Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Recital Review Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Collegium Studiosum Journal Notary Law Journal JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Riwayat: Educational Journal of History and Humanities LamLaj
Erliyani, Rahmida
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Model Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Desa Pulau Sewangi Yang Berbasis Lahan Basah Erliyani, Rahmida; Syahrida, Syahrida; Rahmawati, Diana; Sihite, Dermawati
Recital Review Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 Nomor 1 Januari 2025
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v7i1.37060

Abstract

Law Number 3 of 2024, as an amendment to Law Number 6 of 2014, affirms the authority of village heads in resolving community disputes. This study examines the dispute resolution model in the Pulau Sewangi Village community, Barito Kuala Regency, South Kalimantan, which has a wetland-based cultural characteristic with communal life along the Barito River. The study used an empirical legal method with a socio-legal approach through interviews and field observations. The results show that the presence of the village head plays a central role in maintaining social harmony through non-litigation dispute resolution, which is more dominant than litigation. The settlement model implemented prioritizes deliberation based on local wisdom, which is directed at forms of mediation and conciliation. However, for certain cases that meet criminal elements, the village head coordinates with law enforcement officials towards the litigation process. Thus, the dispute resolution model in Pulau Sewangi Village reflects the synergy between formal legal approaches and local wisdom, which is relevant to the development of village governance based on wetland community culture.
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAHAN BASAH DALAM PRANATA HUKUM DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Effendy, Mohammad; Sihite, Dermawati; Erliyani, Rahmida
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.167-175

Abstract

Penelitian ini berfokus perlindungan lahan basah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimnatan Selatan. Di pilihnya lokasi di Kabupaten ini mengingat daerah Kabupaten HSU ini memiliki kawasan lahan basah yang sangat besar luasannya untuk wilayah provinsi Kalimantan Selatan ini. Berdasarkan konsep perlindungan hukum menurut ilmu hukum bahwa perlindungan bersifat preventif dan bersifat represif. Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif (pencegahan ) adalah ketika konsep dan tujuan perlindungan diatur atau dituangkan dalam tataran peraturan peraturan hukum. Yang menjadi fokus penelitian tentang perlindungan hukum lahan basah ini di teliti tentang bagaimana pengaturan dan pemanfataan kawasan lahan basah di wilayah pedesaan  oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan tentang bagaimana implementasi perlindungan  terhadap lahan basah dalam pranata hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normative dengan didukung data data empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfatan kawasan lahan basah ini dalam pengaturannya akan mengacu secara umum pada ketentuan kawasan dalam Perda tentang Tata Ruang, juga pengaturan yang terkait dengan perlindungan lingkungan. pemanfataan kawasan lahan basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dikembangkan untuk berbagai kegiatan yakni : Usaha transportasi/pengangkutan ( Transportasi sungai ),usaha pemeliharaan ikan  dan pengolahannya,usaha pertanian (untuk kawasan persawahan ),usaha wilayah/ tempat pengembangan Peternakan itik, kerbau,usaha pengembangan wisata (Kolam pemancingan ikan, wisata Lomba renang kerbau rawa) Implementasi perlindungan hukum kawasan lahan basah di kabupaten HSU Provinsi Kalimnatan Selatan dalam bentuk kegiatan pemanfataan kawasan lahan basah yang disesuaikan dengan potensi geografis kabupaten ini dan  penyusunan konsep perlindungan lingkungan lahan basah ini dituangkan dalam berbagai pranata hukum di kabupaten ini yakni dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta dalam pertauran desa
URGENSI PENGELOLAAN LIMBAH PETERNAKAN ITIK SEBAGAI IMPLEMENTASI UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN Erliyani, Rahmida; Ratomi, Achmad; Ramadhany, Indah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.132-139

Abstract

Perlindungan akan kualitas lingkungan sudah menjadi hal yang diatur secara hukum. Sebagaimana Undang -Undang Lingkungan Hidup mengamatkan perlunya perlindungan lingkungan. Hak akan lingkungan yang bersih dan sehat adalah hak masyarakat dijamin UU No 32 Tahun 2009 dan sebagai amanat pasal 28 H UUD 1945. Riset mengenai hal ini relavan dalam upaya pemenuhan fokus penelitian yang berorentasi pada pengembangan keilmuan tentang pertanian dan lahan basah serta berkenaan dengan sumber daya alam dan lingkungan. Pembahasaan ini akan menganalisis keterkaitan dengan upaya untuk implementasi dari ketentuan Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Dan bagaimana juga relevansinya dengan upaya menjaga fungsi lingkungan hidup sebagai upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar berkualitas untuk kesehatan masyarakat. Hasil analisis normative menunjukkan tentang bagaimana masyarakat petani lahan basah mengelola limbah peternakan itiknya cukup menarik diketahui karena terkait dengan kesadaran untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan.Urgensinya perlunya pola atau model pengelolaan limbah dari usaha masyarakat dalam peternakan itiknya mengingat peternakan itik sebagaimana usaha peternakan lainnya juga akan berpotensi menghasilkan limbah, dan limbah yang dihasilkan juga bervariasi ada limbah padat, cair dan gas. Pengelolaan limbah yang baik dari usaha beternak itik diharapkan akan bermanfaaat bagi perlindungan lingkungan hidup masyarakat di sekitar tempat usaha peternakan tersebut. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bagaimana petani lahan basah yang beternek itik di daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah kecamatan Labuan Amas Selatan mengelola limbah peternakan itiknya berupa limbah cair dari kotoran itik tersebut yang dikelola tanpa menggunakan sentuhan teknologi, hanya secara konvensional dan masih banyak yang tidak dikelola dengan baik. Tidak ada model pengelolaan limbah yang secara spesifik dan terkelola dengan baik
Peralihan Hak Atas Tanah Yang Objeknya Berada Di Bantaran Sungai Amalia, Tina; Haiti, Diana; Erliyani, Rahmida
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i3.2025.1740-1747

Abstract

Konflik peralihan hak atas tanah di bantaran sungai dilatar belakangi oleh norma hukum dan norma sosial. Secara umum, norma hukum yang berlaku melarang kepemilikan hak atas tanah di bantaran sungai oleh individu dan menekankan pentingnya fungsi sungai sebagai ruang publik yang dikuasai oleh negara. Di sisi lain, norma sosial seringkali dilanggar karena adanya klaim kepemilikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran PPAT dalam peralihan hak atas tanah yang objeknya berada di bantaran sungai dan keabsahan peralihan hak atas tanah terhadap tanah dan bangunan yang objeknya berada di bantaran sungai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sehingga  hasil dari penelitian ini adalah Pertama, dalam melaksanakan peralihan hak atas tanah, PPAT wajib menggunakan prinsip kehati-hatian terutama terhadap objeknya yang berada di bantaran sungai. Prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan oleh PPAT tentunya dilakukan secara cermat dan teliti agar tidak terjadi suatu permasalahan dikemudian hari. Prinsip ini merupakan bagian dari kode etik PPAT dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, keabsahan peralihan hak atas tanah di bantaran sungai dianggap tidak sah. Hal ini dikarenakan objek dalam perjanjian jual beli melanggar Undang-Undang, maka dengan ini perjanjian batal demi hokum dan akta peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT di bantaran sungai tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini disebabkan oleh status tanah tersebut sebagai milik negara dan peruntukkannya untuk kepentingan umum serta pelestarian lingkungan
Co-Authors Achmad Ratomi Amalia, Berlianny Amalia, Berliany Amalia, Tina Anton Wahyudi Dermawati Sihite, Dermawati Diana Rahmawati Erham Amin, Muhammad Farah, Gusti Alya Fathia Geovandry, Dimas Hafiah, Noor Haiti, Diana Ichsan Anwary, Ichsan Kusumawardhani, Nurul Aini Mispansyah, Mispansyah Mohammad Effendy Pratama, Aji Surya Ramadhany, Indah Raudhatul Jannah Rika , Rika Rika, Rika Saiftri*, Nadya Isnaini Sihite, Dermawatie Sintawati, Annisa Surya Pratama, Aji Syahrida, Syahrida Yulia Qamariyanti