Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.332
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Recital Review NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Collegium Studiosum Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Notary Law Journal JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Riwayat: Educational Journal of History and Humanities LamLaj
Erliyani, Rahmida
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : LamLaj

 1 
KECERMATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DAN AKIBAT HUKUMNYA Rika , Rika; Anwary, Ichsan; Erliyani, Rahmida
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 2 (2017): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v2i2.41

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsep kecermatan oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik dan akibat hukum terhadap akta Notaris yang dibuat tanpa mengindahkan (memperhatikan) kecermatan dalam pembuatan akta autentik. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian adalah kekaburan norma hukum yang terdapat dalam Pasal Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep mengenai kecermatan oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 38 sampai dengan 40 UUJN, serta Pasal 1851 ayat (2) juncto Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR/Pasal 165/286 RBg, yang menegaskan bahwa Notaris harus memperhatikan bentuk dan tata cara pembuatan akta autentik yang ditetapkan dalam undang-undang (syarat formil), ketetapan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik (syarat materil), menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Akibat hukum terhadap akta Notaris yang dibuat tanpa mengindahkan (memperhatikan) kecermatan dalam pembuatan akta autentik, maka akta autentik tersebut berakibat non existent, atau menyebabkan akta autentik tersebut mengalami penurunan kekuatan pembuktian dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan, hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1869 KUH Perdata, Pasal 41 dan Pasal 84 UUJN.
THE EXISTENCE OF NOTARY HONOR ASSEMBLIES IN THE CRIMINAL JUSTICE PROCESS Erliyani, Rahmida; Ratomi, Achmad
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 1 (2018): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v3i1.70

Abstract

The aim of this study is to know and analyze the basic idea of the necessity for the approval of the Notary Honor Assemblies to the Notary examination in the criminal justice process and on the approval of the Notary Honor Assemblies to the Notary examination in the criminal justice process in relation to the principle fast, simple and low cost trial. This research uses doctrinal law research done or aimed at a concept that will be studied which is the concept or principle of fast, simple and low cost trial in relation with the authority of Honorary Notary Assembly to the checking of Notary in criminal justice process. The basic rationale of the existence of this NHA is the effort to enforce the obligation to deny or deny notary rights (the obligation to conceal the contents of the deed). Thus, the NHA’s approval as a opening “key” to the obligation of Notaries public when facing the complicated legal process. Legal protection of notary as regulated in Article 66 paragraph (1) law of the Repulic of Indonesia concerning Position of Notary (LPN) is a legal protection to notary public as a public official who is performing its task and obligation in carrying out government authority to keep the state documents in the form of authentic deed. The request for approval from NHA is not only done by the investigator at the stage of investigation, but will also be requested again by the prosecutor for the prosecution and by the judge for the court hearing not in accordance with one of the principles in the criminal justice process that is fast, simple and low cost court principle. For the seizure of the copy of the minuta deed and the summon to the Notaries must first the investigator, the prosecutor and the judge send the application for approval to NHA. It is said not to be in accordance with the simple justice principle because according to Article 66 Law of Position of Notary (LPN), the request for the approval of NHA is done at every stage of criminal justice process.
KEDUDUKAN DANA ASURANSI JIWA DALAM RELEVANSINYA DENGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN Pratama, Aji Surya; Barkatullah, Abdul Halim; Erliyani, Rahmida
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 1 (2019): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v4i1.76

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis ahli waris yang namanya tidak disebutkan sebagai penerima manfaat dalam polis asuransi jiwa yang telah ditinggalkan oleh almarhum yang dapat dikategorikan sebagai ahli waris. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan jenis penelitiannya norma yang samar-samar, yaitu ada perbedaan atau insinkronisasi Hakim Mahkamah Agung dalam membuat putusan tentang perselisihan dana klaim asuransi jiwa di kalangan ahli waris. Hasil penelitian penelitian menunjukkan bahwa perjanjian asuransi merupakan hasil kombinasi antara hukum properti khususnya hukum waris testametary dan hukum kontrak, dengan demikian, perjanjian asuransi jiwa dapat disebut sebagai wasiat karena warisan adalah salah satu cara untuk mendapatkan hak kepemilikan atas sebuah properti, dalam hal ini jumlah uang pertanggungan. Nominasi ahli waris sebagai penerima dana asuransi jiwa memiliki karakteristik administrasi karena ahli waris sebenarnya adalah ahli waris yang diatur dalam kebijakan asuransi jiwa. Dari aspek properti warisan, nama yang dinyatakan sebagai penerima dalam polis asuransi jiwa hanya dapat menerima maksimal 1/3 (sepertiga) dari properti warisan yang ditinggalkan oleh almarhum. Dari aspek posisi mereka, ahli waris dalam polis asuransi jiwa hanyalah sebagai kreditor (bukan menggantikan hak dan kewajiban pewaris). Ahli waris yang sah berhak untuk mengklaim hak atas bagian absolut yang dilindungi oleh hukum (legitime portie) atas uang pertanggungan yang bertentangan dengan bagian sahnya.
Co-Authors Achmad Ratomi Amalia, Berlianny Amalia, Berliany Amalia, Tina Anton Wahyudi Dermawati Sihite, Dermawati Diana Rahmawati Erham Amin, Muhammad Farah, Gusti Alya Fathia Geovandry, Dimas Hafiah, Noor Haiti, Diana Hastika, Adrian Richkiel hophan Tornado, Anang S Ichsan Anwary, Ichsan Khairani, Ratna Kusumawardhani, Nurul Aini Mispansyah, Mispansyah Mohammad Effendy Mulyani Zulaeha Mursalin, Arisandy Pratama, Aji Surya Rahman, Eko Taufikur Ramadhaniah, Putri Ramadhany, Indah Raudhatul Jannah Rika , Rika Rika, Rika Saiftri*, Nadya Isnaini Sihite, Dermawatie Sintawati, Annisa Suprapto Suprapto Surya Pratama, Aji Syahrida, Syahrida Yulia Qamariyanti