Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.416
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Moderat Jurnal Abdimas Mandiri Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Resolusi: Jurnal Sosial Politik Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan International Journal Administration, Business & Organization Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Khazanah Sosial
Abidin As, Zaenal
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
PERAN KODIM 0316/ BATAM DALAM MENJAGA STABILITAS PEMBANGUNAN DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU Septiansyah, Bayu; Fauzi, Lukman Munawar; Setiawan, Agustina; Abidin As, Zaenal; Murniati, Anceu; Ndaruhadi, Wibowo; Ristala, Harky
Jurnal Academia Praja Vol 4 No 2 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i2.441

Abstract

Keterlibatan Kodim 0316/Batam dalam situasi krisis kesehatan global telah dimulai sejak COVID-19 mewabah di Indonesia, mulai dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga penerapan fase adaptasi new normal. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Kodim 0316/Batam Dalam Menjaga Stabilitas Pembangunan di Era Adaptasi Kebiasaan Baru. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Berdasarkan hasil penelitan dapat di simpulkan bahwa Peran Kodim 0316/Batam Dalam Menjaga Stabilitas Pembangunan di Era Adaptasi Kebiasaan Baru, Peran Preventif dalam tindakan preventif satuan kodim sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kehidupan di era AKB dalam rangka menjaga stabilitas keberhasilan pembangunan nasional, Peran Persuasif Melalui tindakan persuasif satuan kodim dalam melakukan operasi penertiban dan penegakan disiplin masyarakat tentang kehidupan di era AKB dalam rangka menjaga stabilitas pembangunan nasional, Peran Represif Kodim 0316/Batam dalam menjaga dan memelihara kondusifitas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), melakukan pemberdayaan potensi wilayah sebagai bagian dari pembinaan dan pemberdayaan wilayah pertahanan, serta Peran Kuratif Kodim 0316/Batam sudah berjalan dengan baik.
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Abidin AS, Zaenal; Kurnia, Dadan
Jurnal Academia Praja Vol 5 No 1 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v5i1.700

Abstract

Berlakunya Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan tonggak penguatan pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa, dimana desa sebagai unit pelaksanaan pemerintahan terendah di berikan kekuatan didalam mengurus dan menggali potensi yang di miliki oleh wilayahnya. Desa sebagai wilayah otonom harus dapat mengurus dan melaksanakan pemerintahannya sendiri, mulai dari pemilihan kepala desa sampai kepada pola penggalian potensi wilayah yang di miliki sebagai bagian pelaksanaan kesejahteraan di tingkatan desa. Salah satu upaya untuk membangun kapasitas desa adalah dengan peningkatan kualitas aparatur sumberdaya pemerintahan desanya, yang mana salah satunya kepala desa. Pemilihan kepala desa menjadikan sebuah momentum bagi masyarakat di tingkat desa untuk dapat memilih dan menghadirkan pemimpin yang dapat merefresentasikan keinginan masyarakatnya, sehingga dapat mempercepat proses peningkatan dan pengembangan wilayah pedesaan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa proses penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak (Pilkades-Serentak) di Kabupaten Bandung Barat dapat dikatakan sudah dapat berjalan dengan baik. Dimana hal ini dapat dilihat dari proses penyelesaian konflik yang di timbulkan dari pelaksanaan pilkades serentak yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun ada hal yang di dapatkan dari hasil observasi peneliti dilapangan, bahwa proses pencalonan kepala desa di beberapa tempat yang mengajukan bakal calon (Balon) dari keluargannya guna memecah suara yang ada dan adanya ego sentrisme (keluarga) yang mana melanjutkan estapet kepemimpinan kepala desa sebelumnya. Secara demokrasi memang tidak masalah, namun dalam proses pendewasaan pemilukades tentu hal ini perlu dikaji dan dihindari demi terwujudnya kualitas pilkades yang baik di kemudian hari. Kata Kunci : Implementasi, Nilai-nilai Demokrasi dan Pemilihan Kepala Desa.
STRATEGY FOR IMPLEMENTING AND DEVELOPING SMART CITY IN ORDER TO REFORM LOCAL GOVERNMENT BUREAUCRACY IN CIMAHI CITY Rohayatin, Titin; Abidin As, Zaenal; Ristala, Harky; Mastoah, Neneng
Jurnal Academia Praja Vol 5 No 1 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v5i1.779

Abstract

A Smart City is a concept for urban development that incorporates information and communication technology (ICT) and Internet of Things (IoT) technologies. A smart city aims to maximize service efficiency via the use of informatics and technology. Data gathered from people and devices is then processed and evaluated using sensors that are coupled with a real-time monitoring system. This data is gathered as critical data to help the community overcome the inefficiencies of bureaucratic services. The rapid advancement of information and communication technology, combined with the development of an increasingly reliant society on the performance of the government bureaucracy, generally requires the government's strategy for implementing and developing Smart Cities. because it has the potential to significantly influence lives, both personally and collectively, including those of government agencies. However, several difficulties remain in its implementation, preventing the government's strategy from being executed properly. The government's strategy for implementing and developing the E-government idea, as well as for applying and developing the Smart City concept to achieve bureaucratic reform, is highly suitable for use as a form of assistance for the development of high-quality community services. The Smart City idea is being implemented in Cimahi City using the following six indicators: (1) smart government, (2) smart economy, (3) smart environment, (4) smart living, (5) smart people, and (6) smart mobility are all examples of smart concepts.
IMPLEMENTATION OF BUREAUCRACY REFORM THROUGH THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SMART CITY IN CIMAHI CITY Rohayatin, Titin; Abidin AS, Zaenal; Ristala, Harky
Jurnal Academia Praja Vol 6 No 1 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v6i1.1423

Abstract

The reform of the government bureaucracy marks a change in the government structure to a decentralized pattern. Consequently, the implementation of regional autonomy has changed the entire structure and function of the bureaucracy and the implementation of public services. Bureaucratic reform and public services are two important elements in governance management in the era of globalization. Bureaucratic reform is the government's commitment to implementing good governance to be able to have high competitiveness through the application of the concept of e-Government, one of which is the implementation and development of Smart Cities. Smart City is a city that combines information and communication technology (ICT) with the aim of improving the performance of government services. Smart cities in the era of globalization and digitalization can have a big impact on changing the lives of individuals and government organizations. Information technology in the era of globalization is the main means of improving human resources as implementers of government organizational systems. The implementation and development of Smart City aims to develop smart solutions for dealing with the challenges of urbanization, globalization, and the use of sophisticated information technology based on e-government.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI PESISIR PANTAI BLANAKAN KABUPATEN SUBANG Abidin As, Zaenal
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i2.95

Abstract

Pemberdayaan adalah salah satu konsep didalam meningkatkan kualitas, baik kualitas sumberdaya manusia atau kualitas perekonomian. Masyarakat nelayan sebagai masyarakat yang memanfaatkan potensi laut dan pesisir laut sebagai pendapatan perekonomian tidak dapat disandingkan dengan masyarakat ekonomi disektor lain, seperti sector pertanian, sector perindustrian dll. Upaya pemberdayaan sangat diperlukan didalam mendongkrak persoalan- persoalan yang ada di masyarakat pesisir (Nelayan) sebagai upaya meningkatkan kehidupan mereka dan dapat disandingkan dengan sector perekonomian lain. Desa Blanakan Subang sebagai salah satu wilayah pesisir laut, memiliki potensi yang sangat baik dalam meningkatkan potensi kelautan yang ada. Dimana wilayah ini memiliki sarana dan prasarana yang baik dibandingkan dengan wilayah pesisir lain. Namun persoalan-persoalan yang menghambat proses pemberdayaan pasti selalu ada. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mencari ada atau tidaknya konsep pemberdayaan yang dilakukan diwilayah yang berkaitan dengan masyarakat pesisir (Nelayan), dan permasalahan apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung didalam mensukseskan proses pemberdayaan masyarakat nelayan. Proses pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Blanakan Kabupaten Subang belum berjalan dengan baik, proses pemberdayaan yang dilakukan di desa ini banyak dilakukan oleh koperasi. Permasalahan yang timbul adalah ketika koperasi melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan hanya dilakukan kepada mereka-mereka yang memiliki perahu dan tidak sampai kepada masyarakat nelayan buruh. Pemerintah desa melalui LPMDes (Lembaga Pemberdayaan Desa) tidak melakukan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan karena menganggap proses pemberdayaan sudah dilakukan oleh koperasi. Permasalahan yang ada didalam proses pemberdayaan di Desa Blanakan Subang ini hanya kurangnya koordinasi yang dilakukan antara pemerintah desa melalui LPMDes dengan pihak Koperasi, karena persoalan ini yang menghambat proses pemberdayaan di wilayah ini tidak ada, kecuali persoalan koordinasi. Dimana peneliti berpendapat dengan adanya proses koordinasi yang mereka lakukan akan mempermudah didalam mendisain dan melakukan proses pemberdayaan, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan.
PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PELESTARIAN KESENIAN WAYANG GOLEK DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Aziz, Denis Abdul; Rohayatin, Titin; Abidin As, Zaenal
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v3i1.337

Abstract

Kesenian Wayang Golek merupakan kesenian yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Akibat perkembangan jaman, kesenian Wayang Golek mengalami penurunan pada paguyubannya, khususnya yang berada di daerah Kabupaten Bandung Barat. Untuk itu perlu ada upaya pelestarian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Wayang Golek sendiri sudah diakusi oleh UNESCO sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan informan 2 orang, yaitu : (1) Kepala Seksi Bina Seni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat,(2) dan Seniman Wayang Golek. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelestarian kesenian Wayang Golek yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat dapat dikatakan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan (1) belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang upaya pelestarian kesenian Wayang Golek (2) pemberdayaan yang dilakukan belum mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian kesenian Wayang Golek (3) belum optimal dalam menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana penunjang dalam upaya pelestarian kesenian Wayang Golek. Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Pelestarian Kesenian, Wayang Golek
SINERGITAS DALAM PEMBINAAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA BANDUNG Abidin As, Zaenal
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v3i2.359

Abstract

The existence of street vendors (PKL) in several big cities in Indonesia has caused a polemic which is still hot in discussion, where this relationship with spatial planning patterns in an area is causing problems. The problem of street vendors is not a new problem that only exists in Indonesia, even in Latin America and the Middle East itself experiencing the same thing, and the problem of the places where they sell sales and licensing is also a problem. The handling pattern by prioritizing synergy between the government and other parties in the handling process can answer problems related to the existence of street vendors in an area. Bandung city as a metropolitan city "Paris van Java" which provides location centers and tourist centers in the city center. Of course, this cannot prevent the city of Bandung from being at street vendors. The synergy that exists between the government and street vendors in the city of Bandung has resulted in several innovations including Monday without street vendors, this idea is the concern of street vendors for the condition of the city of Bandung with their existence who are often accused of being the cause of several problems and breakthroughs of the Bandung City Government that previously were not conducted in other urban areas in Indonesia, namely the construction of the "Skywalk" in the Cihampelas area of ​​Bandung city. Where the skywalk is intended as a means of walking as well as serving to serve street vendors along the Cihampelas shopping route. Keywords: Synergy and street vendors.
EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI OLEH DPUPR DI KECAMATAN PAKISJAYA KABUPATEN KARAWANG Widyaningsih, Windi; Yamardi, Yamardi; Abidin As, Zaenal
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v5i2.716

Abstract

Penelitian ini berjudul: “Efektivitas Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang”. Fenomena yang terjadi di Kecamatan Pakisjaya adalah kekeringan irigasi. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu Pengelolaan air jaringan irigasi di Kecamatan Pakisjaya tidak merata sehingga menghambat produktivitas petani yang ada di Kecamatan Pakisjaya. Metodologi penelitian yang dilakukan pada penelitian, yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah Efektivitas program menurut Makmur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi di Kecamatan Pakisjaya memiliki permasalahan dalam beberapa dimensi yang dikemukakan oleh Makmur sehingga, belum tercapainya efektivitas pada program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari ketepatan waktu dalam pelaksanaan normalisasi belum sesuai, ketepatan perhitungan biaya yang dapat dilihat dari sarana dan prasarana kurang memadai, ketepatan dalam pengukuran dalam pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban belum tepat, ketepatan dalam menentukan pilihan sudah tepat dalam metode pelaksanaan kegiatan program, ketepatan berpikir sudah sesuai dalam memahami konsep dan metode mempunyai pedoman untuk memahami dan proses evaluasi dilakukan dengan baik, ketepatan dalam melakukan perintah sudah sesuai karena mempunyai kriteria tertentu dalam pelaksanaan program, ketepatan dalam menentukan tujuan belum sesuai karena dapat dilihat dari ketentuan dan peraturan sudah ada namun dilihat dari sisi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum maksimal, ketepatan sasaran belum sesuai karena masyarakat Pakisjaya masih belum terpenuhi kebutuhan airnya. Kata Kunci: Efektivitas Program, Kecamatan Pakisjaya, Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi
EVALUASI PERJALANAN REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA PERIODE 2020–2025 Abidin AS, Zaenal
Jurnal Academia Praja Vol 9 No 1 (2026): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v9i1.5423

Abstract

Bureaucratic reform constitutes a national strategic agenda aimed at establishing governance that is effective, efficient, transparent, and oriented toward high-quality public service. This article evaluates the trajectory of bureaucratic reform in Indonesia during the 2020–2025 period by focusing on policy directions, major achievements, implementation challenges, and their implications for public service quality and the performance of civil servants. This study adopts a qualitative approach through a literature review and policy analysis of regulatory frameworks, official evaluation reports issued by Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, national development planning documents published by Kementerian PPN/Bappenas, and relevant academic publications. The analysis is guided by an integrated theoretical framework drawing on New Public Management, New Public Service, Good Governance, and Digital Government perspectives to assess performance orientation, service orientation, governance quality, and the extent of digital transformation. The findings indicate that the 2020–2025 period was characterized by an acceleration of bureaucratic reform, particularly in organizational streamlining, the strengthening of performance accountability systems, and the expansion of digital-based public services. These reforms have contributed to greater administrative efficiency and improved accessibility of public services. Nevertheless, significant challenges remain, notably limited interoperability among digital government systems, uneven human resource capacity across regions, and inconsistent policy implementation at the levels of ministries, agencies, and local governments. This study concludes that the sustainability of future bureaucratic reform requires stronger system integration, continuous capacity building of civil servants, and more consistent cross-sectoral and multilevel policy coordination.
The Smart City Implementation and Development Model in Realizing Bureaucratic Reform in the Local Government of Cimahi City Titin Rohayatin; Zaenal Abidin AS; Harky Ristala
Khazanah Sosial Vol. 5 No. 4 (2023): Khazanah Sosial
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ks.v5i4.30523

Abstract

This study delves into the implementation and development of a Smart City model as a strategic approach by the Regional Government to achieve bureaucratic reform. The aim is to address challenges associated with inefficient service systems, lengthy processes, organizational structures, and bureaucratic placements that hinder effective government management. Focused on Cimahi City's urban development strategy, the Smart City concept integrates the Internet of Things (IoT) and information and communication technology (ICT) to optimize city assets, enhance law enforcement, streamline government agency information systems, and improve community services. However, despite its potential, the government's Smart City strategy faces obstacles, including server errors, login difficulties, frequent application loading, cumbersome display interfaces, and unresponsive buttons. In response, this research proposes the TRSCM model as a framework for the effective implementation and development of Smart City initiatives, aiming to overcome barriers and contribute to the realization of meaningful bureaucratic reform in government organizations.
Co-Authors Anceu Murniati Apptika, Noer Aprilia, Bunga Aprilian, Bunga Aprimayanti, Risyah Aziz, Denis Abdul Basyari, Muhammad Sachrul Dadan Kurnia Dari, Widuri Wulan Fauzi, Lukman Munawar febriansyah, dicky Febriasnyah, Dicky Fujilestari, Noer Apptika Harky Ristala Hidayat Hidayat Iqbal, Firdaus Muhamad Irawaty, Tinda Kurnia, Dadan Kushartono, Toto Mastoah, Neneng Ndaruhadi, Wibowo Nurliah Nurdin P, Dahly Sukma Permana, Danny Pratiwi, Yustianti Dwi Ristala, Harky Rochaeni, Atik Rohayatin, Titin - Septiansyah, Bayu Setiawan, Agustina Siddha, Arlan Siti Munawaroh Sulaiman, Tatang Teguh, Prio Waluyo Zulfikar Wawan Gunawan Wawan Gunawan Wawan Gunawan Widyaningsih, Windi Wulan, Widuri Wulandari, Widuri Yamardi, Yamardi Yudi Rusfiana