision on Rejection of Default Lawsuits (Case Study: Yogyakarta District Court Decision No 119 / Pdt.G / 2015 / PN.Yk and No. 36 / Pdt.G / 2014 / PN .Yk).

ANALISIS ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERDATA NOMOR 304/PDT.G/2016/PN. BTM DITINJAU DARI ASAS ULTRA PETITA PETITUM PARTIUM DENGAN ADANYA TUNTUTAN SUBSIDAIR DALAM GUGATAN EX AEQUO ET BONO Indra Kho; Ning Adiasih
Jurnal Hukum Adigama Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Hukum Adigama
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/adigama.v4i1.10987

This study takes on the issue of the Judge's consideration in deciding a civil suitcase that is Ultra Petitum Partium in Decision Number: 304/Pdt.G/2016 /PN.Btm which has a subsidiary claim in a ex aequo et bono lawsuit. The type of research used is research for academic purposes. Approach of study is the statute approach. Literature study for the data collection technique; And with descriptive qualitative for the data analysis technique. The results show that with regard of judges' considerations in deciding civil suitcases, the ultra petitum partium in Decision Number: 304/PDT.G/2016/PN.Btm, with the subsidies claim in the ex aequo et bono lawsuit, which actually was in the Judge's civil suit, are prohibited to make a decision that exceeds what is demanded by the Plaintiff as regulated in Article 178 paragraph (3) Herziene Indonesisch Reglement and Article 189 paragraph (3) RBg. In the case of a decision made based on ex aequo et bono, it must not exceed the main material of the primair petitum, hence the decision passed respects ultra petitum partium and may not result in a loss to the defendant in defending his interests. However, in the Batam District Court Practice, namely in the case of decision number 304/pdt.G/2016/PN.Btm, the judge's consideration in deciding an ultra petitum partium civil suitcase was due to the existence of subsidiary demands based on the principles of justice and the judge's conviction to fulfil the rights of the plaintiff for the plaintiff is considered negligent to fulfil his justice.

Kepastian Hukum Dari Penerapan Ketentuan Batas Waktu Pengajuan Upaya Hukum Verzet (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 9/Pdt.Plw./2017/PN..JKT.BRT. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Nomor 107/Pdt/2018/PT.DKI) Jonathan Santandrea; Ning Adiasih
Jurnal Hukum Adigama Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Hukum Adigama
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

As state of law, Indonesia must guarantee legal certainty in all fields including the Civil Procedure Code. Legal certainty is achieved if the rule cannot be interpreted differently and is contained in the realization of the consistency of each judge's decision. The time limit for the submission of verzet has been regulated in Article 129 Paragraph (2) HIR. However, the verdict used as study material contained inconsistencies in the decisions of judges between West Jakarta District Court in case number 9 / Pdt.Plw / 2017PN.JKT.BRT. and Jakarta High Court in case number 107 / Pdt / 2018 / PT.DKI Both have different ratio decidendi. What is the legal certainty of applying the deadline for submitting verzet legal remedies? The author uses normative legal research methods and uses interview data as supporting data. The results of the study revealed that there was no legal certainty in the application of the time limit for submitting verzet legal remedies, especially in the condition of the verstek verdict being delivered to the defendant through the village head. The legal consequence is that there are variations in the decision dictum on this matter so that it harms the plaintiff and obscures the meaning of the verstek case which is said to have been inkracht van gewijsde. It is recommended that in the revision of the Civil Procedure Law there are specific guidelines on how to calculate the deadline for submitting verzet in terms of volunteering verstek to be entrusted to the village head.

PENERAPAN ASAS CEPAT DALAM PERKARA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG (Contoh Kasus: Putusan Nomor 498/Pdt.G/2016/PN Tng) Ezra De Artah Sasta; Ning Adiasih
Jurnal Hukum Adigama Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Hukum Adigama
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/adigama.v1i1.2146

The purpose of this study is to know how the case process in the Tangerang District Court, how its application with the Supreme Court Circular No. 2 of 2014 in the acceleration of Civil procedure law cases in the Tangerang District Court from 2015 to 2017. By using normative juridical research methods, concluded: 1. The case process that occurred in the State Court as from the beginning until the judge's decision became the most effective alternative today. Because it can be seen from cases that have been systematic for the realization of justice. 2. The establishment of the Supreme Court Circular No. 2 of 2014 is very useful and provides basic guidance in the Tangerang District Court in the event of a speedy trial. However, in the practice of the Tangerang District Court on the issue of implementation in accordance with the Supreme Court Circular No. 2 of 2014 in the court environment does not go according to the hope of the formation of the regulation. There are some disputes that have passed the right time, although basically to deal with civil cases with the rules will not be long. Which makes the implementation of the quick principle does not apply well with the Supreme Court Circular No. 2 of 2014 in the Tangerang District Court. The rules used can not be implemented and can not be applied because they are not in accordance with the facts so that they are not in accordance with the rules and practices.

Title

Found 47 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 47 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 47 Documents
Search