Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.485
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Pembaharuan Hukum Privat Law JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Indonesia Private Law Review PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Veteran Justice Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Verstek Journal of Law, Environmental and Justice Journal of Law and Legal Reform Complex : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional Domus Legalis Cogitatio Legal Advice Jurnal Hukum
Septiningsih, Ismawati
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHAP Parimita, Hirma; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70878

Abstract

Abstrak: Artikel ini disusun untuk melakukan analisis hukum mengenai kesesuaian antara alasan penuntut umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas perkara tindak pidana pemalsuan akta lahan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pid/2020 dengan Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuan disusunnya artikel ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan alasan penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas perkara tindak pidana pemalsuan akta lahan dengan ketentuan KUHAP. Terhadap penyusunan artikel ini penulis jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan terapan. Penulis menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 571K/Pid/2020 atas nama Terdakwa Renny Susetyo Wardhani, S.E., M.Com. Binti Iskandar yang dikumpulkan bersama dengan bahan hukum lain menggunakan teknik studi pustaka dan metode deduktif untuk dalam melakukan analisis bahan hukum tersebut. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa dalam melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, penuntut umum menguraikan alasan-alasannya yang telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi penuntut umum dan mengadili sendiri serta menjatuhkan pudana penjara tiga tahun kepada Terdakwa.Kata Kunci: Kasasi; Pemalsuan Akta Lahan; Putusan BebasAbstract: This article was compiled to conduct a legal analysis regarding the suitability between the public prosecutor's reasons for filing a cassation against the acquittal in the case of the crime of forgery land deeds in the Supreme Court Decision Number 571 K/Pid/2020 and Article 253 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP). The purpose of compiling this article is to analyze the appropriateness of the reasons for the public prosecutor to file a cassation against the acquittal of the criminal act of forgery land deeds with the provisions of the Criminal Procedure Code. For the preparation of this article, the type of research used is normative legal research with a prescriptive and applied nature. The author uses a case study approach, namely the Supreme Court Decision Number: 571K/Pid/2020 on behalf of the Defendant Renny Susetyo Wardhani, S.E., M.Com. Binti Iskandar collected together with other legal materials using literature study techniques and deductive methods to analyze the legal materials. The results of the research that has been carried out are that in carrying out cassation efforts against acquittals, the public prosecutor outlines the reasons that are in accordance with Article 253 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, namely that the Panel of Judges of the Sidoarjo District Court has not applied the legal regulations or applied them not in accordance with should. Based on the reasons for the cassation, the Supreme Court granted the public prosecutor's cassation and tried it themselves, and sentenced the Defendant to a three-year imprisonment.Keywords: Acquittal; Cassation; Forgery Land Deeds
KESALAHAN PENERAPAN HUKUM SEBAGAI ALASAN KASASI TINDAK PIDANA TURUT SERTA MEMALSUKAN SURAT SECARA BERLANJUT Raflyansyah, Arief Agha; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i3.73134

Abstract

This legal research aims to find out the misapplication of the law by the District Court Judge as the reason for the Public Prosecutor's cassation against the acquittal in the criminal case of participating in forging letters related to the provisions of Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and the suitability of the Supreme Court's consideration in examining and deciding the Public Prosecutor's cassation in Supreme Court Decision Number 1086 K/Pid/2022. This legal research is a prescriptive and applied normative legal research with a case study approach. The source of legal material for this research comes from primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used is document study or literature study. The technique of analyzing legal materials in this study uses the syllogism method with deductive thinking patterns. The results of the research and discussion obtained are that the Public Prosecutor can prove the suitability of the reasons for cassation submitted by him with the reasons for cassation contained in Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, namely in terms of whether it is true that a legal rule is not applied or applied improperly. Therefore, the Supreme Court granted the cassation of the Public Prosecutor and found the defendant guilty of committing the crime charged, then imposed a prison sentence of 6 (six) month.Keywords: Cassation, Mail Forgery, Acquittal Decision.
PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK DALAM PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS/2024/PN.JPA Kurniawan, Ari; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.98363

Abstract

Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui peranan ahli digital forensik bahasa dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial (facebook) dan mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pemidanaan pada putusan nomor: 14/Pid.Sus/2024/Pn.Jpa). yang menjatuhkan pidana penjara selama pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan bulan berdasarkan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE tentang Tindak pidana “Tanpa Hak Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan Berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini berjenis hukum normatif dan bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum dan telah mendapatkan putusan oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik Koleksi bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pakar Digital Forensik dan Bahasa dalam Pembuktian Pencemaran Nama Baik Itu Penting Baik Melalui Facebook sudah sesuai dengan pasal 186 KUHAP dan Pertimbangan Hakim dalam memutus Hal tersebut sesuai dengan 45A ayat (2) UU ITE dan berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 Buku tersebut. Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
PENGGUNAAN POLIGRAF (LIE DETECTOR) DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERSETUBUHAN ANAK Melati, Agnada Risma; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i3.71922

Abstract

This article analyses the use of a polygraph (lie detector) in proving cases of child intercourse in decision number: 111/Pid.Sus/2020/PN Wno. The purpose of this article is to determine the suitability of using a polygraph (lie detector) in the crime of sexual intercourse with a child under the provisions of Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This writing uses normative legal research methods that are prescriptive and applied. The approach used in this research is a case approach. Types and sources of legal materials through library research. The results of the study show that the use of a polygraph (lie detector) in the evidence carried out by the Public Prosecutor regarding the crime of sexual intercourse with a child in the decision number: 111/Pid.Sus/2020/PN Wno is in accordance with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, namely as letter evidence. However, in this case its position is only limited as complementary evidence, not as the main evidence at trial, so it must be paired with other evidence to strengthen the evidentiary process in court. Keywords: Proof; Polygraph; Letter
STUDI PUTUSAN MA NOMOR 537 K/PID.SUS/2014 PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI Khairulloh, Muhammad Dafa; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i2.88969

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio decidendi Hakim dalam memutus perkara terkait pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi mantan narapidana tindak pidana korupsi serta mengetahui idealitas penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan ppendekatan studi kasus (case study). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan dokumentasi serta dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa salah satu ratio decidendi Hakim dalam menjatuhkan jangka waktu pidana tambahan berupa pencabutan hak politik adalah merujuk pada Pasal 38 ayat 1 KUHP yang mengatur bahwa jangka waktu pencabutan hak apabila pidana pokoknya adalah penjara/kurungan maka pencabutan hak minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun. Sedangkan, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 tidak mencantumkan jangka waktu dicabutnya hak politik yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi mantan narapidana. Oleh karena itu, idealnya pada putusan MA tersebut seharusnya dicantumkan jangka waktu lamanya pencabutan hak politik sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum mantan narapidana korupsi tersebut. Dalam hal ini, Pasal 38 ayat 1 KUHP menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak.
RATIO DECIDENDI ATAS KONSTRUKSI DAKWAAN PENUNTUT UMUM DELIK PENGGELAPAN ARISAN ONLINE (PUTUSAN NO 30/PID/2021/PT SMG) Rahyono, Luthfi Khansa Rasendriya; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i2.72137

Abstract

This research aims to analyze and examine the Judges' Legal Considerations regarding the Construction of the Public Prosecutor's Indictment against the perpetrator of the Online Arisan Embezzlement Crime. Regarding how the Judge's Legal Consideration should be for the Online Arisan Crime in Decision Number 30/Pid/2021/PT SMG. Based on the results of research and discussion, it can be seen that the Judge's consideration or ratio decidendi used to determine the perpetrator to be the defendant in Decision Number 30/Pid/2021/PT SMG, according to the author, is correct, as in the online arisan activity there is a criminal act of embezzlement committed by the Defendant. It can also be seen based on the results of the analysis and discussion according to the author in Decision Number 30/Pid/2021/PT SMG, apart from looking at the legal considerations above, the author looks at the prosecutor's charges, which according to the author fall into the category of lenient charges, the indictment can be explained as the prosecutor's conclusion on the examination of the case made based on the evidentiary process at trial. Judges who are the enforcers of justice become the basis for the prosecutor's charges. When considering several charges in cases that have passed, it is appropriate for the public prosecutor to impose heavier charges on the defendant.Keywords: Online Arisan; Ratio Decidendi; Construction of Public Prosecutor's Indictment
ANALISIS KETERKAITAN KEKERASAN DENGAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK Wibowo, Yordan Triadi; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i2.71838

Abstract

This article analyzes the relationship between violence and obscenity against children. This article aims to find out the relationship between violence and obscenity against children associated with doctrinal theories. This research was conducted using prescriptive doctrinal or normative legal research methods using primary and secondary legal sources which are of course related to the issues studied. The legal material collection technique used in this research is a literature study technique with a conceptual approach. Based on the results of the study, shows that violence against children using an object can be categorized as an obscenity against a child if it is aimed at a child's genitals.Keywords: Child;Violence; Obscenity
ANALISIS PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG KEABSAHAN PENETAPAN STATUS TERSANGKA (STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR: 2/Pid.Pra/2021/ PN.Wat) Hartono, Anisya Noviana; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i4.76176

Abstract

This article aims to determine the compatibility between the reasons for submitting a pretrial request regarding the validity of determining the suspect's status in the Pretrial Decision Number: 2/Pid.Pra/2021/PN.Wat with the provisions of the Criminal Procedure Code and other provisions relating to pretrial. This research is included in normative legal research with a case approach. Types of legal materials consist of primary and secondary legal materials. The results of the research on the writing of this law show that the reason for submitting a pretrial request regarding the validity of determining the status of a suspect in the Pretrial Decision Number: 2/Pid.Pra/2021/PN.Wat is not in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. However, this is in accordance with the provisions of the Constitutional Court Decision Number: 21/PUU-XII/2014 and Supreme Court Regulation Number 4 of 2016. This shows that the provisions regarding Pretrial in the Criminal Procedure Code are not perfect, so several additional regulations are needed to perfect them as contained in the Constitutional Court Decision Number: 21/PUUXII/2014 and Supreme Court Regulation Number 4 of 2016. Therefore, it is necessary to prepare pretrial procedural legal instruments in the form of a law that can ensure that the pretrial process can be carried out in a fair and accountable manner.
ANALISIS HUKUM, EKONOMI, SOSIO-LEGAL PADA PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PKPU DI PENGADILAN NIAGA Nurraihan, Muhammad Sulthan; Handayani, Annisa Risqi; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i1.105235

Abstract

The Indonesian Commercial Court plays a central role in resolving bankruptcy and debt restructuring disputes that have a significant impact on the survival of companies, industries, and the national economy, especially in the context of the protracted global economic crisis. This study aims to evaluate the effectiveness of the Indonesian Commercial Court in carrying out its duties, taking into account the legal, economic and social dimensions surrounding it. The research adopts a mixed-methods approach, with an analysis of 200 Commercial Court decisions, interviews with 25 commercial judges and 30 receivers, and a comparative analysis with the bankruptcy systems of developed countries, such as Singapore and Germany. The study found that although Indonesia's Bankruptcy Law is quite comprehensive, there is an imbalance between legal and economic interests in decision-making. One of the main weaknesses lies in the limited institutional capacity, lack of integration of economic considerations in decision-making, as well as the absence of an effective post-decision monitoring system of the Court. This study recommends deep reforms in Indonesia's insolvency system, which not only emphasize legal efficiency, but also support business sustainability through policies that are more adaptive to global market dynamics.
ANOTASI PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN Wiharmono, Galih Fajar; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i1.86568

Abstract

Konsep Restorative Justice yang digunakan Majelis Hakim sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini menururt penulis adalah suatu hal yang sangat tepat jika mengingat juga dari latar belakang baik korban maupun para terdakwa yang sama-sama tergabung dalam satu organisdasi Persaudaraan Setia Hati Terate. Tujuan dari Restorative Justice disini bukanlah semata-mata untuk menghilangkan pemidanaan ataupun meringankan hukum bagi para pelaku. Namun, disini majelis Hakim lebih menonjolkan perdamain yang dapat diterima kedua belah pihak tidak hanya hukuman yang membuat jera para terdakwa juga tapi juga memberikan kebaikan bagi keduanya atau win-win solution. Penggunaan konsep ini dapat dinilai baik karena didalam pengadilan terdakwa maupun korban akan merasakan adanya keadilan dari segi hukum dan juga bagi terdakwa tetap merasakan efek jera dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.
Co-Authors Aditya, Yoga Pratama Aldyan, Arsyad Andia, Muhammad Rizqi Annisa, Sofia ARI KURNIAWAN Bambang Santoso Dwi Kurniawan, Itok Febriansah, Rahmat Fines Fatimah, Fines Fitri Handayani Handayani, Annisa Risqi Harjono Harjono Hartono, Anisya Noviana Ikrimah , Afridah ITOK DWI KURNIAWAN Khairulloh, Muhammad Dafa Kusnady, Rae Jonathan Melati, Agnada Risma Muhammad Hendri Nuryadi, Muhammad Hendri Muhammad Rustamaji Nadya, Laura Naila, Ghina Khalda Nastiti, Denis Dwi Noviansyah, Wahyu Nurraihan, Muhammad Sulthan Parimita, Hirma Putranto, Muhammad Alif Daffa Putri Maha Dewi, S.H., M.H Raflyansyah, Arief Agha Rahayu Subekti Rahyono, Luthfi Khansa Rasendriya Robby, Samuel Bintang Santos, Jose Gama Saputra, Gilang Rahadian Setyowati, Virna Tirtasari Siallagan, Sahat Poltak Soehartono Soehartono Sri Wahyuningsih Yulianti, Sri Wahyuningsih Tarasari, Binar Utomo, Bekti Wardani, Galuh Kusuma Wibowo, Yordan Triadi Wiharmono, Galih Fajar Zakki Adhliyati, Zakki zakki adlhiyati, zakki