Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.654
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Media Hukum Tadulako Law Review Yustitiabelen Recital Review NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Pagaruyuang Law Journal Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan PALAR (Pakuan Law review) JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Darma Agung Jurnal Supremasi Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Gagasan Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora International Journal of Religion Education and Law Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Justice Voice Jurnal Pro Justitia (JPJ) JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah LAWYER: Jurnal Hukum SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Ulil Albab Journal of Health Education Law Information and Humanities
Zulfi Diane Zaini
Universitas Bandar Lampung
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 81 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 81 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Analisis Pemohonan Diri Sebagai Wali Dari Anak-Anak Untuk Mengurus Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Penjualan Tanah Dan Bangunan (Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Gdt) Zulfi Diane Zaini; Baharudin baharudin; Bermanda Bermanda
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v3i1.797

Abstract

Pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan anak merupakan salah satu jalan alternatif yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikaruniai anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua. Permasalahan dalam penelitian adalah apakah faktor penyebab pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt dan bagaimana akibat hukum pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt karena belum cukup umur untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Penganjaran Teluk Betung Utara Bandar Lampung dengan Sertifikat Hak Nomor 1218/PJ dan Nomor 1294/PJ. Akibat hukum pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt adalah karena wali tersebut akan bertindak untuk dan atas nama anak yang belum cukup umur dalam hal penjualan tanah dan bangunan milik si anak sesuai dengan penetapan pengadilan negri nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt dan apabila wali tersebut kemudian dalam proses penjualan tanah dan bangunan tidak memberikan fakta yang sebenarnya kepada anak sehingga menimbulkan kerugian bagi si anak maka kerugian tersebut akan di tanggung oleh si wali secara pribadi dan anak tersebut dapat menggugat si wali.
Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Personal Guarantee (Study Penelitian pada PT Bank KB Bukopin Tbk) Zulfi Diane Zaini*; Muhammad Kaisar Irsandy Arfa
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24632

Abstract

Perjanjian kredit bank seringkali membutuhkan dua jaminan pribadi tambahan.  Ini adalah jaminan yang dibuat pihak ketiga, untuk kepentingan debitur, untuk kepentingan debitur.  Ini juga dikenal sebagai borgtochten atau jaminan pribadi.  Mereka digunakan ketika satu pihak membutuhkan modal lebih dari sekedar pinjaman bank  biasanya untuk nilai nominal yang lebih besar.  Berdasarkan kajian, ditetapkan bahwa PT Bank KB Bukopin Tbk memberikan akad kredit dengan opsi jaminan pribadi setelah meninjau pemeriksaan lapangan oleh staf pemasaran yang meneliti bisnis yang dijalankan.  Ini biasanya diikuti dengan penyerahan memorandum dari unit bisnis yang menjelaskan prospek bisnis dan metode operasi.  Setelah itu, bank meninjau foto KTP dan kartu keluarga untuk melihat apakah pemohon memiliki prospek bisnis yang dapat dipercaya.  Jika ternyata benar, maka bank garansi dikeluarkan.  Jaminan yang diterbitkan oleh PT Bank KB Bukopin Tbk nilainya sama dengan jaminan yang diterbitkan oleh pemohon.  Berbagai status hukum melindungi penjamin jika debitur gagal membayar jaminan pribadi.  Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia menguraikan masing-masing status ini dalam pasal 1831 dan 1832. Pasal 1831 menyatakan bahwa penanggung tidak wajib membayar kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya.  Dalam hal itu, harta debitur disita dan dijual untuk melunasi utangnya.  Perlindungan hukum ini diperkuat lagi dengan Pasal 1832 yang menyatakan bahwa penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali jika debitur lalai membayar utangnya.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA GUGATAN SERTIFIKAT HAK MILIK YANG TELAH DIBATALKAN TANPA DI KETAHUI OLEH PEMILIK TANAH YANG SAH (Studi Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN.Tjk) Zulfi Diane Zaini; Yulia Hesti; Hemi Rianto
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 11 No 1 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v11i1.766

Abstract

Tanah adalah permukaan bumi sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Faktor penyebab terjadinya gugatan Sertifikat Hak Milik yang telah dibatalkan tanpa diketahui oleh pemilik sah di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Studi Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/Pn Tjk, terdapat 3 Faktor utama yakni: faktor perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Faktor kedua Penggugat mengalami kerugia berupa kerugian Materil dan Immateril, dan Faktor terakhir adalah adanya hubungan kausal antar pihak yang mana Turut Tergugat yang telah dengan sengaja menerbitkan SHM No. 511 yang masih mengandung sengketa kepemilikan antara Tergugat dengan Penggugat.Pertimbangan majelis Hakim dalam perkara gugatan Sertifikat Hak Milik yang telah dibatalkan tanpa diketahui oleh pemilik sah di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Studi Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/Pn Tjk adalah surat Gugatan Penggugat belum dapat dijadikan acuan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa materi Gugatan dikarenakan masih ada kekurangan pihak dalam perkara ini.
Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Personal Guarantee (Study Penelitian pada PT Bank KB Bukopin Tbk) Zaini*, Zulfi Diane; Arfa, Muhammad Kaisar Irsandy
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24632

Abstract

Perjanjian kredit bank seringkali membutuhkan dua jaminan pribadi tambahan.  Ini adalah jaminan yang dibuat pihak ketiga, untuk kepentingan debitur, untuk kepentingan debitur.  Ini juga dikenal sebagai borgtochten atau jaminan pribadi.  Mereka digunakan ketika satu pihak membutuhkan modal lebih dari sekedar pinjaman bank  biasanya untuk nilai nominal yang lebih besar.  Berdasarkan kajian, ditetapkan bahwa PT Bank KB Bukopin Tbk memberikan akad kredit dengan opsi jaminan pribadi setelah meninjau pemeriksaan lapangan oleh staf pemasaran yang meneliti bisnis yang dijalankan.  Ini biasanya diikuti dengan penyerahan memorandum dari unit bisnis yang menjelaskan prospek bisnis dan metode operasi.  Setelah itu, bank meninjau foto KTP dan kartu keluarga untuk melihat apakah pemohon memiliki prospek bisnis yang dapat dipercaya.  Jika ternyata benar, maka bank garansi dikeluarkan.  Jaminan yang diterbitkan oleh PT Bank KB Bukopin Tbk nilainya sama dengan jaminan yang diterbitkan oleh pemohon.  Berbagai status hukum melindungi penjamin jika debitur gagal membayar jaminan pribadi.  Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia menguraikan masing-masing status ini dalam pasal 1831 dan 1832. Pasal 1831 menyatakan bahwa penanggung tidak wajib membayar kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya.  Dalam hal itu, harta debitur disita dan dijual untuk melunasi utangnya.  Perlindungan hukum ini diperkuat lagi dengan Pasal 1832 yang menyatakan bahwa penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali jika debitur lalai membayar utangnya.
Analisis Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Alat Mesin Pabrik Tapioka di Lampung Tengah (Studi Putusan Nomor: 188/Pid.B/2023/PN Gns) Zulfi Diane Zaini; Dimas Caesar Pratama
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 1, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v1i2.3522

Abstract

Hukum pidana, menurut W. L. G Lemaire P. A. F Lamintang, terdiri dari peraturan yang mencakup kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk digunakan sebagai sanksi, yaitu penderitaan yang khusus. Hasil penelitian faktor penyebab tindak pidana pencurian alat mesin pabrik tapioka di Lampung Tengah berdasarkan Putusan Nomor 188/pid.b/2023/PN Gns. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian, yaitu faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian, faktor pendidikan, faktor pekerjaan, faktor kelalaian korban, faktor lingkungan, faktor individu, faktor penegakan hukum, faktor perkembangan global dan faktor gaya hidup dan bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada tindak Pidana pencurian alat mesin pabrik tapioka di Lampung Tengah berdasarkan Putusan Nomor 188/pid.b/2023/PN Gns. Pertimbangan Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dan fakta-fakta yang ada di persidang dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan seperti terdakwa Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II meresahkan masyarakat, hal-hal yang meringankan seperti Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum, selama jalannya persidangan Majelis Hakim melihat pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II masih dapat diperbaiki tingkah lakunya.
ANALISIS PERMOHONAN BANDING GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PROSES EKSEKUSI/PENJUALAN OBJEK JAMINAN TANAH MELALUI PELELANGAN UMUM OLEH BANK (Studi Putusan Nomor : 57/PDT/2023/PT.TJK) Zaini, Zulfi Diane; Berliana, Elsa Septi
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 2 (2024): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i2.4268

Abstract

Pencapaian pembangunan nasional di Indonesia memerlukan sejumlah dana yang signifikan sebagai modal, baik bagi individu maupun entitas hukum, khususnya dalam sektor ekonomi. Kredit, sebagai instrumen keuangan sentral, memainkan peran utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menyediakan dana untuk operasional harian, ekspansi, investasi, dan proyek strategis. Jaminan menjadi unsur penting dalam transaksi kredit, berfungsi untuk mengurangi risiko dan memastikan keamanan dalam kegiatan perbankan. Fokus utama kredit adalah memenuhi kebutuhan modal kerja dan mendukung investasi, dimana kredit modal kerja memberikan fleksibilitas dan likuiditas untuk menjaga keseimbangan arus kas perusahaan.Penelitian ini fokus pada peran jaminan, terutama dalam bentuk jaminan riil seperti tanah, bangunan, atau kendaraan, dalam transaksi kredit dengan bank. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan arti penting dan fungsi jaminan pada eksekusi dan pelelangan objek jaminan, serta implikasinya terhadap integritas dan keadilan sistem hukum. Dalam prinsip kehati-hatian perbankan, jaminan menjadi mekanisme yang memungkinkan bank memberikan kredit dengan risiko yang terkendali. Studi kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam menjalankan prosedur hukum secara benar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses eksekusi dan pelelangan objek jaminan, dengan menekankan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perbaikan praktik-praktik hukum terkait transaksi kredit, khususnya dalam aspek perlindungan hak-hak peminjam dan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.
A house purchase transaction that has been paid in full but the sale and purchase deed has not been executed by PPAT, resulting in losses for the buyer (Case Study Number: 15/Pdt.G/2023/PN.Gdt) Zaini, Zulfi Diane; Indroko, Farel Ade Ari
International Journal of Religion Education and Law Vol 3, No 1 (2024): February 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/ijrael.v3i1.2035

Abstract

This research examines the juridical aspects of the collateral object of the credit agreement that was entered into by the developer and has been sold in full to the buyer. The research background involves the complexity of property transactions, where house ownership certificates are often used as collateral for credit loans. However, cases of non-compliance and fraud by developers and Notaries/PPATs can be detrimental to buyers, especially in cases that occurred at Feros Estate Housing, Pesawaran Regency, Lampung Province. The problem of this research is: What is the legal protection for home buyers whose objects have been guaranteed in advance by the developer to the bank (Case Study Number: 15/Pdt.G/2023/PN.Gdt)? and Legal consequences that arise between the home buyer and the bank as a result of the object having become a collateral object in the banking credit agreement (Case Study Number: 15/Pdt.G/2023/PN.Gdt)? The research method used in this research is a normative and empirical juridical approach using secondary and primary data. Next, the analysis is carried out qualitatively. As a discussion in this research, there is legal protection for home buyers whose objects have been guaranteed in advance by the developer to the bank based on Case Number: 15/Pdt.G/2023/PN.Gdt, namely: The existence of a Land Deed Making Officer (PPAT) Professionals are the main guarantors in ensuring accuracy, legal security and high professionalism in every transaction. PPAT has a big role, starting from checking the legality of documents to making a Sale and Purchase Deed (AJB), which provides legal certainty to buyers. Legal protection for home buyers does not only depend on the seller, but also on PPAT's obligation to provide complete information, check the legality of documents, and ensure the transaction process complies with established standards and regulations. Next is a discussion of the research regarding the legal consequences that arise between the home buyer and the bank as a result of the object having become a collateral object in a banking credit agreement based on Case Number: 15/Pdt.G/2023/PN.Gdt, namely: In a house buying and selling transaction with objects pledged as collateral to the bank, it can be concluded that the situation involves a complex series of risks and legal consequences. Several parties such as buyers, sellers, PPAT, and banks may face legal action depending on their role and contribution in the transaction. In house buying and selling transactions with objects pledged as collateral to the bank, high vigilance and the involvement of professional parties are required to mitigate legal risks that may arise. Preventive measures and awareness of legal aspects are very important to ensure the smoothness and validity of property transactions. The suggestions in this research are: The legal protection provided to home buyers in home buying and selling transactions is considered to be inadequate in protecting and providing rights for the community, especially prospective home buyers, the process is still quite complicated and many people didn't know it. So the relevant authorities, such as BPN, can increase supervision and carry out internal audits of PPAT. This is done in order to help and ensure that PPAT carries out its duties properly and provides maximum legal protection. Furthermore, the Government can do several things to reduce legal consequences, one of which is strengthening consumer protection regulations related to property transactions, especially when involving banks or PPAT.
Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penjualan Narkotika Zulfi Diane Zaini; Louis Gandhi Amanda; Intan Nurina Seftiniara
Yustitiabelen Vol. 9 No. 2 (2023): Agustus, 2023
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i2.711

Abstract

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang ditandai dengan kejahatan yang bersifat kejahatan lanjutan atau follow up crime, sedangkan kejahatan utamanya disebut sebagai predicate core crime atau offense ataupun ada negara yang merumuskan sebagai unlawful actifity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang setelah itu melakukan metode pencucian. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pertanggungjawaban terdakwa tindak pidana pencucian uang melalui penjualan narkotika (Studi Putusan No: 755/Pid.Sus/2020/PN.Tjk). Penulisan ini memakai metode penelitian pendekatan yuridis normatif serta penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapat yaitu Terdakwa dihukum pidana 9 tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- dengan syarat jika pidana denda tidak dibayarkan akan digantikan pidana 3 bulan penjara, serta membebankan tersangka untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,-.
UNLAWFUL ACTS AND LAND DISPUTES: UNDERSTANDING OWNERSHIP RIGHTS IN INDONESIA Haidir, Rizki; Zaini, Zulfi Diane
Al-Risalah VOLUME 24 NO 1, MAY (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.45976

Abstract

Indonesia, an archipelagic nation with a tropical climate, fertile soil, and abundant natural resources, primarily supports its population through agriculture. Most people make their living as farmers, heavily reliant on the land. Because of its importance, there is a constant effort to own and control land. Land represents the earth's surface and is often defined by property boundaries. Its significance necessitates state regulations for land rights control. This study uses a normative and empirical juridical approach, collecting data through library research, observations, and interviews, followed by qualitative analysis. The findings reveal that land grabbing occurs mainly due to the absence of a Certificate of Ownership (SHM), with transactions based solely on a sale and purchase certificate lacking a receipt. Factors contributing to land grabbing include landowners' lack of awareness about their assets, victims' unawareness of land ownership, family members selling or giving away land without the victims' knowledge, and rising land prices driving people to seek land for farming. In case number 1/Pdt.G/2023/PN Mgl, the judge accepted the Plaintiff's lawsuit against the Defendant for unlawful acts. The trial demonstrated that the Defendant could not prove his claim of purchasing land from Helmi Majid. The Defendant failed to provide documentary evidence, and witness statements did not support his argument. After careful examination of the actions, events, evidence, and legal facts, the Panel of Judges found the Defendant had clearly violated Article 1365 of the Civil Code regarding Unlawful Acts. Consequently, the Panel of Judges rejected all of the Defendant's objections and granted part of the Plaintiff's claim.
Responsibilities and Legal Protection for Notaries in Civil Procedure for Deeds That Have Been Issued Zaini, Zulfi Diane; Dolores, Margareta
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 3, No 2 (2024): September 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v3i2.3290

Abstract

Notaries as Public Officials are given the authority by the state to declare the existence of a legal relationship between the parties in a deed which directly records the agreement clauses of the promising parties. The promises stated in the deed are a reflection of the sincere wishes of the parties. An Authentic Deed is a means of evidence for the parties to legally prove a legal event in both civil and criminal cases. The formulation of the problem in this research is how the notary is held civilly responsible for the deed issued and what is the legal protection for notaries regarding the deeds they make regarding the civil liability of notaries. The research method used in this research is a normative juridical approach and an empirical approach. Secondary data is data obtained through library research, such as literature books and scientific works related to research problems. Secondary data consists of 3 (three) Legal Materials, namely, Primary, Secondary and Tertiary Legal Materials. Prime data is data obtained from research results in the field directly on research objects (field research) carried out by means of direct observation and interviews. The results of this research show that the Notaries are obliged to be held accountable for their actions by being subject to civil sanctions in the form of reimbursement of costs or compensation to parties who suffer losses due to unlawful acts committed by the Notary. However, before the Notary is subject to civil sanctions, the Notary must first be able to prove that there has been a loss resulting from the Notary's unlawful actions against the parties, and that between the losses suffered and the Notary's unlawful actions there is a causal relationship, as well as the unlawful actions or negligence. caused by errors that can be accounted for by the Notary concerned. And then, then the legal protection for Notaries for the deeds they make regarding the civil liability of Notaries is the establishment of a Supervisory Board based on Articles 70 and 73 of the Notary Position Law. In the event that a Notary is suspected of committing a violation by making a Deed that is detrimental to the parties, then there are processes and procedures before the Notary can attend the trial which must be approved by the Notary Honorary Council, so that investigators do not arbitrarily summon the Notary to appear before the trial, one of which is to maintain the honor and dignity of the Notary and protect the notary's oath which must maintain the confidentiality of the Deed that has been made.
Co-Authors , firman Adellia Patricia Chandra Akbar, Muhammad Ardan Aldika Rahmat Alfiyan, Angga Amanah, Safitta Amanda, Mutiara Angga Alfiyan Anisa Hariyanti Aprinisa Arfa, Muhammad Kaisar Irsandy Arifin Arifin Baharudin Baharudin Bayu Chandra Wijaya Bayu Chandra Wijaya Berliana, Elsa Septi Bermanda Bermanda Dimas Caesar Pratama Dodi Setiawan Dolores, Margareta Efendi, Aulia Putri Elsa Tri Antika Erlina B Evan Ruzyantara Faqih Ahmad Onky Haidir, Rizki Hakim, Lukmanul Hemi Rianto Hemi Rianto Ifal Setiawan Igo Ilham Indroko, Farel Ade Ari Intan Nurina Seftiniara Katleya Puspa Nagari Lintje Anna Marpaung Louis Gandhi Amanda Luki Oktaviani Brillian Lukmanul Hakim M Rifky Hendrian Rifky M. Fadel Robby Syahputra Megi Saputri Melisa Safitri Muhammad Kaisar Irsandy Arfa Muhammad Kaisar Irsandy Arfa Novi Santika Pradana, Wiranata Putri Ayu Elvina Putri, Baretta Miki Ramadhani, Amanda Putri Recca Ayu Hapsari Risti Dwi Ramasari Rivo Raihanza Passa Rivo Raihanza Passa Rizky Reza Pahlevi Rudi Irawan Septia, Putri Setiawan, M Rio Darma Shafana Amalia Azahra Sija Putra Rulanda Sija Putra Rulanda Silalahi, Sarah Uli Ferianti Silpiani, Yovita Sopian, Ryo Martin Tami Rusli Thia Remona Febrianti Wati, Dwi Shinta Wibowo, Hycal Asmara Wirayuda Yana, I Komang Yovanita, Valen Yulia Hesti Zainab Ompu Jainah