Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.001
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Agronomi Indonesia (Indonesian Journal of Agronomy) Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Kreativitas PKM Jurnal Jatiswara AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JMI ARBITRASE: JOURNAL OF ECONOMICS AND ACCOUNTING Jurnal Kependudukan Indonesia Jurnal SIAR ILMUWAN TANI Global Health Science (GHS) Perspektif Hukum Madani Institutte : Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, sosial dan Budaya Jurnal Logistica IJABAH: Indonesian Journal of Sharia Economics Business and Halal Studies International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC) Jurnal DIskresi Paulus Chem Engineering Journal
M. SALEH
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (Studi di Kecamatan Maluk) Familia, Aorelia Bunga; M. Saleh; Fallahiyan, M. Alfian; Rahmadani
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7390

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta hambatan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri di kecamatan maluk ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis penelitian yang digunakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Maluk telah berjalan namun kurang efektif karena masih terdapat tantangan dari segi faktor hukumnya, faktor penegak hukum dan faktor Masyarakat. Sehingga yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya ialah tidak adanya peraturan pelaksana, kurangnya petugas penegak hukum serta kurangnya partisipasi Masyarakat.
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI BADAN LEGISLASI DESA DALAM UPAYA PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Studi di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima) M. Isnaini; H. A. Khair; M. Saleh; M. Alfian Fallahiyan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7437

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengetahui bagaimana peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislasi dalam mengawasi urusan Pemerintahan Desa serta kendala yang dihadapi oleh lembaga tersebut atas peran pengawasan kinerja Pemerintahan Desa di Kecamatan Bolo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Sosial (Social Approach). Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa sudah berjalan cukup baik namun masih mendapati kendala sehingga hasil dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa hanya cukup sebagai tugas kelembagaannya saja namun belum bisa cukup dan memuaskan untuk pihak Masyarakat desa sebagai pihak yang menikmati hasil dari keberadaan Badan Permusyawaratan Desa. Masih terdapat beberapa hambatan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa oleh karena itu penting baginya Badan Permusyawaratan Desa harus meningkatkan kinerjanya agar benar-benar menjadi wakil Masyarakat desa.
EKSISTENSI DAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT DALAM BIDANG PERTANAHAN Lalu Yazid Ferdiansyah; M. Saleh; AD. Basniwati; Ashari
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7444

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menangani permasalahan pertanahan, khususnya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi, yang menunjukkan bahwa pengawasan Ombudsman NTB semakin efektif seiring dengan peningkatan jumlah laporan masyarakat terkait sengketa pertanahan. Faktor-faktor pendukung utama termasuk kerangka hukum yang kuat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kerja sama yang baik dengan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis pada aplikasi laporan, serta masalah geografis yang menghambat pengawasan di daerah terpencil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa tantangan, Ombudsman NTB berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pertanahan melalui pengawasan yang lebih baik.
HAK PILIH WARGA NEGARA INDONESIA DI BAWAH UMUR YANG SUDAH/PERNAH KAWIN DALAM PEMILIHAN UMUM Chairunnisa, Dinda; Ida Surya; M. Saleh
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/69m2sw87

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak memilih dalam pemilihan umum khususnya untuk subjek hukum yang sudah atau sudah pernah kawin. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yakni studi dokumen dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang didapatkan dikaji menggunakan metode interpretasi. Adapun hak memilih dalam pemilihan umum berdasar pada Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini merupakan Pasal yang memberikan kedudukan hukum terhadap warga negara Indonesia yang sudah atau sudah pernah kawin dalam pemilihan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tolak ukur kedewasaan cukup beragam. Dengan menjadikan perkawinan sebagai tolak ukur kedewasaan dalam pemilihan umum, ini juga berarti memberi hak memilih dalam pemilihan umum pada anak di bawah umur yang sudah atau pernah kawin dengan dispensasi. Kendati demikian, seorang anak yang melakukan perkawinan dengan dispensasi pada hakikatnya tetaplah seorang anak. Merupakan hal yang tidak relevan menjadikan perkawinan dengan dispensasi sebagai penentu kapabilitas seseorang dalam menentukan pilihan politiknya mengingat sebagai negara demokrasi, Indonesia menggantungkan nasib pada rakyatnya. Maka dari itu, kedewasaan dalam konteks hak memilih dalam pemilihan umum tidak bisa hanya sekedar status kedewasaan yang disamakan dengan konsekuensi yuridis dari perkawinan yang dilakukannya. Selain itu dengan melihat fakta sosial yang ada terkait dengan perkawinan di bawah tangan, frasa “sudah atau sudah pernah kawin” yang ada pada Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan frasa yang menjadikan Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai norma yang multitafsir. Maka dari itu, perlu dipertegas bahwa perkawinan yang dimaksud merupakan hanya perkawinan yang tercatat pada lembaga negara yang berwenang.
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD OLEH DPRD (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH) Yahya, Lalu Husnu; M. Saleh; AD. Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/53m5pq06

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam sektor pendidikan, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, yang menunjukkan bahwa pengawasan DPRD telah dilakukan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP). Beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut antara lain adalah keterbatasan kapasitas teknis anggota DPRD dalam memahami dokumen anggaran, kurangnya ketersediaan data dan laporan kinerja yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan, serta rendahnya pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan APBD oleh DPRD telah berjalan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD Kabupaten Lombok Tengah No 1 tahun 2024 pada pasal 21 dan 22 tata tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD di Kabupaten Lombok Tengah sudah berjalan optimal serta harus tetap diperkuat melalui pelatihan, pemanfaatan tenaga ahli, serta digitalisasi data pengawasan untuk mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.  
PERAN OMBUDSMAN PERWAKILAN NTB DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK DIGITAL DI KOTA MATARAM Aryandhini, Annisa; M. Saleh; Agung Setiawan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/qkqt9d95

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran Ombudsman perwakilan NTB dalam meningkatkan transparansi pelayanan publik digital di kota Mataram. Jenis penelitian ini adalah empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan (Pendekatan Sosiologis (Sosiologi Approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB tidak hanya melaksanakan fungsi pengawasan secara normatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengambil peran strategis melalui pelaksanaan berbagai program intervensi kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Selain itu, Ombudsman RI Perwakilan NTB turut berperan dalam mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik digital, khususnya di Kota Mataram, dengan mengedepankan prinsip keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, bukan berarti Ombudsman RI Perwakilan NTB tidak mempunyai hambatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Ombudsman RI Perwakilan NTB seperti, keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya sumber daya manusia dan keterampilan digital, lemahnya jaringan internet di wilayah pedesaan, serta risiko keamanan siber dan privasi data. Sebagai solusi, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan digital melalui pendekatan strategis yang berfokus pada edukasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi. Salah satu strategi utamanya adalah memperluas sosialisasi mengenai kanal layanan digital seperti NTB Care, yang menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara mudah dan tanpa biaya.
Pembuatan Arang Aktif dari Cangkang Kelapa Sawit, Tempurung Kelapa, dan Cangkang Kakao dengan Proses Torefaksi M. Saleh; Jeliana Doi; Yoel Pasae
Paulus Chem Engineering Journal Vol 1 No 1 (2023): Vol.1 No.1 Agustus 2023 Paulus Chem Engineering Journal
Publisher : Prodi Teknik Kimia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this of this research is to know how to make activated charcoal from palm shells, coconut shell and cocoa shell with process of torefaction; to know the characteristics of activated charcoal made from palm shells, coconut shells and cocoa shells through the variation of time and temperature of each stage and organoleptic analysis. The method of active charcoal research is the preparation of raw materials including the drying and clearing of oil palm shells, coconut shells and cocoa shells from dirt, small cuts of palm shells, coconut shells and cocoa shells to facilitate and accelerate the process of cultivation. In the process of cooking oil palm shells, coconut shells and cocoa shells are inserted into the iron cauldron until the smoke runs out. After that it is smoothed by using mortar and pestle. Then sieved. The results showed that the activated charcoal from coconut shell, coconut shell and cocoa shell can be done through the process of torefaction conducted in the open air, by keeping during the process of burning not happened; The best activated charcoal is obtained from coconut shell with rendamen 43,44%, 0,5% moisture content 0,5%, ash content 2,5%, fly content 25,5%, and bound carbon content 72%.
Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa sebagai Mitra Pemerintah Desa Muh Alfian Fallahiyan; M. Saleh; H. A. Khair
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 10 No 1 (2026): Amaliah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v10i1.6469

Abstract

This community service activity aimed to enhance the understanding of BPD members regarding the importance of village regulation formulation, strengthen institutional capacity in performing legislative functions, and establish effective partnerships between BPD and the village government. The activity was conducted on July 15, 2025, at the Pringgasela Village Office Hall, involving participants consisting of village officials, chairpersons and members of BPD, and community leaders from various elements. The implementation method applied a participatory approach through socialization, and focus group discussion (FGD). The results indicated an improvement in participants' understanding of the urgency and stages of village regulation formulation as well as the importance of supervisory functions in village governance. This activity contributes to strengthening the existence of BPD as a partner of the village government in achieving participatory and accountable village governance.
IMPLIKASI YURIDIS PELANGGARAN NETRALITAS PERANGKATDESA PADA PEMILIHAN UMUM 2024 Maesagagasandu; Chrisdianto Eko Purnomo; M. Saleh
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/z102na30

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelanggaran netralitas perangkat desa pada Pemilu 2024 di Kecamatan Kopang melalui pendekatan empiris berdasarkan observasi lapangan, wawancara, serta analisis laporan pengawasan Panwaslu Kecamatan. Temuan penelitian menunjukkan adanya pelanggaran faktual berupa kehadiran perangkat desa dalam kampanye terbuka, penggunaan fasilitas dan kendaraan dinas untuk aktivitas politik, serta penyebaran dukungan politik melalui media sosial. Pelanggaran tersebut menimbulkan implikasi yuridis berupa rekomendasi klarifikasi, tindakan administratif, dan potensi sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, penelitian menemukan bahwa upaya penanganan pelanggaran telah dilakukan melalui peningkatan intensitas patroli pengawasan, sosialisasi regulasi netralitas kepada perangkat desa, serta koordinasi Panwaslu dengan pemerintah kecamatan dan desa. Namun, efektivitas upaya tersebut masih terkendala oleh faktor relasi sosial, rendahnya pemahaman normatif perangkat desa, dan terbatasnya sumber daya pengawasan.
KEWENANGAN DIREKTORAT LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA UMUM I Ketut Surya Gading Jaya Wangsa; M. Saleh; Agung Setiawan
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/430qv831

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dalam penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya umum serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan bahan penunjang berupa wawancara terhadap pihak-pihak terkait, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya umum. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi, antara lain belum jelasnya pengaturan hukum yang mengatur secara spesifik mengenai penggunaan sepeda listrik, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.
Co-Authors Abdul Khair Abdul Khair AD. Basniwati Aditya Pria Setyady AGUNG SETIAWAN Agus Mahardiyanto Ahmad Roziq Alya Dina Wilujeng Anugrah, Ibnu Anzani, Luthfi Aryandhini, Annisa Ashari Ayang Armelita Rosalia Chairunnisa, Dinda Chrisdianto Eko Purnomo Daniel Happy Putra Eddy William Fahruddini, Reant Egie fahrudin Familia, Aorelia Bunga Firas Gadis Ariva Fitrirayani Gucci, Dinda Okta Dwiyanti Ridwan H. A. Khair H. Abdul Khair HA Khair I Ketut Surya Gading Jaya Wangsa I. Khairullah Ida Surya Iit Hoiriyatul Hasanah Jeliana Doi Kafrawi - Kafrawi Kafrawi Kamal Hasan Al Hadar Kiffah Kayyisah Ahmad Lalu Yazid Ferdiansyah Lusiana Damayanti M. Fahorrazi M. Imberan M. Isnaini M. Rasyidin Maesagagasandu Manalu, Alex boy Sandi Marsal, Antonino Pedro Maryana Mestiria Harbani Sitepu Moh Sabran Sabran Muh Alfian Fallahiyan Muhammad Khairi Muslimin Naziaa Adeel NOVA Paula, Phalmasita Melati Rachman Maulana Kafrawi Rahmadani RR. Cahyowati S. Sulaiman Sadiq Ardo Wibowo, Sadiq Ardo Sarkawi Sarkawi Sarkawi Sarkawi Sarkawi Siti Nur Maulidina Sonny Sumarsono Tajidan, Tajidan Tirtana, Denta Tyas Arthasari Yahya, Lalu Husnu Yoel Pasae Zainuri Zulfikar