Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.654
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Media Hukum Tadulako Law Review Yustitiabelen Recital Review NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Pagaruyuang Law Journal Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan PALAR (Pakuan Law review) JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Darma Agung Jurnal Supremasi Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Gagasan Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora International Journal of Religion Education and Law Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Justice Voice Jurnal Pro Justitia (JPJ) JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah LAWYER: Jurnal Hukum SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Ulil Albab Journal of Health Education Law Information and Humanities
Zulfi Diane Zaini
Universitas Bandar Lampung
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 81 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 81 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PELAKSANAAN PENERBITAN PERFORMANCE BOND OLEH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG Zulfi Diane Zaini; Anisa Hariyanti
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 8 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i8.2021.2768-2773

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis prosedur penerbitan Performance Bond oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung serta menganalisis cara penyelesaian PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dan empiris. Performance Bond atau Jaminan Pelaksanaan adalah salah satu bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan principal dan Bank akan membayarkan sejumlah uang kepada Bouwheer (Pemilik proyek) sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini. Jika pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh klien (Kontraktor) dari segi kualitas dan kuantitas tidak sesuai dengan kontrak antara klien (Kontraktor) dan Bouwheer (Pemilik Proyek) maka bank akan menerbitkan Performance Bond. Permasalahan penelitian bagaimana prosedur penerbitan Performance Bond oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung serta bagaimana cara penyelesaian PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Hasil penelitian tersebut adalah menujukkan Prosedur pelaksanaan Performance Bond adalah debitur atau Principal mengajukan permohonan dan melengkapi beberapa berkas persyaratan dan terlebih dahulu diadakan perjanjian. Setelah itu petugas bank melakukan site visit atau peninjauan lokasi proyek. Setelah itu proses analisi dan proses persetujuan Performance Bond, proses analisi merupakan proses memahami seluruh berkas informasi yang telah diserahkan oleh debitur serta hasil peninjauan lokasi proyek. Dari hasil inilah dapat disimpulkan dapat disetujui atau tidaknya permohonan Performance Bond tersebut. Jika dari hasil analisi disetujui, selanjutnya PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung akan menerbitkan Performance Bond di Kantor Cabang. Serta, jika terjadi wanprestasi oleh pihak debitur maka bank akan melakukan klaim bank garansi. Pemberian Performance Bond dalam perjanjian ini juga bersifat sebagai jaminan tambahan atau accessoir, yang maksudnya adalah perjanjian ini bertindak sebagai penanggung atau memberikan jaminan terhadap perjanjian pokok atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pihak debitur apabila ia melakukan wanprestasi.
Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Rizky Reza Pahlevi; Zulfi Diane Zaini; Recca Ayu Hapsari
Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 1, Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v5i1.2826

Abstract

Dalam perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Guna mengetahui apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad). Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Jadi bisa diartikan bahwa sengketa tanah merupakan kejadian perselisihan antara perorangan atau lembaga mengenai perihal yang berkaitan dengan pertanahan. Beberapa cara penyelesaian sengketa tanah di Indonesia dapat ditempuh melalui beberapa cara berikut ini : pertama, melalui jalur pengadilan (litigasi), kedua, melalui jalur alternative (non litigasi).
ANALISIS PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP EKSEKUSI DI PENGADILAN NEGERI ( STUDI PUTUSAN NOMOR : 134/Pdt.BTH/2019/ PN. TJk) , firman; Zulfi Diane Zaini; Risti Dwi Ramasari
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (582.808 KB) | DOI: 10.33751/palar.v7i1.2889

Abstract

Abstrak Derden verzet merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh Pihak Ketiga dalam suatu perkara perdata. Pihak ketiga bukan lah pihak yang terdapat ataupun ikut berperkara dalam sidang terdahulu. derden verzet adalah Hak Milik pelawan telah terlanggar karena putusan tersebut. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana pertimbangan hukum bagaimana keabsahan perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi (Putusan Nomor: 134/Pdt.Bth/2019/ PN. Tjk), Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pedekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. hasil penelitian keabsahan perlawanan pihak ketiga dalam Perkara Nomor: 134/Pdt.Bth/2019/PN. Tjk sudah sesuai dengan kenteuan Pasal 195 ayat (6) HIR /Pasal 206 ayat (6) RBg  dan juga dalam  Pasal 378-383 Rv, yang mana merupakan sumber hukum yang berlaku di Indonesia untuk beracara di Peradilan. saran yang dapat disampaikan dalam penulisan ini ialah Saran untuk Majelis Hakim agar lebih berhati-hati dalam mengabulkan permohonan sita eksekusi agar penetapan sita eksekusi yang djatuhkan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.Kata kunci: Derden Verzet; Pihak Ketiga; Perlawanan; Pengadilan Negeri.  Abstrak Derden verzet is one of the extraordinary legal efforts made by a Third Party in a civil case. The third party is not the party present or involved in the previous session. derden verzet is the Opportunity of the opponent has been violated because of that decision. As for the problem in this research is, how legal considerations how the validity of third party resistance to execution (Decision Number: 134 / Pdt.Bth / 2019 / PN. Tjk), The research method used in this thesis research is the normative juridical approach and approach empirically. results of the validity study of third party matches in Item Number: 134 / Pdt.Bth / 2019 / PN. Tjk is in accordance with the provisions of Article 195 paragraph (6) HIR / Article 206 paragraph (6) RBg and also in Article 378-383 Rv, which is a source of law that applies in Indonesia to appear in the Court. The advice that can be conveyed in this writing is the Recommendation for the Judiciary to be more careful in granting the execution seizure application so that the determination of the executed seizure that is dropped does not harm third parties. Key words: Derden Verzet; Third party; Resistance; District Court.
APPLICATION OF FINANCING BASED WARRANTY CONTRACT OF PRINCIPLES FOR SETTLEMENT WITH RESPECT TO THE RESULTS AND FINANCING PROBLEMS Zulfi Diane Zaini; Arifin Arifin; Lukmanul Hakim; Aprinisa Aprinisa
Tadulako Law Review Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A collateral is prohibited in contract based on profit sharing, because this contract is trust-based agreements. But in order to avoid high credit/financing risk, shariah banking in practice implements it. In addition, the binding of collateral used ini shariah banking still uses conventional agreements. This research uses normative law approach(literature research). The result if this research is a collateral has an importen position in the contract based on profit sharing in shariah bank is accordance with the prudential banking principle and sharia compliance because a collateral is applied not as assurance effort of the financial capital, but to guarantee the orderly repayment/settlement of amount of the obligations and profit sharing ratio at the time in accordance with the agreed upon agreement and the disbursement after the customer’s proven negligence, the binding of collateral using the conventional binding provided in the exixting positive law, it has not specialy accommodated the shariah principle and collateral has an urgent function as part of the settlement of financing problems and executed after the customer is declared negligent
Judge's Considerations in the Case of Claims for Property Rights Certificates which have been Canceled Without the Knowledge of the Legal Owners at the Tanjungkarang District Court (Decision Study Number: 101/Pdt.G/2021/PN.Tjk) Zulfi Diane Zaini; Yulia Hesti; Hemi Rianto
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 2, No 1 (2023): January 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v2i1.275

Abstract

Land is the surface of the earth while land rights are rights over a certain portion of the earth's surface which is bounded, has two dimensions with length and width. The factors causing the lawsuit for the Property Rights Certificate which was canceled without the knowledge of the legal owner at the Tanjungkarang District Court Study of Decision Number 101/Pdt.G/2021/Pn Tjk, there are 3 main factors namely: the factor of unlawful acts committed by the Defendants, Factors the two Plaintiffs suffered losses in the form of material and immaterial losses, and the last factor was the existence of a causal relationship between the parties in which the co-defendant had deliberately issued SHM No. 511 which still contains an ownership dispute between the Defendant and the Plaintiff. The consideration of the panel of judges in the lawsuit for a Property Rights Certificate which was canceled without the knowledge of the legal owner at the Tanjungkarang District Court Study of Decision Number 101/Pdt.G/2021/Pn Tjk is that the Plaintiff's lawsuit has not can be used as a reference for the Panel of Judges to examine the lawsuit material because there is still a shortage of parties in this case.
Criminal Liability of Perpetrators of Embezzlement in Position at PT. Tunas Baru Lampung (Study of Decision Number 96/Pid.B/2022/PN.Gns) Zulfi Diane Zaini; Yulia Hesti; Bayu Chandra Wijaya
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 2, No 1 (2023): January 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v2i1.295

Abstract

Among several criminal acts related to property and goods, there is a crime known as embezzlement where abuse of trust dominates as the main element in the occurrence of this crime. The problem in this research is what factors cause the perpetrator to commit the crime of embezzlement in his position at PT. Tunas Baru Lampung based on Decision Number 96/Pid.B/2022/PN.Gns, What is the criminal responsibility for the perpetrators of embezzlement of office at PT. Tunas Baru Lampung based on Decree Number 96/Pid.B/2022/PN.Gns. The factor that caused the defendant to commit embezzlement was due to economic factors where the defendant wanted to control the goods and then sell them and the money from the sale would be divided into three and the money would be used by the defendant for their daily needs. The defendant is responsible for his actions pursuant to Article 374 of the Penal Code. Jo Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code, the defendant was sentenced to nine months in prison.
Legal Aspects of Implementing Confidentiality Protection of Customer Fund Deposits at BUMD Bank Lampung Zulfi Diane Zaini; Yulia Hesti; Rivo Raihanza Passa
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 2, No 1 (2023): January 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v2i1.273

Abstract

Bank secrecy is important because banks as trusted institutions are required to keep everything related to depositors and their deposits confidential. As for the legal protection process for the secrecy of customer funds depositing funds at BUMD Bank Lampung, namely the prevalence of bank operations involving the collection of public funds such as through current accounts, savings, deposits, and so on. Meanwhile, after collecting these funds, the bank needs to distribute these funds to the public, namely through the provision of credit. Other efforts, namely adequate recording of bank operations or transactions conducted by banks is a must. Suggestions for bank management, it is best to be careful in applying the principle of bank prudence, especially in receiving funds to be deposited by customers by asking customers for sources of funds, especially for large deposits, so that the bank can avoid attempts at banking crime. such as money laundering.
ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 329/PID.B/2021/PN.TJK) Zulfi Diane Zaini; M Rifky Hendrian Rifky
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 15 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The crime of theft with violence is different from ordinary theft, criminal acts of theft with violence such as vandalism, beatings, beatings and others, the threat of punishment is heavier than ordinary theft.  The problem in this research is what are the factors that cause the crime of theft with violence?  Criminal liability of perpetrators of theft with violence in Decision Number: 329/Pid.B/2021/PN.Tjk?  Judge's consideration in the decision of the criminal act of theft with violence in the decision Number: 329/Pid.B/2021/PN.Tjk?.  Research method The method used in the preparation of this journal is a normative legal approach and an empirical approach.  Based on research on the causative factors are economic factors, malicious intent, the environment, the negligence of the victim.  the accountability of the perpetrators is very little and does not provide a deterrent effect to the perpetrators of crimes, so that cases like this can arise again.  The judge's consideration by considering the aggravating and mitigating actors in the judicial process.  Keywords: Criminal Sanctions; Theft; Violent
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Serbuk Ampo sebagai Bahan Peledak (Studi Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk) M. Fadel Robby Syahputra; Zulfi Diane Zaini; Angga Alfiyan
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i2.20037

Abstract

One of the cases regarding possession of explosives is in Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk which states that the defendant Kurniawan Azhar Amran Bin M. Rosyid is guilty of having been legally and convincingly proven to have committed the crime of possessing, carrying, and possessing supplies to him. or has in his possession, keeps, transports, hides, uses explosives. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The results showed that the factors causing the perpetrators to commit the crime of possessing ampo powder as explosives based on Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk were factors for self-defense or self-defense. In addition, ampo powder as an explosive resulting from this crime is very popular because ampo powder as an explosive is not registered so it is difficult to track it, moreover it is easy to use by various parties in the territory of Indonesia, including there are people who misuse ampo powder as an explosive. for crimes such asillegal fishing. The judge's basic considerations in imposing a criminal offense against the perpetrators of the crime of possession of ampo powder as explosives based on Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk are aggravating matters, namely the actions of the defendant can endanger the safety of the people and themselves, while mitigating things is the first time the defendant has faced the law, admitted his actions and promised not to do it again, the defendant was polite and cooperative during the trial so that the trial ran smoothly. Criminal liability for the perpetrators of the crime of possessing ampo powder as explosives based on Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk is by imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months and stipulates that the period of arrest and detention served by the Defendant is deducted entirely from the sentence imposed and stipulates that the Defendant remains detained. Abstrak Salah satu perkara mengenai kepemilikan bahan peledak adalah pada Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk yang menyatakan terdakwa Kurniawan Azhar Amran Bin M. Rosyid bersalah melakukan telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan bahan peledak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah faktor untuk menjaga diri atau membela diri. Selain itu serbuk ampo sebagai bahan peledak yang dihasilkan dari tindak pidana ini sangat digemari karena serbuk ampo sebagai bahan peledak ini tidak terdaftar sehingga sulit terlacak, terlebih lagi mudah digunakan oleh berbagi pihak di wilayah Indonesia, diantaranya terdapat orang yang menyalahgunakan serbuk ampo sebagai bahan peledak tersebut untuk kejahatan seperti mencari ikan secara ilegal (illegal fishing). Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang banyak dan diri sendiri, sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa baru pertama kali berhadapan dengan hukum, mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali, terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan sehingga persidangan lancar. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
Application of Criminal Sanctions Against Perpetrators of the Crime of Destruction (Vandalism) at the Long Port Loading and Unloading Workforce Cooperative Office (Decision Study Number: 1199/Pid.B/2021/PN.Tjk) Evan Ruzyantara; Zulfi Diane Zaini; Intan Nurina Seftiniara
IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law Vol 2, No 1 (2023): February 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/ijrael.v2i1.321

Abstract

This type of crime of destruction or vandalism is one of the most common crimes in society, which occurs in almost every region in Indonesia. The problem in this research is how to apply criminal sanctions to the perpetrators of the crime of vandalism at the Cooperative Office for loading and unloading workers at the port of Panjang (Decision Study Number: 1199/Pid.B/2021/PN.Tjk), as well as the judge's considerations in passing a decision on the perpetrators of the crime of vandalism at the Cooperative Office for loading and unloading workers at the Long Port (Decision Study Number: 1199/Pid.B/2021/ PN.Tjk). This research includes qualitative research. Qualitative methods allow researchers to get to know people or individuals firsthand and watch them as they express opinions and draw conclusions. Application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of destruction (vandalism) at the Long Port Loading and Unloading Workforce Cooperative Office, Defendant AN who is proven guilty where the Defendant has violated and fulfilled the elements in Article 406 paragraph (1) of the Criminal Code accompanied by good legal facts through the testimony of the Defendant, witnesses and evidence available at trial. The application of material criminal sanctions applied by judges based on the elements of Article 406 of the Criminal Code is appropriate and fulfilled. Thus, according to the author, the accused has received a deterrent effect and has not repeated his actions.
Co-Authors , firman Adellia Patricia Chandra Akbar, Muhammad Ardan Aldika Rahmat Alfiyan, Angga Amanah, Safitta Amanda, Mutiara Angga Alfiyan Anisa Hariyanti Aprinisa Arfa, Muhammad Kaisar Irsandy Arifin Arifin Baharudin Baharudin Bayu Chandra Wijaya Bayu Chandra Wijaya Berliana, Elsa Septi Bermanda Bermanda Dimas Caesar Pratama Dodi Setiawan Dolores, Margareta Efendi, Aulia Putri Elsa Tri Antika Erlina B Evan Ruzyantara Faqih Ahmad Onky Haidir, Rizki Hakim, Lukmanul Hemi Rianto Hemi Rianto Ifal Setiawan Igo Ilham Indroko, Farel Ade Ari Intan Nurina Seftiniara Katleya Puspa Nagari Lintje Anna Marpaung Louis Gandhi Amanda Luki Oktaviani Brillian Lukmanul Hakim M Rifky Hendrian Rifky M. Fadel Robby Syahputra Megi Saputri Melisa Safitri Muhammad Kaisar Irsandy Arfa Muhammad Kaisar Irsandy Arfa Novi Santika Pradana, Wiranata Putri Ayu Elvina Putri, Baretta Miki Ramadhani, Amanda Putri Recca Ayu Hapsari Risti Dwi Ramasari Rivo Raihanza Passa Rivo Raihanza Passa Rizky Reza Pahlevi Rudi Irawan Septia, Putri Setiawan, M Rio Darma Shafana Amalia Azahra Sija Putra Rulanda Sija Putra Rulanda Silalahi, Sarah Uli Ferianti Silpiani, Yovita Sopian, Ryo Martin Tami Rusli Thia Remona Febrianti Wati, Dwi Shinta Wibowo, Hycal Asmara Wirayuda Yana, I Komang Yovanita, Valen Yulia Hesti Zainab Ompu Jainah