Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.583
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Recital Review NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Collegium Studiosum Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Notary Law Journal JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Riwayat: Educational Journal of History and Humanities LamLaj INJURLENS Open Access DRIVERset
Erliyani, Rahmida
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Model Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Desa Pulau Sewangi Yang Berbasis Lahan Basah Erliyani, Rahmida; Syahrida, Syahrida; Rahmawati, Diana; Sihite, Dermawati
Recital Review Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 Nomor 1 Januari 2025
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v7i1.37060

Abstract

Law Number 3 of 2024, as an amendment to Law Number 6 of 2014, affirms the authority of village heads in resolving community disputes. This study examines the dispute resolution model in the Pulau Sewangi Village community, Barito Kuala Regency, South Kalimantan, which has a wetland-based cultural characteristic with communal life along the Barito River. The study used an empirical legal method with a socio-legal approach through interviews and field observations. The results show that the presence of the village head plays a central role in maintaining social harmony through non-litigation dispute resolution, which is more dominant than litigation. The settlement model implemented prioritizes deliberation based on local wisdom, which is directed at forms of mediation and conciliation. However, for certain cases that meet criminal elements, the village head coordinates with law enforcement officials towards the litigation process. Thus, the dispute resolution model in Pulau Sewangi Village reflects the synergy between formal legal approaches and local wisdom, which is relevant to the development of village governance based on wetland community culture.
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAHAN BASAH DALAM PRANATA HUKUM DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Effendy, Mohammad; Sihite, Dermawati; Erliyani, Rahmida
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.167-175

Abstract

Penelitian ini berfokus perlindungan lahan basah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimnatan Selatan. Di pilihnya lokasi di Kabupaten ini mengingat daerah Kabupaten HSU ini memiliki kawasan lahan basah yang sangat besar luasannya untuk wilayah provinsi Kalimantan Selatan ini. Berdasarkan konsep perlindungan hukum menurut ilmu hukum bahwa perlindungan bersifat preventif dan bersifat represif. Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif (pencegahan ) adalah ketika konsep dan tujuan perlindungan diatur atau dituangkan dalam tataran peraturan peraturan hukum. Yang menjadi fokus penelitian tentang perlindungan hukum lahan basah ini di teliti tentang bagaimana pengaturan dan pemanfataan kawasan lahan basah di wilayah pedesaan  oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan tentang bagaimana implementasi perlindungan  terhadap lahan basah dalam pranata hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normative dengan didukung data data empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfatan kawasan lahan basah ini dalam pengaturannya akan mengacu secara umum pada ketentuan kawasan dalam Perda tentang Tata Ruang, juga pengaturan yang terkait dengan perlindungan lingkungan. pemanfataan kawasan lahan basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dikembangkan untuk berbagai kegiatan yakni : Usaha transportasi/pengangkutan ( Transportasi sungai ),usaha pemeliharaan ikan  dan pengolahannya,usaha pertanian (untuk kawasan persawahan ),usaha wilayah/ tempat pengembangan Peternakan itik, kerbau,usaha pengembangan wisata (Kolam pemancingan ikan, wisata Lomba renang kerbau rawa) Implementasi perlindungan hukum kawasan lahan basah di kabupaten HSU Provinsi Kalimnatan Selatan dalam bentuk kegiatan pemanfataan kawasan lahan basah yang disesuaikan dengan potensi geografis kabupaten ini dan  penyusunan konsep perlindungan lingkungan lahan basah ini dituangkan dalam berbagai pranata hukum di kabupaten ini yakni dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta dalam pertauran desa
URGENSI PENGELOLAAN LIMBAH PETERNAKAN ITIK SEBAGAI IMPLEMENTASI UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN Erliyani, Rahmida; Ratomi, Achmad; Ramadhany, Indah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.132-139

Abstract

Perlindungan akan kualitas lingkungan sudah menjadi hal yang diatur secara hukum. Sebagaimana Undang -Undang Lingkungan Hidup mengamatkan perlunya perlindungan lingkungan. Hak akan lingkungan yang bersih dan sehat adalah hak masyarakat dijamin UU No 32 Tahun 2009 dan sebagai amanat pasal 28 H UUD 1945. Riset mengenai hal ini relavan dalam upaya pemenuhan fokus penelitian yang berorentasi pada pengembangan keilmuan tentang pertanian dan lahan basah serta berkenaan dengan sumber daya alam dan lingkungan. Pembahasaan ini akan menganalisis keterkaitan dengan upaya untuk implementasi dari ketentuan Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Dan bagaimana juga relevansinya dengan upaya menjaga fungsi lingkungan hidup sebagai upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar berkualitas untuk kesehatan masyarakat. Hasil analisis normative menunjukkan tentang bagaimana masyarakat petani lahan basah mengelola limbah peternakan itiknya cukup menarik diketahui karena terkait dengan kesadaran untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan.Urgensinya perlunya pola atau model pengelolaan limbah dari usaha masyarakat dalam peternakan itiknya mengingat peternakan itik sebagaimana usaha peternakan lainnya juga akan berpotensi menghasilkan limbah, dan limbah yang dihasilkan juga bervariasi ada limbah padat, cair dan gas. Pengelolaan limbah yang baik dari usaha beternak itik diharapkan akan bermanfaaat bagi perlindungan lingkungan hidup masyarakat di sekitar tempat usaha peternakan tersebut. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bagaimana petani lahan basah yang beternek itik di daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah kecamatan Labuan Amas Selatan mengelola limbah peternakan itiknya berupa limbah cair dari kotoran itik tersebut yang dikelola tanpa menggunakan sentuhan teknologi, hanya secara konvensional dan masih banyak yang tidak dikelola dengan baik. Tidak ada model pengelolaan limbah yang secara spesifik dan terkelola dengan baik
Peralihan Hak Atas Tanah Yang Objeknya Berada Di Bantaran Sungai Amalia, Tina; Haiti, Diana; Erliyani, Rahmida
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i3.2025.1740-1747

Abstract

Konflik peralihan hak atas tanah di bantaran sungai dilatar belakangi oleh norma hukum dan norma sosial. Secara umum, norma hukum yang berlaku melarang kepemilikan hak atas tanah di bantaran sungai oleh individu dan menekankan pentingnya fungsi sungai sebagai ruang publik yang dikuasai oleh negara. Di sisi lain, norma sosial seringkali dilanggar karena adanya klaim kepemilikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran PPAT dalam peralihan hak atas tanah yang objeknya berada di bantaran sungai dan keabsahan peralihan hak atas tanah terhadap tanah dan bangunan yang objeknya berada di bantaran sungai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sehingga  hasil dari penelitian ini adalah Pertama, dalam melaksanakan peralihan hak atas tanah, PPAT wajib menggunakan prinsip kehati-hatian terutama terhadap objeknya yang berada di bantaran sungai. Prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan oleh PPAT tentunya dilakukan secara cermat dan teliti agar tidak terjadi suatu permasalahan dikemudian hari. Prinsip ini merupakan bagian dari kode etik PPAT dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, keabsahan peralihan hak atas tanah di bantaran sungai dianggap tidak sah. Hal ini dikarenakan objek dalam perjanjian jual beli melanggar Undang-Undang, maka dengan ini perjanjian batal demi hokum dan akta peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT di bantaran sungai tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini disebabkan oleh status tanah tersebut sebagai milik negara dan peruntukkannya untuk kepentingan umum serta pelestarian lingkungan
PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Amalia, Berlianny; Erliyani, Rahmida
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1282

Abstract

Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 provides new legal politics, namely that a marriage agreement can be made after marriage. The verdict gives certainty and responsibility to marriage registration officers or notaries to ratify collective agreements, namely marriage agreements after the marriage is held. This research examines the regulation of the ratification of marriage agreements after the issuance of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015; as well as the implications of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 on the authority of notaries in the ratification of marriage agreements. The type of research used is normative, with a statutory approach and a conceptual approach. Prior to Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XXI/2015, marital agreements were regulated in Law No. 1 Year 1974, where marital agreements could only be made before the marriage took place. After the birth of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XII/2015, a marriage agreement can not only be made before marriage but can also be made after marriage. The ratification of the marriage agreement can not only be done by the marriage registration officer, but also by a notary. So that with the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XII/2015, it adds to the authority of notaries to ratify marriage agreements. The ratification of a marriage agreement by a notary is carried out by pouring the contents of the agreement between husband and wife into an authentic deed. Then the parties are obliged to register it at the local Civil Registry Office to obtain a marriage contract.
VERSTEK DECISION POWER ON UNDER-HANDS SELLING WHICH THE SELLER DOESN'T EXIST Khairani, Ratna; Erliyani, Rahmida; hophan Tornado, Anang S
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.1773-1793

Abstract

The transfer of land rights is the transfer of land rights from the old right holder to the new right holder according to the provisions of the applicable laws and regulations. Land law in Indonesia requires the transfer of land rights to be carried out before the Land Deed Official (PPAT), because basically buying and selling land must meet clear and cash requirements. Government Regulation Number 24 of 1997 Concerning Land Registration in Article 37 paragraph (1) states that "Transfers of land rights and ownership rights to apartment units through buying and selling, exchange, grants, entry into the company and other legal actions for transferring rights, except for transfers of rights through auctions, can only be registered if proven by a deed drawn up by the PPAT who is authorized according to the provisions of the applicable laws and regulations." This is what happened in the decision of the Batulicin District CourtNumber: 68/Pdt.G/2021/PN Btn, where the sale and purchase is carried out underhanded and when registration is desired, the whereabouts of the seller cannot be identified, so the sale and purchase cannot be transferred and registered, because one of the requirements for land registration is there is a deedauthentic which proves that it is true that a legal act of sale and purchase has taken place, so that the making of the sale and purchase deed is hampered. The problem that the author raises in this study is how is the verstek decision that has been inkracht regarding the Registration of Transfer of Land Rights and what is the validity of the making of the Deed of Sale and Purchase (AJB) by PPAT based on the verstek decision? The results in this study are that decisions that have permanent legal force can be enforced, where decisions have binding legal force (binding force), strength of proof (Proving Power) and powerExecutorial (Executorial Force). So the deed can be said to be valid because until now, no party feels that they have been harmed, or that there has been a lawsuit filed against the PPAT concerned regarding the confusion over the existence of the deed
Penyelesaian Sengketa Masyarakat Bantaran Sungai Di Kota Banjarmasin Dalam Perspektif Sosio-Legal Syahrida, Syahrida; Erliyani, Rahmida; Rahmawati, Diana; Mursalin, Arisandy; Rahman, Eko Taufikur; Ramadhaniah, Putri; Farah, Gusti Alya Fathia
Badamai Law Journal Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v10i2.24778

Abstract

Penelitian ini mengkaji dimensi sosial-hukum pluralisme hukum dengan menganalisis interaksi antara hukum adat, norma-norma Islam, dan budaya hukum Masyarakat di bantaran sungai  Banjarmasin, Indonesia. Sebagai masyarakat mayoritas Muslim dengan tradisi adat yang kuat, Banjarmasin menawarkan studi kasus yang menarik untuk memahami bagaimana sistem hukum plural beroperasi di pemukiman tepi sungai di Kota Banjaramsin meliputi 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin. Dengan menggunakan penelitian lapangan etnografis, wawancara semi-terstruktur, dan analisis dokumen, studi ini meneliti bagaimana penyelesaian sengketa berbasis komunitas berfungsi di luar kerangka hukum formal. Dalam perspektif sosio legal riset ini menunjukkan temuan bahwa sengketa yang ada pada masyarakat di bantaran sungai di Kota Banjarmasin, melibatkan hubungan keluarga, kepemilikan tanah, dan konflik antar warga (tetangga) sering diselesaikan melalui model penyelesaian sengketa secara mediasi berbasis hukum adat yang diwarnai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Proses ini menekankan rekonsiliasi, tanggung jawab kolektif, dan pelestarian harmoni sosial daripada hasil hukuman atau sanksi. Koeksistensi antara hukum negara, norma adat, dan nilai-nilai Islam mencerminkan budaya hukum yang dinamis yang beradaptasi dengan tantangan kontemporer sambil mempertahankan dasar-dasar tradisionalnya. Penelitian ini berkontribusi pada kajian sosio-legal dengan memberikan wawasan empiris tentang kekuatan sistem hukum plural dan signifikansinya bagi akses ke keadilan di masyarakat mayoritas Muslim. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa yang berakar pada budaya ke dalam kerangka hukum formal untuk mengembangkan model keadilan yang inklusif dan responsif
Establishing Time Limits for Investigations Based on Legal Certainty Values Hastika, Adrian Richkiel; Erliyani, Rahmida; Suprapto, Suprapto; Zulaeha, Mulyani
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i2.2662

Abstract

This article examines the reformulation of the investigation time limit regulation based on the value of legal certainty in the Indonesian criminal law system. The provisions in the current Criminal Procedure Code (KUHAP) do not regulate the investigation time limit, thus creating legal uncertainty, weak oversight, and the potential for abuse of authority by law enforcement officers. This study uses a normative juridical approach with descriptive analysis to find the ideal concept for reforming criminal procedure law. The results show that the unclear investigation time limit contradicts the principle of due process of law and the principle of speedy, simple, and low-cost justice. Therefore, a reformulation of the KUHAP is needed by adding provisions regarding the maximum 30-day investigation period, reasons for termination of investigation, and internal and external oversight mechanisms. This reformulation is expected to ensure legal certainty, prevent abuse of authority, and strengthen human rights protection in the criminal justice process in Indonesia.
Existence of Criminal Law Mechanisms in Environmental Law Mubarak, Ahmad; Ifrani, Ifrani; Erliyani, Rahmida; Mispansyah, Mispansyah
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 5 No. 1 (2025): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v5i1.131

Abstract

Environmental damage in Indonesia is increasingly concerning, largely due to an anthropocentric view leading to the limitless exploitation of nature. Corporate environmental crimes often violate regulations, causing detrimental impacts on society and ecology. Despite an increase in companies engaging in pollution and environmental destruction, law enforcement against these corporations has not been optimal. Therefore, environmental impact control is crucial to minimize pollution risks. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management serves as an important legal basis in Indonesia. This study employs a normative legal research method to address the urgency of criminal law instruments in environmental protection. Criminal sanctions are considered urgent and effective in tackling environmental problems as they serve as a law enforcement tool and provide a deterrent effect. The application of environmental criminal law is based on the principles of legality, sustainable development, prevention, and restraint, aiming to educate the public and prevent irresponsible behavior towards the environment.
Existence of Criminal Law Mechanisms in Environmental Law Mubarak, Ahmad; Ifrani, Ifrani; Erliyani, Rahmida; Mispansyah, Mispansyah
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 5 No. 1 (2025): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v5i1.131

Abstract

Environmental damage in Indonesia is increasingly concerning, largely due to an anthropocentric view leading to the limitless exploitation of nature. Corporate environmental crimes often violate regulations, causing detrimental impacts on society and ecology. Despite an increase in companies engaging in pollution and environmental destruction, law enforcement against these corporations has not been optimal. Therefore, environmental impact control is crucial to minimize pollution risks. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management serves as an important legal basis in Indonesia. This study employs a normative legal research method to address the urgency of criminal law instruments in environmental protection. Criminal sanctions are considered urgent and effective in tackling environmental problems as they serve as a law enforcement tool and provide a deterrent effect. The application of environmental criminal law is based on the principles of legality, sustainable development, prevention, and restraint, aiming to educate the public and prevent irresponsible behavior towards the environment.
Co-Authors Achmad Ratomi Ahmad Mubarak, Ahmad Amalia, Berlianny Amalia, Berliany Amalia, Tina Anton Wahyudi Dermawati Sihite, Dermawati Diana Rahmawati Erham Amin, Muhammad Farah, Gusti Alya Fathia Geovandry, Dimas Hafiah, Noor Haiti, Diana Hastika, Adrian Richkiel hophan Tornado, Anang S Ichsan Anwary, Ichsan Ifrani, Ifrani Khairani, Ratna Kusumawardhani, Nurul Aini Mispansyah, Mispansyah Mohammad Effendy Mulyani Zulaeha Mursalin, Arisandy Pratama, Aji Surya Rahman, Eko Taufikur Ramadhaniah, Putri Ramadhany, Indah Raudhatul Jannah Rika , Rika Rika, Rika Saiftri*, Nadya Isnaini Sihite, Dermawatie Sintawati, Annisa Suprapto Suprapto Surya Pratama, Aji Syahrida, Syahrida Yulia Qamariyanti