Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

KINERJA RUAS JALAN BERDASARKAN VOLUME LALU LINTAS, KAPASITAS, DAN TINGKAT PELAYANAN DI JALAN JUANDA KOTA PALU Ananda Pratiwi Paemo; Fitri Sari; Najwa Basmalah; Nabila Najwa; Supriadi Takwim; Muhammad Najib
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 4 No. 6 (2026): Desember : Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v4i6.12786

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja ruas Jalan Juanda Kota Palu berdasarkan volume lalu lintas, kapasitas, dan derajat kejenuhan. Data primer berasal dari pengamatan geometrik dan pencacahan kendaraan pada tiga hari pengamatan, yaitu Kamis, Jumat, dan Sabtu, pada periode pagi, siang, dan sore. Data volume yang digunakan dalam artikel merupakan angka hasil pengolahan yang dapat ditelusuri dari Tugas Besar Perencanaan Transportasi. Audit terhadap laporan sumber menunjukkan bahwa angka kendaraan menurut jenis (LV, HV, dan MC) tidak seluruhnya dapat direkonstruksi menjadi nilai volume smp/jam yang tercantum. Oleh karena itu, artikel tidak membuat nilai ekivalensi baru dan menggunakan angka volume hasil pengolahan yang tersedia sebagai data acuan. Volume terbesar yang tersedia adalah 2.709 smp/jam pada periode siang, sedangkan volume terendah adalah 808 smp/jam pada Sabtu pagi. Untuk konsistensi metode, MKJI 1997 digunakan sebagai pedoman utama. Karena kelas hambatan samping dan distribusi arus per arah belum dicatat secara kuantitatif, kapasitas dan derajat kejenuhan disajikan sebagai rentang skenario. Dengan lebar lajur sekitar 3,5 m, faktor penyesuaian lebar adalah 1,00. Untuk kondisi hambatan samping sedang hingga tinggi dan bahu sekitar 1,8 m, kapasitas dua arah berada sekitar 5.643–5.821 smp/jam, sedangkan derajat kejenuhan pada volume tertinggi sekitar 0,47–0,48. Berdasarkan rentang rasio V/C yang digunakan dalam laporan sumber, kondisi tersebut berada pada kategori C. Hasil ini perlu dibaca sebagai evaluasi berbasis data yang tersedia, karena survei per arah dan frekuensi hambatan samping belum lengkap.
Pengelolaan Keuangan Publik untuk Syiar Keagamaan: Perspektif Siyasah Maliyah terhadap Bantuan Kurban Presiden Muhammad Najib; Mahlil Muhammad Salim Arafah
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 6 No. 2 (2026): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v6i2.15521

Abstract

The President’s provision of cattle for Eid al-Adha 1446 AH reflects the state’s support for religious outreach, but it also raises concerns about public spending priorities amid a national budget deficit and limited scholarly attention to accountable qurban financing within Islamic public finance. This study examines the normative basis for leaders to perform qurban on behalf of the community, the relevance of the analogy between the State Budget (APBN) and Baitul Mal, and the urgency and effectiveness of allocating public funds for qurban programs within the framework of siyasah maliyah. It employs a normative qualitative approach combining content analysis and comparative methods, drawing on secondary sources from classical fiqh texts, APBN regulations, and scholarly journal articles and interpreting them through the maqasid al-shari‘ah framework. The findings show that classical fiqh recognizes the role of leaders in administering qurban as a social act of worship. However, the analogy between APBN and Baitul Mal is limited to functional similarities because they differ in funding sources, beneficiaries, and constitutional procedures. The economic benefits of qurban for livestock farmers are sectoral and temporary and therefore do not automatically justify the use of public funds, particularly under deficit conditions that require stronger prioritization of basic public needs. The study concludes that presidential qurban assistance is legitimate only when supported by lawful authority, accurate targeting, equitable distribution, and measurable, transparent, and publicly accountable budget management.