Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

Peran Serikat Pekerja/Buruh dalam Perundingan Mediasi Tripartit Simanungkalit, Nola Putra E. C; Nababan, Roida
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di dalam perusahaan, keberadaan pihak pemberi kerja lebih dominan. Selama proses produksi, sering kali terjadi konflik kepentingan yang mengarah pada perselisihan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Agar hak-hak pekerja/buruh tetap diakui, mereka memerlukan organisasi untuk menyampaikan aspirasi mereka, yaitu serikat pekerja/buruh. Oleh karena itu, tulisan ilmiah ini disusun untuk menjelaskan peran serikat pekerja/buruh dalam mendukung pekerja/buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam proses mediasi, yang merupakan salah satu cara alternatif untuk menyelesaikan perselisihan industrial. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengumpulkan sejumlah jurnal, buku, dan situs web, serta melakukan beberapa wawancara sebagai sumber referensi untuk karya ilmiah ini. Penulis akan menganalisis dan mengumpulkan informasi dari berbagai referensi yang telah dipilih. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa serikat pekerja/buruh berfungsi sebagai pelindung, pendamping, dan pengadvokasi pekerja/buruh dalam menyelesaikan konflik hubungan industrial.
Dampak Positif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan Dalam Mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka {PMM 4} Inbound Di Universitas Sam Ratulangi Manado Sitompul, Nova Marselina; Nababan, Roida; Siregar, Ria juliana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14200

Abstract

Program Merdeka Belajar –Kampus Merdeka {MBKM} adalah program pemerintah yang diperkenankan bagi seluruh mahasiwa maupun mahasiswi yang ada diseluruh perguruan tinggi yang ada di indonesia dengan tujuan menukar mahasiswa yang ada di kampus lain untuk mengunjungi kampus pilihan yang ingin dikunjungi di seluruh indonesia program ini dilakukan selama 1{satu] Semester dengan tujuan Mahasiswa dapat merasakan perbedaan belajar yang ia rasakan selama ia melakukan pertukaran di kampus pmm Tersebut. Dengan adanya pertukaran Mahasiswa merdeka yang dilakukan di fakultas hukum UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN MEDAN di UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO maka mahasiswa dapat diharapkan agar bisa bersatu maupun saling bisa mengerti dengan Alam maupun Lingkungan hidup ,tutur kata ,Makanan ,Bahasa ,dan culture shock adat isitiadat masyarakat manado. selama 5 bulan di Universitas Sam Ratulangi Manado Mahasiswa harus bisa memahami dan menciptakan kerukunan yang baik dan tidak nyeleneh dari aturan dan peraturan masyarakat manado tentunya agar komunikasi yag ada antara mahasiswa dan masyarakat yang ada di kota manado terutama warga lokal terjalin baik dan rukun.
Peran Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi Sianturi, Cindy Gladys Pratiwi; Nababan, Roida; Siregar, Ria Juliana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15192

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat membawa konsekuensi terhadap privasi individu. Data pribadi yang semakin mudah dikumpulkan dan dimanfaatkan secara luas memunculkan berbagai risiko penyalahgunaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum dalam melindungi data pribadi di era digital. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menganalisis regulasi yang berlaku, prinsipprinsip perlindungan data, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi sangat krusial untuk menjaga hak asasi warga negara dan membangun kepercayaan masyarakat dalam penggunaan teknologi pada saat ini. Perlindungan data pribadi menjadi isu sentral dalam era digital. Meskipun berbagai regulasi telah disusun, praktik pelanggaran data masih sering terjadi.
Legal Responsibility of Digital Platform Companies for Protecting Shareholder Losses in The Era Siregar, Boni; Sihotang, Lesson; Nababan, Roida
Journal of Law and Social Politics Vol. 3 No. 2 (2025): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jlsp.v3i2.64

Abstract

The era of e-commerce has presented a great opportunity for digital platform companies to expand financial services, including stock investment. However, the complexity of technology and business models often poses risks for investors. This article aims to analyze the legal responsibilities of digital platform companies in protecting stock investors in the era of e-commerce. This research uses a normative method with a legislative approach and case studies. The results show that the protection of stock investors is highly dependent on adaptive regulation and the implementation of strict legal responsibilities by digital platforms. It is recommended that companies improve transparency, technology security, and user education to strengthen investor confidence. What is the legal responsibility of digital platform companies in protecting stock investors from legal and technological risks in the e-commerce era? And what are the regulatory efforts in Indonesia able to ensure legal protection for stock investors who use digital platforms, and what steps need to be taken to overcome the regulatory loophole?
EFEKTIVITAS MEDIA ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA NON-LITIGASI Gultom, Domenica Venesia Christine; Nababan, Roida
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 4 (2025): Volume 8 No. 4 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i4.52390

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong pemanfaatan media elektronik dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non-litigasi. Penelitian ini berpedoman pada PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial . Tujuan penelitian ini adalah  menganalisis efektivitas penggunaan media elektronik dalam penyelesaian perselisihan hubungan indsutrial serta menilai keabsahan hasil penyelesaiannya menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa media eletronik efektif mempercepat penyelesaian sengketa, menghemat biaya, dan memudahkan akses para pihak. Namun aspek keabsahan hukum masih lemah karena belum adanya regulasi komprehensif yang memberi kekuatan eksekutorial terhadap hasil kesepakatan elektronik.
Legal Protection For Creditors Who Hold Credit Rights Where The Sales Value Of The Collateral Is Smaller Than The Debt Of The Bankrupt Debtor Based On Law No. 37 Of 2004 Concerning Bankruptcy And Pkpu Simanjuntak, Baginta; Nababan, Roida; Habeahan, Besty
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2444

Abstract

The dynamic growth of business activities in Indonesia has increased debt–credit transactions, which can lead to disputes when debtors fail to meet obligations, particularly in bankruptcy. Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations provides a framework for asset settlement and protection for secured creditors (separatist creditors). However, issues arise when the collateral’s execution value is insufficient to cover the debtor’s total debt, leaving a shortfall unpaid. This study examines the legal protection for separatist creditors in such cases and remedies available when the curator fails to pay the remaining debt. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the research is based on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The findings show that the Bankruptcy Law does not clearly regulate the procedure for claiming such shortfalls, creating legal uncertainty and inconsistent commercial court practices. The study concludes that the law should be reformed to expressly allow the shortfall to be claimed as a concurrent debt and that the Supreme Court should issue guidelines to ensure consistent interpretation and strengthen legal protection for separatist creditors.
Analisis Yuridis Penggunaan Alat Bukti Elektronik Secara Ilegal Dalam Proses Persidangan Pidana Hendrik, Hendrik; Nababan, Roida
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi melahirkan Undang-Undang no 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui alat bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti sah dalam KUHAP. Problematika yuridis penggunaan alat bukti elektronik yang diperoleh secara melawan hukumsering terjadi (illegally obtained evidence) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun, kemudahan perolehan data digital memicu praktik perolehan bukti secara ilegal (misalnya peretasan dan penyadapan), yang menciptakan dilema antara pencarian kebenaran materiil dan perlindungan due process of law. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai syarat-syarat keabsahan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian pidana dan untuk mengetahui akibat hukum dari penggunaan alat bukti elektronik yang diperoleh secara ilegal terhadap putusan hakim dalam proses persidangan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. yaitu, penggunaan keabsahan alat bukti elektronik di Indonesia bersifat dualistis: diatur oleh syarat materiil dalam Pasal 6 UU no 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik (otentisitas dan integritas data) dan syarat formil dalam KUHAP (prosedur perolehan yang sah). Dan akibat hukum dari penggunaan bukti ilegal adalah bukti tersebut harus dikesampingkan (dinyatakan tidak dapat diterima) oleh hakim, yang dapat berimplikasi pada tidak terpenuhinya syarat minimum pembuktian dan berujung pada putusan bebas (vrijspraak).