Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.935
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Moderat Jurnal Abdimas Mandiri Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Resolusi: Jurnal Sosial Politik Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan International Journal Administration, Business & Organization Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Khazanah Sosial
Abidin As, Zaenal
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
MODEL BIROKRASI INOVATIF DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA: ANTARA HARAPAN DAN REALITAS PELAKSANAAN Zaenal Abidin AS
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 12 No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v12i2.6051

Abstract

The relocation of Indonesia’s national capital to Nusantara not only represents a large-scale infrastructure development project, but also reflects a fundamental transformation in the country’s governmental and bureaucratic governance system. The development of the Nusantara Capital City (IKN) serves as a significant momentum for the implementation of an innovative bureaucratic model through the establishment of the Nusantara Capital Authority (Otorita IKN) as a special institution endowed with broad administrative, fiscal, and planning powers. Unlike conventional bureaucracies, which tend to be hierarchical and procedural, the Nusantara Capital Authority is designed with a more flexible and collaborative structure to accelerate decision-making processes and strengthen cross-sectoral coordination. This study aims to analyze the implementation of an innovative bureaucratic model in the development of IKN by identifying innovative elements within institutional governance, the digitalization of public services, and multisectoral collaboration mechanisms. This research employs a descriptive qualitative approach through literature review and policy document analysis using a qualitative content analysis method. The study examines Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital City, Presidential Regulation Number 63 of 2022, government reports, and contemporary public administration literature. The theoretical framework refers to the concepts of New Public Governance and innovative public governance, which emphasize institutional flexibility, collaborative governance, and governmental digitalization. The findings indicate that, normatively, the Nusantara Capital Authority has adopted the principles of innovative bureaucracy through the integration of digital systems, decentralization of decision-making, and the development of multisectoral partnerships. However, implementation in practice continues to encounter several challenges, including overlapping authority among institutions, weak cross-sectoral coordination, land governance issues, and limited participation of local communities and indigenous peoples in the development process. This study further reveals that institutional innovation has not been fully accompanied by transformation in organizational culture and bureaucratic capacity, resulting in a gap between policy design and implementation practices. The novelty of this research lies in its analysis of the relationship between the innovative bureaucratic design of the Nusantara Capital Authority and the practical realities of governance implementation in IKN development from a post-bureaucratic governance perspective. The findings affirm that the success of innovative bureaucracy depends not only on progressive institutional design, but also on regulatory harmonization, transformational leadership, bureaucratic capacity, and adaptive oversight mechanisms.
PERAN KODIM 0316/ BATAM DALAM MENJAGA STABILITAS PEMBANGUNAN DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU Bayu Septiansyah; Lukman Munawar Fauzi; Agustina Setiawan; Zaenal Abidin As; Anceu Murniati; Wibowo Ndaruhadi; Harky Ristala
Jurnal Academia Praja Vol 4 No 2 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i2.441

Abstract

Keterlibatan Kodim 0316/Batam dalam situasi krisis kesehatan global telah dimulai sejak COVID-19 mewabah di Indonesia, mulai dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga penerapan fase adaptasi new normal. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Kodim 0316/Batam Dalam Menjaga Stabilitas Pembangunan di Era Adaptasi Kebiasaan Baru. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Berdasarkan hasil penelitan dapat di simpulkan bahwa Peran Kodim 0316/Batam Dalam Menjaga Stabilitas Pembangunan di Era Adaptasi Kebiasaan Baru, Peran Preventif dalam tindakan preventif satuan kodim sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kehidupan di era AKB dalam rangka menjaga stabilitas keberhasilan pembangunan nasional, Peran Persuasif Melalui tindakan persuasif satuan kodim dalam melakukan operasi penertiban dan penegakan disiplin masyarakat tentang kehidupan di era AKB dalam rangka menjaga stabilitas pembangunan nasional, Peran Represif Kodim 0316/Batam dalam menjaga dan memelihara kondusifitas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), melakukan pemberdayaan potensi wilayah sebagai bagian dari pembinaan dan pemberdayaan wilayah pertahanan, serta Peran Kuratif Kodim 0316/Batam sudah berjalan dengan baik.
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Zaenal Abidin AS; Dadan Kurnia
Jurnal Academia Praja Vol 5 No 1 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v5i1.700

Abstract

Berlakunya Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan tonggak penguatan pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa, dimana desa sebagai unit pelaksanaan pemerintahan terendah di berikan kekuatan didalam mengurus dan menggali potensi yang di miliki oleh wilayahnya. Desa sebagai wilayah otonom harus dapat mengurus dan melaksanakan pemerintahannya sendiri, mulai dari pemilihan kepala desa sampai kepada pola penggalian potensi wilayah yang di miliki sebagai bagian pelaksanaan kesejahteraan di tingkatan desa. Salah satu upaya untuk membangun kapasitas desa adalah dengan peningkatan kualitas aparatur sumberdaya pemerintahan desanya, yang mana salah satunya kepala desa. Pemilihan kepala desa menjadikan sebuah momentum bagi masyarakat di tingkat desa untuk dapat memilih dan menghadirkan pemimpin yang dapat merefresentasikan keinginan masyarakatnya, sehingga dapat mempercepat proses peningkatan dan pengembangan wilayah pedesaan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa proses penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak (Pilkades-Serentak) di Kabupaten Bandung Barat dapat dikatakan sudah dapat berjalan dengan baik. Dimana hal ini dapat dilihat dari proses penyelesaian konflik yang di timbulkan dari pelaksanaan pilkades serentak yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun ada hal yang di dapatkan dari hasil observasi peneliti dilapangan, bahwa proses pencalonan kepala desa di beberapa tempat yang mengajukan bakal calon (Balon) dari keluargannya guna memecah suara yang ada dan adanya ego sentrisme (keluarga) yang mana melanjutkan estapet kepemimpinan kepala desa sebelumnya. Secara demokrasi memang tidak masalah, namun dalam proses pendewasaan pemilukades tentu hal ini perlu dikaji dan dihindari demi terwujudnya kualitas pilkades yang baik di kemudian hari. Kata Kunci : Implementasi, Nilai-nilai Demokrasi dan Pemilihan Kepala Desa.
STRATEGY FOR IMPLEMENTING AND DEVELOPING SMART CITY IN ORDER TO REFORM LOCAL GOVERNMENT BUREAUCRACY IN CIMAHI CITY Titin Rohayatin; Zaenal Abidin As; Harky Ristala; Neneng Mastoah
Jurnal Academia Praja Vol 5 No 1 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v5i1.779

Abstract

A Smart City is a concept for urban development that incorporates information and communication technology (ICT) and Internet of Things (IoT) technologies. A smart city aims to maximize service efficiency via the use of informatics and technology. Data gathered from people and devices is then processed and evaluated using sensors that are coupled with a real-time monitoring system. This data is gathered as critical data to help the community overcome the inefficiencies of bureaucratic services. The rapid advancement of information and communication technology, combined with the development of an increasingly reliant society on the performance of the government bureaucracy, generally requires the government's strategy for implementing and developing Smart Cities. because it has the potential to significantly influence lives, both personally and collectively, including those of government agencies. However, several difficulties remain in its implementation, preventing the government's strategy from being executed properly. The government's strategy for implementing and developing the E-government idea, as well as for applying and developing the Smart City concept to achieve bureaucratic reform, is highly suitable for use as a form of assistance for the development of high-quality community services. The Smart City idea is being implemented in Cimahi City using the following six indicators: (1) smart government, (2) smart economy, (3) smart environment, (4) smart living, (5) smart people, and (6) smart mobility are all examples of smart concepts.
IMPLEMENTATION OF BUREAUCRACY REFORM THROUGH THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SMART CITY IN CIMAHI CITY Titin Rohayatin; Zaenal Abidin AS; Harky Ristala
Jurnal Academia Praja Vol 6 No 1 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v6i1.1423

Abstract

The reform of the government bureaucracy marks a change in the government structure to a decentralized pattern. Consequently, the implementation of regional autonomy has changed the entire structure and function of the bureaucracy and the implementation of public services. Bureaucratic reform and public services are two important elements in governance management in the era of globalization. Bureaucratic reform is the government's commitment to implementing good governance to be able to have high competitiveness through the application of the concept of e-Government, one of which is the implementation and development of Smart Cities. Smart City is a city that combines information and communication technology (ICT) with the aim of improving the performance of government services. Smart cities in the era of globalization and digitalization can have a big impact on changing the lives of individuals and government organizations. Information technology in the era of globalization is the main means of improving human resources as implementers of government organizational systems. The implementation and development of Smart City aims to develop smart solutions for dealing with the challenges of urbanization, globalization, and the use of sophisticated information technology based on e-government.
STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DALAM MENJAGA NETRALITAS ASN PADA KONTESTASI PEMILU 2024 Zaenal Abidin AS; Nurliah Nurdin; Yudi Rusfiana; Prio Teguh
Jurnal Academia Praja Vol 7 No 1 (2024): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v7i1.2047

Abstract

This research aims to analyze the strategy of the Bandung City Government in maintaining ASN neutrality in the 2024 Election contestation, with a focus on the strategy of the Bandung City BKD and Bawaslu as well as the supporting factors and obstacles faced and the efforts made by the Bandung City BKD in overcoming these obstacles. The research methods used include interviews, secondary data collection, and data analysis. The research results show that in principle the concept of ASN neutrality in elections to support the implementation of good government governance cannot be assessed as a form of deviation from the political rights of an ASN, therefore it is urgent that ASN must implement neutrality in realizing the principles of good governance, and Bawaslu in their duties and Its authority as supervisor of elections and regional elections in collaboration with supervisors in regional and sub-district districts and cities needs to carry out outreach and provide understanding to the community.
EVALUASI PERJALANAN REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA PERIODE 2020–2025 Zaenal Abidin AS
Jurnal Academia Praja Vol 9 No 1 (2026): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v9i1.5423

Abstract

Bureaucratic reform constitutes a national strategic agenda aimed at establishing governance that is effective, efficient, transparent, and oriented toward high-quality public service. This article evaluates the trajectory of bureaucratic reform in Indonesia during the 2020–2025 period by focusing on policy directions, major achievements, implementation challenges, and their implications for public service quality and the performance of civil servants. This study adopts a qualitative approach through a literature review and policy analysis of regulatory frameworks, official evaluation reports issued by Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, national development planning documents published by Kementerian PPN/Bappenas, and relevant academic publications. The analysis is guided by an integrated theoretical framework drawing on New Public Management, New Public Service, Good Governance, and Digital Government perspectives to assess performance orientation, service orientation, governance quality, and the extent of digital transformation. The findings indicate that the 2020–2025 period was characterized by an acceleration of bureaucratic reform, particularly in organizational streamlining, the strengthening of performance accountability systems, and the expansion of digital-based public services. These reforms have contributed to greater administrative efficiency and improved accessibility of public services. Nevertheless, significant challenges remain, notably limited interoperability among digital government systems, uneven human resource capacity across regions, and inconsistent policy implementation at the levels of ministries, agencies, and local governments. This study concludes that the sustainability of future bureaucratic reform requires stronger system integration, continuous capacity building of civil servants, and more consistent cross-sectoral and multilevel policy coordination.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI PESISIR PANTAI BLANAKAN KABUPATEN SUBANG Zaenal Abidin As
Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i2.95

Abstract

Pemberdayaan adalah salah satu konsep didalam meningkatkan kualitas, baik kualitas sumberdaya manusia atau kualitas perekonomian. Masyarakat nelayan sebagai masyarakat yang memanfaatkan potensi laut dan pesisir laut sebagai pendapatan perekonomian tidak dapat disandingkan dengan masyarakat ekonomi disektor lain, seperti sector pertanian, sector perindustrian dll. Upaya pemberdayaan sangat diperlukan didalam mendongkrak persoalan- persoalan yang ada di masyarakat pesisir (Nelayan) sebagai upaya meningkatkan kehidupan mereka dan dapat disandingkan dengan sector perekonomian lain. Desa Blanakan Subang sebagai salah satu wilayah pesisir laut, memiliki potensi yang sangat baik dalam meningkatkan potensi kelautan yang ada. Dimana wilayah ini memiliki sarana dan prasarana yang baik dibandingkan dengan wilayah pesisir lain. Namun persoalan-persoalan yang menghambat proses pemberdayaan pasti selalu ada. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mencari ada atau tidaknya konsep pemberdayaan yang dilakukan diwilayah yang berkaitan dengan masyarakat pesisir (Nelayan), dan permasalahan apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung didalam mensukseskan proses pemberdayaan masyarakat nelayan. Proses pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Blanakan Kabupaten Subang belum berjalan dengan baik, proses pemberdayaan yang dilakukan di desa ini banyak dilakukan oleh koperasi. Permasalahan yang timbul adalah ketika koperasi melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan hanya dilakukan kepada mereka-mereka yang memiliki perahu dan tidak sampai kepada masyarakat nelayan buruh. Pemerintah desa melalui LPMDes (Lembaga Pemberdayaan Desa) tidak melakukan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan karena menganggap proses pemberdayaan sudah dilakukan oleh koperasi. Permasalahan yang ada didalam proses pemberdayaan di Desa Blanakan Subang ini hanya kurangnya koordinasi yang dilakukan antara pemerintah desa melalui LPMDes dengan pihak Koperasi, karena persoalan ini yang menghambat proses pemberdayaan di wilayah ini tidak ada, kecuali persoalan koordinasi. Dimana peneliti berpendapat dengan adanya proses koordinasi yang mereka lakukan akan mempermudah didalam mendisain dan melakukan proses pemberdayaan, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan.
PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PELESTARIAN KESENIAN WAYANG GOLEK DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Denis Abdul Aziz; Titin Rohayatin; Zaenal Abidin As
Jurnal Caraka Prabu Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v3i1.337

Abstract

Kesenian Wayang Golek merupakan kesenian yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Akibat perkembangan jaman, kesenian Wayang Golek mengalami penurunan pada paguyubannya, khususnya yang berada di daerah Kabupaten Bandung Barat. Untuk itu perlu ada upaya pelestarian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Wayang Golek sendiri sudah diakusi oleh UNESCO sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan informan 2 orang, yaitu : (1) Kepala Seksi Bina Seni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat,(2) dan Seniman Wayang Golek. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelestarian kesenian Wayang Golek yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat dapat dikatakan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan (1) belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang upaya pelestarian kesenian Wayang Golek (2) pemberdayaan yang dilakukan belum mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian kesenian Wayang Golek (3) belum optimal dalam menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana penunjang dalam upaya pelestarian kesenian Wayang Golek. Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Pelestarian Kesenian, Wayang Golek
SINERGITAS DALAM PEMBINAAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA BANDUNG Zaenal Abidin As
Jurnal Caraka Prabu Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v3i2.359

Abstract

The existence of street vendors (PKL) in several big cities in Indonesia has caused a polemic which is still hot in discussion, where this relationship with spatial planning patterns in an area is causing problems. The problem of street vendors is not a new problem that only exists in Indonesia, even in Latin America and the Middle East itself experiencing the same thing, and the problem of the places where they sell sales and licensing is also a problem. The handling pattern by prioritizing synergy between the government and other parties in the handling process can answer problems related to the existence of street vendors in an area. Bandung city as a metropolitan city "Paris van Java" which provides location centers and tourist centers in the city center. Of course, this cannot prevent the city of Bandung from being at street vendors. The synergy that exists between the government and street vendors in the city of Bandung has resulted in several innovations including Monday without street vendors, this idea is the concern of street vendors for the condition of the city of Bandung with their existence who are often accused of being the cause of several problems and breakthroughs of the Bandung City Government that previously were not conducted in other urban areas in Indonesia, namely the construction of the "Skywalk" in the Cihampelas area of ​​Bandung city. Where the skywalk is intended as a means of walking as well as serving to serve street vendors along the Cihampelas shopping route. Keywords: Synergy and street vendors.
Co-Authors Anceu Murniati Apptika, Noer Aprilia, Bunga Aprilian, Bunga Aprimayanti, Risyah Bayu Septiansyah Dadan Kurnia Dari, Widuri Wulan Denis Abdul Aziz Fauzi, Lukman Munawar febriansyah, dicky Febriasnyah, Dicky Fujilestari, Noer Apptika Harky Ristala Harky Ristala Harky Ristala Hidayat Hidayat Iqbal, Firdaus Muhamad Irawaty, Tinda Kurnia, Dadan Kushartono, Toto Lukman Munawar Fauzi Madjid, Udaya Muhammad Sachrul Basyari Neneng Mastoah Nurliah Nurdin P, Dahly Sukma Permana, Danny Prio Teguh Ristala, Harky Rochaeni, Atik Rohayatin, Titin - Septiansyah, Bayu Setiawan, Agustina Siddha, Arlan Siti Munawaroh Sulaiman, Tatang Titin Rohayatin Waluyo Zulfikar Wawan Gunawan Wawan Gunawan Wawan Gunawan Wibowo Ndaruhadi Windi Widyaningsih Wulan, Widuri Wulandari, Inten Widuri Yamardi Yamardi Yamardi, Yamardi Yudi Rusfiana Yustianti Dwi Pratiwi