Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.621
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Daulat Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Keadilan Jurnal Media Informatika Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Hukum JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Indonesian Journal of Law and Justice Anayasa Journal of Law and Social Politics Journal of Accounting Law Communication and Technology Keadilan JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA Journal of Health Education Law Information and Humanities
Nababan, Roida
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Peran Serikat Pekerja/Buruh dalam Perundingan Mediasi Tripartit Simanungkalit, Nola Putra E. C; Nababan, Roida
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di dalam perusahaan, keberadaan pihak pemberi kerja lebih dominan. Selama proses produksi, sering kali terjadi konflik kepentingan yang mengarah pada perselisihan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Agar hak-hak pekerja/buruh tetap diakui, mereka memerlukan organisasi untuk menyampaikan aspirasi mereka, yaitu serikat pekerja/buruh. Oleh karena itu, tulisan ilmiah ini disusun untuk menjelaskan peran serikat pekerja/buruh dalam mendukung pekerja/buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam proses mediasi, yang merupakan salah satu cara alternatif untuk menyelesaikan perselisihan industrial. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengumpulkan sejumlah jurnal, buku, dan situs web, serta melakukan beberapa wawancara sebagai sumber referensi untuk karya ilmiah ini. Penulis akan menganalisis dan mengumpulkan informasi dari berbagai referensi yang telah dipilih. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa serikat pekerja/buruh berfungsi sebagai pelindung, pendamping, dan pengadvokasi pekerja/buruh dalam menyelesaikan konflik hubungan industrial.
Dampak Positif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan Dalam Mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka {PMM 4} Inbound Di Universitas Sam Ratulangi Manado Sitompul, Nova Marselina; Nababan, Roida; Siregar, Ria juliana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14200

Abstract

Program Merdeka Belajar –Kampus Merdeka {MBKM} adalah program pemerintah yang diperkenankan bagi seluruh mahasiwa maupun mahasiswi yang ada diseluruh perguruan tinggi yang ada di indonesia dengan tujuan menukar mahasiswa yang ada di kampus lain untuk mengunjungi kampus pilihan yang ingin dikunjungi di seluruh indonesia program ini dilakukan selama 1{satu] Semester dengan tujuan Mahasiswa dapat merasakan perbedaan belajar yang ia rasakan selama ia melakukan pertukaran di kampus pmm Tersebut. Dengan adanya pertukaran Mahasiswa merdeka yang dilakukan di fakultas hukum UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN MEDAN di UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO maka mahasiswa dapat diharapkan agar bisa bersatu maupun saling bisa mengerti dengan Alam maupun Lingkungan hidup ,tutur kata ,Makanan ,Bahasa ,dan culture shock adat isitiadat masyarakat manado. selama 5 bulan di Universitas Sam Ratulangi Manado Mahasiswa harus bisa memahami dan menciptakan kerukunan yang baik dan tidak nyeleneh dari aturan dan peraturan masyarakat manado tentunya agar komunikasi yag ada antara mahasiswa dan masyarakat yang ada di kota manado terutama warga lokal terjalin baik dan rukun.
Peran Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi Sianturi, Cindy Gladys Pratiwi; Nababan, Roida; Siregar, Ria Juliana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15192

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat membawa konsekuensi terhadap privasi individu. Data pribadi yang semakin mudah dikumpulkan dan dimanfaatkan secara luas memunculkan berbagai risiko penyalahgunaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum dalam melindungi data pribadi di era digital. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menganalisis regulasi yang berlaku, prinsipprinsip perlindungan data, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi sangat krusial untuk menjaga hak asasi warga negara dan membangun kepercayaan masyarakat dalam penggunaan teknologi pada saat ini. Perlindungan data pribadi menjadi isu sentral dalam era digital. Meskipun berbagai regulasi telah disusun, praktik pelanggaran data masih sering terjadi.
EFEKTIVITAS MEDIA ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA NON-LITIGASI Gultom, Domenica Venesia Christine; Nababan, Roida
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 4 (2025): Volume 8 No. 4 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i4.52390

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong pemanfaatan media elektronik dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non-litigasi. Penelitian ini berpedoman pada PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial . Tujuan penelitian ini adalah  menganalisis efektivitas penggunaan media elektronik dalam penyelesaian perselisihan hubungan indsutrial serta menilai keabsahan hasil penyelesaiannya menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa media eletronik efektif mempercepat penyelesaian sengketa, menghemat biaya, dan memudahkan akses para pihak. Namun aspek keabsahan hukum masih lemah karena belum adanya regulasi komprehensif yang memberi kekuatan eksekutorial terhadap hasil kesepakatan elektronik.
Legal Protection For Creditors Who Hold Credit Rights Where The Sales Value Of The Collateral Is Smaller Than The Debt Of The Bankrupt Debtor Based On Law No. 37 Of 2004 Concerning Bankruptcy And Pkpu Simanjuntak, Baginta; Nababan, Roida; Habeahan, Besty
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2444

Abstract

The dynamic growth of business activities in Indonesia has increased debt–credit transactions, which can lead to disputes when debtors fail to meet obligations, particularly in bankruptcy. Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations provides a framework for asset settlement and protection for secured creditors (separatist creditors). However, issues arise when the collateral’s execution value is insufficient to cover the debtor’s total debt, leaving a shortfall unpaid. This study examines the legal protection for separatist creditors in such cases and remedies available when the curator fails to pay the remaining debt. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the research is based on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The findings show that the Bankruptcy Law does not clearly regulate the procedure for claiming such shortfalls, creating legal uncertainty and inconsistent commercial court practices. The study concludes that the law should be reformed to expressly allow the shortfall to be claimed as a concurrent debt and that the Supreme Court should issue guidelines to ensure consistent interpretation and strengthen legal protection for separatist creditors.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL Gultom, Stephanie Angel; Nababan, Roida
Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Vol 23 No 2 (2025): JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jkss.v23i2.70139

Abstract

The rapid development of information technology has provided ease of communication, but on the other hand it has caused new legal problems, one of which is the crime of defamation through social media. This crime has a serious impact on a person's reputation, honor, and dignity because the dissemination of information in the digital space is fast, widespread, and difficult to delete. This study aims to analyze the form of legal protection for victims of criminal defamation through social media as well as the mechanism of restoring the victim's good name in the Indonesian legal system. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, by examining the Criminal Code (KUHP) and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) as the legal basis. The results of the study show that legal protection for victims is carried out through three main forms, namely preventive, repressive, and then rehabilitative. In addition, this study also examines what the mechanism is like in restoring good name from the crime of defamation through social media which can be done through criminal channels (Restorative Juctice) and civil channels (restitutio in integrum). Thus, it can be concluded that legal protection for victims of defamation on social media not only emphasizes the aspect of punishment, but also the restoration of dignity and social justice through synergy between law enforcement officials, advocates, and digital platform providers
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Gultom, Stephanie Angel; Nababan, Roida
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1937

Abstract

Perkembangan cepat dalam bidang teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam komunikasi, tetapi di sisi lain juga menghadirkan masalah hukum baru, salah satunya adalah tindak kejahatan penghinaan yang terjadi di platform media sosial. Kejahatan ini berpotensi memberikan dampak besar terhadap reputasi, kehormatan, dan martabat seseorang karena informasi yang beredar di dunia digital bisa menyebar secara cepat, luas, dan sulit untuk dihapus. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis jenis-jenis perlindungan hukum bagi individu yang menjadi korban pencemaran nama baik di media sosial serta metode pemulihan citra mereka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif yang berlandaskan hukum dan prinsip-prinsip yang ada, serta melakukan analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bagi korban muncul dalam tiga pendekatan pokok, yaitu langkah-langkah pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan. Selain itu, penelitian ini juga membahas berbagai cara untuk mengembalikan reputasi yang terpengaruh akibat pencemaran di media sosial melalui proses pidana (Restorative Justice) dan proses perdata (restitutio in integrum). Dengan demikian, disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi para korban pencemaran nama baik di media sosial tidak hanya berfokus pada sanksi hukum, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan martabat mereka serta menciptakan keadilan sosial, melibatkan kolaborasi antara pihak penegak hukum, pengacara, dan penyedia layanan digital.
Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Simbolon, Christina Imelda; Nababan, Roida
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2095

Abstract

Perdagangan orang (trafficking) merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga merefleksikan kegagalan struktural dalam sistem ekonomi, hukum, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban. Melalui pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini mengungkap bahwa akar persoalan tidak hanya terletak pada kerentanan individu (seperti pendidikan rendah dan kemiskinan), tetapi lebih jauh pada faktor faktor sistemik. Faktor-faktor tersebut mencakup ketimpangan ekonomi global yang menciptakan permintaan atas tenaga kerja dan jasa murah, kebijakan migrasi yang represif yang justru meminggirkan pekerja, serta budaya patriarki yang menormalisasi eksploitasi. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku yang memandang perdagangan orang sebagai sebuah "bisnis" berisiko rendah namun berkeuntungan tinggi. Meskipun Pemerintah Indonesia telah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, implementasinya belum optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di samping lemahnya koordinasi antar instansi dan keterbatasan sumber daya aparat, penegakan hukum juga terhambat oleh pendekatan yang masih terlalu legal-formal dan belum menyentuh akar penyebab struktural kejahatan ini. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan yang tidak hanya bersifat reaktif melalui penegakan hukum, tetapi juga proaktif dengan membangun sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat untuk mengatasi ketimpangan struktural dan memutus mata rantai eksploitasi. Perlindungan hukum bagi korban harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar formalitas
Legal Responsibility of Digital Platform Companies for Protecting Shareholder Losses in The Era Siregar, Boni; Sihotang, Lesson; Nababan, Roida
Journal of Law and Social Politics Vol. 3 No. 2 (2025): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jlsp.v3i2.64

Abstract

Background: The rapid expansion of e-commerce has driven digital platforms to integrate financial services, including stock investment features. While this innovation improves accessibility and broadens investor participation, it also generates significant legal and technological risks. Key concerns include investor protection, transparency, data security, and regulatory accountability, especially in jurisdictions like Indonesia where legal frameworks continue to evolve. The convergence of e-commerce and capital market services challenges existing regulatory structures and raises questions about platform responsibility. Objective: This study analyzes the legal responsibilities of digital platform companies in safeguarding stock investors and evaluates the adequacy of Indonesia’s regulatory framework. It further identifies regulatory gaps and proposes policy improvements to enhance investor protection. Methods: Using normative legal research with legislative and case-based approaches, this study reviews relevant laws, regulations, and judicial decisions concerning e-commerce, capital markets, and digital financial services to assess platform obligations and investor protection mechanisms. Results: Findings show that investor protection depends on adaptive regulations and consistent enforcement of platform responsibilities. Although Indonesian regulations provide basic protection, gaps persist in addressing technological risks, cross-sector integration, and platform accountability. Conclusion: Stronger regulatory harmonization, clearer liability standards, and stricter enforcement are needed. Digital platforms must enhance transparency, technological security, and investor education to mitigate risks and build trust.
Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pekerja yang Tidak Didaftarkan ke Dalam Program Jaminan Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Sitinjak, Tracy Abeliana; Nababan, Roida; Situmorang, Samuel
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.7788

Abstract

Jaminan sosial merupakan hak konstitusional setiap pekerja yang bertujuan untuk memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi tertentu yang mungkin dialami oleh tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap pekerja yang tidak didaftarkan ke dalam program jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selain itu, penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pekerja ketika terjadi kecelakaan kerja namun perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran iuran atau pendaftaran peserta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap pekerja yang tidak didaftarkan ke dalam program jaminan sosial menunjukkan bahwa perusahaan yang melanggar kewajiban pendaftaran dan pembayaran iuran dikenai sanksi administratif hingga sanksi pidana, serta wajib memberikan kompensasi secara mandiri kepada pekerja setara dengan manfaat BPJS. Perlindungan hukum bagi pekerja diwujudkan melalui mekanisme pengawasan ketenagakerjaan dan kewajiban perusahaan untuk membiayai seluruh biaya pengobatan serta santunan jika terjadi kecelakaan kerja di luar kepesertaan aktif. Upaya penegakan hukum melalui koordinasi antara BPJS, Dinas Tenaga Kerja, dan Kejaksaan menjadi kunci dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi secara optimal.
Co-Authors Ambarita, Aldi Fetric Shaputra Esther, July Fransseda Naibaho, Patrick Giawa, Fransisko Ginting, Meilani Amanda Br Gulo, Belva Frederic Gultom, Domenica Venesia Christine Gultom, Meli Hertati Gultom, Stephanie Angel Habeaan, Besty Habeahan, Besty Herawati Herawati Hertati Gultom, Meli Hisar Siregar Hutauruk, Rahel Janpatar Simamora Manihuruk, Teresa Akgriana Putri Marbun, Putra Hasian Martono Anggusti natalia, Natalia Novelina Gloria Pasaribu, Fransisko Ria Juliana Siregar Sagala, Christo Sumurung Tua Sagala, Kaleb Anggi Three Putra Samosir, Afrison Sianturi, Cindy Gladys Pratiwi Sihaloho, Junico Darpindo Sihombing, Krisna P Sihotang, Lesson Silaban, Epafras Silitonga, Hartati Simamora, Sovia Simandalahi, Eli Ristiana Simanjuntak, Baginta Simanjuntak, Frans Marcelino Simanjuntak, Sabriani Royana Simanungkalit, Nola Putra E. C Simbolon, Chan Syah Sahat kasih Simbolon, Christina Imelda Siregar, Boni Sitinjak, Tracy Abeliana Sitohang, Doni Margipson Sitompul, Nova Marselina Situmorang, Olyhabana Situmorang, Samuel Tinambunan, Eliakim Turnip, Yuni Arta