Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (Studi di Kecamatan Maluk) Familia, Aorelia Bunga; M. Saleh; Fallahiyan, M. Alfian; Rahmadani
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7390

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta hambatan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri di kecamatan maluk ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis penelitian yang digunakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Maluk telah berjalan namun kurang efektif karena masih terdapat tantangan dari segi faktor hukumnya, faktor penegak hukum dan faktor Masyarakat. Sehingga yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya ialah tidak adanya peraturan pelaksana, kurangnya petugas penegak hukum serta kurangnya partisipasi Masyarakat.
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI BADAN LEGISLASI DESA DALAM UPAYA PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Studi di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima) M. Isnaini; H. A. Khair; M. Saleh; M. Alfian Fallahiyan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7437

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengetahui bagaimana peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislasi dalam mengawasi urusan Pemerintahan Desa serta kendala yang dihadapi oleh lembaga tersebut atas peran pengawasan kinerja Pemerintahan Desa di Kecamatan Bolo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Sosial (Social Approach). Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa sudah berjalan cukup baik namun masih mendapati kendala sehingga hasil dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa hanya cukup sebagai tugas kelembagaannya saja namun belum bisa cukup dan memuaskan untuk pihak Masyarakat desa sebagai pihak yang menikmati hasil dari keberadaan Badan Permusyawaratan Desa. Masih terdapat beberapa hambatan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa oleh karena itu penting baginya Badan Permusyawaratan Desa harus meningkatkan kinerjanya agar benar-benar menjadi wakil Masyarakat desa.
EKSISTENSI DAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT DALAM BIDANG PERTANAHAN Lalu Yazid Ferdiansyah; M. Saleh; AD. Basniwati; Ashari
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7444

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menangani permasalahan pertanahan, khususnya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi, yang menunjukkan bahwa pengawasan Ombudsman NTB semakin efektif seiring dengan peningkatan jumlah laporan masyarakat terkait sengketa pertanahan. Faktor-faktor pendukung utama termasuk kerangka hukum yang kuat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kerja sama yang baik dengan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis pada aplikasi laporan, serta masalah geografis yang menghambat pengawasan di daerah terpencil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa tantangan, Ombudsman NTB berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pertanahan melalui pengawasan yang lebih baik.
HAK PILIH WARGA NEGARA INDONESIA DI BAWAH UMUR YANG SUDAH/PERNAH KAWIN DALAM PEMILIHAN UMUM Chairunnisa, Dinda; Ida Surya; M. Saleh
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/69m2sw87

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak memilih dalam pemilihan umum khususnya untuk subjek hukum yang sudah atau sudah pernah kawin. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yakni studi dokumen dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang didapatkan dikaji menggunakan metode interpretasi. Adapun hak memilih dalam pemilihan umum berdasar pada Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini merupakan Pasal yang memberikan kedudukan hukum terhadap warga negara Indonesia yang sudah atau sudah pernah kawin dalam pemilihan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tolak ukur kedewasaan cukup beragam. Dengan menjadikan perkawinan sebagai tolak ukur kedewasaan dalam pemilihan umum, ini juga berarti memberi hak memilih dalam pemilihan umum pada anak di bawah umur yang sudah atau pernah kawin dengan dispensasi. Kendati demikian, seorang anak yang melakukan perkawinan dengan dispensasi pada hakikatnya tetaplah seorang anak. Merupakan hal yang tidak relevan menjadikan perkawinan dengan dispensasi sebagai penentu kapabilitas seseorang dalam menentukan pilihan politiknya mengingat sebagai negara demokrasi, Indonesia menggantungkan nasib pada rakyatnya. Maka dari itu, kedewasaan dalam konteks hak memilih dalam pemilihan umum tidak bisa hanya sekedar status kedewasaan yang disamakan dengan konsekuensi yuridis dari perkawinan yang dilakukannya. Selain itu dengan melihat fakta sosial yang ada terkait dengan perkawinan di bawah tangan, frasa “sudah atau sudah pernah kawin” yang ada pada Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan frasa yang menjadikan Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai norma yang multitafsir. Maka dari itu, perlu dipertegas bahwa perkawinan yang dimaksud merupakan hanya perkawinan yang tercatat pada lembaga negara yang berwenang.
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD OLEH DPRD (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH) Yahya, Lalu Husnu; M. Saleh; AD. Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/53m5pq06

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam sektor pendidikan, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, yang menunjukkan bahwa pengawasan DPRD telah dilakukan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP). Beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut antara lain adalah keterbatasan kapasitas teknis anggota DPRD dalam memahami dokumen anggaran, kurangnya ketersediaan data dan laporan kinerja yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan, serta rendahnya pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan APBD oleh DPRD telah berjalan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD Kabupaten Lombok Tengah No 1 tahun 2024 pada pasal 21 dan 22 tata tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD di Kabupaten Lombok Tengah sudah berjalan optimal serta harus tetap diperkuat melalui pelatihan, pemanfaatan tenaga ahli, serta digitalisasi data pengawasan untuk mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.  
PERAN OMBUDSMAN PERWAKILAN NTB DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK DIGITAL DI KOTA MATARAM Aryandhini, Annisa; M. Saleh; Agung Setiawan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/qkqt9d95

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran Ombudsman perwakilan NTB dalam meningkatkan transparansi pelayanan publik digital di kota Mataram. Jenis penelitian ini adalah empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan (Pendekatan Sosiologis (Sosiologi Approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB tidak hanya melaksanakan fungsi pengawasan secara normatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengambil peran strategis melalui pelaksanaan berbagai program intervensi kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Selain itu, Ombudsman RI Perwakilan NTB turut berperan dalam mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik digital, khususnya di Kota Mataram, dengan mengedepankan prinsip keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, bukan berarti Ombudsman RI Perwakilan NTB tidak mempunyai hambatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Ombudsman RI Perwakilan NTB seperti, keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya sumber daya manusia dan keterampilan digital, lemahnya jaringan internet di wilayah pedesaan, serta risiko keamanan siber dan privasi data. Sebagai solusi, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan digital melalui pendekatan strategis yang berfokus pada edukasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi. Salah satu strategi utamanya adalah memperluas sosialisasi mengenai kanal layanan digital seperti NTB Care, yang menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara mudah dan tanpa biaya.
Pembuatan Arang Aktif dari Cangkang Kelapa Sawit, Tempurung Kelapa, dan Cangkang Kakao dengan Proses Torefaksi M. Saleh; Jeliana Doi; Yoel Pasae
Paulus Chem Engineering Journal Vol 1 No 1 (2023): Vol.1 No.1 Agustus 2023 Paulus Chem Engineering Journal
Publisher : Prodi Teknik Kimia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this of this research is to know how to make activated charcoal from palm shells, coconut shell and cocoa shell with process of torefaction; to know the characteristics of activated charcoal made from palm shells, coconut shells and cocoa shells through the variation of time and temperature of each stage and organoleptic analysis. The method of active charcoal research is the preparation of raw materials including the drying and clearing of oil palm shells, coconut shells and cocoa shells from dirt, small cuts of palm shells, coconut shells and cocoa shells to facilitate and accelerate the process of cultivation. In the process of cooking oil palm shells, coconut shells and cocoa shells are inserted into the iron cauldron until the smoke runs out. After that it is smoothed by using mortar and pestle. Then sieved. The results showed that the activated charcoal from coconut shell, coconut shell and cocoa shell can be done through the process of torefaction conducted in the open air, by keeping during the process of burning not happened; The best activated charcoal is obtained from coconut shell with rendamen 43,44%, 0,5% moisture content 0,5%, ash content 2,5%, fly content 25,5%, and bound carbon content 72%.
ANALISIS DAN PERBANDINGAN KADAR Ni, Fe2O3, dan SiO2 PADA BIJIH NIKEL LATERIT BERDASARKAN JENIS SAMPEL DI WILAYAH MALUKU UTARA Jane Aprilia Mege; Febriani Kadang; M. Saleh; Rosalia Sira Sarungallo
Paulus Chem Engineering Journal Vol 6 No 1 (2026): Vol.6 No.1 Februari 2026 Paulus Chem Engineering Journal
Publisher : Prodi Teknik Kimia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63365/vxm1et10

Abstract

Bijih nikel laterit merupakan sumber mineral yang berperan dalam industri pengolahan dan hilirisasi nikel di Indonesia, khususnya di kawasan Maluku Utara. Variasi kadar unsur nikel (Ni), besi oksida (Fe2O3), dan silika (SiO2) pada bijih nikel laterit dipengaruhi oleh proses laterisasi dan jenis material, sehingga karakteristik kimia dibutuhkan untuk pengendalian kualitas bahan baku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kadar Ni, Fe2O3, dan SiO2 pada bijih nikel laterit berdasarkan perbedaan jenis sampel, yaitu sampel batu, sampel tanah, dan sampel campuran yang berasal dari wilayah Maluku Utara, meliputi Ternate, kawasan industri pertambangan di Halmahera, dan pulau-pulau sekitarnya. Metode penelitian meliputi pengambilan sampel di lapangan, preparasi sampel melalui proses pengeringan, penghalusan ukuran 200 mesh, serta pembentukan pelet. Analisis kimia dilakukan menggunakan instrumen Energy Dispersive X-Ray Fluorescence (ED-XRF) untuk menentukan kadar Ni, Fe2O3, dan SiO2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar Ni dan Fe2O3 sampel tanah lebih tinggi serta kandungan SiO2 yang lebih rendah dibandingkan sampel batu dan sampel campuran, sehingga menunjukkan kualitas bijih nikel laterit yang paling baik. Sampel campuran menunjukkan karakteristik campuran material dengan tingkat laterisasi yang berbeda, sedangkan sampel batu  kualitas terendah karena sifat batuan ultramafik dan kandungan silika yang tinggi. Karakteristik bijih nikel laterit di Maluku Utara yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk pengendalian kualitas bijih serta perencanaan penambangan dan pengolahan yang lebih tepat dan berkelanjutan.
Pengaruh Variasi Kehalusan Blaine Semen Portland Komposit (Pcc) Terhadap Ketahanan Kuat Tekan Beton Kurnia Y Bulewan; Balissa Martin; M. Saleh; Temmalegga
Paulus Chem Engineering Journal Vol 6 No 1 (2026): Vol.6 No.1 Februari 2026 Paulus Chem Engineering Journal
Publisher : Prodi Teknik Kimia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63365/kyhy2h46

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kehalusan semen Portland Composite Cement (PCC) terhadap sifat fisika dan mekanik, khususnya kuat tekan mortar dan beton. Metode yang digunakan meliputi preparasi material, pencampuran, serta pengujian kimia basah (LOI, BTL, XRF), uji fisika (residu, Blaine, kuat tekan mortar), dan uji kuat tekan beton. Hasil pengujian menunjukkan adanya hubungan terbalik antara residu dan kehalusan (Blaine), di mana semakin kecil residu maka semakin tinggi nilai Blaine. Peningkatan kehalusan semen berpengaruh terhadap kenaikan kuat tekan mortar pada hari ke  3, 7, dan 28, serta kuat tekan beton umur 28 hari. Nilai kuat tekan tertinggi dicapai pada PCC 3 sebesar 23,2 MPa, sedangkan terendah pada PCC 2 sebesar 19,7 MPa. Penelitian ini menegaskan bahwa kehalusan semen berpengaruh signifikan terhadap kualitas mortar dan beton
Analysis of the Readiness of Home-Based Industries to Adopt E-Money in Aceh Province, Based on the Unified Theory of Technology Acceptance M. Saleh; Abd. Majid, M. Shabri; Suriani; Hamdani; Rizal, Muhammad; Muttaqim, Hakim
JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA Vol 4 No 3 (2026): Jurnal Ilmiah Gema Perencana
Publisher : POKJANAS Bekerja Sama Biro Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61860/jigp.v4i3.377

Abstract

The Fourth Industrial Revolution has driven various advancements in technology, one of which is marked by the emergence of the digital revolution that has impacted payment systems, including the use of electronic money (E-money) in financial transactions. The home industry plays a strategic role in supporting national economic development, where innovations in technology-based transaction systems have a significant impact on the sustainability and efficiency of their business activities. One of the rapidly developing innovations today is the use of e-money. The research method employed is a quantitative approach based on the UTAUT model. Data were collected through interviews and the distribution of questionnaires designed using a Likert scale, with questionnaire items based on the variables in the UTAUT model. Data analysis was conducted using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) via the SmartPLS software. The results indicate that the intention to use e-money drives actual usage behavior. Ease of use and social influence enhance this intention, while perceived benefits have not yet emerged as a determining factor. Furthermore, facility support plays a crucial role in driving e-money usage within the home industry in Aceh.