Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Sosialisasi Naskah Akademik Perlindungan LP2B Kabupaten Lombok Utara Tajidan, Tajidan; Fahrudin; M. Saleh
Jurnal SIAR ILMUWAN TANI Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Siar Ilmuwan Tani
Publisher : Fakultas Pertanian Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jsit.v6i1.183

Abstract

Naskah Akademik Peraturan Dearah tentang Perlindungan LP2B perlukan disosialisasi melalui pendekatan internalisasi. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan agar mereka menyadari bahwa lahan pertanian pangan harus dilestarikan dalam rangkan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s), yaitu bebas dari kemiskinan dan kelaparan dengan mencegah konversi lahan dari pertanian ke non-pertanian, menginformasikan kepada Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahwa pendekatan dalam melindungi LP2B menggunakan pendekatan persuasif dan edukatif dengan konsekuensi insentif dan disinsentif, menjelaskan kepada peserta sosialisasi bahwa sawah di lokasi LP2B dilarang dikonversi, jika dikonversi wajib menggantinya di lokasi lain di Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) tiga kali luas lahan yang dikonversi. Internasinasi dikemas dalam format rapat koordinasi yang dihadiri oleh kepada OPD, penyuluh pertanian lapangan, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan telah dilaksanakan mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan publikasi. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa mereka telah menerima pengetahuan tentang zonasi LP2B, informasi tentang substansi LP2B. Manajemen LP2B menggunakan pendekatan persuasif, edukatif, dengan pemberian insentif dan disinsentif. Insentif yang diusulkan adalah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembayaran premi asuransi bagi petani yang gagal panen dan/atau gagal tanam akibat bencana alam atau serangan hama, serta memberikan beasiswa kepada anak-anak petani yang melanjutkan studi.
Resolution of Disputes Regarding the Election of Village Head in Villages in Pringgasela District, East Lombok Regency: Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Kafrawi, Rachman Maulana; Sarkawi; M. Saleh; HA Khair; Marsal, Antonino Pedro
Perspektif Hukum VOLUME 25 ISSUE 1
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v25i1.332

Abstract

The implementation of the Village Head Election is also a manifestation of the community at the village level practicing direct politics. Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages (Village Law), the regulation of village head elections begins with nomination, voting and determination. However, the regulation regarding the resolution of disputes over the results of village head elections is not included in the Village Law. The regulation regarding disputes over the results of village head elections is stated in Article 37 paragraph (6) of the Village Law. In this article, the authority to resolve disputes over the results of village head elections is the authority of the regent/ mayor. Furthermore, regarding the time period for resolving disputes over the results of village head elections for 30 (thirty) days. This research is based on reports of disputes over village head elections. For this reason, it is necessary to resolve disputes over village head elections in accordance with procedures and laws and regulations. This research is anormative research. The results of this study are expected to be the Settlement of Village Head Election Disputes in accordance with applicable Procedures and Laws.
ANALISIS PENCAHAYAAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN DI PT. XYZ BATAM INDONESIA Gucci, Dinda Okta Dwiyanti Ridwan; Anugrah, Ibnu; Fahruddini, Reant Egie; Manalu, Alex boy Sandi; Paula, Phalmasita Melati; M. Saleh
JURNAL LOGISTICA Vol. 3 No. 2 (2025): VOL.3.NO.2. JUNI 2025
Publisher : LPPM-ITEBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62375/logistics.v3i2.596

Abstract

Kurangnya pencahyaan yang dialami karyawan dapat merugikan perusahaan ataupun organisasi tempatnya bekerja.Lingkungan kerja yang baik dan nyaman dapat menurunkan stress kerja karyawan sehingga karyawan dapat bekerja maksimal. Pencahayaan ruang kerja merupakan faktor penting pada lingkungan kerja. Intensitas cahaya yang sesuai membuat karyawan nyaman dan stress kerja berkurang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pencahayaan ruang kerja terhadap produktivitas karyawan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi literatur, metode komparatif dan pendekatan kuantitatif. Pada saat pretest,diberikan skala kerja kepada subjek penelitian dan pencahayaan ruang kerja diukur dengan menggunakan lux meter. Kemudian intensitas cahaya ruang kerja dinaikkan dan diukur kembali dengan menggunakan lux meter.  
Peran Pemda Dalam Pengawasan Ormas di Daerah (Studi di Kabupaten Sumbawa Barat) M. Saleh; Abdul Khair; Kafrawi Kafrawi; Sarkawi Sarkawi
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.1818

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk melihat Peran Pemerintah Daerah Terhadap Ormas Di daerah. Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dan empiris dengan pendekatan kajian perundang-undangan dan pendektan konsep dan sosiologis, analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode penafsiran perundang-undangan dan penafsiran autentik serta data hasil penelitian lapangam. Hasil penelitian, dibutuhkan pengetatan terhadap pendirian ormas di daerah dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, perlu adanya dana bantuan dari pemerintah daerah bagi ormas di daerah dalam pengembangan organisasinya.
Peran Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu) M. Saleh; Abdul Khair; Kafrawi Kafrawi; Sarkawi Sarkawi
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.1819

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk melihat Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu). Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dan empiris dengan pendekatan kajian perundang-undangan dan pendektan konsep dan sosiologis, analisa baha hukum yang digunakan adalah metode penafsiran perundang-undangan dan penafsiran autentik serta data lapangan. Hasil penelitian ini diharapka Peran BDP sebagai mitra Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan di Desa agar lebih oftimal sesuai dengan peraturan perundang-indangan yang berlaku.
Nexus of Finacial Inclusion and Human Development as an Important Role in Economic Growth: Evidence from ASEAN Countries Zainuri; Agus Mahardiyanto; M. Saleh; M. Fahorrazi; Tyas Arthasari; Naziaa Adeel
International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC) Vol 7 No 1 (2023): Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/ijibec.v7i1.6921

Abstract

Financial inclusion is one of the financial indicators that play a role in providing access to financial products to the public, the high level of equitable access to finance in the community can be an essential milestone in reviving the economic cycle and being a threat to the financial system. Implementing a country's financial inclusion will be successful if it is balanced with an adequate quality of society because special knowledge is needed in choosing access to financial services. The financial inclusion and human development nexus is expected to assist the government in implementing sustainable economic development. This study aims to analyze the relationship between the financial inclusion index and HDI, the financial inclusion index and HDI nexus with GDP, and the financial stability problem in developing ASEAN countries is still motivated by the high level of banking NPLs. This study uses panel data with the Generalized Method of Moment as an analytical method. The selection of the vulnerable research year is motivated by the phenomenon of the financial crisis, Brexit to Covid-19.
Peran BMT Nuansa Umat Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso Iit Hoiriyatul Hasanah; M. Saleh; Ahmad Roziq
IJABAH Vol. 1 No. 1 (2023): IJABAH
Publisher : UPT Penerbitan Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ijabah.v1i1.247

Abstract

Financial institutions have a very big role in developing people's growth in the industrial era. Among them is BMT. BMT is a business entity that has a legal entity as a cooperative and must comply with the rules regarding cooperatives. This study aims to determine the role of BMT NU Grujugan Branch through community economic empowerment programs and the community's perspective on the role of BMT Nuansa Ummat Grujugan Branch. The type of method used in this research is a qualitative method with a field research approach. Data collection in this study was carried out through observation, interviews, and documentation techniques. The informant determination technique is Snowball sampling. Informants in this study included the head of the BMT NU branch, the financing department, the savings section, customers who took financing and the recipients of social funds. The findings of this study show that the role of BMT Nuansa Ummat Grujugan Branch in empowering the community's economy is very high, covering several things including operational activities carried out in accordance with sharia principles, distancing the community from non-Islamic economic practices, as intermediaries between shohibul maal and the duafa/mudharib in terms of collecting and developing social funds.